Connect with us

OPINI

Eka Santosa: Bau Busuk Korupsi KONI Jabar, Apa Kabar?

Edupublik, Bandung – Perhelatan PON XIX 2016 telah jauh selesei dari pandangan kita, namun bau tidak sedap penyelenggaraan PON XIX Jabar yang menurut para kontingen luar Jabar sering dibilang fantastis dengan nada menyindir, masih dirasakan oleh pemerhati keolahragaan. Kontingen Jabar menggaet 217 emas , 157 perak, dan 157 perunggu. Ini terbanyak dalam sejarah PON. Faktanya, Jawa Timur di peringkat kedua dengan perolehan 132 emas, 138 perak dan 134. Dan sang juara bertahan DKI Jakarta, pada PON kali ini yang menghabisan dana Rp. 2,3 triliun, harus bertekuk lutut duduk di peringat ketiga – perolehannya hanya 132 emas, 124 perak, dan 118 perunggu.

Aroma wasit yang “jomplang” pada tuan rumah, khususnya untuk mata olahraga yang tak terukur, selama penyelenggaraan (17-29/9/2016) banyak bermunculan. “Mau protes, harus mengeluaran uang sedikitnya Rp 25 juta. Makanya, Anda tahu sendirilah kontingen Jabar banyak dicibirlah kemenangannya”, ujar salah satu anggota kontingen dari pulau Sumatera dengan nada penuh kecewa. “Entah apa yang terjadi dengan kondisi masa depan olahraga nasional kita. Kasus polo air yang kontroversial di media online dan you tube, itu saksinya. Belum lagi di pacuan kuda, gulat, dan banyak lainnya”.

Aroma Rp 8,2 M

Usai PON XIX Jabar yang penutupannya cukup menggelegar (29/9/2016) di stadion GBLA Bandung yang pembangungunan gedungnya “beraroma korupsi”, Koordinator Central Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi (4/10/2016) di Bandung, merekomendasian – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Ketua Harian Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016, Iwa Karniwa. Ada apa gerangan?

Menurut Uchok, pemanggilan ini bersifat “segera”, tersebab – ada potensi kerugian negara di dana PON XIX Jabar sebesar Rp8,2 miliar dari yang Rp2,3 triliun itu.”Ini modal KPK untuk membuka penyidikan ini. Orang-orangnya harus diperiksa.” Ujarnya.

Tak sampai disini, tudingan Uchok itu mendedarkan: ”Di lapangan ada persekongkolan administrasi dalam hal pelelangan. Di GOR 2 dan 3 Sumedang, (venue – red) polo air, dan penataan fisik venue sepatu roda. Ada kerugian Rp1,5 miliar. Awalnya Rp 6,6 miliar, dan sekarang menjadi Rp8,2 miliar”.

Lanjutannya, Ia menjelaskan, pelelangan tribun dan penutup tribun venue polo air di Kabupaten Bandung senilai Rp15 miliar. “Pastilah banyak penyimpangan. Satunya lagi, lelang tribun dan penutup tribun polo air sebesar Rp15 M, kalau kita lihat, mereka tidak punya SP 007, tapi dikasih ke pemenang lelang,” ungkapnya dengan penuh percaya diri.

Alkisah lanjutannya yang bikin bingung banyak warga Jabar, Deni (45) pegawai swasta pegiat olahraga luar ruang, merasa bingung sekaligus geram ketika diperlihatkan lansiran media yang mengemukaan opini penyelengaraan PON XIX Jabar langsung dari Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan – Penggunaan anggaran PON XIX Jabar sebesar Rp2,3 triliun bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. ”Nah, soal ini makin bingin bingung. Idealnya, penegak hukum langsung saja adakan penyidikan. Kisruh soal ini sejak pra PON malah…”.

Bau Busuk

Tiba giliran Eka Santosa, Ketua KONI Jabar 2002 – 2006, selaku Ketua FPOR (Forum Penyelamat Olahraga) Jawa Barat ketika ditemui di Pasir Impun Kabupaten Bandung yang juga sebagai Sekertariat Gerakan Hejo (6/10/2016), tatkala dimintai pendapatnya terkait yang dikemukaan Uchok: “Semoga ini menjadi entry point dari gunung es korupsi PON Jabar. Sejatinya, saya sudah lebih dulu mengemukaan bau busuk ini. Bila diingatkan lagi, ada bagusnya”.

Singkatnya, ada hal beberapa hal yang kami catat dari paparan Eka Santosa. Sekali pun di antaranya berasal dari hal yang kerap Ia kemuaan di media. 1. Adanya manipulasi, dan money politik secara sistematis dalam Agenda Rapat Anggota KONI Jawa Barat Tahun 2014 menjadi MUSORPROVLUB. Menurutnya, ini melanggar AD/ART KONI yang dilaksanakan pada 13 – 14 September 2014 sehingga hasil MUSORPROVLUB cacat hukum. 2. Ketua Umum KONI Jawa Barat terpilih (Kolonel TNI Aktif/pejabat struktural) hasil MUSORPROVLUB, diduga keras melanggar Undang-undang SKN No 3 tahun 2005 dan Undang-undang RI no 34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 47. 3. Laporan Pertanggungjawaban kinerja dan khususnya keuangan KONI Provinsi Jawa Barat periode 2011 – 2014 sebesar Rp. 367 miliar yang tidak melalui proses audit internal dan diduga melanggar AD/ART KONI. 4. Perubahan RAPAT ANGGOTA KONI TAHUN 2014, menjadi MUSOPROVLUB diduga tidak adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp. 367 miliar, otomatis ini melanggar AD/ART KONI yang dapat berakibat terjadinya masalah pidana korupsi. 5. Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pengurus KONI Jawa Barat 2011 -2014, yang diduga bermasalah, maka tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lainnya, pendapat Eka Santosa mensitir kembali bukti tertulis laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan, sesuai surat perjanjian kerja sama pengadaan jasa Gathering PON XIX pada 2014. Dugaan kuatnya, penyelenggaraan Gathering PON XIX di Hotel Trans Bandung 23 Agustus 2014 lalu, bermasalah. Dalam surat perjanjian itu, penyelenggara kegiatan adalah KONI Jabar. Penyelenggara seharusnya PB PON.

Faktanya, surat perjanjian bernomor 165 A Tahun 2014 itu ditandatangani oleh Yeyen Rusyana Diyan yang tertera sebagai Ketua III pada 12 Agustus 2014. Anehnya, KONI Jabar malah melakukan penunjukan langsung kepada PT Diplus Indonesia sebagai penyedia jasa. Padahal dengan nilai kontraknya Rp 4,07 miliar.  Seharusnya ini dilakukan melalui lelang”, ujar Eka Santosa. Tak hanya itu, surat tagihan nomor 205/EXT/IV-3/IX/2014 yang dilayangkan PT Diplus ke KONI Jabar pada 17 Oktober 2014, ternyata hanya mencantumkan nilai proyek total Rp 3,7 miliar. “Belum lagi ada pencantuman harga-harga yang fantastis dalam rencana anggaran belanja proyek itu. Masa ada harga ballpoint per buah seratus ribu rupiah untuk 350 orang, ini patut diduga ada penggelembungan. Eh, itu lagi ada buat gubernur, KONI, Menpora dan Deputi untuk 4 kamar di hotel @ Rp 9 juta. Hitung saja sendiri, berapa itu,” tuturnya seakan mengajak kita menjadi akunting profesional.

Lagi menurut Eka Santosa, berkas bukti yang dimilikinya sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada pertengahan Februari 2016 lalu. “Kami tunggu nih progresnya. Apalagi PON Jabar sudah selesai kan?”, lanjutnya yang menyoroti banyaknya kasus jual-beli atlit. “Soal jual beli atlit, nantilah ada sesi tersendiri. Biar kita fokus dulu ke aroma korupsi ini”. Tutup Eka santosa.

(Harri Safiari dan Shahadat Akbar)

Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EduOto