Connect with us

Ekonomi

Genjot Investasi Hingga 2 Digit Jika Ekonomi Mau Tumbuh 7 Persen

credit: Financial Times Live/@ftlive via: twitter

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa sektor investasi harus tumbuh dua digit agar perekonomian dapat mencapai 7 persen sehingga visi Indonesia pada 2045 untuk menjadi negara terbesar kelima di dunia bisa terealisasi.

“Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen adalah dengan mendorong pertumbuhan investasi. Dulu bisa ‘double digit’ 11 sampai 12 persen, namun sejak krisis keuangan, pertumbuhan investasi kita di bawah dua digit,” katanya dalam acara FT-AIIB Summit 2019 dengan topik Delivering Indonesia’s Infrastructure Vision 2019-2024 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11).

Sri Mulyani mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat stagnan di kisaran 5 persen sejak 2016 yang juga didorong rendahnya pertumbuhan investasi sehingga pemerintah terus berupaya untuk membenahi berbagai hal penghambat investor masuk.

“Tapi nyatanya sampai saat ini investasi Indonesia hanya bisa tumbuh jauh di bawah itu bahkan hanya 5 persen,” ujarnya.

Ia menuturkan salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi adalah melalui perbaikan birokrasi dan pemangkasan terhadap sejumlah perizinan dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law.

Ia menjelaskan bahwa Omnibus Law tersebut akan merevisi seluruh aturan terkait seluruh aturan yang telah ada sebelumnya mulai dari sektor ketenagakerjaan hingga perpajakan sebagai stimulus untuk mendorong peningkatan investasi.

“Banyak investor juga yang mengeluhkan birokrasi. Pemerintah mengupayakan simplifikasi perizinan agar investor mudah masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Ia melanjutkan pemerintah juga akan memastikan perbaikan birokrasi tersebut dalam berjalan secara konsisten sebab selama ini koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih kurang baik.

“Selama ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kebijakan berbeda terkait perizinan investasi. Ini yang menyulitkan investor masuk,” katanya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pada pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II ini juga akan diteruskan berbagai pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang lebih maju dan merata di seluruh Indonesia.

“Ini tekait bagaimana pemerintah bisa membangun infrastruktur yang lebih memadai baik dari segi sosial, lingkungan, dan teknologi. Negara ini adalah negara yang besar sehingga membutuhkan konektivitas,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah juga terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebab Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah besar sehingga bisa menjadi salah satu aset dalam menarik investor.

“Kita juga mau provide human capital semakin produktif dan inovatif meskipun hasilnya tak langsung ke pertumbuhan tapi akan mendorong sustainable growth,” ujarnya.

Sebelumnya pada Rabu (20/11), Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia perlu tumbuh 7 persen setiap tahun agar perekonomian bisa mencapai 7 triliun dolar AS pada 2045.

“Kalau pertumbuhan 5 persen itu selama 25 tahun ke depan baru sekitar 5 triliun dolar AS. Jadi untuk mencapai angka 7 triliun dolar AS Indonesia harus tumbuh rata-rata 7 persen per tahun,” katanya di Jakarta.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal III-2019, investasi hanya tumbuh 4,21 persen (yoy) atau melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 6,29 persen.

Hal tersebut juga terjadi untuk pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02 persen pada kuartal III-2019 atau melambat dibandingkan periode sama tahun lalu yakni tumbuh 5,17 persen. [ant]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Menkop dan UKM Rakor Bahas Tata Niaga Rotan Bermasalah

Published

on

EDUPUBLIK – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggelar rapat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, industri dan petani untuk mendorong ekspor furniture berbahan baku rotan. Dalam rapat terungkap ada masalah dalam tata niaga rotan. Di tingkat hulu produksi rotan melimpah namun di hilir atau di industri rotan mengalami kelangkaan bahan baku.

“Artinya ini ada yang missing link karena di hulu produksinya melimpah sementara industri furnitur kekurangan bahan baku,” kata Teten, usai rapat koordinasi di gedung Kemenkop dan UKM, Jakarta, Senin (2/3).

Hadir perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, penghasil rotan, asosiasi pengusaha furniture, petani rotan antara lain dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi.

Menurut Teten, akibat produksi rotan yang melimpah terjadi penyelundupan yang nilainya mencapai 10 ribu ton per bulan. Karena itu, ia menegaskan ada masalah dalam tata niaga rotan yang harus segera diselesaikan.

“Ada yang anomali, industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi, hanya sekitar 30 persen. Ada kebijakan di hulu dan hilir yang tidak pas. Di hulu harga murah karena produksinya melimpah sedangkan di hilir harganya mahal dengan karena kelangkaan pasokan,” ujar Teten.

Teten telah meminta agar para dinas, pengusaha dan petani dari daerah penghasil rotan segera membuat data yang valid agar dapat diambil kebijakan paling tepat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ditegaskan petani dan pengolah rotan serta industri furniture harus sama-sama kembang sehingga rotan menjadi komoditi yang menguntungkan.

“Kita harus detilkan lagi datanya supaya bisa membuat kebijakan yang tepat yang menguntungkan bagi kedua pihak, bagi industri furniture dan di hulunya juga bergairah,” ujar Teten.

Ia menekankan rotan seharusnya jadi produksi unggulan karena Indonesia adalah produsen rotan terbesar dunia. “Namun faktanya negara lain menjadi eksportir produk furniture berbahan baku rotan yang cukup besar,” ungkap Teten.

Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menambahkan penyerapan bahan baku itu rendah karena industri rotan tidak bisa menyerap seluruh jenis produksi rotan.

Menurutnya ada jenis rotan tertentu yang tidak bisa terserap oleh industri. “Masalah data produksi ini yang kemudian diminta Menteri harus secepatnya disampaikan agar pengambilan kebijakan terhadap tata niaga rotan dapat diputuskan,” pungkas Victoria.

penulis: azwar

Continue Reading

Ekonomi

Kemenkop Dukung Kopma Lahirkan Wirausaha di Kalangan Mahasiswa

Published

on

EDUPUBLIK – Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto, mengingkapkan, mahasiswa dianggap lebih memiliki previlege dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain, karena mahasiswa memiliki akses pengetahuan, skill, dan sumberdaya.

“Mereka dianggap memiliki tingkat literasi yang lebih baik dibanding sebagian kelompok masyarakat lainnya,” ungkap Rulli Nuryanto, ada acara seminar “Revolution 4.0 What’s to Prepare for Cooperative Entrepreneur” dalam rangka ITB Cooperative Day 2020 yang diselenggarakan di Kampus Institut Teknologi Bandung, Sabtu (29/2).

Untuk itu, lanjut Rulli, entrepreneurhip di kalangan mahasiswa harusnya bisa menjadi contoh bagi kelompok masyarakat lain. Antara lain, dengan mendorong kewirausahaan mahasiswa pada jenis bisnis yang memiliki leverage factor atau daya ungkit bagi entitas lain seperti UMKM dan memiliki nilai tambah tinggi seperti produk produk inovatif.

“Dalam kaitan itu, diharapkan keberadaan koperasi mahasiswa bisa membantu untuk membangun dan menumbuhkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa,” kata Rulli.

Apalagi, di era digital saat ini koperasi mahasiswa harus didorong tidak lagi hanya dalam tatanan pengelolaan usaha, tetapi juga bisa menjadi inkubasi bisnis atau hub bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan bisnis.

“Koperasi mahasiswa tidak lagi hanya berorientasi managerial, tetapi juga berorientasi kewirausahaan atau entrepreneurship oriented dan tidak lagi hanya sekedar melayani anggota tetapi juga menumbuhkan semangat berwirausaha kepada anggota,” kata Rulli.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Institut ITB Prof Dr-ing Ir Widjaja Martokusumo mengatakan bahwa pihak rektorat mendukung acara Cooperative Day yang sudah menjadi perhelatan rutin dua tahun sekali.

“Saya berharap seminar ini bisa menjadi ajang diskusi membahas koperasi dan bisa menjawab what, why, dan how, terkait koperasi agar koperasi bisa lebih dipahami dan dikembangkan terutama di kalangan mahasiswa dan anak muda,” kata Widjaja.

Selain Deputi Kelembagaan Koperasi yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM, serta Sekretaris Institut ITB yang mewakili Rektor ITB, seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Dinas Koperasi dan UKM provinsi Jawa Barat, Direktur Kemahasiswaan ITB, Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB, Ketua dan pengurus Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB serta para pembicara antara lain Abis Saadah (CEO dan Co-founder InnoCircle Initiative), Abdur Rochman (Owner Sans.co, Cafe dan Coworking space) dan Chandra Purnomo (CMO Nectico).

penulis: azwar

Continue Reading

Ekonomi

Industri Kreatif Diyakini Jadi Tumpuan Ekonomi Indonesia Masa Depan

Published

on

EDUPUBLIK – Industri kreatif diyakini bakal menjadi tumpuan perekonomian Indonesia di masa depan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari stakeholders terkait, atau yang biasa disebut dengan unsur Pentahelix A-B-C-G-M (Academics, Business, Community, Government, Media).

Ketua Umum ICCN Fiki Satari yang kini juga berperan sebagai Staf Khusus Menkop dan UKM mengatakan, ekonomi kreatif yang kalau diturunkan lagi produknya banyak berkaitan dengan UMKM seperti fesyen, kuliner, kriya, film dan animasi, ini terus menunjukkan perkembangan.

“Bahkan pada 2019 mampu memberikan kontribusi PDB sekitar 8% atau sekitar Rp1.200 triliun. Dan ini akan terus bertambah di masa depan. Ekonomi kreatif itu, kan, dasarnya ide dan gagasan yang dituangkan dalam kreativitas nyata, dan ini butuh dukungan semua pihak untuk bisa tumbuh,” kata Fiki di sela acara Grand Launching Vokraf, platform pendidikan online yang berfokus pada peningkatan kemampuan talenta industri kreatif, di Jakarta, (28/2).

Acara persembahan Vokraf dan ICCN yang dikemas sebagai konferensi bertema “2045: Collaboration to ignite creative industry” ini turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dan CEO GDP Venture Martin Hartono.

Fiki Satari menjelaskan, ICCN adalah simpul organisasi yang berkomitmen untuk memajukan 10 Prinsip Kota Kreatif, komitmen untuk memajukan kota-kota kreatif di Indonesia.

Caranya, dengan melakukan riset dan pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi, dengan mewujudkan ide/gagasan yang kreatif dan inovatif, serta ditopang oleh kelengkapan infrastruktur kelembagaan.

“Semua bekerja sama dalam keterlibatan Pentahelix serta adanya dukungan infrastruktur yang berkualitas dan modern,” jelas Fiki.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut positif hadirnya Vokraf sebagai bagian penting dari industri kreatif. Selain dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang, Vokraf juga bisa menjadi penyeimbang ekonomi di Indonesia lebih baik lagi.

“Semua murid Vokraf bisa menggunakan kesempatan dengan baik, dan teruslah maju. Jangan berhenti belajar. Bersama Vokraf, saya yakin, kalian akan mendapat masa depan yang lebih baik,” kata Ida Fauziyah.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pertumbuhan industri kreatif harus didukung, serta dibarengi dengan proteksi khususnya terhadap masuknya permodalan dari luar negeri.

“Para pelaku ekonomi kreatif atau industri kreatif, dalam 10-15 tahun mendatang akan menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan, karena itu kami di DPR terus memberikan fasilitasi sekaligus proteksi. Khususnya masuknya perusahaan transnasional, mereka harusnya berkantor di Indonesia dan menjadi Wajib Pajak,” kata Syaiful Huda.

Syaiful Huda pun menjelaskan, DPR bersama eksekutif baru saja meluncurkan UU 24/2019 yang intinya mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kreatif.

“Kami akan terus terbuka mengikuti perkembangan dan dinamika industri kreatif ini, dan peluncuran Vokraf ini saya kira merupakan langkah yang bagus untuk perkembangan industri kreatif di tanah air,” jelas Syaiful Huda.

Vokraf dikembangkan oleh tiga anak muda alumni ITB, yaitu Fina Silmi, Mahatma, dan Dwi Grahantino. Vokraf menempatkan diri sebagai learning platform yang diharapkan bisa menjadi rujukan bagi anak-anak muda Indonesia belajar kemampuan yang dibutuhkan di dunia kreatif.

CEO Vokraf Fina Silmi menambahkan, sejauh ini sudah memiliki 4 rencana pembelajaran, yaitu Copywriter, Graphic Designer, 3D Animator, dan YouTube Content Creator. “Vokraf juga menjalin kerja sama dengan The Little Giantz, salah satu perusahaan animasi di Indonesia,” ungkap Fina.

Menurut Fina, di Indonesia saat ini sudah banyak memiliki platform belajar yang memanfaatkan teknologi digital dan secara online. Ruangguru sudah mulai dengan Skill Academy, ada juga Udemy yang sudah masuk ke pasar Indonesia, Hacktiv8 yang mulai meluncurkan Kode.id, HarukaEdu yang meluncurkan Pintaria, Dicoding, dan layanan semacamnya.

“Potensi industri kreatif ini sebenarnya masih sangat besar, mengingat belum ada pemain yang mendominasi. Hanya saja untuk memastikan layanannya bermanfaat, kualitas pembelajaran dan sistemnya harus didesain dengan baik,” ujar Fina.

Peran ini, lanjut Fina, yang coba dimaksimalkan oleh Vokraf. “Sejak diluncurkan, kami mendapatkan feedback positif dari pengguna. Mereka menemukan konten yang dibutuhkan. Sudah ada early paid users dan growth. Itu berdasarkan data. Tetapi yang paling penting, kenapa kami optimis bisa tumbuh menjadi besar adalah karena tim kami yang passionate, kompak, dan sangat gigih. Tim kami ingin memberikan yang terbaik untuk talent yang ingin masuk ke industri kreatif, dan kami juga ingin membantu perusahaan-perusahaan industri kreatif supaya grow dengan adanya supply talent yang skillnya memenuhi,” imbuh Fina.

Menparekraf Wishnutama juga menekankan betul, sangat penting memahami keseluruhan “game” dari ekonomi kreatif. “Tidak hanya fokus pada akhirnya saja, hanya ingin menjadi “Entrepreneur”, tetapi harus memahami berbagai elemen penggerak industri kreatif, termasuk mengenai bayar pajak dan ketenagakerjaannya,” ungkap Wishnutama.

Dari segi bisnis dan karier, CEO GDP Venture Martin Hartono pun menyampaikan, kini masih banyak sekali tantangan dalam industri kreatif, dan salah satu yang terbesar adalah SDM. Seperti kurangnya Scriptwriters dan Editors berskala internasional.

“Kurangnya keahlian pada posisi-posisi tersebut dapat sangat terbantu dengan adanya edukasi khusus industri kreatif dari Vokraf,” pungkas Martin Hartono.

penulis: azwar

Continue Reading

Terpopuler