Connect with us

OPINI

Eka Santosa: Bau Busuk Korupsi KONI Jabar, Apa Kabar?

Edupublik, Bandung – Perhelatan PON XIX 2016 telah jauh selesei dari pandangan kita, namun bau tidak sedap penyelenggaraan PON XIX Jabar yang menurut para kontingen luar Jabar sering dibilang fantastis dengan nada menyindir, masih dirasakan oleh pemerhati keolahragaan. Kontingen Jabar menggaet 217 emas , 157 perak, dan 157 perunggu. Ini terbanyak dalam sejarah PON. Faktanya, Jawa Timur di peringkat kedua dengan perolehan 132 emas, 138 perak dan 134. Dan sang juara bertahan DKI Jakarta, pada PON kali ini yang menghabisan dana Rp. 2,3 triliun, harus bertekuk lutut duduk di peringat ketiga – perolehannya hanya 132 emas, 124 perak, dan 118 perunggu.

Aroma wasit yang “jomplang” pada tuan rumah, khususnya untuk mata olahraga yang tak terukur, selama penyelenggaraan (17-29/9/2016) banyak bermunculan. “Mau protes, harus mengeluaran uang sedikitnya Rp 25 juta. Makanya, Anda tahu sendirilah kontingen Jabar banyak dicibirlah kemenangannya”, ujar salah satu anggota kontingen dari pulau Sumatera dengan nada penuh kecewa. “Entah apa yang terjadi dengan kondisi masa depan olahraga nasional kita. Kasus polo air yang kontroversial di media online dan you tube, itu saksinya. Belum lagi di pacuan kuda, gulat, dan banyak lainnya”.

Aroma Rp 8,2 M

Usai PON XIX Jabar yang penutupannya cukup menggelegar (29/9/2016) di stadion GBLA Bandung yang pembangungunan gedungnya “beraroma korupsi”, Koordinator Central Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi (4/10/2016) di Bandung, merekomendasian – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Ketua Harian Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016, Iwa Karniwa. Ada apa gerangan?

Menurut Uchok, pemanggilan ini bersifat “segera”, tersebab – ada potensi kerugian negara di dana PON XIX Jabar sebesar Rp8,2 miliar dari yang Rp2,3 triliun itu.”Ini modal KPK untuk membuka penyidikan ini. Orang-orangnya harus diperiksa.” Ujarnya.

Tak sampai disini, tudingan Uchok itu mendedarkan: ”Di lapangan ada persekongkolan administrasi dalam hal pelelangan. Di GOR 2 dan 3 Sumedang, (venue – red) polo air, dan penataan fisik venue sepatu roda. Ada kerugian Rp1,5 miliar. Awalnya Rp 6,6 miliar, dan sekarang menjadi Rp8,2 miliar”.

Lanjutannya, Ia menjelaskan, pelelangan tribun dan penutup tribun venue polo air di Kabupaten Bandung senilai Rp15 miliar. “Pastilah banyak penyimpangan. Satunya lagi, lelang tribun dan penutup tribun polo air sebesar Rp15 M, kalau kita lihat, mereka tidak punya SP 007, tapi dikasih ke pemenang lelang,” ungkapnya dengan penuh percaya diri.

Alkisah lanjutannya yang bikin bingung banyak warga Jabar, Deni (45) pegawai swasta pegiat olahraga luar ruang, merasa bingung sekaligus geram ketika diperlihatkan lansiran media yang mengemukaan opini penyelengaraan PON XIX Jabar langsung dari Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan – Penggunaan anggaran PON XIX Jabar sebesar Rp2,3 triliun bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. ”Nah, soal ini makin bingin bingung. Idealnya, penegak hukum langsung saja adakan penyidikan. Kisruh soal ini sejak pra PON malah…”.

Bau Busuk

Tiba giliran Eka Santosa, Ketua KONI Jabar 2002 – 2006, selaku Ketua FPOR (Forum Penyelamat Olahraga) Jawa Barat ketika ditemui di Pasir Impun Kabupaten Bandung yang juga sebagai Sekertariat Gerakan Hejo (6/10/2016), tatkala dimintai pendapatnya terkait yang dikemukaan Uchok: “Semoga ini menjadi entry point dari gunung es korupsi PON Jabar. Sejatinya, saya sudah lebih dulu mengemukaan bau busuk ini. Bila diingatkan lagi, ada bagusnya”.

Singkatnya, ada hal beberapa hal yang kami catat dari paparan Eka Santosa. Sekali pun di antaranya berasal dari hal yang kerap Ia kemuaan di media. 1. Adanya manipulasi, dan money politik secara sistematis dalam Agenda Rapat Anggota KONI Jawa Barat Tahun 2014 menjadi MUSORPROVLUB. Menurutnya, ini melanggar AD/ART KONI yang dilaksanakan pada 13 – 14 September 2014 sehingga hasil MUSORPROVLUB cacat hukum. 2. Ketua Umum KONI Jawa Barat terpilih (Kolonel TNI Aktif/pejabat struktural) hasil MUSORPROVLUB, diduga keras melanggar Undang-undang SKN No 3 tahun 2005 dan Undang-undang RI no 34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 47. 3. Laporan Pertanggungjawaban kinerja dan khususnya keuangan KONI Provinsi Jawa Barat periode 2011 – 2014 sebesar Rp. 367 miliar yang tidak melalui proses audit internal dan diduga melanggar AD/ART KONI. 4. Perubahan RAPAT ANGGOTA KONI TAHUN 2014, menjadi MUSOPROVLUB diduga tidak adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp. 367 miliar, otomatis ini melanggar AD/ART KONI yang dapat berakibat terjadinya masalah pidana korupsi. 5. Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pengurus KONI Jawa Barat 2011 -2014, yang diduga bermasalah, maka tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lainnya, pendapat Eka Santosa mensitir kembali bukti tertulis laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan, sesuai surat perjanjian kerja sama pengadaan jasa Gathering PON XIX pada 2014. Dugaan kuatnya, penyelenggaraan Gathering PON XIX di Hotel Trans Bandung 23 Agustus 2014 lalu, bermasalah. Dalam surat perjanjian itu, penyelenggara kegiatan adalah KONI Jabar. Penyelenggara seharusnya PB PON.

Faktanya, surat perjanjian bernomor 165 A Tahun 2014 itu ditandatangani oleh Yeyen Rusyana Diyan yang tertera sebagai Ketua III pada 12 Agustus 2014. Anehnya, KONI Jabar malah melakukan penunjukan langsung kepada PT Diplus Indonesia sebagai penyedia jasa. Padahal dengan nilai kontraknya Rp 4,07 miliar.  Seharusnya ini dilakukan melalui lelang”, ujar Eka Santosa. Tak hanya itu, surat tagihan nomor 205/EXT/IV-3/IX/2014 yang dilayangkan PT Diplus ke KONI Jabar pada 17 Oktober 2014, ternyata hanya mencantumkan nilai proyek total Rp 3,7 miliar. “Belum lagi ada pencantuman harga-harga yang fantastis dalam rencana anggaran belanja proyek itu. Masa ada harga ballpoint per buah seratus ribu rupiah untuk 350 orang, ini patut diduga ada penggelembungan. Eh, itu lagi ada buat gubernur, KONI, Menpora dan Deputi untuk 4 kamar di hotel @ Rp 9 juta. Hitung saja sendiri, berapa itu,” tuturnya seakan mengajak kita menjadi akunting profesional.

Lagi menurut Eka Santosa, berkas bukti yang dimilikinya sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada pertengahan Februari 2016 lalu. “Kami tunggu nih progresnya. Apalagi PON Jabar sudah selesai kan?”, lanjutnya yang menyoroti banyaknya kasus jual-beli atlit. “Soal jual beli atlit, nantilah ada sesi tersendiri. Biar kita fokus dulu ke aroma korupsi ini”. Tutup Eka santosa.

(Harri Safiari dan Shahadat Akbar)

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Nasionalisme Era Digital: Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Internet

Published

on

photo credit/ILUSTRASI: bom guncang surabaya/foto source: bbc indonesia/getty image/humas pemkot/a pinaria

Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat untuk mencintai dan setia bangsa dan negara.

Nasionalisme juga mengandung arti kebersamaan, persatuan-kesatuan, dan demokrasi untuk kemakmuran yang berkeadilan.

Menurut James G. Kellas (1998: 4), nasionalisme merupakan suatu bentuk ideologi. Sebagai suatu ideologi, nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan. Tingkah laku seorang nasionalis didasarkan pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa.

Nasionalisme Indonesia terbentuk melalui perjalanan dan pengalaman panjang  berdasar banyak faktor, kesamaan geografis, rumpun, bahasa, ekonomi, religius, dan kondisi senasib sepenanggungan dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing.

Pengalaman batin penderitaan bersama dalam melawan penjajahan melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang harus bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat yang telah diwariskan oleh para pejuang pendiri bangsa harus kita rawat dan jaga hingga masa-masa mendatang.

Inti dari Nasionalisme Indonesia adalah kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, ras, etnik, dan agama, saling menghargai dan menghormati perbedaan, menjaga kerukunan.

Nasionalisme Indonesia adalah semangat kebangsaan yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.

Radikalisme, Terorisme Dalam Kemajuan IT

Radikalisme adalah paham, pemikiran atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Radikalisme adalah bibit atau embrio dari teroris.

Terorisme berdasar UU No.15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6, adalah: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Teroris adalah kejahatan luar biasa yang bergerak secara rapi, terorganisir, melampaui batas-batas negara. Kejahatan besar terhadap kemanusiaan yang dibangun melalui penyesatan-penyesatan dan manipulasi alam berpikir khalayak melalui doktrin-doktrin tertentu, bahkan mereka menggunakan dogma-dogma agama tertentu untuk melakukan penggalangan dan pembenaran atas langkah dan perbuatan mereka.

Kejahatan teroris yang menghalalkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana rasa takut terhadap kehidupan manusia secara massal dengan modus operandi yang paling umum adalah dengan pengeboman-pengeboman (termasuk didalamnya bom bunuh diri) ditempat-tempat umum dengan sasaran secara acak banyak terjadi diberbagai penjuru dunia. Secara umum korban adalah warga sipil yang tidak berdosa.

Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia global atau kampung global.

Batas-batas negara yang secara fisik (pos jaga perbatasan dan tentara) tidak lagi mampu membendung derasnya arus informasi yang menerpa kita bangsa Indonesia.

Karena pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, setiap individu dapat mengakses dan berkomunikasi tanpa dibatasi sekat ruang dan waktu dengan individu lain diseluruh dunia.

Efek domino dari kemajuan internet pada akhirnya mempengaruhi berbagai pandangan dan pemikiran, salah satunya adalah dalam bidang sosial politik. Isu-isu dan budaya universal yang ada diseluruh dunia dengan sendirinya akan menjadi isu nasional.

Kemajuan internet menyebabkan pesatnya pertumbuhan komunitas-komunitas dunia maya karena mudahnya berkomunikasi tanpa hambatan geografis untuk membangun hubungan diseluruh dunia.

Hubungan dalam komunitas maya didasarkan pada tekstual informasi dilengkapi dengan gambar, suara, dan bentuk lain dari media digital.

Meski mewakili seseorang yang nyata, namun kehadirannya dalam bentuk video, gambar, foto, tek-teks sangat rentan penipuan.

Karena sangat mungkin tampilan yang ada tersebut adalah identitas palsu atau akun-akun anonim yang menyesatkan.

Penggunaan akun palsu (anonim) dalam dunia maya, baik facebook, twitter, path, instagram, whatsapp, bbm dan lain sebagainya, adalah bentuk penyimpangan yang paling umum.

Internet adalah suatu wilayah yang tak terbatas dan sering tampak tanpa hukum, dalam Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet (1998) Kevin A. Hill and John E. Hughes, Lanham, MD, menjelaskan secara teori bagaimana internet dapat digunakan siapa saja, civil society, militer dan siapapun, kelompok manapun yang memiliki kepentingan di seluruh dunia, termasuk para pelaku terorisme.

Cegah Dini Ideologi Terorisme

Kejahatan teroris di Indonesia menurut Arsyaad Mbei dalam bukunya Dinamika Baru Jejaring Terror di Indonesia (2014 : 15) tipe terorisme di Indonesia adalah terorisme yang dimotavasi oleh agama (religiously motivated).

Hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa para pelakunya adalah penganut ideologi agama yang radikal-ekstrim, dan mereka memperjuangkan ideologi dan pemahaman mereka dengan cara-cara kekerasan.

Padahal ajaran agama khususnya Islam menurut cendikiawan muslim Prof. Nazaruddin Umar, radikalisme dan terorisme sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam. Sebab selama ini Islam tidak menggunakan radikalisme untuk berinteraksi dengan umat beragama yang lain.

Dalam sejarahnya, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan umatnya untuk bersikap lemah lembut. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara santun, memberikan penghormatan kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang memiliki keyakinan berbeda.

Penyebaran paham radikalisme dan terorisme menggunakan segala cara, baik manual maupun digital dengan memanfaatkan internet.

Mereka para kelompok atau organisasi teroris memanfaatkan sosial-kultur mayoritas masyarakat kita yang permisif dan toleran untuk mereka mengeram dan menularkan sel-sel mereka di Indonesia. Kondisi rakyat yang religius, polos, mudah percaya, dimanipulasi dan disesatkan untuk kepentingan kejahatan mereka.

Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah pola mereka yang meracuni dan merekrut anak-anak muda yang masih polos untuk menjadi martil bagi kejahatan mereka.

Karena itu, untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, kita sebagai bangsa harus senantiasa waspada dan mawas diri. Langkah untuk antisipasi dini dapat kita lakukan dengan metode sebagai berikut :

a. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal dalam pertemanan di dunia maya karena tidak ada jaminan bahwa identitas mereka sebagai pemberi informasi dalam internet benar-benar jujur, meskipun mereka menggunakan gambar, foto, teks-teks, maupun video yang meyakinkan, akan sangat bijaksana jika kita tidak langsung menganggap bahwa persona online adalah orang yang sama dalam kehidupan nyata.

b. Kurangnya kontak tatap muka, selain melalui kamera video, menyebabkan kita kesulitan untuk mengetahui dan menilai identitas orang lain yang sebenarnya.

c. Karena hubungan dan identitas didasarkan sepenuhnya pada tampilan digital yang mudah direkayasa dan dimanipulasi maka perlu kehati-hatian yang cukup sebelum komunitas maya berhubungan dalam kehidupan nyata atau kopi darat. Harus dilakukan secara bertahap, di mana kita dapat memverifikasi (cek dan ricek) bahwa rincian dan informasi yang diberikan oleh pengguna online jujur sebelum berhubungan dalam  kehidupan nyata.

d. Waspadai dan jangan mudah terpengaruh pemikiran dan paham yang mengajak pada jalan kekerasan dalam kasus sosial politik, isu-isu SARA melalui media internet.

e. Laporkan kepada pihak berwenang jika mendapatkan segala informasi melalui internet yang mencurigakan sebagai penyebar kebencian, paham radikalisme dan terorisme. [ali sodikin]

Continue Reading

OPINI

Internet dan Hoax

Published

on

ilustrasi

Oleh: Ali Sodikin (*

Dalam Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet (1998) Kevin A. Hill and John E. Hughes, Lanham, MD, menjelaskan bahwa internet digunakan siapa saja, civil society, militer dan siapapun, kelompok manapun yang memiliki kepentingan di seluruh dunia. Internet melampaui sensansi dan spekulasi dari banyak penemuan baru dibidang teknologi.

Studi-studi ilmu komunikasi, menjelaskan teknologi komunikasi pada awalnya hasil riset militer dan pertahanan.

Seperti yang dijelaskan Edwards dalam The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America, komputer muncul menjadi teknologi dominan karena perang dingin blok barat-timur.

Sisi Gelap Internet adalah Hoax,
Internet adalah suatu wilayah yang tak terbatas dan sering tampak tanpa hukum, sering Wild West, sebuah analogi dari film bergenre sejarah Amerika versi Hollywood.

Penyimpangan paling umum dan ringan dalam internet adalah penggunaan akun anonim (palsu), baik facebook, twitter, path, instagram, whatsapp, link, telegram dan lain sebagainya. Konten dari akun anonim adalah hoax atau berita bohong.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hoax’ adalah ‘berita bohong.’ Dalam Oxford English dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat.

Hoax bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439.

Sebelum zaman internet, hoax bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi. Kecepatan dan sifat media sosial yang mudah untuk dibagikan, sangat berperan dalam penyebaran berita bohong.

Jenis Hoax

1. Hoax Murni, adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong dan bermaksud untuk menipu orang dengan beritanya.

2. Judul Beda Isi Beriat, kebiasaan buruk banyak netizen adalah hanya membaca headline berita tanpa membaca isinya. Banyak beredar artikel yang isinya benar tapi diberi judul yang heboh dan provokatif yang sebenarnya tidak sama dengan isi artikelnya.

3. Berita Benar Tapi Waktu Lampau, Kadang-kadang berita benar yang sudah lama diterbitkan bisa beredar lagi di sosial media. Ini membuat kesan bahwa berita itu baru terjadi dan bisa menyesatkan orang yang tidak mengecek kembali tanggalnya.

Waspada Hoax

1. Selektif membaca berita, baik konten maupun institusi media massa tersebut.

2. Melakukan perbandingan pemberitaan antar media massa, terlebih informasi dari media sosial.

3. Jangan membagikan  artikel/foto/pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya.

Lebih dari itu, pertanyaan besar bagi kita adalah, apakah sistem negara kita (pemerintah) memiliki kemampuan teknologi dan sistem dunia virtual, hingga mampu menegakkan hukum yang ada.

Karena tidak akan ada artinya sebuah undang-undang, jika pemerintah tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menegakkkanya (pegang kendali).

Karena dunia virtual adalah bicara siapa pegang kendali. Mengendalikan kekuasaan, legitimasi, kepercayaan, catatan dan keamanan kehidupan modern.

(* Dewan Redaksi EDUPUBLIK

Continue Reading

OPINI

Penolakan Atas Judicial Review PT 20 Persen Adalah Penolakan Terhadap Penguatan Sistem Presidensial

Published

on

photo credit: penulis

Oleh: Renanda Bachtar (Komunikator Politik PD, Wakil Sekjen Partai Demokrat)

Dibalik berita pengakuan La Nyalla yang menghebohkan jagad berita nasional karena menyebutkan bahwa dirinya diminta Ketum Gerindra, Prabowo Subianto untuk memberikan dana 40 milyar jika mau diusung sebagai cagub Jatim oleh Partai Gerindra, pada hari yang sama, pengajuan Judicial Review Presidential Threshold (PT) 20 persen ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan respon yang “sepi-sepi saja”. Keputusan MK tersebut sesungguhnya memerangi logika, ambigu dan membuat mundur pencapaian demokrasi Indonesia yang sempat dipuji-puji negara-negara maju di dunia internasional.
Untuk menyegarkan ingatan kita mari kita mundur sedikit ke belakang untuk melihat proses perjalanan ditolaknya Presidential Threshold ini.

Adalah pemerintah yang mengusulkan adanya syarat penentuan ambang batas perolehan suara partai politik untuk mengajukan Capresnya dalam Pemilu 2019, yaitu sebesar minimal 20 persen yang diambil dari hasil Pemilu 2014 lalu. Basis argumentasi Mendagri Tjahyo Kumolo sebagai berikut: “PT memastikan bahwa bahwa pasangan terpilih telah mendapat dukungan minimum dari partai politik atau koalisi di parlemen sehingga PT memperkuat pemerintahan presidensial”. Ini sungguh argumentasi yang merendahkan logika, bahkan bagi orang yang tidak cerdas sekalipun. Bagaimana mungkin sistem presidensial bisa diperkuat jika belum apa-apa sejak awal syarat menjadi calon Presiden dipersulit dan dirintangi sehingga hanya bisa dimungkinkan maju berkontestasi jika partai atau koalisi partai dengan total perolehan suara 20 persen suara DPR atau 25 persen suara pemilu bersepakat memberi tiketnya kepada capres tersebut. Tentu saja bukan tiket “gratis” karena “there is no free lunch”.

Secara empiris, dukungan atas Jokowi – JK pada tahun 2014 lalu tidak hanya diperoleh melalui koalisi pengusung awal. Pasca pemilihan Presiden 2014 Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI) mendapatkan pendukung susulan, yaitu dari PPP dan PAN. Justru dengan dukungan partai politik pasca Pilpres ini, maka Koalisi Indonesia Hebat akhirnya berbalik menjadi mayoritas di DPR, yaitu 295 kursi, dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang memiliki 204 kursi. Terbukti, dukungan partai politik tidak saja terjadi sebelum pemilu, namun juga pasca Pilpres. There is no big deal.

Dengan fakta empiris ini, argumentasi yang dikemukakan Mendagri Tjahyo Kumolo  dan logika hukum MK justru kehilangan rasionalitas. Jadi tidak make sense, serta jauh panggang dari api.

Jika saja Judicial Review PT 0 persen diterima oleh MK maka capres bisa dimajukan oleh setiap masing-masing partai, dan partai dapat mengusung capres yang memiliki survey elektabilitas dan rekam jejak yang baik serta seide dengan platform partai (pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa adalah hak setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan capres). Dalam hal ini bisa saja partai-partai yang memiliki kemiripan platform akan mengusung satu capres yang sama, dan jika ini terjadi, maka koalisi antar partai akan terbentuk secara lebih alamiah, tidak dipaksakan, lebih strategis dan tidak berbasis transaksional. Jangan lupa, MK menyatakan penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan 2009 setelah Pileg ditemukan fakta-fakta, bahwa capres terpaksa harus bernegosiasi politik terlebih dahulu dengan partai politik pendukung yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Faktanya lagi, tawar menawar politik itu lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Akibatnya, Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik pendukung yang tentu saja mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan efektif.

Hal lain yang mengusik logika adalah jika ambang batas yang digunakan adalah dari hasil pemilu 2014 dimana kita semua sudah ketahui nilai perolehannya masing-masing, maka konsep agar Pilpres dilaksanakan serentak dengan Pileg di Augustus 2019 sesuai amar keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 pemilihan legislatif (DPR, DPRD & DPD) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak, makin kehilangan konteksnya. Bukankah esensi pemilu serentak itu agar presiden terpilih bukan dikarenakan hasil perolehan suara partai-partai politik? Jelas sudah, misi penguatan sistem Presidensial justru menjadi pupus dengan adanya putusan penolakan MK ini!. Niat MK terdahulu untuk memperkuat sistem presidensial serta upaya penyelamatan politik nasional agar terbebas dari era “penyanderaan” Presiden oleh partai-partai politik besar digagalkan oleh para petinggi MK yang sekarang. Perlu diketahui dari 9 hakim MK, hanya dua diantaranya, yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo yang menyampaikan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Suhartoyo menilai, mempergunakan hasil pemilu legislatif sebagai syarat mengisi posisi eksekutif merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah kepada legislatif dan eksekutif (Presiden).

“Mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda dengan mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif”, ujarnya.

Saldi Isra menambahkan, pemberian kursi sekurangnya 20 persen dari jumlah kursi DPR tidak menjamin terjadinya stabilitas pemerintahan. Apalagi, tidak ada jaminan hasil di Pemilu 2019 akan sama dengan Pemilu 2014.

Cukuplah dengan bukti betapa lemahnya argumentasi Mendagri serta tidak konsistennya MK dengan hasil temuannya sendiri, yaitu bahwa adanya PT berapapun besarnya hanya akan “menyandera” Presiden pasca terpilih. Sekarang, mari kita pahami apa dampak PT 20 persen bagi rakyat Indonesia?

Pertama, dengan pembatasan sebesar 20 persen dan mengingat bahwa yang bisa mencalonkan Presiden hanyalah partai-partai besar saja, maka rezim pemilu 5 tahunan hanya akan menyisakan calon pemimpin yang “itu-itu saja”. Dengan demikian maka sudah barang tentu kesempatan bagi tampilnya lebih banyak alternatif Capres yang baik dan berkualitas pada pemilu tahun 2019 serta pada pemilu-pemilu selanjutnya menjadi sesuatu yang muskil.

Siapa yang dirugikan dengan situasi seperti ini? Rakyat tentunya!. Semua tahu bahwa banyaknya pasangan Capres akan mendorong adanya kontestasi ide serta gagasan-gagasan alternatif yang bisa memicu tingkat kekritisan rakyat dalam menilai dan memilih pemimpin yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pilihan yang “itu-itu saja” tadi. Padahal, sesuai niat awalnya, penghapusan PT diyakini akan meningkatkan partisipasi warga negara sebagai pemilih, karena Capres/Cawapres menjadi lebih banyak pilihan. Pembatasan calon berarti membatasi opsi pemilih, yang padahal berpotensi menaikkan voters turn out (golput) yang biasanya disebabkan terbatasnya pilihan yang ada dan kurang sesuai dengan keinginan pemilih.

Kedua, harap diingat bahwa normalnya rezim pemilu di Indonesia berlangsung 5 tahunan dan dengan digunakannya hasil pemilu 2014 (yang telah menghasilkan Presiden Jokowi dan JK) untuk pemilu 2019, maka koreksi rakyat atas pilihannya kepada partai baru dapat secara efektif digunakan di pemilu 2024!

Konsekuensi dari adanya PT 20 persen ini, semisal harapan rakyat ingin menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Presiden, hanya bisa terjadi di 2024 dan itupun jika Partai Demokrat menjadi partai yang minimal meraih suara minimal 20 persen pada pemilu 2019 nanti. Jika perolehan suara Partai Demokrat di 2019 kecil, maka angan-angan untuk menjadikan AHY sebagai pemimpin Indonesia di 2024 harus rela dilupakan. Nasib yang sama akan dialami oleh alternatif-alternatif pemimpin baru lainnya.

Apakah rakyat mengerti tentang situasi ini? Sepertinya, masih banyak yang belum sadar apa yang akan mereka hadapi sebagai dampak putusan MK ini. Inilah era kali pertama kita memilih untuk diperhitungkan di 5 tahun mendatang atau baru berdampak 5 tahun kemudian. Apakah ini bagian dari anomali politik nasional? Penulis lebih melihat hal ini sebagai upaya manipulasi dan tarik ulur kepentingan politik, yang patut diduga disesuaikan dengan selera dan kepentingan penguasa.

Semoga saja pemilih di Indonesia semakin memahami dan memanfaatkan sebaik-baiknya hak politiknya dan melakukan koreksi dukungannya kepada partai-partai politik yang terlihat kinerja dan konsistensinya dalam membela kepentingan rakyat selama kurun waktu 2014 – 2019.  Terakhir, karena putusan MK mengenai PT 20 persen ini bersifat final dan mengikat, maka penulis ingin mengingatkan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan pemimpin alternatif yang kita inginkan di 2024, adalah dengan cara memenangkan partai pengusungnya di 2019 nanti.

Continue Reading

OPINI

Ijtihad GPII: Sinergi dengan Pemerintah Mengawal Demokrasi Yang Sehat

Published

on

photo credit: Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor/setkab.go.id

Ijtihad secara harafiah adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

Dalam proses perjuangan politik kebangsaan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) memiliki sejarah panjang. Sejalan dengan situasi dan kondisi politik Indonesia yang dinamis.

Pasang surut hubungan antar anak-anak muda Islam ini dengan pemerintah sejak orde lama, orde baru hingga era demokrasi mengajarkan begitu banyak hikmah dan pemahaman yang juga terus berkembang.

Sebagai anak kandung kekuatan politik Islam Indonesia, GPII turut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ketika itu era perjuangan kebangsaan secara fisik.

Sejarah telah mencatat begitu besar kontribusi umat Islam Indonesia termasuk pemuda-pemuda yang tergabung di GPII dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Manifestasi perjuangan GPII disaat revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia dapat dilihat diantaranya Perjuangan Melalui Balai Muslimin, ide pembentukan pemuda pelopor lahir dari sini, tujuannya adalah membangun basis didaerah-daerah, bahu membahu bersama rakyat menghadapi penjajah Belanda.

Termasuk pembentukan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) sebagai wadah pemuda dan rakyat Indonesia untuk  berjuang  yang  berdasarkan semangat persatuan.

Namun dalam perjalanan sejarahnya, GPII sering ditanggap dan dituduh tidak sejalan dengan pemerintah bahkan dianggap melawan pemerintah yang sah. Hanya karena perbuatan segelintir oknum yang melakukan kegiatan anti pemerintah.

Dengan belajar dari sejarah, era demokrasi terpimpin, dan rezim otoriter telah berubah, kehidupan politik Indonesia telah mengalami proses demokrasi yang terbuka maka pengurus GPII kedepan harus dapat mengambil hikmah dan pelajaran penting agar perjuangan organisasi pemuda Islam ini dapat bersinergi dengan semua komponen bangsa dan terutama dengan pemerintah yang sah agar cita-cita proklamasi yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Sejalan dengan pesan dan amanah Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara harus kita rawat bersama. Karena kini sistem sosial politik yang demokratis telah memberi ruang-ruang publik yang begitu luas untuk menyatakan dan menyampaikan pendapatnya.

Kader-kader GPII sebagai bagian dari civil society agar mampu menempatkan diri dan berperan maksimal dalam proses merawat Indonesia yang kita perjuangkan bersama. Jika harus tidak setuju dengan kebijakan pemerintah atau mengkritisi pemerintah sebagai bagian dari demokrasi, maka selayaknya dapat dilakukan dengan tetap menjunjung nilai-nilai keadaban dan tetap patuh pada koridor undang-undang.

GPII harus mengedapankan gerakan-gerakan politik yang elegan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dalam suasana yang sejuk, stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga, dan proses pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam segala bidang oleh pemerintahan Jokowi dapat berjalan dengan baik.

GPII kedepan harus juga memiliki peran bukan hanya sebagai kontrol sosial dan perubahan, tetapi juga mampu menjadi bagian anak bangsa yang mampu memberi kontribusi dan solusi berbagai permasalahan kebangsaan dan keumatan.

Itulah Ijtihad kita sebagai generasi muda Islam, sebagai kader Gerakan Pemuda Islam Indonesia, agar cita cita perjuangan GPII mampu memimpin bangsa Indonsia yang lebih baik, lebih aman, tertib, sejahtera dapat kita wujudkan bersama.

 

Ditulis Oleh: Ujang Rizwannsyah S.Sos I

Kandidat Ketua Umum GPII Periode 2017-2022

Continue Reading

OPINI

Kader GPII Harus Hijrah Untuk Berjihad

Published

on

photo credit: Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor/setkab.go.id

Gerakan Pemuda Islam Indonesia, sebuah organisasi perjuangan pemuda Islam yang lahir dari semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah panjang tersebut tentunya banyak memberi kita pengalaman, dialektika ke-Islaman dalam kebangsaan. Sebuah nilai yang secara niscaya akan terus berkembang dan bertumbuh.

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dinamika sosial politik utamanya dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa.

Sebagai bagian dari kader bangsa, maka Gerakan Pemuda Islam Indonesia juga harus mampu menangkap, mencermati, menganalisa secara obyektif kondisi umat dan kondisi bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dan yang terpenting juga harus cerdas, cermat dan tepat dalam mengambil posisi dan peran dalam kemajuan bangsa yang majemuk ini.

Maka dalam mencermati perubahan pendulum politik Indonesia yang demokratis dan terbuka, kita sebagai kader Gerakan Pemuda Islam Indonesia juga harus segera berhijrah dalam jihad perjuangannya. Karena tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa dan umat juga terus berubah dan berkembang.

Hijrah yang dimaksud adalah perubahan pola pikir yang signifikan agar mampu meletakan dan mendasarkan paradigma dan skema perjuangan Gerakan Permuda Islam Indonesia yang tetap berpegang teguh pada ke-Islaman dan ke-Imanan utuh dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang cukup agar mampu berperan bagi kemajuan umat dan bangsa secara signifikan dan massif. Karena tantangan keumatan dan kebangsaan juga semakin dinamis.

Dengan paradigma dan skema yang tepat, maka jihad kita dalam memperjuangkan umat dan bangsa juga akan dapat berjalan dengan tepat dan positif.

Hal tersebut didasarkan fakta bahwa persoalan yang paling mendasar yang melanda umat dan bangsa Indonesia adalah masalah keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan hukum.

Untuk mampu berperan dalam kehidupan sosial kebangsaan, kader-kader GPII harus menyadari dan menjadikan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dalam berjihad.

Termasuk didalamnya semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesetiakawanan agar mampu bekerja secara nyata untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Agar mampu berkontribusi secara positif dalam menegakkan syiar Islam yang damai dan menyejukkan, kader-kader Gerakan Pemuda Islam Indonesia juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas dan tepat tentang ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Sebagai kader pejuang, demi Islam dan demi Indonesia, kader-kader GPII juga harus memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi.

Secara sederhana, agar GPII sebagai organisasi mampu berperan lebih dalam kehidupan sosial politik keumatan dan kebangsaan yang terus berkembang, maka kita harus berhijrah, yakni perubahan yang signifikan pada pola pikir kita sebagai generasi muda Islam dalam mencermati dan menyingkapi perkembangan dunia terus berubah.

Maka program dan fokus kerja Pengurus GPII dari Pusat hingga Daerah-daerah diarahkan agar kader-kadernya mampu memiliki penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, ke-Islaman yang didasari keimanan yang teguh menjadi syarat utama bagi kader-kader GPII dimasa kini dan mendatang.

Program dan fokus kerja Pengurus GPII juga harus bergerak dan memfasilitasi agar kader-kader GPII memiliki wawasan kebangsaan yang obyektif sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk, agar mampu menempatkan diri dan mengambil posisi dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya.

Hidup berdampingan dengan semua elemen dan komponen bangsa. Berjuang dan berpolitik secara elegan dengan tujuan untuk mancapai keadilan sosial, politik, ekonomi dan hukum.

GPII sebagai organisasi perjuangan pemuda Islam, juga harus memiliki program dan fokus, serta kerja-kerja nyata yang bertujuan mendidik, menfasilitasi agar kader-kadernya mampu memiliki kemandirian ekonomi.

Jika program dan fokus kerja pengurus GPII secara konsisten dan terus menerus secara sistematis dan terukur pada paradigma dan skema diatas, maka cita-cita dan slogan Takdir Kami Memimpin Negara akan dapat tercapai.

 

Penulis: Ujang Rizwansyah S.Sos I
Kandidat Ketua Umum GPII Periode 2017-2021

Continue Reading

EduOto

Eduoto1 bulan lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto5 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto5 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto6 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Eduoto2 tahun lalu

Kapolri : Kenaikan Tarif STNK Usulan DPR

Edupublik.com, Jakarta – Kenaikan tarif STNK menuai berbagai kritik. Nilai kenaikan biaya yang terbilang besar membuat masyarakat resah. Di sisi...

Eduoto2 tahun lalu

Standar Khusus Armada Bus Transjakarta

Edupublik.com, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan...

Terpopuler