Connect with us

Hukum

Mahasiswa Jakarta Meminta KPK Segera Tangkap Sofyan Basir

photo credit: aksi demo solidaritas mahasiswa anti korupsi di depan gedung kpk jakarta, (10/8)/dok. dade (edupublik)

JAKARTA – Sejumlah mahasiswa di Jakarta yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK), melakukan aksi massa di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (10/8/2018).

Mereka memakai topeng kartun dengan gambar Sofyan Basir, Direktur PLN dengan meneriakan yel-yel dan membawa spanduk yang bertuliskan ‘Tangkap dan penjarakan Sofyan Basir’.

“KPK jangan takut, kami mahasiswa dan rakyat Indonesia di belakangmu. Novel Bawesan datang Sofyan Basir pasti tersangka,” kata Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK), Landun Bachtiar.

Mahasiswa, kemudian melakukan aksi-aksi teatrikal dengan menginjak poster-poster Sofyan Basir dan kemudian membakarnya.

Lebih lanjut, Landun mengatakan bahwa Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) selama ini, ikut mencermati dan memantau perkembangan pembangunan Program Presiden Jokowi pengadaan listrik 35.000 MW di PLN yang nilainya ratusan triliun rupiah. Dan mengaku merasa miris dengan prilaku koruptor dari para pejabat yang terlibat.

“Dari hasil tangkap tangan KPK di pembangunan pembangkit PLTU mulut tambang Riau 1 2×300 MW dari pangkuan yang disidik KPK ada fee yang dibagi-bagi sejumlah 2,5 persen nilai proyek yang besarnya dikisaran bernilai 300 miliar rupiah yang dibagi ke Komisi VII, Partai Politik dan petinggi PLN,” ujarnya.

SMAK menuntut agar Sofyan Basir yang statusnya sekarang sedang terperiksa agar segera ditetapkan sebagai tersangka dan segera dipenjarakan.

“Karena menurut logika saja tidak akan mungkin pihak Black Gold Natural Resorces memberikan uang kepada pihak Wakil Ketua Komisi VII Eni M. Saragih, jika tidak ada perintah dari pihak PLN yang menunjuk BGNR sebagai pelaksana proyek,” ujarnya.

Bahwa mahasiswa percaya akan profesionalitas KPK dan menurut berita dari media, bahwa bukti-bukti dan saksi sudah cukup untuk mentersangkakan SB namun Mahasiswa merasa perlu untuk memberikan dukungan dan juga tekanan.

Jika perlu apabila pihak KPK mendapat tekanan pula dari pihak-pihak yang tidak suka koruptor kelas kakap diproses hukum.

Dirinya mengatakan, bahwa kasus tangkap tangan proyek pembangkit PLTU mulut tambang Riau I oleh KPK adalah merupakan puncak gunung es dilautan yang kelihatan ujungnya sedikit.

Namun lanjutnya, yang belum terlihat adalah gunung raksasa dibawah laut dari mega korupsi pembangunan pembangkit 35.000 MW yang bernilai triliunan rupiah.

“Jika KPK mampu untuk menuntaskan kasus Riau I ini, maka SMAK percaya KPK akan mampu untuk membedah mega korupsi yang bernilain seratus kali lebih besar dari kasus Riau I, dimana itu semua terjadi setelah PLN di bawah kepemimpinan Sofyan Basir,” ungkap Landun.

Sementara itu, SMAK sangat mengharapkan komisi anti rasuah yang sangat dibanggakan oleh masyarakat itu mampu untuk membongkar habis kasus korupsi Pembangkit 35.000 MW ini.

Karena kata dia, pasti akan berdampak kepada keselamatan uang Negara bernilai triliun rupiah dan akan menghemat biaya produksi listrik nasional yang selanjutnya berdampak mengurangi beban rakyat.

“Dimana setiap korupsi yang dilakukan PLN yang selama ini, pada ujungnya yang harus membayar mahal tagihan listrik PLN adalah rakyat Indonesia sebagai konsumen,” kata Landun. [dade]

pewarta: dade

editor: abdul

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Tidak Khawatir Banyak Terpidana Korupsi Ajukan PK

Published

on

photo credit: jubik kpk febri diansyah/ps: @iradiojakarta via: twitter
photo credit: jubir kpk febri diansyah/ps: @iradiojakarta via: twitter

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengkhawatirkan terkait banyaknya terpidana perkara korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Kami memang lihat ada gejala cukup banyak terpidana kasus korupsi ajukan PK, kami tidak khawatir sama sekali,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Febri mengatakan, KPK percaya hakim akan independen dan imparsial memproses sidang PK beberapa terpidana perkara korupsi tersebut.

“Itu hak terpidana tinggal kami simak bagaimana proses sidang dan kami percaya hakim akan independen dan imparsial untuk memproses hal tersebut. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya dan hasilnya seperti apa,” kata Febri.

Menurut dia, KPK yakin dengan konstruksi-konstruksi kasus tersebut karena memang sudah diuji dalam proses yang panjang.

“Diuji di Pengadilan Tingkat Pertama, itu pembuktiannya baik dari Jaksa ataupun dari pihak Penasihat Hukum kemudian diputus oleh Hakim, diuji lagi di tingkat banding kalau dia banding sampai berkekuatan hukum tetap,” tuturnya.

Pihaknya pun memandang proses tersebut sebagai suatu proses yang biasa saja dalam hukum acara ketika seseorang mengajukan PK.

“Meskipun banyak pertanyaan muncul kenapa tiba-tiba sekarang seolah-olah ada gejala banyak terpidana kasus korupsi ajukan PK tetapi kami hanya fokus pada proses hukumnya saja,” kata Febri.

Adapun beberapa terpidana perkara korupsi yang mengajukan PK antara lain mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. [ant]

Continue Reading

Hukum

Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara

Published

on

photo credit: mantan ketua DPR RI setya novanto/foto: antara/wahyu putro

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Mantan Ketua DPR Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun. [ant]

Continue Reading

Hukum

JPU KPK: Uang Untuk Setnov Disamarkan

Published

on

photo credit: mantan ketua DPR RI setya novanto/foto: antara/wahyu putro

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan uang sebesar 7,3 juta dolar AS untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto diberikan dengan cara disamarkan.

“Guna melaksanakan kesepakatan tersebut, Johannes Marliem dan terdakwa kemudian mengirimkan uang kepada Setya Novanto dengan terlebih dahulu menyamarkannya,” kata JPU KPK Lie Putra Setiawan dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudiharjo.

Pemberian “fee” tersebut sudah dibicarakan sejak Februari 2010 yaitu ketika Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri saat itu Irman memberitahu pengusaha Andi Agustinus terdapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak yang nantinya harus ditanggung oleh penyedia barang/jasa, yang mana sebesar 5 persen untuk DPR RI dan 5 persen lainnya untuk Kemendagri.

Pada sekitar akhir Desember 2011, ketua Komisi II saat itu Chairuman Harahap menagih “commitment fee” kepada Irman dan Irman menagih ke Anang, Andi Agustinus, Paulus Tannos, dan Johannes Marliem.

Akhirnya pemberian “fee” disepakati sebesar 3,5 juta dolar AS oleh Anang dan dananya akan diambil dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesia untuk kemudian ditransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan akhirnya diserahkan kepada Setya Novanto.

Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa “invoice” kepada Anang sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia.

“Selain itu, terdakwa juga melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem dan Sugiharto guna membahas jumlah ‘fee’ yang akan diberikan kepada Setya Novanto yang rencananya akan diberikan sejumlah Rp100 miliar, namun jika tidak memungkinkan maka akan diberikan hanya sejumlah Rp70 miliar,” tambah jaksa.

Cara pengiriman uang adalah dengan memberikan uang-uang tersebut tidak langsung kepada Setya Novanto, tetapi melalui proses transfer ke beberapa rekening perusahaan dan “money changer” tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.

Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Setya Novanto dengan cara dan perincian sebagai berikut: 1. Diterima oleh Setya Novanto melalui Made Oka Masagung dengan jumlah keseluruhan 3,8 juta dolar AS dengan rincian melalui rekening OCBC atas nama OEM Investment, Pte. Ltd sejumlah 1,8 juta dolar AS dan melalui rekening Delta Energy, Pte. Ltd di Bank DBS Singapura sejumlah 2 juta dolar AS.

2. Diterima oleh Setya Novanto melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo pada 19 Januari-19 Februari 2012 dengan jumlah keseluruhan 3,5 juta dolar AS. Sehingga total uang yang diterima Setnov berjumlah 7,3 juta dolar AS “Bahwa uang yang diberikan kepada Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, dan pihak-pihak lainnya menjadi penyebab Konsorsium PNRI tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam kontrak,” tegas jaksa.

Realisasi biaya atas pekerjaan barang yang dilakukan oleh PT Quadra Solution dalam pelaksanaan proyek KTP-e adalah Rp1,87 triliun dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp79,039 miliar.

Atas perbuatannya, Anang didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Anang tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan pekan depan. [seno]

Continue Reading

Hukum

Basaria Panjaitan: Kalau Ketangkap Koruptor Pasti Sakit

Published

on

photo credit: @kpk_ri - via: twitter/pimpinan KPK

EDUPUBLIK.COM, MANADO – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan pada “Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi” di Manado, berharap gubernur, wali kota, dan bupati tidak tersangkut masalah korupsi.

“Penyesalan tidak datang belakangan. Kalau ketangkap kelihatan sehat langsung sakit, pasti, stres,” kata Basaria, (21/2/2018).

Bahkan kata dia, dampak lainnya adalah anak-anak tidak mau sekolah karena orang tuanya ditangkap penegak hukum termasuk polisi dan jaksa dan apabila di “blow up” jurnalis akan diketahui masyarakat.

Dia menegaskan, paling penting diketahui adalah pada tahun 2017 disepakati penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada semua pelaku korupsi.

“Kajian KPK banyak pelaku setelah keluar hidupnya enak-enak saja karena banyak uangnya,” ujarnya.

Penerapan undang-undang ini, lanjut dia, agar koruptor bisa mengembalikan semua kekayaan negara, diambil semua kekayaannya.

Terhadap korporasi yang juga terkait dengan korupsi juga akan dikenakan Peraturan MA Nomor 13 tahun 2017.

Peraturan ini diterapkan bagi pelaku atau atau pengusaha, di mana akan diambil alih semua kekayaan perusahaan, orang per orang bahkan korporasi.

“Kita juga melacak aset koruptor di luar negeri,” katanya menambahkan.

Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Utara diikuti kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, forkopimda, ketua DPRD hingga pejabat eselon. [ria]

Continue Reading

Hukum

Ahok Ajukan PK Atas Kasus Penodaan Agama

Published

on

photo credit: kuasa hukum ahok/foto milik: medcom.id/HS - via: twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Basuki Tjahaha Purnama atau Ahok tersandung kasus penodaan agama. Ia pun kini mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pengadilan Jakarta Utara menerima berkas Ahok  2 Februari 2018.

Kuasa hukum Josefina Agatha Syukur,  menyampaikan dalam hukum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) diperbolehkan. Setidaknya harus ada tiga alasan yang mesti diajukan. “PK adalah upaya hukum yang memang diizinkan. Jadi tidak salah mau ngajukan PK atau tidak itu hak dia (Ahok),” ujar dia, Rabu (21/2/2018)

Josefina menyebutkan, salah satu alasan pengajuan PK. Ia menuding majelis hakim khilaf mengambil keputusan. Namun, Josefina enggan membeberkan secara rinci unsur kehilafan hakim. “Kekhilafan banyak macamnya. Cuma saya enggak hafal,” ujar dia.

Ketika disingung pertanyaan yang sama, ia membocorkan. Ia menyebut bahwa khilafnya pada penerapan pasal. “Bisa jadi (khilaf hakim). Nanti dibuktikan pertimbangannya sesuai dengan fakta atau tidak. Misal faktanya begini tapi begini.

Dia mengutarakan, kuasa hukum sudah membahas sejak lama PK ini. Ditambah lagi, penyusunan darft tidaklah mudah. Maka dari itu, ia menolak anggapan bahwa PK ini merupakan strategi Ahok.

“Namanya orang mau tanggapan seperti apapun. Kan waktu itu beda kondisinya ya kita bukannya gak mau banding tapi kita sudah siapkan banding kalau dari kuasa hukum. kuasa hukum bahkan sudah daftarkan. Dari pihak pak ahok katanya dicabut ya dicabut. bahwa sekarang PK pasti ada pembicaraan,” jelas dia.

Kuasa hukum berharap PKnya dapat mengubah keputusan Hakim. Ahok dibebaskan dan rehabilitasi atas nama baiknya.

“Harapannya PK dikabulkan. Pak Ahok bebas dan direhabilitasi namanya,” tutup dia. [ria]

Continue Reading

EduOto

Eduoto7 hari lalu

Rivaldi Pengemudi Truck Volvo Terbaik Indonesia Asal Kalimantan Selatan

JAKARTA – Setelah menempuh perjuangan berat di babak seleksi nasional dan final nasional Volvo Trucks Indonesia Driver Challenge 2018 di...

Eduoto3 minggu lalu

Ini Pemenang Volvo Trucks Indonesia Driver Challenge 2018

JAKARTA – 8 pengemudi truk terbaik dari Indonesia berkumpul di Sirkuit Internasional Sentul untuk bersaing di ajang Volvo Trucks Indonesia...

Eduoto4 minggu lalu

Volvo tantang Pengemudi Truk Terbaik Indonesia, Tiket ke Swedia Menanti

JAKARTA – Volvo Truck Indonesia dan PT Wahana Inti Selaras menyelenggarakan Kompetisi langsung dengan mengemudikan Volvo FH, Volvo FM dan...

Eduoto3 bulan lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto6 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto6 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto7 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Advertisement banner 300x250

Terpopuler