Connect with us

Ekonomi

BNP2TKI: Penempatan TKI Caregiver ke Taiwan Kini Tanpa Biaya

Edupublik.com, Jakarta – BNP2TKI terus melakukan sejumlah terobosan dalam melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yakni, menempatkan TKI Caregiver ke Taiwan secara Zero Cost atau tanpa biaya yang merupakan terbosan terbaru dan pertama kali sepanjang sejarah.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, BNP2TKI menempatkan TKI ke Taiwan secara Zero Cost alias tanpa biaya,” kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam konferensi pers di Ruang Rapat Gedung BNP2TKI, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Nusron mengatakan, ini adalah launching skema terbaru penempatan TKI ke Taiwan untuk jabatan Caregiver di rumah pasien dan zero cost. “Jadi, TKI tersebut tidak perlu lagi menanggung biaya pelatihan, pesawat dan biaya lainnya, dan juga tidak dikenakan agency fee. Pokoknya semua bebas biaya, dikarenakan biaya penempatannya telah ditanggung pengguna,” kata Nusron.

Dijelaskannya, adapun komponen biaya yang ditanggung oleh pengguna meliputi biaya pelatihan, agency fee, ARC, medical check dan asuransi dengan waktu kerjanya 6 (enam) hari per minggu. “Jika pada hari Minggu dan hari libur nasional TKI diminta bekerja, maka akan diberikan gaji harian,” jelasnya.

Lebih lanjut, secara simbolis BNP2TKI melepas keberangkatan 4 (empat) orang perawat untuk ditempatkan sebagai Caregiver ke Taiwan. Mereka adalah Ratna Sari (22) dan Tuti Setyaningsih (22) asal Banyumas, Nur Zaadah (22) asal Kebumen dan Indriana Dewi (22) asal Purbalingga.

Saat ini, lanjut Nusron, dibutuhkan tenaga perawat Caregiver ke Taiwan sebanyak 200 orang di tahun 2017 ini, dengan besaran gaji yang diberikan sebesar 18.000 NT setiap bulannya dan kontrak kerja selama 3 tahun. Keberhasilan ini berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dengan melibatkan KDEI, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Walikota Taichung, TETO, PPTKIS dan agency di Taiwan.

“Zero Cost terhadap TKI Caregiver di rumah pasien akan menjadi model yang diminati pengguna di Taiwan. Bukan tidak mungkin dalam tahun ini juga permintaan akan bertambah. Oleh karena itu peluang ini harus dapat diantisipasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkompeten,” kata Nusron. [azr]

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Resmi Beroperasi, Pesawat Kepresidenan Mendarat Mulus di Bandara Kertajati

Published

on

photo credit: pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, (24/5)/@jokowi via: twitter

EDUPUBLIK.COM, MAJALENGKA – Pesawat Kepresidenan yang ditumpangi oleh Jokowi mendarat mulus di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati. Bandara tersebut diproyeksikan untuk dapat melayani arus mudik Lebaran 2018.

“Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada saya insyaallah bisa (digunakan saat Lebaran) dan kurang lebih nanti tanggal 8 (Juni 2018) juga sudah ada penerbangan komersial yang masuk,” ujar Presiden Jokowi, di Majalengka, Kamis (24/5/2018).

Jokowi mengatakan, bandara yang saat ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare itu diperkirakan masih akan berekspansi lagi di masa mendatang mengingat luas lahan keseluruhan untuk pengembangan bandara tersebut dialokasikan seluas 5 ribu hektare.

“Saya kira bandara ini akan diperbesar agar pesawat-pesawat berbadan lebar bisa masuk ke Kertajati,” ujarnya.

Lebih jauh, Dia memastikan bahwa sejumlah bandara-bandara lain yang saat ini sedang dibangun pemerintah akan terus dikejar penyelesaian pembangunannya.

Dengan itu, lanjutnya, akan semakin banyak bandara-bandara besar yang siap beroperasi di Indonesia.

“Semua kita kejar. Setelah ini akan selesai Bandara Ahmad Yani di Semarang akhir tahun ini. Kemudian yang di Samarinda juga sama. Semuanya dalam proses konstruksi dan pembangunan. Yang di Yogya, Kulon Progo, kita harapkan akhir tahun depan insyaallah selesai,” tuturnya.

Adapun mengenai kemungkinan dioperasikannya BIJB sebagai bandara haji dan umrah pada tahun ini, Dia mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mendalami kemungkinan-kemungkinan itu.

Saat ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dalam memberangkatkan jemaah haji dan umrah.

Kehadiran BIJB ini diharapkan bisa menekan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta dalam memberangkatkan jemaah sekaligus mendukung kemudahan transportasi masyarakat.

“Kita akan mendalami dulu. Kalau memang memungkinkan ya akan diberangkatkan dari sini,” katanya.

Jokowi saat memberikan keterangan terkait bandara kertajati resmi beroperasi, (24/5).

Turut hadir mendampingi Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. [dade/nurdin]

Continue Reading

Ekonomi

Jokowi Ajak Pelajar Saat Resmikan dan Mencoba Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau

Published

on

photo credit: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat mencoba KA Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, (21/5)/dok. istimewa

EDUPUBLIK.COM, PADANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kereta Api (KA) Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, Senin (21/5). Kereta ini merupakan kereta bandara ketiga di Indonesia setelah KA Bandara Kualanamu dan KA Bandara Soekarno-Hatta.

Jokowi juga mengajak para pelajar di kota Padang untuk mencoba kereta bandara tersebut. Para pelajar tersebut merupakan perwakilan Ketua OSIS SMA dan SMK se-Provinsi Sumatra Barat.

“Kereta bandara seperti ini baru ada di Medan, kemudian di Jakarta, kemudian yang sekarang ada di Sumatra Barat di Padang,” ujar Presiden Jokowi.

Dia mengatakan, KA bandara tersebut diberi nama KA Minangkabau Ekspres dan sudah beroperasi perdana pada 1 Mei 2018.

Dengan adanya kereta bandara ini, Jokowi berharap, penggunaan mobil pribadi bisa dikurangi sehingga bisa mengurangi kemacetan, seperti halnya di Jakarta.

“Kenapa kereta dibangun di Jakarta Kota ke Bandara? Karena kita ingin mengurangi mobil pribadi. Kita ingin orang naik transportasi massal, busway, kereta, sebentar lagi ada MRT dan LRT. Tanpa itu pasti di seluruh dunia pasti akan macet. Di Sumatra Barat khususnya di Kota Padang, kita ingin hal yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dia mengatakan bahwa harga tiket kereta bandara di Padang ini juga sangat terjangkau. Perbedaannya dengan kereta bandara di Jakarta, kata Presiden, adalah kereta bandara di Padang dibiayai dari APBN, bukan swasta.

“Tiketnya sangat murah sekali. Kalau di Jakarta dikerjakan swasta kalau di sini dikerjakan APBN. Tadi saya ngecek langsung tiketnya. Di sini tiket tercantum Rp10 ribu. Artinya apa? Ya sangat murah sekali. Kalau Bapak, Ibu naik mobil ke airport, mungkin 1 jam. Hitung saja bensin berapa,” kata Jokowi.

Dia mengungkapkan, Bandara Internasional Minangkabau ini sedang dalam proses perluasan. Dari sebelumnya 2,7 juta penumpang per tahun menjadi 5,7 juta penumpang di akhir 2019.

“Saya tanyakan Direktur Utama Angkasa Pura, kapan selesai Pak Dirut? Jawabannya insyaallah Pak 2019. Insyaallah 2019 akan selesai sehingga airport Bandara Internasional Minangkabau ini menjadi airport besar dengan kapasitas 5,7 juta penumpang,” kata Jokowi. [dade]

Continue Reading

Ekonomi

Lippo Group Siap Membantu Desa Melalui Sistem Ekonomi Digital

Published

on

photo credit: pendiri lippo group Mochtar Riady/foto: via twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Pendiri Lippo Group Mochtar Riady menyatakan siap membantu perekonomian desa melalui sistem ekonomi digital.

Kesiapan tersebut dilakukan melalui cara penjaminan dan dukungan penuh yang akan dilakukan melalui Lippo Group.

“Saya sekarang mulai mempersiapkan bagaimana supaya digital masuk desa,” ujar Mochtar Riady, dalam keterangannya, di Jakarta, (21/5/2018).

Dia mengatakan, cara ini tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi melalui sistem teknologi dan tujuannya adalah masuk dan menumbuhkan ekonomi desa.

Untuk mendukung agar ekonomi digital masuk ke desa, Mochtar mengaku siap menjadi penjamin dalam sistem e-commerce. Seperti Jack Ma dengan Alibaba Group, yang merupakan perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

“Kita semuanya harus memikirkan, bagaimana memanfaatkan ekonomi digital ini. Saya siap ikut bantu, terutama untuk membangun perekonomian di desa,” pungkasnya. [ant]

Continue Reading

Ekonomi

Menaker: Iklim Investasi Kondusif Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Published

on

EDUPUBLIK.COM, BEKASI – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan Pemerintah akan terus memberikan perhatian secara serius terhadap iklim investasi yang kondusif agar penciptaan lapangan kerja meningkat dan roda ekonomi terus berputar.

Indonesia memerlukan investasi karena tak bisa mengandalkan APBN semata dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

“Peningkatan jumlah investasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, membawa dampak. Kesempatan kerja pun semakin bertambah dan menurunkan angka pengangguran,” ujar Menaker Hanif Dhakiri, di Bekasi, Jawa Barat, (2/5/2018).

Dia mengatakan, Data World Economic Forum (WEF) menyebutkan daya saing  Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 137 negara-negara seluruh dunia. Ranking tersebut naik lima peringkat dari kedudukan sebelumnya di posisi 41.

“Penyebab meningkatnya daya saing dan investasi Indonesia diantaranya adanya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, pembangunan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan, kesehatan, guna meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan, laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang masuk ke Indonesia per tahun 2014 sejumlah Rp.463,1 triliun. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2017 investasi yang masuk sejumlah Rp.692,9 triliun.

“Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp229.8 triliun,” kata Hanif. [azr]

Continue Reading

Ekonomi

Jokowi Akui Regulasi Migas Masih Kurang Kondusif

“Regulasi yang ada saat ini masih kurang kondusif untuk investor, banyak prosedur yang berbelit dan membingungkan,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi), membuka The 42nd Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2018, (2/5)/dok

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan melanjutkan kebijakan deregulasi untuk mendorong investasi minyak dan gas bumi.

Sejumlah peraturan yang dianggap menghambat industri migas akan dievaluasi sehingga memberikan kemudahan serta menarik minat para investor. Hal ini sekaligus memastikan eksplorasi migas terus berjalan.

“Regulasi yang ada saat ini masih kurang kondusif untuk investor, banyak prosedur yang berbelit dan membingungkan,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat membuka The 42nd Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2018 (2/5/2018).

Jokowi mengatakan, pemerintah telah memangkas 186 regulasi. Sebanyak 14 di antaranya merupakan peraturan yang berhubungan dengan industri hulu migas. Pemerintah juga tengah mempercepat penyelesaian sistem Online Single Submission, yakni proses perizinan investasi satu pintu yang targetkan selesai akhir bulan ini.

Presiden IPA (Asosiasi Industri Migas Indonesia), Ronald Gunawan, mengatakan upaya pemerintah merupakan sinyal positif terhadap perbaikan daya saing industri migas Indonesia.

“Apalagi, industri migas akan tetap menjadi tulang punggung bagi energi nasional untuk 20-30 tahun ke depan,” katanya.

Dinamika industri migas dunia dalam empat tahun terakhir memang menuntut seluruh stakeholder untuk menyesuaikan diri.

Pemerintah, sebagai regulator, harus merevisi bahkan menghapus sejumlah aturan. Adapun perusahaan migas harus meningkatkan efisiensi kegiatan produksi.

Perlunya efisiensi ini dibahas pada CEO Forum, yang merupakan bagian dari rangkaian IPA Convex.

Di forum tersebut, lima pemimpin perusahaan berbagi pengalaman saat menghadapi krisis, Salah satu cara yang dilakukan Medco Energy adalah dengan memotong biaya-biaya dan bekerja dengan cepat.

“Kami juga mengumpulkan semua investor, menjelaskan kondisi yang terjadi, serta berkolaborasi dengan pihak lain,” ujar Roberto Larato, CEO of Medco Energy.

Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina, Denie Tampubolon mengatakan pelaku industri tetap optimistis dalam keberlangsungan industri ini di masa depan, dengan catatan industri migas harus bisa bertahan dari ketidakpastian dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan bagi industri migas. Dalam Technology Session, para pembicara menyoroti optimasi digital ekosistem serta penggunaan big data sebagai salah satu inovasi dan solusi dalam peningkatan produksi.

Kepala Divisi Teknologi dan Pengembangan Lapangan SKK Migas, Benny Lubiantara, mencontohkan penggunaan deep analytics dari subsurface data collection untuk menemukan cadangan minyak.

Lebih lanjut, Arief Budiman B Hermani yang mewakili Upstream Digital, Center of Excellence Petronas mengatakan perlunya perpindahan pola pikir dari konvensional menjadi digital.

“Seperti dalam digital fondasi infrastruktur, digital learning capability, hingga digital culture dan change management,” katanya.

Adapun Plenary Session membahas peta kompetisi investasi industri migas. Fred McMahon dari Fraser Institute memaparkan bahwa secara umum ranking Indonesia dalam Fraser’s Economic Index berada di peringkat 73 dari 159 negara.

Hal ini dianggap cukup baik dalam nilai bisnis secara umum dan menjadi salah satu daya tarik investasi.

Raymond E. Jones, Vice President Asia Pasific and Established Areas ExxonMobil menjelaskan perlunya pembagian tanggung jawab antara investor dan pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan industri migas.

Sebagai contoh, investor bisa menawarkan kemampuan dalam hal teknis dan finansial, pengalaman secara global, hingga pembangunan kapasitas. Sedangkan pemerintah bisa menyediakan iklim investasi yang mendukung dan stabil, serta regulasi yang efisien.

IPA Convex kali ini, diikuti 116 perusahaan, 1.500 peserta, dan diperkirakan akan dikunjungi oleh 20 ribu orang. Selain itu, ada 119 karya ilmiah dan 71 poster yang akan
dipresentasikan dalam technical session dan poster session. [jsu]

Continue Reading

Ekonomi

Peran Penting Hulu Migas Untuk Meningkatkan Arus Investasi Ke Indonesia

Published

on

Media Briefing dengan tema, “Mendongkrak Daya Saing Global demi Kontribusi Maksimal Industri Migas Nasional” di Jakarta

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Industri hulu migas dan industri penunjangnya memiliki peran penting untuk menggerakkan investasi nasional. Kontribusi sektor hulu migas terhadap investasi dapat lebih ditingkatkan di Indonesia. Realisasi investasi industri hulu migas selama periode 2010-2017 berkisar antara 20-40 % terhadap total realisasi investasi nasional (data SKK Migas & BKPM).

Dalam periode yang sama realisasi investasi hulu migas berkisar antara 150-300 % terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) walaupun harga minyak dalam kondisi fluktuasi selama beberapa tahun terakhir.

Kontribusi ini termasuk melalui penyerapan tenaga kerja yang masing- masing mencapai 61,5% di sektor pendukung dan 19,3% di sektor pengguna. (sumber: Kementerian Keuangan RI & Reforminer).

Di saat yang sama, selama 10 tahun terakhir, nilai investasi eksplorasi dan penilaian lapangan migas global mengalami pasang surut. Beberapa negara termasuk Brasil dan Meksiko sangat agresif untuk membenahi iklim investasi bagi industri hulu migas.

Dalam konteks persaingan investasi global yang semakin ketat, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami penurunan investasi terbesar di sektor hulu migas (Sumber: WOOD MACKENZIE).

Ditemui di Media Briefing dengan tema, “Mendongkrak Daya Saing Global demi Kontribusi Maksimal Industri Migas Nasional” di Jakarta (4/3), Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengakui kecenderungan penurunan produksi migas dari tahun ke tahun dalam dekade terakhir ini.

“Salah satu masalah mendasar yang membuat investor menahan diri untuk menambah investasi (bagi mereka yang sudah beroperasi di Indonesia) atau tidak menarik investor migas baru adalah realisasi kebijakan yang belum terwujud secara komprehensif, masih bersifat sektoral dan belum mampu memberi peluang untuk mencapai keekonomian dalam operasional industri migas di Indonesia. Kita tahu di industri hulu migas investasi tersebut berdampak secara luas termasuk melalui rantai suplai domestik yang panjang,” papar Komaidi Notonegoro.

Pembenahan mata rantai birokrasi mulai dari proses eksplorasi, produksi hingga ke distribusi produk untuk konsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi di sektor migas di Indonesia.

“Upaya memangkas birokrasi memang mulai dilakukan pemerintah, dengan penyederhanaan perizinan maupun dengan program perizinan satu pintu. Bahkan beragam aturan revisi maupun aturan baru diterbitkan demi menggairahkan industri hulu migas nasional. Namun di sisi lain aturan-aturan tersebut masih belum memberi kejelasan terkait pelaksanaan teknisnya maupun memenuhi ekspektasi pelaku usaha” ujar Komaidi.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 disebutkan hingga 2050 pemenuhan kebutuhan migas sangat mengandalkan impor.

Hal ini disebabkan peningkatan kebutuhan energi fosil dalam bentuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas sangat tidak sebanding dengan kemampuan produksi di dalam negeri. Dengan kebutuhan BBM hingga 4,6 juta barel per hari dan kebutuhan gas di kisaran 25.869 mmscfd maka impor menjadi kebutuhan mutlak.

Padahal Indonesia masih memiliki potensi meningkatkan produksi dari ladang migas dalam negeri, asalkan bekerja keras untuk terciptanya konsistensi dalam kebijakan demi iklim investasi migas yang lebih menarik bagi investor nasional maupun global.

Secara teknis produksi minyak nasional membutuhkan peningkatan rasio pengembalian cadangan (reserve return ratio/RRR) dari kisaran 60% ke 100%, penemuan cadangan baru 6,4% setiap 5 tahun dan kegiatan EOR (Enhanced Oil Recovery) dalam kurun waktu 30 tahun mencapai 2,5 miliar barel.

(Target RRR) Sementara upaya untuk meningkatkan produksi gas akan ditempuh dengan menaikkan rasio cadangan hingga 100% dengan peningkatan eksplorasi, mempercepat proyek gas bumi dan mengendalikan impor elpiji.

“Tentunya semua itu hanya bisa tercapai bila kegiatan eksplorasi dan produksi migas kembali menggeliat. Karena itu pembenahan kebijakan di sektor industri migas, terutama hulu migas mutlak diperlukan. Aturan pelaksana yang detil, saling menopang satu sama lain dan mampu memberikan nilai keekonomian dalam operasional pelaku usaha harus segera terwujud demi menggairahkan kembali investasi sehingga berkontribusi maksimal bagi pemenuhan kebutuhan energi dan perekonomian nasional,” tandas Komaidi.

Implementasi PP 27

Dalam rangka menarik minat investor migas untuk berinvestasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, pada 19 Juni 2017.

Walaupun beberapa pasal pada PP 27/2017 jelas memberikan insentif dan fasilitas pajak untuk membantu keekonomian investasi hulu migas, saat ini diperlukan aturan turunan dan perluasan aturan perpajakan hingga dapat diakses di industri hulu migas Industri hulu migas sepatutnya untuk dimasukan kedalam kategori industri pionir yang membawa teknologi industri hulu migas terkini ke Indonesia.

Seiring dengan dibutuhkannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hulu migas yang ada di perairan laut dalam, kawasan frontier (umumnya di kawasan Indonesia bagian Timur) atau yang membutuhkan teknologi baru seperti EOR, industri hulu migas jelas merupakan salah satu industri pionir membawa teknologi terkini yang berdampak positif bagi Indonesia.

Jumlah investasi oleh pelaku industri hulu migas yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dapat ditingkatkan lebih tinggi dengan iklim fiskal yang lebih kondusif termasuk dibukanya akses bagi pelaku industri hulu migas atas insentif pajak seperti tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (libur pajak).

“Hal ini berarti adanya perbedaan aksesibilitas atas insentif dan fasilitas pajak. Selain itu aturan tersebut juga masih sulit untuk diterapkan tanpa adanya aturan implementasi seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo di kesempatan yang sama. [Jas]

Continue Reading

Ekonomi

Sri Mulyani Jelaskan Kondisi Utang RI

Published

on

photo credit: menteri keuangan (menkeu), sri mulyani

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan lengkap terkait banyak diskusi publik yang akhir-akhir ini ramai di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang kondisi utang negara yang perlu diketahui masyarakat luas:

Pertama, Menkeu menyampaikan bahwa perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa.

“Dikatakan luar biasa, dikarenakan isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya,” ujar Menkeu Sri Mulyani, melalui keterangannya, seperti di kutip laman setkab.go.id, di Jakarta, (24/3/2018).

Perhatian elit politik, ekonom, dan masyarakat terhadap utang, lanjutnya, tentu sangat berguna bagi Menteri Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara untuk terus menjaga kewaspadaan, agar apa yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan.

Namun Menkeu memandang perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif.

“Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan, dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu,” tulis Menkeu seraya menambahkan, bahwa upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun.

Kedua, Menlu mengajak semua pihak untuk mendudukkan masalah utang dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara, karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.

“Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian,” ujar Menkeu seraya mengingatkan, dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan Pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan.

Sebagai contoh, lanjut Menkeu, misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja Pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Ia menambahkan bahwa Nilai aset tahun 2016 (audit BPK) adalah sebesar Rp5.456,88 triliun.

Nilai ini, tambah Menkeu, masih belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.

Hasil reevaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara, lanjut Menkeu, menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun. Ia menambahkan bahwa tentu nilai ini masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017.

Kenaikan kekayaan negara tersebut, Menkeu meminta harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang.

Ketiga, Menkeu menilai, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal. Alasan kesatu, Menkeu menyampaikan bahwa belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya,” ungkap Menkeu.

Alasan kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, lanjut Menkeu, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang.

Oleh karena itu, Menkeu menilai, pernyataan bahwa ‘tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya’ adalah kesimpulan yang salah.

“Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis “soft infrastructure” yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini, dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita,” terang Menkeu.

Keempat, selain melihat neraca, menurut Menkeu, dalam melihat utang perlu juga melihat keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian.

Ia menyebutkan, bila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto, defisit APBN dan posisi utang Pemerintah terus dikendalikan (jauh) di bawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

Ia menunjukkan, defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3 persen PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp167 triliun.

Demikian juga tahun 2017, tambah Menkeu, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2.92 persen PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2.5 persen. Ia juga menambahkan bahwa tahun 2018 ini target defisit Pemerintah kembali menurun menjadi 2.19 persen PDB.

“Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen, suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan,” sambungnya.

Kelima, demikian juga dengan kekhawatiran mengenai posisi keseimbangan primer. Menurutnya, Pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers, TELAH menyatakan akan menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable.

Buktinya, lanjut Dia, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp121,5 triliun.

Untuk tahun 2018, menurutnya, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Ia juga menyampaikan bahwa tahun 2019 dan ke depan pemerintah akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus.

Keenam, kebijakan utang dalam APBN, tegasnya, juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri.

“Jadi utang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja Pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Menurut Menkeu, jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006, yaitu sebesar 16.561 investor ritel dalam negeri, dan mencapai 83.662 investor ritel pada 2016.

Secara jumlah total pada 2018, menurut Menkeu, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713. Bahkan investor individual ini, tambah Menkeu, ada yang berusia di bawah 25 tahun (sekitar 3 persen), hingga di atas 55 tahun. Ia juga menambahkan bahwa Ibu rumah tangga juga telah mengenal dan berinvestasi pada SBN yang mencapai sekitar 13-16 persen.

Ketujuh, bagi mereka yang menganjurkan agar Pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, Dia mengemukakan, bahwa anjuran itu SUDAH SANGAT SEJALAN dengan yang dilakukan Pemerintah.

Ia menyebutkan, langkah pengelolaan APBN dan penyesuaian memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan (shock) dan mesin ekonomi menjadi melambat.

Pilihan-pilihan kebijakan ini, menurt Menkeu, dievaluasi secara cermat oleh Pemerintah, karena ekonomi Indonesia harus dikelola dengan hati-hati dan seimbang, mengingat tujuan-tujuan yang hendak dicapai sangat beragam, antara lain pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, perbaikan program pendidikan dan kesehatan, membantu infrastruktur dasar, dan sebagainya.

Kedelapan, Menkeu menegaskan, setiap langkah penyesuaian untuk mencapai satu tujuan, selalu berakibat pada tujuan yang lain. Ini yang dikenal sebagai “trade-off”. Namun Pemerintah, tambah Menkeu, terus melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan pembangunan dan terus menjaga APBN terap sehat, credible, dan berkelanjutan (sustainable).

Langkah konsisten dan hati-hati dari Pemerintah ini, ungkap Menkeu, telah menghasilkan kepercayaan yang makin kuat terhadap APBN dan perekonomian kita.

“Hal ini dikonfirmasi oleh peringkat invetasi dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I),” ujarnya.

Menkeu juga mengingatkan, bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki undang-undang yang menjaga disiplin APBN (fiscal responsibility rules) dan konsisten menjalankannya.

“Disiplin fiskal Pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap besaran defisit dan rasio utang terhadap PDB,” tulis Menkeu seraya menambahkan, perhatian dan keinginan berbagai partai politik dan ekonom agar Indonesia terus menjaga disiplin fiskal adalah positif dan baik bagi reputasi dan kredibilitas ekonomi Indonesia.

Saat yang sama, menurut Menkeu,justru Federal Reserve Amerika melakukan kenaikan suku bunga pada akhir Desember 2016, dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga tiga kali pada tahun 2017.

Kesembilan, disiplin fiskal, menurut Menkeu, tidak berarti semua pihak menjadi ketakutan dan panik atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang.

“Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan. Utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan,” ungkap Menkeu, seraya menambahkan ada instrumen lain yang sangat penting seperti pajak dan cukai serta penerimaan bukan pajak, dan sebagainya.

Semua instrumen kebijakan tersebut, menurutnya, sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan.

Ia menambahkan bahwa semua kebijakan ini juga harus sama-sama bekerja secara efektif dan keras untuk mencapai tujuan nasional.

“Oleh karena itu, Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan serius, karena Pemerintah sadar bahwa pajak merupakan tulang punggung negara,” tulis Menkeu seraya menambahkan, bahwa pemerintah juga serius dalam memperbaiki iklim investasi, agar investasi dan daya kompetisi ekonomi dan ekspor meningkat.

Kesepuluh, banyak langkah-langkah tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, dijelaskan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, baru akan menuai hasil pada jangka menengah.

Karena itu, Menkeu menilai kritikan bahwa banyak yang dilakukan pemerintah tidak memberikan hasil memuaskan saat ini, jelas tidak mempertimbangkan mengenai berapa lama proses suatu kebijakan dan proses konstruksi infrastruktur baru akan menuai hasil.

Namun demikian, Menkeu setuju dengan anjuran bahwa pemerintah perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam berbagai pilihan dan prioritas kebijakan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan, serta terus memerangi korupsi agar setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata dan cukup cepat.

Kesebelas, untuk itu, hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintah, menurut Menkeu, jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan.

Keduabelas, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh berbagai pihak yang peduli mengenai utang, menurut Sri Mulyani, pada dasarnya TELAH dan SEDANG dilakukan oleh pemerintah.

“Sebagai Menteri Keuangan, saya berterima kasih atas berbagai analisis, masukan dan bahkan kritikan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan memperbaiki kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan kita,” pungkas Menkeu seraya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keuangan negara secara konstruktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan. [es]

Continue Reading

Ekonomi

Jokowi Wanti-wanti Pimpinan Perbankan Nasional, Hati-Hati Persaingan Semakin Sengit

Published

on

photo credit: Presiden Jokowi di depan para pimpinan perbankan nasional, (15/3)/dok. istimewa

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo mengingatkan para pimpinan bank agar siap menghadapi era keterbukaan, semua pelaku usaha harus siap bersaing dengan pemain internasional.

Tak ada lagi kekang yang mampu menahan pergerakan dana di era globalisme seperti sekarang. Maka perbankan nasional harus mampu memenangi persaingan.

“Saya wanti wanti ke bank-bank nasional kita. Hati hati, persaingan semakin sengit dan dalam beberapa tahun ke depan juga akan semakin sengit lagi,” ujar Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dia mengatakan, perbankan nasional juga harus makin kreatif menciptakan produk dan memberikan layanan yang menarik dan mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan canggih.

“Sudah sering saya tekankan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di era keterbukaan dan kompetisi yang sangat ketat. Kita berada pada era transisi perubahan yang cepat juga,” kata Jokowi.

Oleh karena itu, lanjutnya, tak ada pilihan lain bagi perbankan nasional selain bersikap terbuka dan siap berkompetisi dengan bank-bank internasional yang masuk dan berada di Indonesia.

Jokowi mencontohkan, mobilitas orang maupun dana ke negara lain sangat mudah. Ke Singapura, misalnya. Di sana dengan mudahnya warga asing membuka rekening atau melakukan transaksi perbankan dan investasi.

“Lebih baik bank internasional berada di Indonesia dari pada nasabah kita menaruh dana di luar negeri,” tandas Jokowi. [azr]

Continue Reading

Ekonomi

Di Sulsel, Jokowi Tinjau Proyek Padat Karya Tunai

Published

on

photo credit: jokowi tinjau proyek PKT, di Gowa, sulsel, (15/2)/dok. istimewa

EDUPUBLIK.COM, GOWA – Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo meninjau pelaksanaan padat karya tunai untuk pembangunan jalan produksi dan saluran irigasi di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Ada berupa irigasi. Ada berupa jalan persawahan untuk mempermudah produksi. Dan kita harapkan saluran irigasi sekundernya sudah bagus. Nanti tersiernya baik sehingga terjadi peningkatan produksi,” ujar Jokowi, Kamis (15/2/2018).

Kegiatan padat karya tunai tersebut untuk membangun jalan produksi sepanjang 1.040 meter dan lebar 3 meter dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat dan kelompok tani sebanyak 50 orang. Adapun nilai dari padat karya tunai ini adalah Rp600 juta.

Sementara itu, untuk pembangunan irigasi dengan membangun saluran sepanjang 581 meter dengan tenaga kerja sebanyak 150 orang dan nilai nilai dari padat karya tunai sebesar Rp675 juta.

“di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 380 lokasi padat karya tunai,” kata Jokowi.

Sementara itu, untuk upah yang diterima berbeda-beda antar daerah. Di Kabupaten Gowa misalnya, upah untuk tukang Rp125 ribu per hari dan pembantunya Rp85 ribu.

“Di Kabupaten Gowa standarnya seperti itu. Yang jelas mengikuti standar yang ada sehingga jangan sampai merusak pasar. Memang dibandingkan di Jawa Tengah itu hanya Rp100 ribu per hari. Di lain tempat, di Sumbar Rp110 ribu per hari. Jadi jangan dibanding-bandingkan,” kata Jokowi. [azr]

Continue Reading

Ekonomi

50 Juta Peluang Kerja Akan Lenyap Akibat Revolusi Digital

Published

on

photo credit: menteri ppn/kepala bappenas bambang brojonegoro/foto: source via: twitter

EDUPUBLIK.COM, NUSA DUA, BALI – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Indonesia akan kehilangan 50 juta peluang kerja, akibat penyimpangan (disruptive) ekonomi dari revolusi digital atau revolusi industri keempat (4.0) sehingga semua pihak harus siap menghadapinya termasuk pengelola badan pengelola jaminan sosial nasional.

“Fenomena tersebut sudah terjadi pada sejumlah sektor bisnis. Belakangan ini memang sejumlah sektor sudah bersiap mengurangi pekerjanya, seperti pengelola toll yang mengurangi pekerja layanan pembayaran toll dengan layanan penggunaan kartu,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, di Nusa Dua, Bali, (6/2/2018).

Dia mengatakan, di sektor perbankan juga bersiap untuk mengurangi pegawainya karena akan meningkatkan layanan secara online, begitu juga dengan layanan tiketing pesawat, kereta dan kapal yang akan menggunakan mesin anjungan mandiri.

Perusahaan konsultan riset McKinsey & Co di ujung tahun 2017 memprediksi sekitar 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan hingga 2030 mendatang karena tergantikan robot dan teknologi otomasi.

Bambang mengatakan di sisi lain masih terbuka peluang kerja lain akibat digitalisasi bisnis dimana akan menciptakan masyarakat bisnis yang mandiri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.

Sementara itu, Presiden International Social Security Association Joachim Breuer mengatakan dunia sedang mengalami revolusi digital yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0.

“Banyak aktivitas dilakukan secara digital, artificial intelligence, big data, penggunaan robotic, dan lainnya, lalu dikenal dengan fenomena disruptive (penyimpangan atau gangguan),” kata Breuer.

Breuer mengakui akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karenanya, tetapi di sisi lain akan banyak pula peluangan kerja yang tercipta.

“Hanya saja hingga kini kita tidak tahu secara pasti berapa banyak yang kehilangaan pekerjaan dan berapa banyak tercipta peluang kerja baru,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan di sisi lain fenomena digital memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa bekerja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.

“Semua bisa dilakukan dalam genggaman gawai, baik itu pekerja maupun pasar sasarannya. Semua menjadi semakin tidak terlihat, dan dari sisi jaminan sosial tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Agus.

“disruptive economy”, lanjutnya, juga membawa dampak ketenagakerjaan, hubungan industrial, keberlangsungan sistem jaminan sosial, bahkan juga berdampak pada cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi.

Dia berharap, para pemangku kepentingan jaminan sosial di seluruh dunia dapat menentukan langkah ataupun kebijakan ke depan. [ant]

Continue Reading

EduOto

Eduoto2 minggu lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto4 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto4 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto5 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Eduoto1 tahun lalu

Kapolri : Kenaikan Tarif STNK Usulan DPR

Edupublik.com, Jakarta – Kenaikan tarif STNK menuai berbagai kritik. Nilai kenaikan biaya yang terbilang besar membuat masyarakat resah. Di sisi...

Eduoto2 tahun lalu

Standar Khusus Armada Bus Transjakarta

Edupublik.com, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan...

Terpopuler