JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi belanja negara pada RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 triliun, termasuk didalamnya ada belanja prioritas.

“Belanja bidang kesehatan untuk kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk kelanjutan program vaksinasi dan insentif nakes. Reformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sebesar Rp255,3 triliun,” Kata Menkeu Sri Mulyani, dalam laman Instagramnya, di posting pada, (23/8).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, belanja bidang pendidikan, sebesar Rp541,7 triliun, untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai modal utama pembangunan nasional.

Belanja bidang perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang, sebesar Rp427,5 triliun

Belanja infrastuktur untuk penyelesaian proyek infratruktur yang tertunda akibat pandemi dan output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi, sebesar Rp384,8 triliun.

Belanja pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerataan akses dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya untuk mendukung program pendidikan, sebesar Rp27,4 triliun.

Belanja ketahanan pangan akan dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Dengan begitu dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta nelayan, sebesar Rp76,9 triliun.

“Belanja negara bukan untuk kemewahan, tapi untuk pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Belanja negara bukan sekedar mengeluarkan uang, tapi upaya mencapai Indonesia Maju,” tandas Sri Mulyani. [as]

sumber: akun instagram sri mulyani @smindrawati

EDUPUBLIK – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto memastikan bahwa pedagang daging sapi akan kembali berjualan besok, Jumat (22/1), karena Kemendag telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keamanan pasokan.

“Kami bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) dan PT Suri Nusantara Jaya. Mereka sudah bertemu, mereka sudah komit mulai besok sudah mengisi daging-daging sapi dan kerbau di pasaran,” kata Suhanto melalui keterangannya di Jakarta, (21/1).

Suhanto menyampaikan hal itu usai melakukan kunjungan ke Gudang Daging Sapi milik PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, di mana pemasok dan distributor daging tersebut memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17.000 ton.

Dengan demikian Suhanto menyampaikan stok tersebut akan cukup untuk memenuhi kebutuhan daging hingga sekitar tiga bulan mendatang di DKI Jakarta yang kebutuhannya 5.500 ton daging per bulan.

“Jadi bagi masyarakat tidak perlu khawatir, mulai besok pedagang daging sapi mulai jualan lagi. Stok cukup dan aman,” ujar Suhanto.

Suhanto menyampaikan hal itu terkait beredarnya informasi tentang pedagang daging sapi yang berhenti jualan, sehingga terjadi kekosongan di beberapa tempat.

Melalui koordinasi tersebut, Suhanto mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga stok daging di masyarakat agar tetap terpenuhi. Sementara itu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra menyampaikan kenaikan harga daging di dalam negeri sedikit banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga daging sapi di salah satu negara pengekspor daging sapi ke Indonesia, yaitu Australia.

“Di Australia, karena mereka ada semacam regenerasi populasi sapi mereka, sehingga mereka agak sedikit menahan, bukan menghentikan ekspor mereka. Sehingga, memang gejala supply demand ini agak berubah. Kalau suplainya agak tertahan, harganya akan naik,” ungkap Syailendra.

Namun, lanjut dia, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, dengan mencari alternatif sumber daging sapi dari negara lain, misalnya dari India, Brazil, dan bahkan sapi dari Meksiko. “Ini yang sedang kami jajaki ke depan, bukan hanya dalam jangka pendek, namun juga dalam rangka mengisi stok Ramadhan dan Idul Fitri,” pungkasnya. [rzy/ant]

EDUPUBLIK – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jangan sampai “mandul” dan “masuk angin” serta harus mengeluarkan taringnya dalam mengawasi industri jasa keuangan.

“Transaksi keuangan yang menjurus ke fraud harus ditindak tegas. Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, harus mengeluarkan taringnya, dan menjaga kredibilitas dan integritas. Ini sangat penting,” kata Presiden Jokowi secara virtual dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 di Jakarta.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa OJK dan pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pelaku pasar dan masyarakat umum. Hal itu ditempuh dengan memastikan tidak ada lagi praktik industri keuangan yang merugikan masyarakat.

“Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sebuah sistem yang berstandar internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden mengapresiasi kerja sama yang erat antara OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 sejak 2020.

“Kemarin kerja sama antara pemerintah, Kemenkeu, OJK, BI, LPS, berjalan beriringan dengan baik. Setiap masalah selalu direspons dengan cepat, dan untuk tahun ini pemerintah ingin agar kerja sama itu bisa dilanjutkan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menyatakan berbagai kebijakan untuk menopang perekonomian pada 2021 telah disiapkan, terutama dengan telah rampungnya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan penerapan aturan perundang-undangan terbaru itu, diharapkan kegiatan dan produk ekonomi Indonesia akan semakin kompetitif di pasar global.

“Kita juga bersyukur UU Cipta Kerja telah diundangkan dan peraturan turunannya, PP atau Perpres, segera terbit dalam waktu secepatnya, agar kita semakin kompetitif di pasar, utamanya di pasar global,” kata Presiden Jokowi. [rzy/ant]