Connect with us
data-ad-client="ca-pub-5380071771854709" data-ad-slot="4198541131" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Politik

Gerindra Setuju Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya mendukung pemisahan pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) seperti yang diusulkan Partai Golkar.

“Kami mengambil kesimpulan bahwa pileg dan pilpres memang sebaiknya tidak dilaksanakan bersama,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia mengatakan, partainya telah mendalami dan mengkaji kalau pileg dan pilpres dilakukan bersama, tingkat kesulitannya sangat tinggi.

Hal itu menyebabkan berbagai macam hal terjadi di lapangan sehingga Gerindra berkesimpulan sebaiknya pileg-pilpres tidak dilakukan bersama.

Dasco mengatakan, pemisahan pelaksanaan pileg-pilpres harus diatur dalam UU Pemilu yang saat ini proses revisinya sudah masuk dalam agenda politik DPR.

“Revisi UU Pemilu memang sudah masuk agenda teman-teman di DPR, katanya mau revisi UU Pemilu. Pada prinsipnya Partai Gerindra ikut mendukung pemisahan pileg dan pilpres tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan partainya dalam waktu lima tahun kedepan.

Salah satunya adalah pemisahan penyelenggaraan pilpres dan pileg dengan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam pemilu,” kata Airlangga.

Hal itu dikatakan Airlangga dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu. [rzy/ant]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Anggota DPR RI Minta Pembahasan RUU Pemilu Dibatalkan

Published

on

photo credit: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/ss via: facebook

EDUPUBLIK – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta lembaganya membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang di dalamnya meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Banyak hal yang fundamental dijadikan alasan agar RUU Pemilu ditunda atau dibatalkan untuk dibahas. Setelah dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyangkut kasus pandemi COVID-19 yang makin mengganas,” kata Guspardi di Jakarta, (23/1).

RUU Pemilu merupakan hak inisiatif Komisi II DPR yang saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Guspardi menjelaskan, berdasarkan laporan Gugus Tugas COVID-19 terhadap perkembangan pandemi yang makin meningkat terutama di kawasan Pulau Jawa dan Bali sehingga pemerintah kembali memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut dia, kasus harian positif COVID-19 di Indonesia kembali mencetak rekor, tercatat sampai Kamis (21/1) pasien terkonfirmasi sudah mencapai 951.651 orang dan pasien meninggal berjumlah 27.203 orang, sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 3 negara dengan kasus positif tertinggi di Asia.

“Melihat dan mengamati kondisi pandemi COVID-19 yang makin rawan, tentu akan lebih baik energi kita ditumpahkan untuk bagaimana agar masyarakat terhindar dari wabah yang sudah hampir satu tahun melanda negara kita. Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan dijadikan dasar untuk melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan, serta aturan tersebut baru pertama digunakan.

“Berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non-parlemen ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya,” kata Guspardi.

Menurut dia, apabila UU Pemilu sering berganti dan direvisi, selain membuang energi, dapat juga menimbulkan kesan adanya kepentingan politik sesaat yang terselip terutama dari partai-partai besar yang berkuasa.

Politikus PAN itu menilai UU Pemilu yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai landasan untuk penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan dan masih sangat relevan untuk digunakan.

Apalagi, menurut dia, saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga sangat dibatasi pertemuan secara fisik dan lebih banyak dalam bentuk virtual sehingga tidak efektif melakukan pembahasan undang-undang.

“Lebih elok rasanya saat ini kita memikirkan bagaimana mengatasi pandemi dan dampak ekonominya, hingga meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan untuk mencegah COVID-19 daripada mengubah lagi UU Pemilu,” ujarnya. [rzy]

Continue Reading

Politik

DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Ketersedian Pangan Terutama Daging Sapi

Published

on

ILUSTRASI/courtesy of: @fahrul01/via: facebook Ai

EDUPUBLIK – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP mengatakan, kondisi ketersediaan pangan saat ini perlu mendapat perhatian yang serius.

“Bukan hanya karena situasi Pandemi Covid 19 yang belum juga mereda akan tetapi juga ada kecenderungan negara-negara lain penghasil bahan pangan dunia juga berusaha menahan pangannya untuk keperluan dinegaranya termasuk daging sapi impor,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah, dalam keterangannya di Jakarta, (20/1).

Dia mengatakan, pedagang daging sapi di Jabodetabek melakukan aksi mogok jualan hingga tiga hari ke depan. Setelah sebelumnya aksi mogok dilakukan oleh pengrajin tempe beberapa hari lalu.

“Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Pedagang Jabodetabek dinilai sebagai salah satu bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kinerja pemerintah,” kata Dia.

Namun, lanjutnya, para pedagang juga memiliki tanggung jawab moral kepada konsumen, karena aksi mogok justru akan menimbulkan kelangkaan daging sapi.

Konsumen akan kesulitan memperoleh daging, padahal kemudahan akses pangan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara.

Dia mengatakan, berharap ada komunikasi antara pejabat berwenang bersama Asosiasi dagang mengenai tata kelola daging sapi.

“Selain itu kami melihat ketidakstabilan harga-harga pangan pokok, ditengarai oleh menurunnya jumlah supplai ke pasar atau adanya spekulasi oleh pelaku bisnis untuk memperoleh keuntungan pada situasi ini,” katanya.

“Ketidaksiapan pemerintah dalam menata laksana produksi di tingkat lapang dan tidak dimilikinya peta produksi dan data yang akurat merupakan salah satu penyebab terjadinya fluktuasi harga harga pangan pokok di masyarakat,” Ema menandaskan. [bs]

Continue Reading

Politik

[PILKADA 2020] Pasangan Bobby-Aulia Dapat Dukungan dari Posraya Indonesia

Published

on

credit: Sekjen Posraya Indonesia

EDUPUBLIK, JAKARTA – Pilkada serentak tahun ini memang tidak semeriah dengan tahun-tahun sebelumnya, para paslon harus bisa menyesuaikan pola kampanye nya dengan situasi pandemi saat ini.

Meski tetap harus mengikuti protokol Covid 19, Pilkada Serentak tidak diundur dan tetap dilaksanakan pada, 9 Desember 2020.

Posraya Indonesia, salah satu Relawan Jokowi yang turut meramaikan pilkada serentak pun dengan berbagai polanya tetap menghargai protokol covid 19.

Posraya Indonesia telah merekomendasikan dukungan ke berbagai calon kepala Daerah, salah satunya untuk wilayah Medan, Sumatera Utara, mereka mendukung pasangan Bobby Afif Nasution dan Aulia Rahman.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, DPP Posraya Indonesia meminta DPC Medan untuk lebih maksimal merebut kemenangan.

“Kami sudah intruksikan tim di Medan untuk ramaikan dukungan untuk Bobby Aulia dengan gelombang yang besar dari kampung ke kampung,” ujar Sekjen Posraya Indonesia, Dian Sumarwan Sekjen, Di Jakarta, Jumat (20/11).

“DPP sudah rekomendasikan dukungan, dan Posraya Indonesia medan dipastikan akan bergerak bersama Rakyat untuk memenangkan Bobby Aulia,” Dian menambahkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menetapkan nomor urut kedua pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pleno terbuka pengundian nomor urut paslon Pilkada Medan ini digelar di Santika Hotel Medan, Kamis, seperti dikutip Antara.

Hasil dari pengundian nomor itu, pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi mendapat nomor urut 1. Sedangkan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Afif Nasution dengan pasangannya Aulia Rachman mendapat nomor dua.

Pengundian nomor urut pada Pilkada Medan tahun 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya. Di mana, hanya dihadiri oleh para pasangan calon, perwakilan Bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatan sebanyak dua orang, penghubung pasangan calon sebanyak satu orang, dan anggota KPU sebanyak lima orang.

Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi kerumunan sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19.

Meski begitu, pihak KPU Medan menayangkan kegiatan pengundian tersebut secara live di akun Facebook KPU Medan agar dapat disaksikan oleh para pendukung masing-masing paslon maupun masyarakat.

Setelah pengundian nomor urut, dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasangan Akhyar-Salman didukung partai PKS dan Demokrat. Sementara pasangan Bobby-Aulia Rachman didukung delapan partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, Hanura, PSI, dan PPP. [an/ant]

Continue Reading

Terpopuler