Connect with us

Hukum

Forkoma CSI Cium Kejanggalan Proses ‘Damai’ PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Edupublik – Forum Komunikasi Anggota (Forkoma) CSI (Cakrabuana Sukses Indonesia), yang dipimpin Hari Suharso. Terkait proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dengan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera yang lazim disebut Koperasi CSI selaku debitur, pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar (7/6/2017) –  merasakan kejanggalan dengan keputusan Majelis Hakim PKPU.

Saat itu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menyusul pemungutan suara (voting) proposal perdamaian yang diajukan Koperasi CSI, yang diterima mayoritas kreditur. Tepatnya, ini didasarkan voting pada 26 Mei 2017 lalu – sekitar 70% kreditur setuju atas proposal perdamaian, dan 30% kreditur lainnya menolak.

Pada persidangan ini, kreditur yang hadir sebanyak 1.264, dengan total tagihan mencapai Rp 126 miliar. Dan, pihak debitur memaparkan aset kekayaannya berkisar Rp 288 miliar.

Yang janggal itu menurut Forkoma CSI, masih banyak kreditur berjumlah total 18 ribuan anggota Koperasi CSI belum terverifikasi. Padahal, dugaan kuat OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dana yang terakumulasi dari masyarakat senilai Rp. 2,3 Triliun.

Iqbal Nugraha, Kuasa Hukum kreditur dari Forkoma CSI, merasakan ada yang janggal dalam proses perdamaian ini. “Votingnya terkesan dipaksakan. Tidak ada penjelasan rinci usulan perdamaian,” paparnya sambil menambahkan – “Mayoritas kreditur yang hadir menyetujui atas usulan proposal. Tetapi, klien saya menolak dan menyatakan keberatan.”

Sementara itu Hari Suharso menyoal atas putusan ini:”Heran, mana ada masyarakat, rela dana investasinya dipotong 50%. Dicicil selama 5 tahun. Lalu, pembayaran per tahun hanya 20%. Pelaksanaannya, diangsur setahun kemudian”, keluhnya sambil geleng-geleng kepala – “Kata saya, ini sih sudah di luar batas normal. Anehnya, 70% kreditur yang hadir menyetujuinya. Kalau uangnya ada, buat apa ditutup-tutupi. Bayar tunai saja ke anggota?!”

Lainnya, Eka Santosa, Ketua Umum Gerakan Hejo di kediamannya di Pasir Impun Kabupaten Bandung, yang selama ini turut memperjuangkan hak 18 ribuan anggota Koperasi CSI melalui Forkoma CSI, menyatakan keterkejutan:”Padahal ada simpangsiur antara jumlah anggota dan aset kekayaan Koperasi CSI. Ini jadi tugas lanjutan kita, kembali menempuh jalur hukum lebih intensif.” [SA]

 

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara

Published

on

photo credit: mantan ketua DPR RI setya novanto/foto: antara/wahyu putro

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun. [ant]

Continue Reading

Hukum

JPU KPK: Uang Untuk Setnov Disamarkan

Published

on

photo credit: mantan ketua DPR RI setya novanto/foto: antara/wahyu putro

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan uang sebesar 7,3 juta dolar AS untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto diberikan dengan cara disamarkan.

“Guna melaksanakan kesepakatan tersebut, Johannes Marliem dan terdakwa kemudian mengirimkan uang kepada Setya Novanto dengan terlebih dahulu menyamarkannya,” kata JPU KPK Lie Putra Setiawan dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudiharjo.

Pemberian “fee” tersebut sudah dibicarakan sejak Februari 2010 yaitu ketika Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri saat itu Irman memberitahu pengusaha Andi Agustinus terdapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang nantinya harus ditanggung oleh penyedia barang/jasa, yang mana sebesar 5 persen untuk DPR RI dan 5 persen lainnya untuk Kemendagri.

Pada sekitar akhir Desember 2011, ketua Komisi II saat itu Chairuman Harahap menagih “commitment fee” kepada Irman dan Irman menagih ke Anang, Andi Agustinus, Paulus Tannos, dan Johannes Marliem.

Akhirnya pemberian “fee” disepakati sebesar 3,5 juta dolar AS oleh Anang dan dananya akan diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia untuk kemudian ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan akhirnya diserahkan kepada Setya Novanto.

Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa “invoice” kepada Anang sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia.

“Selain itu, terdakwa juga melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem dan Sugiharto guna membahas jumlah ‘fee’ yang akan diberikan kepada Setya Novanto yang rencananya akan diberikan sejumlah Rp100 miliar, namun jika tidak memungkinkan maka akan diberikan hanya sejumlah Rp70 miliar,” tambah jaksa.

Cara pengiriman uang adalah dengan memberikan uang-uang tersebut tidak langsung kepada Setya Novanto, tetapi melalui proses transfer ke beberapa rekening perusahaan dan “money changer” tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.

Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Setya Novanto dengan cara dan perincian sebagai berikut: 1. Diterima oleh Setya Novanto melalui Made Oka Masagung dengan jumlah keseluruhan 3,8 juta dolar AS dengan rincian melalui rekening OCBC atas nama OEM Investment, Pte. Ltd sejumlah 1,8 juta dolar AS dan melalui rekening Delta Energy, Pte. Ltd di Bank DBS Singapura sejumlah 2 juta dolar AS.

2. Diterima oleh Setya Novanto melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada 19 Januari-19 Februari 2012 dengan jumlah keseluruhan 3,5 juta dolar AS. Sehingga total uang yang diterima Setnov berjumlah 7,3 juta dolar AS “Bahwa uang yang diberikan kepada Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, dan pihak-pihak lainnya menjadi penyebab Konsorsium PNRI tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam kontrak,” tegas jaksa.

Realisasi biaya atas pekerjaan barang yang dilakukan oleh PT Quadra Solution dalam pelaksanaan proyek KTP-e adalah Rp1,87 triliun dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp79,039 miliar.

Atas perbuatannya, Anang didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Anang tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan pekan depan. [seno]

Continue Reading

Hukum

Basaria Panjaitan: Kalau Ketangkap Koruptor Pasti Sakit

Published

on

photo credit: @kpk_ri - via: twitter/pimpinan KPK

EDUPUBLIK.COM, MANADO – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan pada “Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi” di Manado, berharap gubernur, wali kota, dan bupati tidak tersangkut masalah korupsi.

“Penyesalan tidak datang belakangan. Kalau ketangkap kelihatan sehat langsung sakit, pasti, stres,” kata Basaria, (21/2/2018).

Bahkan kata dia, dampak lainnya adalah anak-anak tidak mau sekolah karena orang tuanya ditangkap penegak hukum termasuk polisi dan jaksa dan apabila di “blow up” jurnalis akan diketahui masyarakat.

Dia menegaskan, paling penting diketahui adalah pada tahun 2017 disepakati penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada semua pelaku korupsi.

“Kajian KPK banyak pelaku setelah keluar hidupnya enak-enak saja karena banyak uangnya,” ujarnya.

Penerapan undang-undang ini, lanjut dia, agar koruptor bisa mengembalikan semua kekayaan negara, diambil semua kekayaannya.

Terhadap korporasi yang juga terkait dengan korupsi juga akan dikenakan Peraturan MA Nomor 13 tahun 2017.

Peraturan ini diterapkan bagi pelaku atau atau pengusaha, di mana akan diambil alih semua kekayaan perusahaan, orang per orang bahkan korporasi.

“Kita juga melacak aset koruptor di luar negeri,” katanya menambahkan.

Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Utara diikuti kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, forkopimda, ketua DPRD hingga pejabat eselon. [ria]

Continue Reading

Hukum

Ahok Ajukan PK Atas Kasus Penodaan Agama

Published

on

photo credit: kuasa hukum ahok/foto milik: medcom.id/HS - via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Basuki Tjahaha Purnama atau Ahok tersandung kasus penodaan agama. Ia pun kini mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pengadilan Jakarta Utara menerima berkas Ahok  2 Februari 2018.

Kuasa hukum Josefina Agatha Syukur,  menyampaikan dalam hukum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) diperbolehkan. Setidaknya harus ada tiga alasan yang mesti diajukan. “PK adalah upaya hukum yang memang diizinkan. Jadi tidak salah mau ngajukan PK atau tidak itu hak dia (Ahok),” ujar dia, Rabu (21/2/2018)

Josefina menyebutkan, salah satu alasan pengajuan PK. Ia menuding majelis hakim khilaf mengambil keputusan. Namun, Josefina enggan membeberkan secara rinci unsur kehilafan hakim. “Kekhilafan banyak macamnya. Cuma saya enggak hafal,” ujar dia.

Ketika disingung pertanyaan yang sama, ia membocorkan. Ia menyebut bahwa khilafnya pada penerapan pasal. “Bisa jadi (khilaf hakim). Nanti dibuktikan pertimbangannya sesuai dengan fakta atau tidak. Misal faktanya begini tapi begini.

Dia mengutarakan, kuasa hukum sudah membahas sejak lama PK ini. Ditambah lagi, penyusunan darft tidaklah mudah. Maka dari itu, ia menolak anggapan bahwa PK ini merupakan strategi Ahok.

“Namanya orang mau tanggapan seperti apapun. Kan waktu itu beda kondisinya ya kita bukannya gak mau banding tapi kita sudah siapkan banding kalau dari kuasa hukum. kuasa hukum bahkan sudah daftarkan. Dari pihak pak ahok katanya dicabut ya dicabut. bahwa sekarang PK pasti ada pembicaraan,” jelas dia.

Kuasa hukum berharap PKnya dapat mengubah keputusan Hakim. Ahok dibebaskan dan rehabilitasi atas nama baiknya.

“Harapannya PK dikabulkan. Pak Ahok bebas dan direhabilitasi namanya,” tutup dia. [ria]

Continue Reading

Hukum

KPK Bidik Tersangka Baru Korupsi e-KTP Setelah Setya Novanto

Published

on

photo credit: jubir kpk/photo source: @redaksimerdeka via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membuka penyelidikan baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Saat ini, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus proyek bernilai Rp 5,8 triliun tersebut.

“Informasi terakhir yang saya dapatkan memang tim sedang mendalami dugaan peran atau dugaan pelaku lain dalam kasus e-KTP,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2018).

Kendati begitu, Febri enggan berbicara banyak soal sosok tersangka baru dalam kasus megakorupsi tersebut. Menurut dia, saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti lain dan kesesuaian keterangan saksi lainnya.

“Itu tentu dilakukan belum bisa disampaikan secara terbuka. Karena proses pendalaman belum dalam tahap penyidikan saat ini,” katanya.

Febri memastikan bahwa pengusutan kasus korupsi e-KTP tak hanya berhenti pada mantan Ketua DPR Setya Novanto. KPK, kata dia menduga ada pihak lain yang patut mempertanggungajawabkan perbuatannya dalam kasus megaproyek tersebut.

“Kami menduga pelaku dalam kasus e-KTP ini bukan hanya berhenti ketika kita menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dan membawa ke persidangan atau terhadap tersangka ASS (Anang Sugiana Sudirhadjo) yang sedang diproses saat ini,” jelasnya.

KPK sendiri dalam mengusut kasus tersebut membagi pada tiga cluster yaitu birokrasi, swasta, dan politik. Febri mengatakan penyelidikan baru dalam kasus korupsi e-KTP terbuka kemungkinan menyasar ketiga kelompok besar dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

“Sepenuhnya tergantung pada kecukupan bukti kalau ada bukti permulaan yang cukup bisa terhadap satu orang bisa lebih sepanjang bukti permulaan yang cukup tentu memungkinkan,” ucapnya.

Dalam kasus tersebut, ada tiga orang yang telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sementara, mantan Ketum Golkar Setya Novanto saat ini masih duduk di kursi terdakwa.

Adapun tersangka lainnya dalam kasus ini adalah Dirut PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo dan anggota DPR RI Markus Nari. Kedunya masih diproses tahap penyidikan. [seno]

Continue Reading

Hukum

Ditangkap KPK, Bupati Subang Bersumpah Tak Terima Suap

Published

on

photo credit: Bupati Subang Imas Aryumningsih/foto: Antara/AN Gumay/source: @metro_tv - via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih, usai ditetapkan sebagai tersangka. Imas mengaku tak menerima sepeser pun uang yang diduga terkait pengurusan izin di Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat.

“Tidak ada sama sekali, benar sumpah demi Allah saya tidak terima uang apapun,” kata Imas di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2018). Imas pun kaget dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim KPK. Dia merasa diincar oleh lawan politiknya terkait Pilkada Subang 2018. Sebab, Imas merasa berpontensi menang di Pilkada Subang sehingga muncul kasus dugaan korupsi yang kini menjeratnya.

“Karena mungkin dianggap saya akan menang, jadi banyak juga yang mencari-cari supaya saya itu….” ujar dia. Sebelumnya, Imas bersama Kabid Perizinan Pemkab Subang Asep dan seorang swasta bernama Data diduga menerima uang suap dari Miftahuddin selaku swasta PT ASP. Suap tersebut diberikan agar Imas memberikan izin pembangunan pabrik senilai Rp 1,4 miliar.

Dalam operasi senyap ini, tim KPK menyita uang sebesar Rp 337.378.000 yang berasal dari beberapa orang. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, total commitment fee lebih dari itu.

“Diduga commitment fee awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp 4,5 miliar, sedangkan dugaan commitment fee antara bupati ke perantara adalah Rp 1,5 miliar,” ucap dia.

KPK menduga uang yang diterima akan digunakan Imas untuk kepentingan kampanye dalam Pilbup Subang 2018 mendatang. Imas diketahui kembali maju dalam Pilbup Subang Sutarno yang merupakan pensiunan TNI AU. Keduanya, diusung koalisi Partai Golkar dan PKB.

Selain uang, Basaria mengatakan bahwa Imas juga menerima fasilitas lainnya terkait pencalonannya tersebut. Salah satu fasilitasnya yaitu berupa sewa mobil Toyota Alphard.

“Bupati juga menerima fasilitas terkait pencalonannya tersebut antara lain berupa pemasangan baliho dan sewa kendaraan (mobil Toyota Alphard) untuk kebutuhan kampanye,” jelas Basaria. [seno]

Continue Reading

Hukum

Zumi Zola Penuhi Panggilan Perdana sebagai Tersangka

Published

on

photo credit: Zumi Zola/courtesy of @beritasatu- via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan penyidik KPK, Kamis (15/2/2018). Zumi sedianya akan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek di Dinas PUPR Jambi.

Berdasarkan pantauan, Zumi tiba di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan pada pukul 09.55 WIB. Zumi menolak berbicara banyak saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

“Masuk dulu ya, nanti dulu ya,” kata Zumi.

KPK telah menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Arfan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Dalam kasus tersebut, Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi Rp 6 miliar dari beberapa kontraktor. Uang itu disinyalir yang diberikan sebagai ‘uang ketok palu’ kepada anggota DPRD Jambi.

Sebelumnya, penyidik KPK menemukan uang pecahan dolar Amerika Serikat saat menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan gratifikasi Gubernur Jambi Zumi Zola. Penyidik menemukan uang tersebut dalam sebuah brankas.

Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di tiga tempat yaitu rumah dinas Gubernur Jambi, vila milik keluarga Zumi, serta rumah seorang saksi di Kota Jambi.

Menurut Febri, brankas berisi uang dengan pecahan dolar AS itu ditemukan di salah satu tempat tersebut.

Selain uang pecahan dolar AS, penyidik turut menemukan uang pecahan rupiah. Namun, Febri tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang ditemukan.

Kasus yang menjerat Zumi Zola ini merupakan pengembangan dari kasus suap pegesahan APBD 2018. Dalam kasus pengesahan APBD ini, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi.

Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin. [seno]

Continue Reading

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Subang Tersangka Suap Terkait Izin Pabrik

Published

on

photo credit: Bupati Subang Imas Aryumningsih/foto: Antara/AN Gumay/source: @metro_tv - via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017-2018.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam, dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji oleh Bupati Subang secara bersama-sama terkait pengurusan perizinan di Pemkab Subang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka, yaitu diduga sebagai pemberi Miftahhudin dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai penerima Bupati Subang 2017-2018 Imas Aryumningsih, Data dari unsur swasta, dan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Asep Santika.

Diduga, kata Basaria, Imas bersama-sama beberapa pihak menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar.

“Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang,” kata Basaria.

Menurut dia, pemberian uang atau hadiah dari pengusaha tersebut melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana.

Dia mengungkapkan diduga komitmen “fee” awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar sedangkan dugaan komitmen “fee” antara Bupati ke perantara adalah Rp1,5 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima Imas Aryumningsih, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan diduga pihak pemberi Miftahhudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ant]

Continue Reading

Hukum

KPK Amankan Uang Ratusan Juta dari OTT Bupati Subang

Published

on

photo credit: Bupati Subang Imas Aryumningsih/foto: Antara/AN Gumay/source: @metro_tv - via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Subang Imas Aryumningsih. KPK mengamankan uang ratusan juta ruliah saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

“Ada sekitar ratusan juta rupiah sejauh ini. Diduga dari pembicaraan awal miliaran rupiah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/2/2018).

Febri mengatakan terdapat delapan orang yang diamankan KPK dalam OTT di Kabupaten Subang Jawa Barat, termasuk Imas. Tujuh pihak lain yang turut berasal dari swasta serta dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang diduga terlibat.

“Dari identifikasi awal, transaksi diduga terkait dengan kewenangan perizinan,” kata dia.

Menurut dia, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status Politikus Partai Golkar itu. Kini, Imas dan tujuh pihak lainnya telah dibawa ke Gedung KPK Jakarta Satan untuk melakukan pemeriksaan.

“Mengacu ke KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk penentuan status pihak-pihak yang diamankan tersebut,” jelas Febri. [seno]

Continue Reading

Hukum

Kena OTT, Bupati Subang Diduga Terlibat Kasus Perizinan

Published

on

photo credit: Bupati Subang Imas Aryumningsih/foto: Antara/AN Gumay/source: @metro_tv - via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Subang, Imas Aryumningsih dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Subang Jawa Barat. KPK menduga Imas terlibat dalam kasus terkait perizinan.

“Dari identifikasi awal transaksi diduga terkait dengan kewenangan perizinan,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Rabu (14/2/2018).

Dalam operasi senyap tersebut, Tim Satgas KPK mengaman delapan orang yang berasal dari unsur swasta, pegawai Kabupaten Subang, dan kurir. Agus mengatakan, KPK juga telah mengamankan sejumlah uang terkait OTT tersebut. “Tim mengamankan sejumlah uang,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah menciduk Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam operasi tangkap tangan (OTT). “Ya (Bupati Subang Terjaring OTT),” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi, Rabu (14/2/2018).

Imas Aryumningsih menggantikan Bupati Subang sebelumnya, Ojang Sohandi, yang ditangkap karena korupsi BPJS Subang pada 2014 lalu.

Politikus Gilkar itu ikut dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Subang 2018. Dalam Pilbup, Imas menggandeng Sutarno yang merupakan pensiunan TNI AU. Keduanya, diusung koalisi Partai Golkar dan PKB. [seno]

Continue Reading

EduOto

Eduoto2 minggu lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto4 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto4 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto5 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Eduoto1 tahun lalu

Kapolri : Kenaikan Tarif STNK Usulan DPR

Edupublik.com, Jakarta – Kenaikan tarif STNK menuai berbagai kritik. Nilai kenaikan biaya yang terbilang besar membuat masyarakat resah. Di sisi...

Eduoto2 tahun lalu

Standar Khusus Armada Bus Transjakarta

Edupublik.com, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan...

Terpopuler