Connect with us

MataPublik

Lagi-Lagi Posraya Indonesia Bentuk Posko Gotong Royong Di Tangsel

credit: posraya indonesia/dok

TANGSEL – Ketua DPC Posraya Indonesia mengatakan, lagi-lagi Posraya Indonesia membentuk Posko Gotong Royong di Tangerang Selatan.

Mereka datang, melihat dan langsung memberikan bantuan untuk pedagang kecil disana.

“Sore tadi saya dengan ditemani oleh Burhannudin selaku Koordinator Posko, saya menyaksikan pemberian bantuan langsung, berupa 20 Karung Beras per 5 kilogram, ditambah minyak goreng dan gula pasir,” ujar Ketua DPC Posraya Indonesia, Teguh Priyatna, Di Jalan Merica, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangsel, Sabtu (01/08/2020).

Dia mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut untuk membangkitkan lagi pedagang sembako yang hampir bangkrut.

“Semoga penerima bantuan bisa berdagang kembali dengan tambahan modal yang kami berikan dalam bentuk sembako,” kata Teguh.

Teguh menuturkan, Posko kembali dibuat supaya kita bisa bahu membahu bantu masyarakat yang terdampak covid 19.

“Kami yakin masyarakat bisa lalui pandemi ini kalau kita gotong royong melewatinya,” tuturnya.

DPC Posraya Indonesia Tangsel dengan Warga Penerima Bantuan/dok

Sementara itu, Sekjen DPP Posraya Indonesia Dian Sumarwan, meminta supaya aktivitas gerakan posko gotong royong terus masif dilakukan di Tangerang Selatan.

“Bergeraklah secara masif, bentuk posko-posko gotong royong di setiap wilayah-wilayah terdampak covid 19, kita harus buktikan kalau kita mampu melewati pandemi ini dengan karakter budaya yang kita miliki,” ujar Dian.

“Ini bukan cuma untuk Tangsel, tapi untuk semua anggota kami disetiap wilayah. Ketua Umum sudah intruksikan setiap wilayah untuk melakukan gerakan serupa,” Dian menandaskan. [an]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MataPublik

Bentuk Posko Gotong Royong, Posraya Indonesia Inginkan UMKM Bangkit

Published

on

credit: posraya indonesia, tangsel/dok

TANGSEL – Para pelaku UMKM mengeluhkan menurun pendapatan usaha mereka, terkait dengan situasi tidak biasa dimasa pandemi covid-19 ini.

Itu sebabnya beberapa waktu kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi), memanggil, pedagang ke Istana Negara Jakarta dan Bogor, untuk diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 Juta, agar para pelaku usaha kecil dapat bertahan dan terus berjualan.

Seiring dengan langkah yang dilakukan Presiden Jokowi, DPP Posraya Indonesia memberikan intruksi kepada perwakilan disetiap daerah untuk membuat posko gotong royong supaya bisa membantu UMKM bertahan dan bangkit dimasa pandemi ini.

Minggu sore (26/7/2020), DPC Posraya Indonesia Tangerang Selatan membuat posko gotong royong di Kampung Pasar RT 003 RW 013 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, salah satu lokasi yang masuk dalam gerakan Kampung Jokowi saat Pilpres 2019 silam.

“Kami akan buat posko gotong royong di setiap kecamatan, kami juga mengajak berbagai elemen untuk bahu membahu membantu UMKM,” ucap Teguh Priyatna Ketua DPC Posraya Indonesia Tangerang Selatan di lokasi.

Posko gotong royong di Jombang, Ciputat, mengambil sasaran di lingkungan terdekat yang hampir bangkrut. Posraya Indonesia memberikan beberapa sembako berupa beras, gula, minyak goreng sebagai tambahan modal untuk mengisi warung.

“Kita lihat dan sambangi langsung warung terdekat posko yang hampir bangkrut, semoga bantuan yang kami berikan dapat menigkatkan penjualan kembali,” ujar Teguh.

Salah satu tokoh masyarakat setempat menyambut baik adanya gerakan yang dilakukan Posraya Indonesia dalam membantu UMKM

“Dengan adanya posko gotong royong dilingkungan kami, mudah-mudahan UMKM disini terbantu dan dapat meningkat roda perekonomian mereka sampai normal kembali,” ujar Tubagus Fachrurozi salah satu tokoh masyarakat dan Ketua RW 013, Jombang.

Info yang diterima Posko Gotong Royong akan dibuat secara masif di Tangerang Selatan.

“Ini sudah perintah Jepri selaku Ketua Umum, kami akan maksimalkan dan membuat posko gotong royong di Tangsel menjadi magnet berbagai elemen untuk dapat melakukan hal serupa,” ujar teguh kembali. [an]

Continue Reading

Jakarta

Ini Biaya Renovasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta

Published

on

photo credit: rumah dinas gubernur DKI/istimewa
EDUPUBLIK.COM, Jakarta – Berbagai persiapan dilakukan Pemprov DKI untuk untuk memperbaiki rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang berada di Jalan Taman Suropati 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Salah satunya adalah pengadaan elevator (lift) rumdin yang diketahui hanya memiliki 2 lantai, yakni lantai dasar dan lantai 1.

Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Presetio Edi Marsudi, anggaran Rp 750 juta untuk lift itu tidak ada saat pembahasan rapat Badan Anggaran (Banggar). Namun nyatanya anggaran tersebut muncul tiba-tiba dan masuk di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pengadaan lift dilakukan dengan skema pengadaan langsung tanpa lelang. “Mungkn dia pakai dana operasional dia, kan operasional gubernur dia besar. Kalau  pakai APBD, biarkan BPK yang lihat. Saya saat pimpin Banggar itu barang (lift) enggak ada,” kata Pras di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/1/2018).

Prasetio mengatakan akan menanyakan dari mana asal anggaran tersebut pada rapat Banggar. “Pengawasan nanti terlihat. Pas dia eksekusi anggarn dari mana. Nanti akan saya tanyakan di dalam rapat Banggar,” katanya

Berdasarkan informasi yang diterima, anggaran pengadaan lift Rp 750 juta Rumdin Gubernur DKI masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI (DCKTR DKI) tahun 2018.

Sebab berdasarkan Perpres 54/2010, pengadaan barang di atas Rp 200 juta harus dilakukan melalui lelang di di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI (BPPBJ DKI). [ria]

Continue Reading

MataPublik

Soal Gaya Rambut, Pasha Ungu Akhirnya Minta Maaf

Published

on

photo credit: walikota palu pasha/foto source: via twitter
EDUPUBLIK.COM, Palu – Sigit Purnomo Syamsudin Said atau akrab disapa Pasha Ungu akhirnya menyampaikan permohonan maaf terkait gaya rambutnya yang menuai kontroversi. Melalui Halaman Fanpage Najwa Shihab Pasha ungu menyampaikan permohonan maaf itu.

Dari unggahan bertanggal 22 Januari 2018, pukul 23:49 Wita itu Najwa Shihab menulis, ‘Teman-teman, berikut pesan Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo yang dititipkan ke Narasi terkait ramainya pemberitaan soal gaya rambut saat tampil di acara Tompi & Glenn’.

Sementara dalam unggahan Najwa Shihab itu terlihat foto yang telah dibubuhi tulisan dari sang wakil walikota, Pasha.

“Terimakasih atas perhatian saudara-saudaraku, rekan-rekan, masyarakat di seluruh indonesia terkait rambut saya yang terlihat dan dianggap ‘nyeleneh’ serta kurang tepat sebagai kepala daerah dalam acara Tompi & Glenn.

Prinsipnya saya sangat menerima masukan dan kritik yang ditujukan kesaya. Namun tanpa bermaksud membela diri dan melakukan pembenaran secara subyektif perlu saya informasikan bahwa yang mengikat saya dalam melaksanakan tugas jabatan selaku kepala daerah ada dua hal:

(1) aturan (2) etika secara aturan , tidak ada poin-poin tertentu yang mengatur bagaimana tatanan rambut seorang kepala daerah. Secara etika, saya tidak merasa melanggar etika, karena daya merasa tampil dengan rapi,” tulis Pasha.

Pasha  juga menjelaskan dalam tulisan itu bahwa acara yang dihadirinya itu penampilannya menyesuaikan dengan tema acara.

“Tagline acaranya adalah ‘musisi yang menjadi pejabat, atau kepala daerah’, sebenarnya kesan itu (saya ikat rambut) sengaja saya tampilkan agar terlihat rapi,” tulisnya.

Wakil walikota Palu itu juga menjelaskan bahwa kehadirannya dalam acara itu untuk membuktikan bahwa Musisi/anak band juga bisa berkontribusi di dunia politik dengan menjadi kepala daerah.

“Menjadi pejabat dengan tujuan membangun daerah masing-masing,” ungkap Pasha.

Di akhir tulisan foto itu Pasha menyampaikan rasa terimakasih karena sudah mengomentari serta mengkritiknya.

“InsyaAllah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Salam Hormat, Sigit Purnomo Sait/Pasha-Wakil Walikota Palu,” tutup pasha dalam tulisannya.

Tidak hanya smpai disitu, warganet pun kembali memberikan respon terkait unggahan klarifikasi wakil walikota Palu itu.

“Rambut bagian dari penampilan. Dari jaman sekolah, diajarin rapi, meski pake seragam tidak dan melanggar aturan, tp bukan berarti rambut juga tidak ada aturan, terlebih pejabat public, contoh bagi semua. Masak iya kudu diajarin dari disiplin anak SD” Tulis akun Sosial media bernama Fajarsari Adp.

Sementara akun facebook bernama Imanuel Marbun memberi komentar berbeda. “buatku ga ada masalah…selagi dia siap melayani masyarakat oke² aja.

karena akan lebih parah jika pejabat pakaian rapi dari ujung rambut hingga ujung kuku tapi ujung² nya korupsi. ambil positifnya aja, maaf jika pernyataan kita bersebrangan,” Tulis Imanuel. [ria]

Continue Reading

Terpopuler