Connect with us
data-ad-client="ca-pub-5380071771854709" data-ad-slot="4198541131" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

NEWS

Ahok Akan Disidang, Ini Profil Hakim di Sidang Ahok

Edupublik.com, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara akan menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Selasa 13 Desember pekan depan.

Humas PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan, sidang kasus Ahok akan dipimpin 5 orang majelis hakim. Dia memastikan kelima majelis hakim bersih. Pernyataan itu menjawab spekulasi soal sepak terjang kelima hakim itu dalam menangani perkara.

“Bagus. Lima hakim bisa lebih objektif. Tapi ya bukan berarti tiga hakim tidak. Ini kasus sudah tau semua kan menyedot perhatian publik yang sangat besar. Bersih, nggak ada yang sedang dilaporkan atau sedang dalam berproses di KY (Komisi Yudisial),” kata Hasoloan saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Di samping itu dia juga menghimbau agar tidak ada lagi berkembang spekulasi-spekulasi yang menyebut kelima hakim tersebut bermasalah. Menurut dia, biarkan hakim bisa bekerja secara profesional tanpa ada gangguan atau intervensi melalui opini tudingan miring yang dialamatkan kepada kelima hakim.

“Itu semua hakim jam terbangnya sudah tinggi dan sudah pernah jadi kepala PN dimana mana. Biarkan hakim bekerja. Tolong jangan membuat macam-macam isu,” tutur Hasoloan.

Terakhir ia meyebutkan, persidangan nanti akan digelar di gedung PN Jakarta Pusat yang lama di Jalan Gajah Mada, Harmoni, Jakarta Pusat. Sebab gedung PN Jakarta Utara yang terdapat di jalan Sunter, RE Martadinata, Ancol, Jakarta Utara, tengah dalam renovasi.

“Jadi saya tegaskan persidangan nanti akan berlangsung di gedung yang di jalan Gajah Mada,” tutupnya. (rzy)

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

ADPPI Minta Jokowi Turun Tangan Selesaikan Kisruh EBT

Published

on

EDUPUBLIK – Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan langkah-langkah strategis terkait Rancangan Undang-undang Energi baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI.

Jokowi selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) perlu mempertimbangkan langkah konkret eksekutorial dalam mengatasi persoalan energi baru terbarukan, khususnya dalam pengusahaannya.

“Untuk menghindari disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan, Uu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, hal-hal berkaitan penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah diatur,” ujar Ketua umum ADPPI Hasanuddin, dalam keterangannya, di Jakarta, (5/2).

Saat ini, kata Hasan, perlunya aturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah tentang Energi Baru Terbarukan (PP EBT) sebagaimana amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

“Dengan catatan aturan pelaksana ini tidak berlaku untuk pengaturan sumber energi Nuklir dan Panas bumi, karena telah diatur tersendiri (lex specialis) melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas bumi,” katanya.

Dia mengatakan, dunia usaha energi baru dan terbarukan memerlukan kepastian skema tarif dan perjanjian penjualan energi, perizinan pendukung yang cepat dan efisien, serta kepastian sosial.

Dia menjelaskan, Uu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah semata-mata pengaturan mengenai Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) yang bertugas menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Penyusunan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN).

hal ini, lanjutnya, keluar dari tujuan dan spirit penyusunan UU tersebut yaitu sebagai pedoman pengaturan mengenai energi secara komprehensif.

“Demikian juga dengan wacana pembentukan badan khusus atau Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET),” jelasnya.

“Jika memang badan tersebut diperlukan, sebaiknya dibentuk dibawah Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai bagian dari DEN, bukan sebagai organisasi baru yang terpisah,” dia menandaskan. [as]

Continue Reading

Ekonomi

Budi Waseso Beberkan Strategi Bulog Tahun 2021

Published

on

photo credit: Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso/dok. ss

EDUPUBLIK – Perum BULOG mengadakan pertemuan virtual direksi dengan rekan-rekan media untuk memperkenalkan susunan direksi baru serta penyampaian strategi Perum BULOG pada tahun 2021 ini.

“Program yang digagas Perum BULOG pada tahun 2021 sesuai dengan tujuannya sebagai stabilitator harga pangan, menjaga ketersediaan pangan dan menjaga cadangan pangan,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, dalam acara meeting virtual dengan awak media, Rabu (3/2).

Budi menjelaskan, Bulog mempersiapkan stok pangan di hari-hari besar perayaan agama agar menjaga stabilitas harga pangan.

“Bulog juga menjual beras premium dengan harga medium dengan pembangunan fasilitas rice milling plant dan silo di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Serta membangun sistem untuk penjualan online, dan membangun gudang modern untuk menjaga pasokan beras dengan biaya yang lebih murah.

“Cadangan beras pemerintah di tahun ini sebesar 950 ribu ton sudah mencukupi alokasi yang dibutuhkan sebesar 800 ribu ton,” katanya.

“Selain itu Perum Bulog juga mengadakan ketersediaan daging, jagung, gula kristal putih dan bilamana masih ada kekurangan, Perum BULOG mendapat jatah kuota impor daging kerbau sebesar 80 ribu ton,” tambahnya.

Dia mengatakan, dalam menjaga kebutuhan pangan nasional, Bulog ikut berperan dalam menjaga swasembada pangan sesuai dengan arahan presiden.

“Peran BULOG sebagai penjaga kebutuhan pangan nasional, melalui program tahun ini ingin mencapai swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga memperkenalkan Jajaran Direksi Perum Bulog yang baru, antara lain, Wakil Direktur Gatot Trihargo, Direktur supply chain dan pelayanan publik Mokhamad Suyamto, Direktur human capital Purnomo Sinar Hadi, Direktur bisnis Febby Novita, Direktur keuangan Bagya Mulyanto dan Sekretaris perusahaan Awaludin Iqbal. [ray]

Continue Reading

Politik

Posraya Indonesia Dukung Kapolri Baru Dalam Menjalankan Amanah Presiden

Published

on

photo credit: Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian RI / dok

EDUPUBLIK – Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah resmi dilantik, Rabu kemarin (27/1/2021), menggantikan Idham Azis yang telah memasuki masa pensiun.

Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Banyak tanggapan positif atas pengangkatan Kapolri kemarin, salah satunya dari Dian Sumarwan selaku Sekjen Posraya Indonesia yang merupakan Relawan Jokowi.

Selain mengucapkan selamat Posraya Indonesia mendukung poin penting terkait rasa keadilan masyarakat yang diangkat Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

“Posraya Indonesia mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, semoga amanah yang diberikan Presiden Jokowi dapat dijalankan dengan baik. Dan semoga Pak Sigit dapat menjalankan janji dan program makalahnya yang berjudul ‘Transformasi Menuju Polri yang Presisi’ yang disampaikan saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR”, ujar Dian Kamis (28/1/2021), di Jalan Juanda, Bogor.

“Fokus utama yang diangkat dalam hal keadilan masyarakat oleh Pak Sigit, dirinya tidak ingin hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas, dan tidak serta merta hanya menjalankan kepastian hukum. Salah satu contohnya dirinya tidak mau ada lagi proses yang dilakukan, terkait pelaporan anak terhadap ibunya,” lanjut Dian.

Posraya Indonesia sangat mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Kapolri yang baru.

“Pak Sigit menginginkan, dalam penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan humanis, dengan menegakkan rasa keadilan masyarakat, bukan penegakkan dalam rangka untuk kepastian hukum. Dan itu membuat Posraya Indonesia mendukung penuh pola yang dilakukan, karena pastinya penegakan hukum yang dilakukan akan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila,” Tutup Dian. [ds]

Continue Reading

Terpopuler