Connect with us

Edu Bisnis

Kemenhub dan IPC Teken Konsesi PPJK Terminal Kijing

photo credit: Menhub Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian konsesi antara Kemenhub dan IPC, Jakarta (12/7)/dok. dade

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak menandatangani perjanjian konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan (PPJK) Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat.

Penandatangan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya mengatakan jangka waktu perjanjian konsesi tersebut akan berlangsung selama 69 tahun.

“Pencanangan pembangunan Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sudah dilakukan pada April 2018, lalu” kata Elvyn.

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, lanjutnya, akan dilakukan penerbitan izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan.

“Dengan adanya izin ini, IPC dapat memulai pembangunan fisik berupa pemasangan tiang pancang baik di darat maupun di laut,” katanya.

“Paralel menunggu waktu ditandatanganinya perjanjian konsesi, IPC juga telah melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan melakukan soil investigation survey yang disiapkan untuk pemasangan tiang pancang tersebut,” Elvyn menandaskan. [dade]

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edu Bisnis

Mudik Gratis: Program CSR PT. JICT Berangkatkan 2300 Orang Pemudik

Published

on

photo credit: Calon Pemudik CSR Jakarta International Container Terminal, (7/6)/dok

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Wakil Direktur Utama PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) mengatakan sebagai bagian dari Program Corporate Social Responsibility (CSR), Perusahaannya mengambil bagian pada program Mudik Gratis Lebaran 1439H/2018 yang dilaksanakan bersama-sama dengan IPC Group dengan layanan Pulang-Pergi (PP).

“Tahun ini Perusahaan memberangkatkan lebih dari 2300 orang calon pemudik dengan menggunakan armada bus sebanyak 40 unit. Rute yang dilayani adalah Jakarta-Solo, Surabaya dan Malang,” ujar Wakil Direktur Utama PT. JICT, Riza Erivan, saat acara Program Mudik Gratis 2018, di Lapangan Terminal Petikemas JICT 2, Jalan Raya Pelabuhan Priok, Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018).

Dia mengatakan, pemberangkatan Program Mudik Gratis tahun ini dilaksanakan pada Hari Kamis 7 Juni 2018 Pukul 08:00 WIB dari Pelabuhan Tanjung Priok dan kembali lagi ke Jakarta dari rute tujuan pada hari Senin 18 Juni 2018.

Program mudik gratis ini, kata Riza, adalah yang ke 6 kalinya sejak dicanangkan oleh IPC Group pada tahun 2013 silam.

Riza menuturkan, dalam kesempatan berbeda (Kamis 7 Juni 2018) Ramadhan adalah bulan yang mulia, saat yang tepat untuk terus perduli dan berbagi.

“Program ini juga menyalurkan 400 paket bingkisan lebaran dan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada Yatim Piatu dan Dhuafa’ di lingkungan Kecamatan Koja, Tanjung Priok dan sekitarnya,” kata Riza.

Selain itu, lanjutnya, program ini juga memberikan bantuan fasilitas ibadah untuk 50 tempat ibadah (Musholla dan Masjid) yang ada di wilayah Tanjung Priok, Koja dan Cilincing.

Riza mengatakan, semua program CSR merupakan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang turut membesarkan JICT.

JICT sebagai operator terminal petikemas terbesar di Indonesia, katanya, terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Priok sebagai Transhipment Port.

“Beberapa kali, kapal berukuran besar telah sandar di dermaga JICT. Baru-baru ini adalah kapal CMA CGM Tage kapasitas 10 ribu TEU’s yang melayani rute langsung (direct call) rute JICT-Los Angeles, Amerika Serikat pada 15 Mei 2018 yang secara simbolis pelepasan ekspor dilakukan oleh Presiden Joko Widodo,” tandasnya. [dade]

Continue Reading

Edu Bisnis

MTI: Tahun 2018 Perseroan Targetkan Pendapatan Usaha Naik 19,19 persen

Published

on

ilustrasi/foto source: via twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Direktur Operasional PT. Multi Terminal Indonesia (MTI) Supardjo mengatakan tahun 2018 perseroan menargetkan kinerja keuangan antara lain pendapatan usaha naik 19,19 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp522, 62 miliar.

“Laba usaha di harapkan naik 61,02 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 66,35 miliar, namun Biaya Operasional-Pendapatan Operasoonal (BOPO) atau biaya operasional berhubungan dengan pendapatan operasional di harapkan turun 88 persen dari tahun sebelumnya,” kata Direktur Operasi PT. Multi Terminal Indonesia (MTI), Supardjo, di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Untuk kinerja operasional warehouse & lapangan, lanjutnya, diharapkan naik menjadi Rp212,49 miliar ( 37,01 persen) dari tahun sebelumnya, Freight Forwading diharapkan naik menjadi Rp104,26 miliar (6,65 persen) dari tahun sebelumnya.

Dia mengatakan, untuk usaha alat-alat fasilitas pelabuhan diharapkan naik menjadi Rp 63,86 miliar (12,80 persen) dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pengelolaan Transportasi dan Multi Kargo diharapkan tumbuh menjadi Rp38,90 miliar (569,64 persen) dari tahun sebelumnya.

“Dalam 3 tahun ini MTI bertransformasi dari pengelola terminal menjadi perusahaan logistik tentunya banyak menghadapi kesulitan. Karena bisnis logistik menghadapi kompetitor begitu banyak dengan cakupan sangat luas,” katanya.

“Suka tidak suka kita harus mengubah perilaku bisnis. Pola mindset kita yang tadinya pekerja sekarang harus menjadi pebisnis yang bisa melayani customer dengan baik dan kreatif dalam melihat peluang pasar,” tambahnya menandaskan. [dade]

Continue Reading

Edu Bisnis

Karyawan Minta Direksi Garuda Berbenah  

Published

on

Sekber Karyawan Garuda Indonesi

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang tergabung dalam Serikat Bersama (SEKBER) Garuda Indonesia menyatakan akan melakukan mogok massal dan menonaktifkan seluruh rute penerbangan.

Hal itu akan dilakukan jika manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tidak segera berbenah. Karena saat ini jumlah direksi PT Garuda berjumlah delapan orang.

“Padahal jika mengacu penerbangan sipil RI atau Civil Aviation Safety Regulation idealnya hanya enam direksi, dan bukan delapan direksi seperti saat ini,” ujar Corporate Affair Asosiasi Pilot Garuda (APG), Capt. Eric Ferdinand, saat acara Konferensi Pers tentang kondisi PT. Garuda Indonesia (Persero) dan Rencana Mogok Kerja, di Pulau Dua Restaurant, Komplek Taman Ria Senayan, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta Pusat, (2/5/2018).

Dia mengatakan, Direksi yang dimaksud ialah Direktur Cargo dan Direktur Marketing dan Teknologi (IT).

Jabatan direktur kargo, lanjutnya, sangat tidak diperlukan, Garuda Indonesia tidak memiliki pesawat khusus kargo. Sejak tahun 2016 kinerja direktorat kargo tidak meningkat dan hanya ada peningkatan biaya organisasi.

“Direktur Marketing dan IT pun dianggap gagal dalam membuat strategi penjualan produk. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan rata-rata harga jual tiket dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 3,17 persen,” katanya.

Saat ini, kata Eric, banyak kebijakan perusahaan bertentangan dengan Perjanjian kerja Bersama (PKB).Kebijakan menimbulkan perselisihan dalami hubungan industrial.

Dia menuturkan, mereka (Manajemen,Red) tidak pernah mengajak berunding serikat pekerja, sehingga berdampak pada penurunan safety (keselamatan penerbangan, Red).

“Serikat karyawan meminta kepada pemerintah untuk segera merestrukturasi jumlah Direksi PT Garuda dari yang sebelumnya berjumlah delapan orang menjadi enam orang dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil,” tandasnya. [dade]

Continue Reading

Edu Bisnis

Perizinan Terpadu Berdampak Pada Peningkatan Daya Saing Industri Migas

Published

on

kilang

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Birokrasi yang panjang dan cenderung menghambat investasi masih menjadi keluhan bagi dunia usaha.

Kendati pemerintah sudah meluncurkan 17 paket kebijakan ekonomi, namun hal tersebut belum menyentuh industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Sektor yang mempengaruhi puluhan industri penunjang dan industri pengguna lainnya tersebut masih dipusingkan dengan birokrasi dan regulasi untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

Padahal, kepastian peraturan dan kebijakan pemerintah yang berdaya saing merupakan hal yang sangat penting bagi investor hulu migas untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Didik Sasono Setyadi, ​saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/4), mengakui perlunya penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi migas demi meningkatkan geliat eksplorasi dan produksi migas.

“Investasi di sektor migas membutuhkan modal cukup besar dan investor akan sangat detil memperhitungkan nilai keekonomian proyek. Kepastian durasi pengurusan perizinan dan sinkronisasi aturan sangat berpengaruh terhadap penghitungan nilai keekonomian proyek. Penyederhanaan perizinan menjadi krusial terutama di saat kondisi harga minyak dunia mulai kembali menanjak seperti sekarang ini, dan konsumsi bahan bakar minyak nasional juga terus meningkat,” ujarnya.

Ditambahkan, dia berharap implementasi Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, khususnya penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dapat berjalan cepat dan serentak.

Saat ini banyak perizinan di tingkat nasional yang sudah diserahkan pada sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan dibuat secara online.

Selain itu, beberapa peraturan yang dianggap tidak diperlukan juga telah dihapuskan atau digabung dengan peraturan lainnya. Hanya saja, penyederhanaan hingga pemangkasan perizinan di sektor hulu migas tersebut masih terbatas pada instansi tertentu, yaitu dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Padahal, perizinan yang terkait pada hulu migas sangat banyak melibatkan kementerian/lembaga pemerintah lainnya, bahkan hingga pemerintah daerah.

“Keberadaan PTSP ini akan maksimal jika semua urusan administratif dari Kementerian/Lembaga diserahkan kepada PTSP, dan yang bersifat teknis dipegang otoritas kemeterian/lembaga yang berwenang. Hal itu akan lebih memangkas waktu pengurusan sehingga dapat membantu investor memproyeksi kegiatan operasional mereka secara lebih tepat,” paparnya.

Perizinan merupakan salah satu tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya, bila tak ingin krisis energi melanda Indonesia.

Tanpa adanya eksplorasi baru dan angka produksi migas yang relatif terus menurun, dikhawatirkan cadangan migas nasional akan segera habis.

Perijinan dan ketidakpastian aturan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kegiatan ekplorasi migas saat ini. Mulai dari tahap awal pada masa survei dan eksplorasi hingga pasca produksi, setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus mengurus ratusan jenis perizinan dari berbagai instansi pemerintah, baik dilevel pusat hingga daerah.

Sebagai catatan, ratusan perizinan yang harus diurus oleh KKKS tersebut tersebar di 18 instansi dan lembaga pemerintahan.

Didik mencontohkan, eksplorasi di kawasan hutan harus diawali dengan pengurusan izin pinjam pakai. Untuk mendapatkan izin ini, harus ada dulu izin lingkungan yang didahului oleh analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Setelah AMDAL digenggam, lanjutnya, kontraktor harus mendapatkan rekomendasi gubernur dan bupati atau wali kota, untuk bisa melanjutkan pengurusan izin berikutnya.

“Alhasil waktu mengurus izin menjadi tidak jelas karena banyak instansi yang harus ditemui. Bila kami kalkulasi, lama pengurusan bisa mencapai waktu 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun baru bisa (berlanjut) diproses di kementerian terkait,” ungkap Didik.

Dia berharap, adanya Perpres 91 Tahun 2017 dapat mewujudkan proses perizinan yang lebih terpadu, mudah, dan transparan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga daerah.

Sehingga hal tersebut pada akhirnya dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkaninvestasinya di Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing sektor hulu migas Indonesia di tataran global. [jsu]

Continue Reading

Edu Bisnis

IPA Convex 2018: Perlunya Peningkatan Daya Saing Industri Migas Nasional

Published

on

press conference IPA Convex 2018

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Upaya meningkatkan kembali daya saing sektor hulu migas Indonesia di level global menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh para pemangku kepentingan di sektor ini.

Hal tersebut salah satunya yang mendorong Indonesian Petroleum Association (IPA) mengusung tema “Driving Indonesia’s Oil and Gas Global Competitiveness” dalam penyelenggaraan Konvensi dan Pameran IPA ke-42 Tahun 2018 (“IPA Convex 2018) yang akan digelar, di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 2-4 Mei 2018.

“Tema Convex tahun ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi sektor hulu migas Indonesia yang ada sekarang, yaitu ketatnya persaingan investasi migas secara global,” ungkap Presiden IPA Ronald Gunawan dalam sambutannya saat konferensi pers jelang pelaksanaan IPA Convex 2018 yang digelar di Lobby Lounge Bimasena, The Dharmawangsa Hotel Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Lebih lanjut, dia memaparkan, pada IPA Convex 2018 akan terdapat tiga sesi Plenary dan satu sesi Special, yang akan menghadirkan sejumlah pembicara, baik dari dalam maupun luar negeri.

Di mulai dari sesi pertama pada hari pertama, berjudul “Mapping Global Oil and Gas Investment Competitiveness”.

Kemudian, sesi kedua di pagi hari mengambil topik berjudul “How Countries Maintain and
Improve Their Global Oil and Gas Investment Competitiveness”, dan siang harinya, yaitu sesi ketiga berjudul “Aligning Policies to Achieve Indonesia’s Energy Plan”.

Terakhir, di hari ketiga pagi harinya terdapat sesi special yang mengambil judul “Improving Indonesia’s Gas Business from Upstream to Downstream”.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia atau Chairperson IPA Convex 2018, Novie Hernawati, mengungkapkan adanya optimisme terhadap peningkatan daya saing industri hulu migas Indonesia untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, serta berdaya saing.

“Pada acara IPA Convex tahun ini, kami berupaya mencerminkan upaya yang dilakukan industri untuk menghadapi tantangan yang ada demi meningkatkan daya saing migas Indonesia di level global, salah satunya dengan menerapkan beragam inovasi dan teknologi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang ada,” jelasnya.

Khusus mengenai teknologi dan inovasi, papar Novie, pada IPA Convex kali ini akan terdapat sesi yang membahas mengenai teknologi, atau disebut technology session. Adapun empat topik mengenai teknologi tersebut yaitu: 1) Governments on Innovation of New Technology Improvement, 2) Impact of Digital Internet of Things in the Upstream Oil and Gas, 3) New Business Model in Gross Split System, dan 4) Technology for Decommissioning.

Sementara untuk menggambarkan adanya efek berganda (multiplier effect) dari industri migas, lanjutnya, akan terdapat dialog antara para tokoh masyarakat dari daerah penghasil migas yang merasakan dampak positif dari keberadaan industri migas dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada acara pembukaan IPA Convex 2018.

Untuk itu, menurut Novie, Panitia IPA Convex 2018 sangat berharap Presiden Joko Widodo dapat hadir dan berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, serta sekaligus membuka secara resmi IPA Convex 2018, Rabu (2/5).

Kehadiran Presiden Joko Widodo diyakini dapat mempertegas komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kembali daya saing sektor hulu migas Indonesia. [Jas]

Continue Reading

EduOto

Eduoto1 bulan lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto5 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto5 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto6 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Eduoto2 tahun lalu

Kapolri : Kenaikan Tarif STNK Usulan DPR

Edupublik.com, Jakarta – Kenaikan tarif STNK menuai berbagai kritik. Nilai kenaikan biaya yang terbilang besar membuat masyarakat resah. Di sisi...

Eduoto2 tahun lalu

Standar Khusus Armada Bus Transjakarta

Edupublik.com, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan...

Terpopuler