JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima masukan dan aspirasi publik soal rencana penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) yang dapat disampaikan melalui layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta.

“Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Rabu (8/2).

Layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta dibuka mulai Senin-Jumat pukul 08.00 hingga 09.30 WIB. Menurut dia, implementasi ERP masih butuh waktu yang panjang dan aturannya pun masih dalam proses kajian.

Saat ini regulasi ERP yang termuat dalam Rancangan Perda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih terus digodok bersama DPRD DKI.

Heru menyebutkan, ada sekitar tujuh tahapan pembahasan regulasi tersebut bersama wakil rakyat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta.

Selain itu, mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat. Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.

“Karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” kata Syafrin.

Pemprov DKI bersama instansi terkait dalam pengendalian kemacetan Jakarta melakukan sejumlah upaya di antaranya penerapan “three in one” (3 in1), ganjil-genap hingga rencana ERP.

Namun, 3 in 1 dan ganjil-genap dinilai belum efektif menekan kemacetan di Ibu Kota dan justru menambah penggunaan kendaraan pribadi, yakni sepeda motor.

Dinas Perhubungan DKI mencatat berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada 2019, dengan pemberlakuan ganjil-genap yang tidak berlaku untuk sepeda motor justru sebanyak 37 persen pengguna mobil beralih ke sepeda motor.

Kemudian sebanyak 17 persen beralih ke ojek dan transportasi daring lain serta 27 persen beralih ke transportasi umum.

Sementara itu, dalam satu tahun pada periode 2018-2019 BPS DKI Jakarta mencatat, jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3 persen.

Pada 2021, jumlah sepeda motor di Jakarta sudah mencapai 16,5 juta atau naik dibandingkan 2020 mencapai 16,1 juta unit. Begitu juga mobil pada 2021 mencapai 4,1 juta atau naik dibandingkan 2020 mencapai 3,3 juta unit.

Jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan yang mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta.

Di samping itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta berdampak pada jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak delapan ribu kecelakaan pada tahun 2020 melansir data Kantor Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan tahun 2021.

Dari data itu, sekitar 60 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Selain mengendalikan lalu lintas, penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Namun demikian, kami tetap memerlukan masukan dari para pihak dan penerapannya masih butuh waktu yang panjang,” kata Syafrin. [ant]

JAKARTA – Indonesia Civilian Police Watch (ICPW) bekerja sama dengan Polri memberikan bantuan paket sembako kepada para jurnalis. Bantuan sebanyak 1.000 paket ini disalurkan dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI, serta guna meringankan beban para wartawan selama pandemi Covid-19 dan penanganannya.

“Tepat pada saat momentum  HUT RI hari ini, kami mencoba ‘memerdekakan hati’ rekan-rekan wartawan, dari terpaan badai ekonomi pandemi Covid yang menimpa semua lapisan masyarakat,” ujar Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto, dalam keterangannya, Di Jakarta, Selasa (17/8).

“Sebab selain garda depan penanganan pandemi dalam hal publikasi informasi, kami sadar wartawan juga turut terdampak pandemi Covid,” imbuhnya.

Menurut Bambang, tak sedikit awak media yang turut terpapar virus corona. Bahkan hingga meninggal dunia. Kondisi ini disebut berdampak pula pada perekonomian mereka.

“Karenanya bantuan ini kami distribusikan. Bukan maksud merendahkan profesi wartawan, tapi ini bagian kepedulian kita bersama. Karena kita memahami di ‘belakang layar’ seorang wartawan seperti apa,” tuturnya.

“Jangan dilihat jumlahnya. Mohon dilihat  niat baik dan sense of crisis-nya,” sambung Bambang.

Untuk tahap awal, paket sembako disalurkan kepada wartawan yang sehari-hari melakukan peliputan di Mapolda Metro Jaya. Total sebanyak 160 paket dibagikan dalam kesempatan itu. Tahap selanjutnya, bantuan akan disebar di berbagai wilayah di Jabodetabek.

“Tetap jayalah para wartawan, pejuang informasi, walau suasana pagebluk melanda di hari jadi ke-76 tahun bangsa Indonesia,” jelas Bamsoer, sapaan Bambang Suranto.

Sementara, salah seorang jurnalis, Gomes menghaturkan terima kasih kepada ICPW dan Polri atas kepeduliannya.

“So pasti rasa terima kasih saya sampaikan kepada ICPW yang sudah membuktikan kepedulian kepada rekan-rekan jurnalis,” tandasnya. [bs]

EDUPUBLIK – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi meminta para lurah dan camat di wilayah itu untuk memantau dan mengaktifkan pengukur curah hujan mengingat intensitas hujan semakin tinggi di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain mengaktifkan pengukur curah hujan, lurah dan camat harus mencatat intensitas curah hujan saat hujan turun.

“Ini harus diorganisir. Semua pengukur hujan diaktifkan dan dicatat berapa hasilnya. Dibuat form khusus untuk mencatat hasilnya,” kata Irwandi dalam rapat pimpinan Penanganan Banjir dan Kampung Siaga di Kantor Pemkot Jakarta Pusat, Rabu (27/1).

Irwandi juga mengatakan para lurah dan camat bertanggung jawab tidak hanya mencatat tapi juga melaporkannya setiap minggu kepada Pemkot Jakarta Pusat. Selanjutnya dikoordinasikan ke tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Harus dilaporkan setiap minggu. Nanti kita akan merekap itu dan dilaporkan kepada Pak Gubernur, ” kata Irwandi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2020 meminta agar lurah dan camat di DKI Jakarta menyediakan pengukur curah hujan.

Alat ukur curah hujan itu berfungsi selain untuk mengetahui volume air hujan yang turun, juga dapat menjadi peringatan dini adanya banjir.

“Alat ukur itu dapat menjadi tolak ukur volume air hujan yang berintensitas tinggi. Supaya tahu betul volume air hujan yang turun sehingga bisa memprediksi,” kata Anies di Kantor Kecamatan Pancoran pada Kamis (22/10/2020). [ant]