EDUPUBLIK.COM, Jakarta – Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Persero) tbk, yang terdiri dari serikat karyawan garuda (sekarga) Bersatu dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta kepada Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno memangkas jumlah direksi perseroan dari sembilan orang menjadi enam orang.
“Restrukturisasi anggota direksi perusahaan sangat perlu dilakukan demi menekan bengkaknya biaya dan hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisensi,” ujar Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan, dalam Konferensi Persnya di Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Selain itu, Irfan meminta kepada menteri BUMN agar mengevaluasi kinerja direksi saat ini dan melakukan pergantian, dan mengutamakan direksi yang profesional yang berasal dari internal perseroan.
Terkait dengan kondisi hubungan industrial saat ini, Dia mengatakan, tidak harmonis karena perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Profesi yang sudah disepakati sehingga banyak menimbulkan perselisihan.
Sehingga, lanjutnya, terjadi penurunan kinerja operasional Garuda Indonesia yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan.
“Yang paling signifikan terjadi pada Desember pada masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra baik perusahaan (on-time performance),” kata irfan.
Dia menuturkan, kinerja keuangan perusahan plat merah itu sampai dengan kuartal III-2017 semakin merosot dengan kerugian USD 207,5 juta.Di mana peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6 persen sementara peningkatan biaya sebesar 12,6 persen (Data Analyst Meeting Q3 2017)
Sementara, nilai saham Garuda per 19 Januari 2018 per lembar hanya Rp 314. Mengalami penurunan sebesar 58 persen dari nilai saham pada saat IPO. [dade]