Connect with us

OPINI

Dampak Psikologis Penghentian Reklamasi

photo credit: Ali Sodikin/Penulis

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan atau pencabutan izin 13 pulau reklamasi mendapat porsi pemberitaan yang sangat signifikan.

Nyaris semua media massa mengangkat tema isu ini sebagai produk berita.

Dalam konteks ini, banyak media massa terbaca mengemas narasi kesepahaman tentang keperpihakan dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta.

Dengan melakukan “perlawanan” terhadap kekuatan dominan pemilik modal (pengembang) pulau reklamasi dan menemukan tokoh yang dijadikan simbol perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni mereka, yakni seorang Anies Baswedan seorang Gubernur DKI Jakarta.

Dalam kasus ini, bisa kita katakan banyak media massa sepaham dalam memaknai idealisme seorang pemimpin yang seharusnya.

Pilihan media massa mengangkat isu (berita) penghentian 13 pulau reklamasi adalah sebuah produk pertarungan.

Media memfasilitasi agen-agen dalam struktur masyarakat untuk bertarung dalam dalam ide dan gagasan.

Dalam hal ini satu pihak ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan disisi lain ada para pengembang dengan jaringannya, termasuk para politisi DPRD DKI Jakarta.

Satu sisi media memberitakan mengapa dan apa alasan Gubernur DKI yang menutup 13 pulau reklamasi, satu sisi media juga menampilkan pendapat atau pernyataan anggota DPRD yang menilai langkah Gubernur prematur.

Menurut Gramsci, media merupakan arena pergulatan antar-ideologi yang saling berkompetisi. Media adalah ruang di mana berbagai idelogi direpresentasikan (termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi, politik dan idealisme), satu sisi media bisa menjadi penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol atas wacana publik.

Akan tetapi di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, namun sekaligus juga bisa menjadi instrument perjuangan kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Kesimpulan :

Diluar segala persoalan amdal, proses perijinan, ekonomi, lingkungan, nasib nelayan dan persoalan-persoalan teknis reklamasi yang selama ini menjadi perdebatan dan polemik diruang publik.

Langkah “berani” Gubernur DKI menghentikan ijin 13 pulau reklamsi tentu hal ini akan membuat kepercayaan publik khususnya warga Jakarta menjadi naik.

Selain akan dinilai sebagai pemimpin yang cukup konsisten dalam perkataan dan perbuatan, menepati janji-janji politik (masih banyak yang belum) yang selama ini digaungkan sewaktu kampanye, ada dampak psikologi komunikasi massa yang juga sangat penting.

Keputusan tersebut tentunya berdampak signifikan secara politik kebijakan

Pertama, persepsi publik akan menilai, Anies Baswedan berani menjadi simbol pemimpin yang tegas, berani menindak perilaku para pengembang (pemilik modal besar) yang tidak taat hukum.

Karena ada streotipe yang berkembang dikalangan masyarakat kecil, hukum sering tajam kebawah tumpul keatas.

Dengan momentum ini, dalam konteks psikologi komunikasi massa, diperkirakan kebijakan dan program Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta secara institusi akan berdampak positif.

Utamanya dalam langkah dan kebijakan penegakan berbagai aturan dan hukum yang berlaku di wilalyah DKI Jakarta. Perda, Pergub dan lainnya.

Masyarakat luas, khususnya warga Jakarta akan cenderung patuh. Karena Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak diskriminasi dalam menegakan hukum dan aturan. Hukum dan aturan berlaku untuk semua warga Jakarta, baik yang kaya maupun rakyat biasa.

 

Penulis: Ali Sodikin

Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EduOto