JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta agar media arus utama (mainstream) dapat menjadi rumah penjernih informasi atau clearing house of information.

“Insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi ‘rumah penjernih informasi’. Penting sekali menjadi clearing house of information,” kata Jokowi dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2).

Tahun ini merupakan peringatan HPN ke-28 sejak pertama kali diselenggarakan pada 9 Februari 1985. Tema peringatan HPN Tahun 2023 ialah “Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat”.

“Menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan bagi kita semua,” tambah Jokowi.

Peran media arus utama, lanjutnya, saat ini semakin penting untuk melakukan amplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta.

“Terutama di tengah keganasan post-truth, pasca-fakta dan pasca-kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth dan membangun optimisme,” ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak, baik lembaga pemerintah di pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mendukung keberadaan media arus utama.

“Memang untuk bisa eksis secara berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” tegasnya.

Memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024, Jokowi berpesan agar media massa tetap berpegang teguh pada idealisme, bersikap objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi.

“Media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama masyarakat dalam mendapatkan informasi,” ujar Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, para pemimpin perusahaan, pemimpin redaksi, dewan pers, asosiasi pers, tokoh pers, serta pejabat terkait lain. [ant]

BALI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan operasi pasar terus berlangsung di seluruh provinsi di Indonesia sampai harga beras turun dan kembali stabil.

“(Harga beras) memang naik di semua provinsi. Memang naik. Ini yang sudah kami lakukan, operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi terus dilakukan awal Januari 2023, tetapi turunnya baru sedikit,” kata Presiden Jokowi selepas mengecek harga barang di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis.

Oleh karena itu, katanya, operasi pasar terus berlangsung, terutama pada minggu-minggu ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Selasa (31/1) memanggil langsung Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ke Istana Kepresidenan untuk membahas masalah naiknya harga beras, ketersediaan beras, dan barang-barang pokok lainnya.

Usai pertemuan bersama Presiden, Budi Waseso (Buwas) menyampaikan Perum Bulog menyiapkan 315.000 ton beras dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang bakal disalurkan melalui operasi pasar sampai Maret 2023.

Buwas menyampaikan harga beras diharapkan kembali stabil di tingkat pasar dan pembeli setelah ada operasi pasar.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono meminta pemerintah dan pihak terkait memperhatikan manajemen stok dan rantai distribusi pangan pokok sehingga harga barang penyebab inflasi, seperti beras tetap terkendali.

“Dengan begitu saat tidak musim panen, maka ketersediaan bahan pangan pokok masih mencukupi dan harga bisa terkendali,” kata Margo saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/2).

Inflasi month-to-month pada Januari 2023, ujar dia, mencapai 0,34 yang mayoritas disumbangkan komoditas pangan.

Komoditas pangan, tambah dia, di antaranya beras yang memberi andil 0,07 persen, cabai merah memberi andil 0,04, ikan segar memberi andil 0,04 persen, dan cabai rawit memberi andil 0,03 persen pada Januari 2023.

Hal itu berdampak komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 5,71 persen atau lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2022 sebesar 5,61 persen dan memberikan andil 0,97 persen pada inflasi Januari 2023.

Di Pasar Baturiti yang menjadi lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi, harga beras berkisar Rp11.000 per kg–Rp12.000 per kg atau naik sekitar Rp1.000–Rp2.000 per kg dari harga yang biasa dibeli masyarakat di pasar. [ant]

JAKARTA – Pasca penyelenggaraan Musyawarah Nasional Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas APDESI) pada tanggal 18-20 Agustus di Jakarta, kini APDESI berbenah dengan menyusun kepengurusan di tingkat nasional.

Arifin Abdul Majid terpilih menjadi ketua umum APDESI periode 2021-2026 menggantikan Suhardi Buyung.

“Alhamdulillah setelah selesai Munas kami menyelesaikan segala administrasi perubahan organisasi dan baru beberapa minggu lalu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sebagai Ketua Umum, Sdr. Muksalmina dari Aceh sebagai Sekretaris Jenderal dan H. Tasman dari Sulawesi Tenggara sebagai Bendahara Umum,” ujar Arifin usai acara syukuran kantor DPP APDESI, Jalan BDN Raya No.6 Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (3/11).

Menurut Arifin, sebuah organisasi yang berbadan hukum harus mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. APDESI yang ia gagas sejak tahun 2001 dan menemui banyak problem sehingga akhirnya pada dua periode ini secara hukum legalitasnya diakui oleh pemerintah.

“Jadi sewaktu ketua umumnya Suhardi Buyung, kami (APDESI) sudah mendapatkan legalitas SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.0072972-AH.01.07 Tahun 2016 dan di kepengurusan baru kini APDESI mendapatkan SK perubahan Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021,” Katanya.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan, bahwa kepengurusan DPP APDESI periode 2021-2026 akan memfokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa, selain penataan dan peningkatan manajemen organisasi secara internal, penguatan kapasitas Anggota serta Advokasi Hukum kepada pemerintah desa yang menghadapi kendala dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

“kami mengajak semua komponen kelembagaan, Ormas, Media dan Pemerhati Desa untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendorong percepatan lahirnya desa-desa mandiri menjadi lebih banyak lagi dan menyebar seluruh indonesia, khususnya diluar pulau Jawa,” pungkasnya. 

Senada dengan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal APDESI Muksalmina, mengatakan bahwa, belakangan ini ada organisasi yang mengatasnamakan APDESI namun secara legalitas mereka tidak memiliki.

“kami tidak mempermasalahkan banyaknya organisasi desa, hal itu baik, namun jika penamaannya sama dengan oraganisasi kami, itu yang kami sayangkan,” jelasnya

Muksalmina menghimbau kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintahan lainnya dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyamaratakan sebuah organisasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

“Dalam Undang-undang tentang ormas sudah dijabarkan dengan jelas,” pungkasnya.***