Connect with us

NEWS

ADPPI Minta Jokowi Turun Tangan Selesaikan Kisruh EBT

EDUPUBLIK – Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan langkah-langkah strategis terkait Rancangan Undang-undang Energi baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI.

Jokowi selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) perlu mempertimbangkan langkah konkret eksekutorial dalam mengatasi persoalan energi baru terbarukan, khususnya dalam pengusahaannya.

“Untuk menghindari disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan, Uu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, hal-hal berkaitan penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah diatur,” ujar Ketua umum ADPPI Hasanuddin, dalam keterangannya, di Jakarta, (5/2).

Saat ini, kata Hasan, perlunya aturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah tentang Energi Baru Terbarukan (PP EBT) sebagaimana amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

“Dengan catatan aturan pelaksana ini tidak berlaku untuk pengaturan sumber energi Nuklir dan Panas bumi, karena telah diatur tersendiri (lex specialis) melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas bumi,” katanya.

Dia mengatakan, dunia usaha energi baru dan terbarukan memerlukan kepastian skema tarif dan perjanjian penjualan energi, perizinan pendukung yang cepat dan efisien, serta kepastian sosial.

Dia menjelaskan, Uu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah semata-mata pengaturan mengenai Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) yang bertugas menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Penyusunan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN).

hal ini, lanjutnya, keluar dari tujuan dan spirit penyusunan UU tersebut yaitu sebagai pedoman pengaturan mengenai energi secara komprehensif.

“Demikian juga dengan wacana pembentukan badan khusus atau Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET),” jelasnya.

“Jika memang badan tersebut diperlukan, sebaiknya dibentuk dibawah Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai bagian dari DEN, bukan sebagai organisasi baru yang terpisah,” dia menandaskan. [as]

EDUPUBLIK- BERITA TERBARU INDONESIA, DUNIA DAN PENDIDIKAN

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Budi Waseso Beberkan Strategi Bulog Tahun 2021

Published

on

photo credit: Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso/dok. ss

EDUPUBLIK – Perum BULOG mengadakan pertemuan virtual direksi dengan rekan-rekan media untuk memperkenalkan susunan direksi baru serta penyampaian strategi Perum BULOG pada tahun 2021 ini.

“Program yang digagas Perum BULOG pada tahun 2021 sesuai dengan tujuannya sebagai stabilitator harga pangan, menjaga ketersediaan pangan dan menjaga cadangan pangan,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, dalam acara meeting virtual dengan awak media, Rabu (3/2).

Budi menjelaskan, Bulog mempersiapkan stok pangan di hari-hari besar perayaan agama agar menjaga stabilitas harga pangan.

“Bulog juga menjual beras premium dengan harga medium dengan pembangunan fasilitas rice milling plant dan silo di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Serta membangun sistem untuk penjualan online, dan membangun gudang modern untuk menjaga pasokan beras dengan biaya yang lebih murah.

“Cadangan beras pemerintah di tahun ini sebesar 950 ribu ton sudah mencukupi alokasi yang dibutuhkan sebesar 800 ribu ton,” katanya.

“Selain itu Perum Bulog juga mengadakan ketersediaan daging, jagung, gula kristal putih dan bilamana masih ada kekurangan, Perum BULOG mendapat jatah kuota impor daging kerbau sebesar 80 ribu ton,” tambahnya.

Dia mengatakan, dalam menjaga kebutuhan pangan nasional, Bulog ikut berperan dalam menjaga swasembada pangan sesuai dengan arahan presiden.

“Peran BULOG sebagai penjaga kebutuhan pangan nasional, melalui program tahun ini ingin mencapai swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga memperkenalkan Jajaran Direksi Perum Bulog yang baru, antara lain, Wakil Direktur Gatot Trihargo, Direktur supply chain dan pelayanan publik Mokhamad Suyamto, Direktur human capital Purnomo Sinar Hadi, Direktur bisnis Febby Novita, Direktur keuangan Bagya Mulyanto dan Sekretaris perusahaan Awaludin Iqbal. [ray]

Continue Reading

Politik

Posraya Indonesia Dukung Kapolri Baru Dalam Menjalankan Amanah Presiden

Published

on

photo credit: Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian RI / dok

EDUPUBLIK – Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah resmi dilantik, Rabu kemarin (27/1/2021), menggantikan Idham Azis yang telah memasuki masa pensiun.

Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Banyak tanggapan positif atas pengangkatan Kapolri kemarin, salah satunya dari Dian Sumarwan selaku Sekjen Posraya Indonesia yang merupakan Relawan Jokowi.

Selain mengucapkan selamat Posraya Indonesia mendukung poin penting terkait rasa keadilan masyarakat yang diangkat Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

“Posraya Indonesia mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, semoga amanah yang diberikan Presiden Jokowi dapat dijalankan dengan baik. Dan semoga Pak Sigit dapat menjalankan janji dan program makalahnya yang berjudul ‘Transformasi Menuju Polri yang Presisi’ yang disampaikan saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR”, ujar Dian Kamis (28/1/2021), di Jalan Juanda, Bogor.

“Fokus utama yang diangkat dalam hal keadilan masyarakat oleh Pak Sigit, dirinya tidak ingin hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas, dan tidak serta merta hanya menjalankan kepastian hukum. Salah satu contohnya dirinya tidak mau ada lagi proses yang dilakukan, terkait pelaporan anak terhadap ibunya,” lanjut Dian.

Posraya Indonesia sangat mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Kapolri yang baru.

“Pak Sigit menginginkan, dalam penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan humanis, dengan menegakkan rasa keadilan masyarakat, bukan penegakkan dalam rangka untuk kepastian hukum. Dan itu membuat Posraya Indonesia mendukung penuh pola yang dilakukan, karena pastinya penegakan hukum yang dilakukan akan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila,” Tutup Dian. [ds]

Continue Reading

International

Norwegia Menutup Perbatasan

Published

on

Photo credit: Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg/@jennhroach/via: twitter

EDUPUBLIK – Norwegia akan menutup perbatasannya bagi semua pengunjung, kecuali mereka yang memiliki keperluan mendasar, kata Perdana Menteri Erna Solberg pada Rabu (27/1).

Dengan demikian, Norwegia memperketat pembatasannya pada kegiatan perjalanan –salah satu yang paling ketat di Eropa.

“Pada praktiknya, perbatasan akan ditutup untuk siapa pun yang tidak tinggal di Norwegia,” kata Solberg dalam konferensi pers.

Meski pengecualian akan berlaku untuk beberapa kelompok, termasuk pekerja kesehatan dari beberapa negara, kebanyakan pekerja migran akan dicegah untuk datang, katanya.

“Apa yang kami lihat adalah bahwa virus yang bermutasi telah menyebar secara signifikan di banyak negara yang tidak memantau tingkat mutasi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Norwegia, Denmark, dan Inggris,” kata Solberg tentang alasan mengapa langkah-langkah terbaru diterapkan.

Negara yang bukan anggota Uni Eropa itu pada Sabtu (23/1) mengumumkan karantina wilayah pada ibu kotanya setelah kemunculan wabah varian virus corona yang lebih menular, yang pertama kali diidentifikasi di Inggris.

Di antara tindakan yang diterapkan pada 23 Januari, toko-toko nonesensial di dan sekitar Oslo untuk saat ini ditutup –pertama kalinya selama pandemi.

Norwegia mengalami penurunan tingkat infeksi virus corona, kata Solberg.

Tingkat reproduksi kabupaten, yang menunjukkan berapa banyak rata-rata orang yang terinfeksi menularkan virus, berada di angka 0,6, tambahnya.

Norwegia mencatat salah satu tingkat infeksi baru terendah di Eropa per 100.000 penduduk, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa.

Sementara para pelaut di kapal dagang masih diizinkan melakukan perjalanan, Asosiasi Pemilik Kapal Norwegia (NSA) mempertanyakan rencana perdana menteri tersebut.

“Ini akan sangat sulit,” kata Kepala Eksekutif NSA Harald Solberg. “Kami membutuhkan keputusan cepat, dan perbaikan, kompensasi bagi semua orang yang sekarang akan menghadapi konsekuensinya,” katanya. [rzy]

Continue Reading

Terpopuler