Connect with us

Ekonomi

KPPU Curhat Lemahnya Kewenangan

Edupublik.com, Jakarta – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Melalui penguatan PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi marger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan.

“KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis, hingga saat ini KPPU telah menerima laporan sebanyak 2.537 laporan dengan komposisi yang didominasi oleh laporan terkait pengadaan barang/jasa (tender) dengan porsi 73 persen,” kata Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), M. Syarkawi Rauf, di Jakarta (30/5/2017).

Hingga saat ini KPPU telah menangani perkara sebanyak 348 dengan komposisi 245 perkara tender 245 perkara tender 55 perkara Non-Tender dan sebanyak 8 perkara keterlambatan Notifikasi Merger. Total nilai tender yang menjadi obyek penanganan perkara di KPPU hingga bulan Mei 2017 adalah sekitar Rp.22,5T dan Dollar 73,9 Miliar.

“Pada tahun 2017 ini, terdapat 24 perkara KPPU, dan telah diputus sebanyak 7 perkara (5 perkara tender, 2 perkara non-tender. KPPU, dan telah diputus sebanyak 7 perkara (5 perkara tender, 2 perkara non-tender) dengan total denda yang telah dijatuhkan sebesar Rp.212 Milyar,” ujarnya. [dade]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EduHealth

EduOto

Terpopuler