Connect with us

Ekonomi

KPPU: Pengusaha Asing Jadi Ancaman Bagi Pengusaha Dalam Negeri

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyatakan persaingan usaha dengan pengusaha asing menjadi ancaman bagi pelaku usaha dalam negeri.

“Pengusaha asing berpotensi menjadi ancaman yang cukup besar dalam melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Misalnya dalam hal akuisisi, asing cukup dominan mencaplok perusahaan dalam negeri,” ujar Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, di Jakarta, (14/7/2017).

Potensi ancaman itu, menurut Syarkawi, sangat besar, dilihat dari sisi merger dan akuisisi dari penggabungan perusahaan dan pengambil alihan perusahaan yang kita tangani selama ini. Tendensinya bukan hanya lagi bagi perusahaan dalam negeri dengan perusahaan dalam negeri, tapi paling banyak perusahaan luar negeri mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan di dalam negeri.

“Artinya, adanya kecenderungan perusahaan asing mengakuisisi perusahaan Indonesia yang mana dapat mengarah ke persaingan usaha yang tidak sehat perlu dikontrol agar tak merugikan pelaku usaha dalam negeri. Ini harus kita kontrol ke depan dan kecenderungan seperti ini akan terus tumbuh ke depan seiring dengan pelaksanaan Ekonomi ASEAN, seiring dengan proses globalisasi bisnis yang semakin intensif,” ujarnya.

Bukan hanya dalam hal akuisisi, persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi dilahirkan oleh perusahaan luar juga membayangi dari sisi kartel usaha. Bahkan masalah tersebut dinilainya terus berkembang karena minimnya kontrol yang dipunyai Indonesia.

Kata, Syarkawi, mencontohkan, misalnya kita lagi melakukan penyidikan terkait dengan kartel yang dilakukan oleh 6 perusahaan pengangkutan kontainer yang berbasis di Singapura mereka mengangkut barang ke Batam, kartelnya di Singapura tapi bisnisnya di Indonesia yang dirugikan adalah perusahaan Indonesia.

Tak terhindarkannya permasalahan tersebut, menurut dia karena belum ada wewenang yang dimiliki Indonesia dalam mengatur dan mengawasi itu.

“Undang-undang kita hanya beri kewenangan menangani perkara yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia, itu saya kira ke depan kita butuh kewenangan lintas batas,” ungkap Syarkawi. [dade]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EduOto