Connect with us

Politik

Dua Kepala Suku Desak DKPP Berhentikan Komisioner KPU Kabupaten Puncak

Kepala Suku Umum Wilayah Adat Mepago, Yopi Murib, yang terdapat pada delapan kabupaten di Provinsi Papua, saat jumpa pers, di Jakarta, (16/5)/dok: dade

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Dua kepala suku di Kabupaten Puncak meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tiga komisoner KPU, terkait dugaan pelanggaran etik.

“Kami datang, kepala-kepala suku ini datang menuntut (keputusan terhadap komisioner) KPU ini, kita minta DKPP memberhentikan tiga komisioner KPU Kabupaten Puncak yakni Erianus Kiwak, Aten Mom dan Menase Wandik,” ujar Kepala Suku Umum Wilayah Adat Mepago, Yopi Murib, yang terdapat pada delapan kabupaten di Provinsi Papua, saat jumpa pers, di Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Dia mengatakan, alasannya, ketiga orang itu dinilai sebagai penyebab kekisruhan, melalui keputusan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Puncak.

“Sama lagi sekarang lagi tiga komisioner KPU (Kabupaten Puncak) ini, sama lagi melahirkan masalah seperti ini, meloloskan orang yang ijazah palsu. Bilang calon tunggal. Di Puncak itu tidak ada calon tunggal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yopi mengklaim, terdapat setidaknya tiga calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Puncak. Pada hari pendaftaran, sempat ada tiga kandidat mendaftar sebagai calon kepala daerah, satu dari jalur independen dan sisanya partai politik.

“Hasil keputusan KPU hanya satu pasangan yang dinyatakan lolos sebagai calon. Karenanya, Kita dan kepala suku lain turut mendesak KPU Republik Indonesia, untuk menetapkan dua kandidat yang tersingkir, sehingga Pilkada Kabupaten Puncak berlangsung lebih dari satu calon kepala daerah,” katanya.

Yopi, menjelaskan selalu Kabupaten Puncak itu yang selalu konflik, gara-gara pilkada, gara-gara rekomendasi dualisme ini.

“(Dulu gara-gara Pilkada) bunuh orang satu hari menghilangkan (nyawa) 57 orang, hal yang sama lagi mau terjadi lagi (di Pilkada sekarang),” katanya.

Di samping itu, dia meminta, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Puncak, diminta mendiskualifikasi pasangan yang lolos yakni Willem Wandik-Alus UK Murib. “Sebab pasangan itu dinilai bermasalah secara administrasi,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihak DKPP sendiri melalui Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernard Dermawan Sutrisno, berjanji akan membuat keputusan dalam pekan ini.

“Tak soal mau masuk dua kandidat, tiga kandidat. Demi keamanan, bahwa yang lolos tiga calon, kasih lolos. Kami bisa bicara ini demi untuk daerah, demi kabupaten itu, demi untuk bangsa,” tandasnya. [dade]

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PDIP: Pernyataan Mahfud MD Sangat Manusiawi

Published

on

JAKARTA – PDI Perjuangan menyayangkan kepentingan pihak tertentu yang menjadikan penetapan Cawapres Jokowi dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan Mahfud MD. Dinamika Mahfud MD Jauh Lebih Beradab Daripada Politik Mahar.

“Seluruh dinamika penetapan Cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan Cawapres Prabowo yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp 1 Trilyun,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Dia mengatakan, bagi Koalisi Indonesia Kerja, Capres dan cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktek politik uang.

“Awal kehancuran suatu bangsa apabila memilih pemimpin tertingginya dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres,” kata Dia.

Dia menilai, ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun.

Dia menuturkan, sangat bersyukur bahwa penetapan KH Ma’ruf Amin dilakukan melalui dialog para pemimpin.

“Bahwa didalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antar Partai yang berbeda itu hal yang wajar. Namun pada akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu, sosok pengayom, sosok yang selama 1 tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila sehingga Kyai Ma’ruf hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Pak Mahfud MD sendiri sangat legowo. Beliau tadi telah bertemu dalam rapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama dengan Ibu Megawati, Pak Try Sutrisno, Buya Syafei Ma’arif dll, dan semua menampakkan keakraban diantara pemimpin.

PDIP percaya terhadap suara hati para pemimpin untuk menjaga martabat, etika dan keadaban bangsa.

“Jangan jadikan pilpres sebagai pertarungan kekuatan uang. Kami bangga dengan Pak Jokowi yang telah memilih KH Mar’uf atas dasar pilihan nurani. Kita mencari pemimpin, bukan pedagang politik,” tandasnya. [bmg]

Continue Reading

Politik

3 Alasan ACTA Dukung Prabowo-Sandi

Published

on

photo credit: aliansi cinta tanah air dukung prabowo-sandi/dok. riki tamba

JAKARTA – Aliansi Cinta Tanah Air (ACTA) secara resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

“ACTA yang semula mendukung Ustad Abdul Somad sebagai Cawapres sudah bisa menerima dengan logis pilihan partai koalisi terhadap Sandi untuk menjadi Cawapres. ACTA akan all out dan pasang badan di jalur  hukum  memenangkan Prabowo – Sandi pada Pemilu mendatang,” ujar Juru Bicara ACTA Soraya, di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Soraya mengatakan, ada tiga alasan isu utama yang dalam konteks advokasi hukum akan kami antisipasi.

Pertama, kata Dia, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan ketidaknetralan penyelenggara negara.

“Kami mempertanyakan kehadiran sejumlah Menteri aktif pada saat pendaftaran Jokowi-Ma’ruf Amin ke KPU pada tanggal 10 Agustus lalu,” kata Dia.

Dia menilai, saat itu jelas jam kerja dan hari kerja sehingga seharusnya mereka bekerja sesuai Tupoksi masing-masing. Perlu diingat bahwa Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 jelas melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

“Kami heran mengapa Bawaslu sama sekali tidak bersuara mengenai hal ini,” katanya.

Kemudian kedua, Dia mengatakan, potensi intimidasi fisik dan hukum terkait perbedaan dukungan politik. Dia mengingatkan, agar penegak hukum benar-benar bisa menjaga netralitas dalam Pemilu ini. Kontestasi

“Pemilu dengan dua pasangan calon akan sangat ketat. Setiap bentuk ketidaknetralan yang merugikan salah satu pasangan calon akan sangat terlihat dan diketahui masyarakat. Kami ingin penegak hukum tegas dalam menindak kampanye hitam yang ilegal,” katanya.

Ketiga, lanjutnya, terkait politik uang. Dia meminta, kepada semua pihak untuk menjauhi dan menolak politik uang dalam bentuk apapun.

“Kami akan membuat unit khusus untuk berpatroli melawan politik uang. Pelajaran dari Pilkada serentak kemarin, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu Bawaslu menindak politik uang,” katanya.

Dia berharap, proses Pemilu nantinya bisa berlangsung dengan tenang dan damai. buktikan bahwa bangsa kita sudah maju dalam berdemokrasi.

“Perbedaan pilihan politik dan pergantian kepemimpinan nasional adalah hal yang biasa di negara demokrasi sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan,” tandasnya. [rt]

Continue Reading

Politik

PAN Jawab Tuduhan PSI Terkait Asman Abnur

Published

on

photo credit: Asman Abnur Menpan RB/foto source via - twitter

JAKARTA – Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini membantah pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang menuduh PAN tidak menarik menterinya dari kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai partai yang inkonsisten.

“PSI kan partai baru ya. Seharusnya fokus mengambil hati rakyat, jangan malah ikut kepada serang menyerang yang tidak produktif. Sumbang aja idenya, tidak terlalu memikirkan partai lainya,” ujar Waksekjen PAN Faldo Maldini, dalam Keterangannya, di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Dia menilai, keberadaan PSI sebagai partai baru seharusnya memberikan pencerahan bagi masyarakat.

Dia juga mengaku, tidak ambil pusing dengan pernyataan Raja. Menurutnya, PAN selama ini sudah sangat konsisten mempertahankan nilai-nilainya.

“Ya, kita biarkan saja. Kami tidak membangun loyalitas kepada orang perorangan. Tidak pernah berlebihan dukung tokoh A atau tokoh B. Benci tokoh A atau B. Kami terus menjaga nilai. Kalau ada yang melenceng harus diingatkan. Koalisi bukan “yesman” ya,” katanya.

Dia mengatakan, partainya menjaga demokrasi pikiran, bukan fansclub.

“Kalau dibilang tidak konsisten, terus yang ngedukung orang yang abis diteriaki intoleran namanya apa? Salah sasaran ini namanya,” ketusnya.

Dia menegaskan, mundurnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB) Asman Abnur merupakan upaya untuk menjaga etika.

“Kader PAN itu memegang etika publik dan politik. Apalagi yang dikasih untuk membantu presiden, pasti yang terbaik, agar Presiden Jokowi makin dicintai rakyat. Kalau prestasi dan profesionalisme Pak Asman jangan diragukan lah, Beliau sangat membantu Presiden untuk menerjemahkan UU ASN yang sempat bikin pusing. Saya abis ketemu Bang Ali Mukhtar Ngabalin, juga ngomong begitu,” kata Faldo.

Dia mengatakan, dalam sistem presidensial tidak ada istilah oposisi. Menurutnya, semua partai dapat berkolaborasi untuk bekerja bersama dan menjalankan peran yang diamanahkan UU.

“Sebagai ahli ilmu politik, Bung Raja harusnya paham. Dalam presidensial tidak ada istilah oposisi. Partai koalisi itu harus menjalankan fungsi kontrol. Jadi, konsistensi partai bukan diukur seberapa loyal kepada penguasa, tetapi seberapa besar gagasan dan kontrol yang dilakukan kepada pemerintah yang sedang bekerja,” tandasnya.

Menpan RB Mundur

Setelah mendapat desakan dari berbagai kalangan, akhirnya Menpan RB Asman Abnur mengundurkan diri dari Kabinet Kerja.

Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen Syafruddin menggantikan Asman Abnur. [dade]

Continue Reading

Politik

Parpol Pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin Umumkan Susunan Tim Pemenangan

Published

on

photo credit: parpol pendukung capres petahana/via: twitter

JAKARTA – Partai politik (Parpol) koalisi pendukung petahana mengumumkan susunan tim kampanye untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Ketua tim kampanye masih dalam kantong beliau (Jokowi), sedangkan sebagai wakil ketua tim kampanye, adalah Pak Loedwijk Sekjen Golkar dibantu Pak Arsul Sani Sekjen PPP,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di markas pemenangan Cemara, di Jakarta, Minggu (12/8/2018).

“Pak Jhonny Plate dan Pak Karding ditambah Pak Harry dari Hanura bersama-sama dengan kami bergandengan tangan,” lanjutnya.

Nama-nama tersebut adalah lima orang sekjen parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma’aruf yaitu Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen NasDem Jhonny G Plate, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Sekjen Hanura Harry Lontung Siregar.

“Kemudian Sekjen dari tim kampanye ada dari Perindo Pak Rofiq, lalu Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) bung Verry Surya dan PSI bung Anton sebagai wakil sekretaris dan saya sebagai sekretaris nasional dari tim Koalisi Indonesia Kerja,” ucap Hasto.

“Kami besok akan langsung melakukan pelatihan jurkam (juru kampanye) di hotel Orio. Itu yang kami dorong dan semangat kerjasama dengan relawan dari seluruh penjuru nusantara yang sudah melakukan deklarasi. Pak Jokowi juga memberikan arahan dan penajaman terhadap langkah-langkah strategis,” tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla duduk sebagai dewan penasihat.

“Beliau (Jusuf Kalla) sebagai Dewan Penasihat,” kata Jhonny.

Ia pun menegaskan bahwa tim tersebut adalah tim pemenangan bakal calon, bukan pemenangan parpol.

“Ini tim kampanye paslon ya, bukan dari parpol jadi betul-betul keputusan paslon apakah dalam partai maupun non-partai yang penting memenuhi kriteria dan kualitas,” Jhonny menandaskan. [ant]

Continue Reading

Politik

Mantan Seskab Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin

Published

on

photo credit: mantan seskab deklarasikan dukungan untuk jokowi-ma'ruf amin, di jakarta, (12/8)/dok. dade

JAKARTA – Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

“Jokowi adalah sosok yang tepat dan sudah dibuktikan selama empat tahun belakang ini, sudah terlihat dan dapat dirasakan bahwa, sang zamrud sudah mulai bercahaya dan sang macan kembali memperlihatkan taringnya, namun belum mencapai potensi terbaiknya, masih diperlukan waktu agar Indonesia dapat berdiri dengan tegak di era globalisasi ini,” ujar mantan Sekretaris Kabinet Kerja Jokowi Andi Widjajanto yang juga sebagai Ketua Tim Cakra 19, di Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Dia mengatakan, beberapa keberhasilan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014-2019, adalah merebut kembali lokasi-lokasi sumber daya alam strategis, meningkat jumlah infrastruktur sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup yang sama, meningkatkan jumlah program bersifat sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan putra-putri bangsa.

Dia menambahkan, pemberantasan korupsi di Era Kepemimpinan Jokowi dilakukan tidak pandang bulu, jumlah kemiskinan yang tidak pandang bulu, jumlah kemiskinan yang semakin tergerus, meningkatnya daya saing baik kualitas manusia ataupun produk olahan Indonesia di dunia Internasional.

“Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan ini kami, Tim Cakra 19 yang tersebar di berbagai penjuru negeri ini, mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin untuk kembali menjadi Presiden pada periode kedua yaitu tahun 2019 hingga 2024,” kata Andi.

Lebih lanjut, Dia menuturkan, untuk mengembalikan kemegahan dan kegagahan macan asia dibutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah yang luar biasa, langkah-langkah yang tidak diperhitungkan sebelumnya, langkah-langkah kerja keras sehingga dapat mengembalikan kejayaan bangsa ini.

“Kilauan cahaya Zamrud Khatulistiwa itu akan aman dan gagah oleh sang Macan Asia yang hanya dapat diwujudkan oleh kepimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” tandasnya. [dade]

Continue Reading

EduOto

Eduoto7 hari lalu

Rivaldi Pengemudi Truck Volvo Terbaik Indonesia Asal Kalimantan Selatan

JAKARTA – Setelah menempuh perjuangan berat di babak seleksi nasional dan final nasional Volvo Trucks Indonesia Driver Challenge 2018 di...

Eduoto3 minggu lalu

Ini Pemenang Volvo Trucks Indonesia Driver Challenge 2018

JAKARTA – 8 pengemudi truk terbaik dari Indonesia berkumpul di Sirkuit Internasional Sentul untuk bersaing di ajang Volvo Trucks Indonesia...

Eduoto4 minggu lalu

Volvo tantang Pengemudi Truk Terbaik Indonesia, Tiket ke Swedia Menanti

JAKARTA – Volvo Truck Indonesia dan PT Wahana Inti Selaras menyelenggarakan Kompetisi langsung dengan mengemudikan Volvo FH, Volvo FM dan...

Eduoto3 bulan lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto6 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto6 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto7 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Advertisement banner 300x250

Terpopuler