Connect with us

Edu Citizen

KA Buatan Indonesia Makin Digandrungi dengan Solidnya Industri Manufaktur

EDUPUBLIK – Kereta Api buatan anak bangsa makin diminati berbagai negara, meski kondisi global dihadapkan dengan merebaknya virus covid 19 yang sangat berdampak pada sektor ekonomi setiap negara.

Pada kondisi saat ini, PT Industri Kereta Api (PT INKA) masih mendapatkan kontrak kerja dengan Negara Kongo bekerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN terkait.

Dalam proses lelang terbukapun PT INKA mengalahkan perusahaan kereta asal Cina, dan menggarap pengadaan kereta Bangladesh dan Filipina.

Hal itu membuktikan kalau Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain dalam persaingan di dunia industri manufaktur.

Kereta Api buatan Indonesia makin menjadi primadona dan lebih dapat bersaing dengan perusahaan kereta luar negeri kalau industri manufaktur kita lebih solid pastinya. Hal ini menjadi sorotan berbagai pihak diantaranya Posraya Indonesia selaku Relawan Jokowi.

“Industri Kereta api kita bisa lebih bersaing dengan negara-negara lain, karena Industri manufaktur di Indonesia sudah makin maju SDM kita juga hebat-hebat, tinggal dibangun sinergi yang lebih baik. Kalau Industri manufaktur bisa solid seperti keinginan Presiden, indonesia bisa makin disegani dalam sektor ini,” Ucap Dian Sumarwan, Sekjen Posraya Indonesia, di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (29/1).

Solidnya industri manufaktur adalah salah satu keinginan Presiden Jokowi yang dapat direalisasikan andaikan didukung berbagai pihak. Dan itu yang membuat Posraya Indonesia mengajak berbagai lembaga terkait untuk dapat kerja bersama membuatnya menjadi nyata.

“Kita punya Presiden yang ingin bangsa kita maju, ayo kita dukung bersama untuk mewujudkannya, bukan cuma kereta api yang akan digandrungi hasil produksinya, asalkan Industri manufaktur bisa solid dan didukung kebijakan lembaga-lembaga terkait,” lanjut Dian

“Jangan sampai salah dalam mengambil langkah, karena tujuan kita membangun Indonesia, itu yang harus kita ingat. Semoga industri manufaktur menjadi klaster yang bisa saling mengisi kekurangan satu sama lainnya dan membawa Indonesia semakin besar dan disegani,” tutup Dian. [ds]

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edu Citizen

Setelah Diadvokasi Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Prameswari Lintang Warga Ratmakan Sayidan Dapat BST

Published

on

photo credit: Prameswari Lintang Warga Ratmakan Sayidan Penerima BST/dok. Fokki

YOGYAKARTA – Anggota DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan telah mendapat aduan dari warga Ratmakan Ngupasan Gondomanan Kota Yogyakarta tentang adanya permasalahan penyaluran BST yang ada di wilayahnya.

“Kronologinya adalah bahwa seorang anak bernama Prameswari Lintang yang masih berstatus pelajar mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BSat) dari Kemensos yang disalurkan melalui Kantor Pos dan berlokasi di kantor kalurahan setempat. Tapi yang bersangkutan tidak bisa menerima haknya dengan alasan tidak punya KTP dan hanya punya KIA. Padahal sesuai UU, KIA adalah identitas kependudukan yang sah bagi anak anak dibawah usia 17 tahun,” ujar Anggota DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto, dalam Keterangannya, Di Yogyakarta, (31/7).

Fokki mengatakan, dari aduan tersebut selaku wakil rakyat, Dia segera meluncur ke Kelurahan Ngupasan dan bertemu dengan pengadu serta langsung melakukan klarifikasi kepada Kepala Kelurahan Ngupasan.

“Di tengah tengah proses klarifikasi ada satu staff kelurahan mengabarkan sudah ditunggu di Dinas Sosial Kota Yogyakarta,” kata Fokki.

Dia menjelaskan, dengan didampingi pengadu maka segera meluncur ke Dinas Sosial. Setelah melalui proses dialog akhirnya memang benar bahwa undangan yang bersangkutan ada di Dinas Sosial dengan alasan alamat tidak ditemukan dan ada laporan yang bersangkutan mampu.

“Alasan ini tidak dapat diterima karena alamat jelas dan si anak ada ditempat. Kalau persoalan mampu, ini subyektif karena faktanya anak ini diasuh pamannya karena ibunya menikah lagi dan tinggal bersama suaminya di luar kota,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, setelah ada proses dialog akhirnya undangan buat pengambilan BST diberikan kepada pamannya dan segera diproses sesuai ketentuan yang ada.

Akhirnya hari sabtu tanggal 31 Juli 2021, si anak yang bernama Prameswari Lintang di kantor pos telah menerima haknya yaitu menerima BST berupa uang tunai 600 ribu dan beras 10 kg.

“Dari peristiwa ini maka menjadi pembelajaran bagi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penyaluran BST bahwa berikanlah sesuai hak nya kepada rakyat jangan berkreasi, rakyat sudah susah jangan dipontang pantingkan lagi. Kalaupun ada revisi data seperti rekomendasi BPK dan KPK ya lakukan setelahnya bukan ketika dapat undangan lalu undangannya ditahan dengan berbagai alasan,” tutupnya. [bs]

Kontributor: Bambang S

Continue Reading

Edu Citizen

Warga Minta Perhatian Ibu Risma, Ada e-Warong “Siluman” Di Desa Gumulungtonggoh Cirebon?

Published

on

photo credit: Kantor Kuwu/dok. Pribadi

CIREBON – Pemerhati Sosial Politik dan Kemasyarakatan mengatakan, berdirinya e-warong pada tahun 2016 disinyalir menjadi polemik di masyarakat pedesaan saat ini.

Keberadaan e-warong acapkali tidak menunjukan bukti benar-benar adanya e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan Kemensos RI yang ada dan berlaku.

“Terlebih lagi dengan proses atau cara sistem penyalurannya yang tidak sesuai prosedur dan berbau mark-up (menaikan) harga barang yang tidak sesuai harga pasar dimana pembelian barang telah di ‘paketkan‘ atau sudah ditentukan oleh pemilik e-warong yang siap diberikan oleh pemilik e-warong kepada warga penerima bansos dengan nominal harga dibawah Rp.200.000 (dua ratus ribu) dan penjualannya pun tidak atas kemauan pembeli atau penerima bantuan sosial melalui kartu KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) dimana hal ini jelas telah menyalahi aturan yang berlaku dalam peraturan Kemensos RI tentang BPNT/e-Warong,” Ujar Pemerhati Sosial Politik dan Kemasyarakatan, Adang TH, dalam Keterangannya, Di Cirebon, (30/7).

Adang menerangkan, dalam aturan Kemensos terkait e-warong setiap pemilik KKS berhak mendapatkan bantuan non tunai dari Kemensos RI berupa nominal Rp.200.000 (dua ratus ribu) perbulan untuk satu keluarga, akan tetapi tidak berupa uang tunai hanya bisa ditukarkan atau membeli bahan kebutuhan pokok yang telah disediakan di e-warong yang telah bekerjasama dengan pihak Bank.

Bantuan dana yang diberikan oleh Kemensos RI melalui Bank yang telah ditunjuk untuk bekerjasama kepada penerima bantuan harus dibelanjakan dalam tempo 1 (satu) bulan dan wajib dihabiskan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dibelinya dengan batas harga hingga Rp.200.000.

“Namun demikian, proses tersebut tidak dilakukan oleh pemilik e-warong dengan berbagai alasan,” kata Adang.

Menurutnya, data yang dilansir Desa Gemulung Tonggoh, Kabupaten Cirebon, memiliki sekitar 1.400 Keluarga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan tetapi hanya 900 Keluarga KPM yang mendapatkan bantuan non tunai tesebut dan itupun banyak juga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dengan alasan berbagai kendala.

“Sedangkan dalam aturan e-warong dari Kemensos RI bahwa 1 (satu) e-warong hanya bisa melayani sekitar 250 keluarga KPM sehingga, seharusnya Desa Gemulung Tonggoh memiliki 3-4 e-warong berdasarkan pembagian aturan tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan, adapun informasi yang diterima dari beberapa masyarakat desa yaitu ada pemilik kartu KKS dan KPM yang masih aktif tetapi banyak yang tidak memperoleh bantuan tersebut bahkan ada juga yang memiliki KKS dan mendapatkan bantuan non tunai tetapi keluarga tersebut merupakan keluarga yang dianggap mampu, dan begitu sebaliknya.

“Sehingga banyak unsur kejanggalan yang diperoleh dari masyarakat desa tersebut. Terlebih lagi e-warong tersebut dibuka hanya pada saat ada kegiatan penerimaan bantuan saja,” katanya.

Dia mengungkapkan, baru-baru ini Menteri Tri Rismarini telah mencium adanya permainan (monopoli) terkait keberadaan e-warong yang disinyalir menyeret oknum-oknum mulai dari Dinsos, Kecamatan hingga pendamping e-warong.

Atas dasar pengaduan masyarakat inilah disinyalir adanya praktek korupsi dan mark-up bagi pelaku e-warong. Masyarakat pada umumnya terkhusus perangkat desa dan tokoh masyarakat telah mengetahui sejak lama adanya praktek busuk yang dilakukan e-warong tersebut tetapi mereka kerap menutupi dengan alasan tidak mengetahui proses atau sistem tersebut atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengusutnya secara hukum sesuai laporan yang banyak diterima oleh masyarakat setempat terutama para pemegang bantuan sosial.

“Oleh Karena itu, dengan dirilisnya berita ini sekaligus sebagai laporan masyarakat kami bermaksud untuk melampiran laporan pengaduan ini kepada pihak Kemensos RI Menteri Tri Rismarini, untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jika terbukti ada praktek kecurangan segera memberikan sanksi hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam keberadaan e-Warong ‘Siluman‘ ini terlebih lagi kecurangan ini dilakukan pada saat masyarakat mengalami pandemi virus covid-19 yang banyak mematikan penghasilan keluarga di Desa,” tutup Adang. [as]

Sumber: Kontributor Cirebon

Catatan:
Pada pemberitaan berjudul “Warga Minta Perhatian Ibu Risma, Ada e-Warong “Siluman” Di Desa Gumulungtonggoh Cirebon?”, Terdapat sedikit kesalahan. Pada awal rilis kami memuat gambar sebuah e warung sebagai ilustrasi. Tetapi karena ada komplain dari pihak pemilik warung maka dengan itikad baik untuk menghindari salah paham kami sudah mengganti gambar ilustrasi tersebut.
Kepada semua pihak kami mohon maklum atas catatan ini.

Terima kasih.

Redaksi

Continue Reading

Jakarta

Lurah dan Camat Di Jakarta Diminta Pantau Curah Hujan

Published

on

photo credit: Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi/via: FB hms jakpus

EDUPUBLIK – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi meminta para lurah dan camat di wilayah itu untuk memantau dan mengaktifkan pengukur curah hujan mengingat intensitas hujan semakin tinggi di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain mengaktifkan pengukur curah hujan, lurah dan camat harus mencatat intensitas curah hujan saat hujan turun.

“Ini harus diorganisir. Semua pengukur hujan diaktifkan dan dicatat berapa hasilnya. Dibuat form khusus untuk mencatat hasilnya,” kata Irwandi dalam rapat pimpinan Penanganan Banjir dan Kampung Siaga di Kantor Pemkot Jakarta Pusat, Rabu (27/1).

Irwandi juga mengatakan para lurah dan camat bertanggung jawab tidak hanya mencatat tapi juga melaporkannya setiap minggu kepada Pemkot Jakarta Pusat. Selanjutnya dikoordinasikan ke tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Harus dilaporkan setiap minggu. Nanti kita akan merekap itu dan dilaporkan kepada Pak Gubernur, ” kata Irwandi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2020 meminta agar lurah dan camat di DKI Jakarta menyediakan pengukur curah hujan.

Alat ukur curah hujan itu berfungsi selain untuk mengetahui volume air hujan yang turun, juga dapat menjadi peringatan dini adanya banjir.

“Alat ukur itu dapat menjadi tolak ukur volume air hujan yang berintensitas tinggi. Supaya tahu betul volume air hujan yang turun sehingga bisa memprediksi,” kata Anies di Kantor Kecamatan Pancoran pada Kamis (22/10/2020). [ant]

Continue Reading

Terpopuler