Connect with us

Edu Citizen

Gubernur Soekarwo Tegur Kepala Daerah yang Tak Hadir Saat Penyerahan DIPA

Edupublik.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegur beberapa kepala daerah yang tidak menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

“Seharusnya, penyerahan DIPA ini diterima sendiri oleh kepala daerah yang bersangkutan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, tanpa diwakili,” ujar Soekarwo saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017, (16/12/2016).

Ini merupakan konstruksi yuridis yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang harus ditaati oleh seluruh kepala daerah.

“Saat pelantikan bupati/walikota, setiap kepala daerah telah berjanji menaati setiap peraturan perundang-undangan,” ungkap Soekarwo.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang diwakilkan Sekda dan BPKAD tidak boleh diberikan. Jadi untuk Sekda Nganjuk dan BPKAD Batu tidak diberikan. Bupati atau walikota yang tidak hadir akan kami beri surat peringatan.

Kalau penjelasan pengelolaan keuangan saja dia tidak tahu bagaimana dia mau mengelola anggaran. Seharusnya penyerahan ini tidak boleh diwakilkan kepada wakilnya karena konstitusi pengelolaan keuangan yang dipegang presiden itu diserahkan ke Menteri Keuangan dan Gubernur serta bupati/walikota,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya. [BA-2]

photo credit: gubernur soekarwo saat acara penyerahan DIPA ta. 2017/istimewa

photo credit: gubernur soekarwo saat acara penyerahan DIPA ta. 2017/istimewa

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edu Citizen

KCB Menilai Pansel KI DKI Cacat Prosedur

Published

on

ketua kcb/dok

EDUPUBLIK, JAKARTA – Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta dipersoalkan oleh Komunitas Cinta Bangsa (KCB). Mereka mempertanyakan panitia seleksi (Pansel) yang terkesan tak profesional dalam pelaksanaannya.

Mereka menilai pansel anggota Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta ini Cacat Prosedur alias tidak sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan azaz dan tujuan adanya KI

“Kami menilai bahwa pansel tidak profesional dalam mengedepankan kejujuran, independen dan transparansi karena kami tahu bahwa pansel diduga berada dalam tekanan terhadap ‘calon anggota titipan’ parpol, dan kami juga memantau bahwa banyak kader-kader partai yang terlibat dan masuk dalam seleksi calon komisioner ini,” ujar Ketua KCB Imam, dalam keterangannya, di Jakarta.

Proses seleksi ini juga patut dipertanyakan kredibilitas dari lembaga yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan informasi atau transparansi terlebih lagi lembaga ini setingkat provinsi yang berada langsung di bawah Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses seleksi anggota komisi informasi ini juga dinilai tidak profesional karna diduga adanya intervensi dari petinggi partai politik.

Imam Juga menambahkan, jika dalam proses seleksi anggota komisi informasi ini sudah cacat secara moral maka kredibilitas lembaganya patut dipertanyakan.

“Kalo proses awalnya saja begini sudah cacat, maka kita tahu kedepan adalah semuanya pesanan dari yang berkuasa”, ungkapnya.

Lebih lanjut, KCB mendesak Diskominfo agar membubarkan pansel dan membatalkan proses seleksi yang cacat prosedur atau kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan tentunya kami juga akan sampaikan persoalan ini ke Gubernur DKI.

“Diskominfo harus tegas, lembaga informasi sudah mencederai tujuan dan asasnya sendiri. Kami minta pansel dibubarkan atau kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membubarkan komisi informasi dan Gubernur juga harus mengetahui persoalan ini,” tandas Imam. [ath]

Continue Reading

Jakarta

Massa Demo Balaikota Saling Adu Mulut, ‘We Love Anies’ vs ‘Anies Sengsarakan Rakyat’

Published

on

credit: Massa Demo Anies/dok. capture via instagram

EDUPUBLIK, JAKARTA – Aksi mengenai banjir Jakarta yang melibatkan dua kubu yaitu kelompok pro Bang Japar dengan kelompok kontra yaitu Aliansi Jakarta Bergerak sempat mengalami cek cok adu mulut pada saat kelompok kontra melakukan kegiatan longmarch menuju Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Berdasarkan pantauan awak media pada, selasa (14/1) pukul 14.17 WIB, para peserta Jakarta Bergerak mulai berjalan ke arah Patung Kuda sambil menyanyikan lagu bernada negatif kepada Pemimpin DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sekitar tiga kali kelompok itu bernyanyi sambil membawa payung serta menggunakan topi bertuliskan “Anies Sengsarakan Rakyat”, massa dari kubu pro- Anies berteriak dari depan Balai Kota meski dihalangi barikade polisi.

“Kalau ga suka pindah provinsi aja,” ujar salah satu massa pro-Anies sambil memegang spanduk bertuliskan We Love Anies.

Meski demikian peserta yang tergabung dalam Jakarta Bergerak itu tetap berjalan sambil menyanyikan lagu mereka dengan pengamanan dari pihak kepolisian di sisi kanan dan kiri mereka.

Terlihat juga beberapa massa pendukung Anies melemparkan botol air namun para peserta Jakarta Bergerak tetap berjalan menuju spot Patung Kuda yang dekat juga dengan Monas.

Polisi juga menghentikan laju kendaraan selama long march berlangsung agar para peserta kontra Anies dapat sampai tanpa gangguan.

Massa yang “Jakarta Bergerak” akhirnya sampai di titik depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada pukul 14.30 WIB dan beberapa peserta segera mencari tempat berteduh karena cuaca panas terik.

Terkait pemindahan lokasi orasi, salah satu orator Jakarta Bergerak Dewi Tanjung mengatakan hal itu sudah dikoordinasikan dengan petugas keamanan.

“Memang titik kumpul di Balai Kota lalu pihak kepolisian berkoordinasi dengan kami biar ga jadi benturan, kita ngikutin arahan mereka. Karena mereka (pendukung Anies) adalah sodara kita kita. Jadi kita tetap menghargai mereka mau ibadah,” kata Dewi Tanjung. [seno/ant]

Continue Reading

Jakarta

659 Personel Polisi Kawal Demo Anies

Published

on

credit: Massa Demo Anies/capture via instagram

EDUPUBLIK, JAKARTA – Polda Metro Jaya telah menyiapkan 659 personel untuk mengawal rencana aksi unjuk rasa depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Personel tersebut merupakan gabungan Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Jakarta Pusat.

“Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat juga melaksanakan apel kekuatan, sekitar 659 personel yang kita turunkan di depan Balai Kota,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

Rencananya siang ini ada dua elemen yang akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, yakni massa pro Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan massa kontra Anies.

“Sesuai pemberitahuan ada dua. Satu yang mendukung kegiatan yang dilakukan gubernur, satu lagi memberikan masukan,” sambungnya.
Berdasar selebaran yang disebarkan oleh kedua kubu, rencana demo akan dilakukan bersamaan yakni sekira pukul 14.00 WIB-17.00 WIB.

Meski diperkirakan akan menyebabkan arus lalu lintas tersendat, pihak kepolisian belum melakukan penutupan jalan dan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Yusri menyebut pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Kita situasional saja melihat di lapangan, kalau perlu ditutup, tutup dua-duanya kalau massanya banyak,” pungkasnya. [ria/ant]

Continue Reading

Terpopuler