Connect with us

Featured

Megapolitan Strategis Indonesia Apresiasi Evaluasi Internal Auditor BPK

Edupublik.com, Jakarta – Dalam beberapa hari terakhir Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar bersama sejumlah pejabat terlihat aktif mengunjungi media.

Safari media yang dilakukan Bahrullah itu untuk memberikan penjelasan terkait tugas BPK ke publik. Selain itu, BPK juga berupaya lebih membuka diri pasca penangkapan dua orang auditornya. Ke depan, BPK akan melakukan perbaikan-perbaikan ke dalam.

Melihat sikap pejabat lembaga auditor negara yang  demikian, Ade Adriansyah Utama SH yang juga merupakan Direktur Megapolitan Strategis Indonesia, rabu (12/7) mengapresiasi langkah yang di lakukan orang nomor dua di BPK tersebut. Ade yang juga Koordinator Gerakan Alumni HMI (GAHMI) menilai, jika langkah tersebut menunjukkan sikap ksatria BPK kepada masyarakat.

“Apa yang dilakukan BPK dalam hal ini Bahrullah Akbar beserta pejabat lain adalah  langkah ksatria, berani mengakui kesalahan dan akan berbenah, tidak mencari kambing hitam”, terang Ade.

Sebagai auditor negara, BPK merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki posisi strategis.

“BPK sebagai Auditor Independen Negara memiliki posisi strategis dan kunci bagi terwujudnya pengelolaan keuangan negara memang harus baik, bersih dan akuntabel,” katanya.

Di tengah maraknya kasus korupsi, Ade prihatin dengan ungkapan tidak heran dari masyarakat bagi yang lolos dari Auditor BPK.

“Memang sangat memprihatinkan negeri ini yang begitu marak dengan kasus korupsi, jika lolos dari auditor BPK versi Pemerintah itu tidak terlalu diherankan,” jelas Ade.

Dengan demikian pentingnya peran BPK, Ade menyambut baik pengakuan kesalahan yang di lakukan BPK dengan melakukan pembenahan.

“Karena BPK sangat penting peranannya. Sikap mengakui kesalahan dan kelemahan itu bukan mudah diera politik yang suka lempar badan dan mencari kambing hitam, apalagi disertai introspeksi serta pembenahan kedalam. Semoga BPK semakin maju dan sukses mengemban
amanah konstitusi. Tegasnya. [sdk]

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Featured

Jangan Korbankan Uang Buruh/Pekerja untuk Program Spekulatif Infrastruktur

Published

on

Kemarin, 21 Maret 2018, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan akan menyisihkan sekitar Rp73 Triliun untuk mendukung program pembanguan infrastruktur melalui penerbitan surat utang.

Dana itu tentu besar sekali, atau sekitar 23% dari dana titipan kaum buruh/pekerja berupa uang iuran jaminan sosialnya yang sekarang berjumlah Rp320 Triliun.

Artinya, bila saja pelaksanaan penerbitan surat utang itu tidak hati-hati, maka akan menggoncangkan dana titipan kaum buruh/pekerja Indonesia.

Sebagai salah seorang pimpinan DPP KSPSI yang membidangi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja yang jumlah anggotanya sekitari 4 juta orang yang rutin membayar iuran, kita belum bisa menerima begitu saja pernyataan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di atas.

Menurut akal sehat, dana titipan kaum buruh/pekerja itu hanya boleh diputarkan atau dikembangkan untuk suatu kegiatan yang tingkat spekulasinya sangat rendah.

Sementara itu, program infrastruktur yang sekarang dibangun, masih rancu alias belum jelas mana yang bakal untung dan mana yang bakal rugi.

Sementara untuk mengelola dana buruh/pekerja di BPJS-TK haruslah menguntungkan. Karena itu seperti selama ini dilakukan, sebagian besar dana itu dikembangkan melalui pembelian obligasi pemerintah atau deposito di bank-bank negara.

Dengan kata lain, pengelolaan dana BPJS-TK pada kedua cara itu hanya bisa merugi bila NKRI menuju bubar atau bank-bank negara menuju bangkrut, yang mana hal tersebut sangat kecil kemungkinannya karena banyak entitas resmi yang mengawasi APBN maupun perbankan.

Secara umum memang baik bahkan perlu mengembangkan dana BPJS-TK agar mendapatkan yield atau perolehan pengembangan yang besar termasuk mengembangkannya dalam pembangunan infrastruktur. Namun sekali lagi, bahwa proses pengembangan itu harus dilakukan dengan tingkat resiko yang sangat kecil.

Terkait perolehan yang besar dengan tingkat resiko yang sangat kecil ini sesungguhnya bisa dilakukan walau harus terlebih dulu membuat dasar hukumnya. Tentunya itu semua bisa terjadi kalau ada kemauan politik dari penguasa.

Membangun infrastruktur dengan tingkat resiko pengembalian langsung yang kecil harus dihindari. Sebaliknya, bila merujuk kepada Presiden Joko Widodo yang mengatakan infrastruktur yang sudah untung, bisa dijual dan hasil penjualannya bisa membangun infrastruktur lainnya, maka sudah seharusnya BPJS-TK diarahkan untuk membeli infrastruktur model seperti itu.

Contoh gampangnya adalah kita mendukung bila BPJS-TK membeli jalan tol dalam kota Jakarta atau membeli Tol Cikampek Purwakarta atau membeli konsesi pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Ngurah Rai atau membeli konsesi Pelabuhan JICT Tanjung Priok atau Pelabuhan Belawan Medan dan sebagainya yang secara kasat mata saja sudah pasti untung besar karena pasarnya captive dan sudah jelas.

Sebaliknya bila dana BPJS-TK dipakai untuk membiayai Tol Trans Sumatera dan berbagai ruas Tol lainnya yang belum jelas tingkat pengembaliannya atau membangun pelabuhan laut yang belum jelas berapa kapal yang akan melabuh dan sebagainya maka kita jelas menolak karena ini bersifat spekulatif  dan beresiko tinggi yang bisa merugikan kaum buruh/pekerja Indonesia.

Hal ini perlu ditegaskan lagi karena menjual konsesi pengelolaan infratruktur yang sudah jelas sangat menguntungkan kepada swasta murni apalagi asing sepertinya lebih didahulukan dari pada dijual dengan menggunakan dana-dana masyarakat yang terkumpul.

Memaksakan memberi konsesi pengelolaan JICT Tanjung Priok ke asing diduga kuat karena ada dana yang bisa diberikan kepada pembuat keputusan.

Sementara kalau dijual ke masyarakat luas misalnya melalui dana di BPJS-TK, Taspen, ASABRI dan sebagainya akan sulit mendapat dana kickback atau “kongkalikong“ yang jumlahnya sangat besar karena pengawasannya yang ketat.

Jadi jelas bahwa dalam soal beli-membeli konsesi infrastruktur yang sudah untung ini telah terjadi kerendahan moral dalam prosesnya, kecuali bila itu dijual menggunakan dana masyarakat luas.

Sementara itu, terkait dengan penerbitan surat utang untuk  pembangunan infrastruktur, ini sama halnya dengan menjadikan BPJS-TK selayaknya bank yang meminjamkan kredit.

Ini bisa juga diartikan bahwa perbankan tidak mau memberi pinjaman pada pembangunan infrastruktur tertentu karena memang kelayakannya yang diragukan.

Kalau tidak diragukan, tentunya perbankan akan memberi pinjaman itu karena perbankan memiliki banyak dana.

Ekspansi kredit yang beberapa tahun sebelumnya di atas 10% per tahun nyatanya dalam 2 tahun terakhir selalu di bawah 10%, yaitu 9% pada 2016 dan 8,24% pada 2017. Artinya perbankan memiliki cadangan dana yang cukup besar untuk berekspansi.

Atas dasar ini, maka kita harus sangat berhati-hati dalam menggelontorkan dana BPJS-TK untuk pembangunan infrastruktur ini, kecuali memang pembangunan infrastruktur itu secara kasat mata pasti menguntungkan sekaligus tingkat resikonya sangat kecil.

Jadi jangan korbankan dana buruh/pekerja untuk kegiatan spekulatif, sebaliknya kerjakan saja dulu penjualan infrastruktur yang sudah menguntungkan agar mendapatkan dana segar.

Tapi sekali lagi harus diingat, jangan sembarang jual ke swasta atau asing, tapi jual ke dana titipan milik masyarakat seperti BPJS-TK atau sejenisnya.

Kalau peraturan perundang-undangan belum mendukung, maka bisa dibuat aturan baru yang mendukung.

Sudah selayaknya aturan yang akan menguntungkan rakyat banyak, dibuat dengan seksama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Continue Reading

Featured

Harapan TKI dan BMI Untuk BPJS Ketenagakerjaan

Published

on

ilustrasi/foto source: twitter

Pengintegrasian jaminan sosial TKI ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perbaikan perlindungan para TKI kita saat ini. Sebenarnya pengintegrasian perlindungan TKI ini juga harus didekatkan dengan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Memang tentunya jaminan kesehatan TKI di luar negeri belum bisa dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan namun perlindungan kesehatan bagi keluarga TKI yang tinggal di Indonesia tentunya juga harus diperhatikan. Selain itu bila TKI pulang dari luar negeri karena tidak bekerja lagi maka bisa tetap dijamin BPJS Kesehatan paling lama 6 bulan sejak pulang ke Indonesia.

Beberapa masukan dan pertimbangan kebijakan guna sukseskan jaminan sosial, bagi Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, banyak masalah yang muncul ketika asuransi TKI atau Buruh Migran Indonesia (BMI) dikelola oleh konsorsium asuransi swasta. Baik dari masalah konseptual hingga teknis pelaksanaan di lapangan terpaparkan oleh BMI ketika dirinya berdiskusi dalam forum seminar yang diselenggarakan di Rayson Huang Theatre, Main Campus, Hong Kong University.

Beberapa masalah dan harapan BMI di Hong Kong terkait jaminan sosial yang baru bagi BMI tersebut yakni:

Pertama, ketika menginformasikan tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 tahun 2017 tentang jaminan sosial bagi BMI kepada para BMI di Hong Kong, sebagian besar tidak tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pun tahu, yang mereka tahu adalah BPJS Kesehatan. Secara umum respon para BMI tentang regulasi baru ini ya biasa-biasa saja karena mereka belum tahu, dan kalau pun ada yang tahu (terutama pengurus organisasi BMI) maka respon yang diberikan malah negatif.

Kedua, masalah utama bagi BMI adalah ketidaktahuan mereka tentang jaminan sosial tersebut serta manfaatnya. Selama ini, di era konsorsium asuransi swasta, tidak ada pengetahuan dan informasi tentang asuransi tersebut sehingga BMI tidak mengetahuinya secara pasti. Yang mereka tahu adalah bayar Rp400 ribu sebagai syarat berangkat, bukan tentang jaminan sosial. Kalau pun mereka belum bayar ketika berangkat maka pembayarannya diambil dari potongan upah BMI selama 6 bulan.

Ketika mereka di tempat penampungan sebelum berangkat, mereka tidak menerima sosialisasi sehingga mereka tidak tahu hak-hak mereka. Mereka hanya menurut saja apa yang dikatakan oleh orang PT (sebutan untuk orang PJTKI). Tidak pernah tahu  tentang polis asuransi, tidak tahu manfaat yang didapat serta tidak tahu proses klaimnya apalagi dokumen-dokumen dipegang oleh PT.

Mereka menantang dan bertanya, apa BPJS Ketenagakerjaan mau pro aktif melakukan sosialisasi langsung kepada BMI sebelum berangkat atau sosialisasi di negara penempatan atau sosialisasi melalui media cetak, televisi, radio atau selebaran? Apa BPJS Ketenagakerjaan akan sama saja dengan konsorsium asuransi swasta? Kalau iya berarti tidak ada perubahan untuk mendukung kesejahteraan BMI.

BMI berharap BPJS Ketenagakerjaan pro aktif melalukan sosialisasi, memberikan kartu kepesertaan langsung kepada mereka, memberikan buku petunjuk sehingga bila terjadi masalah baik sebelum, saat penempatan maupun paska penempatan para BMI akan dengan mudah mendapatkan manfaatnya.

Ketiga, banyak terjadi masalah dengan dokumen-dokumen BMI pada saat mau klaim. Mereka bilang dokumen sering dipalsukan sehingga tidak bisa mengklaim, apalagi polis asuransi dan dokumen  dipegang PJTKI. Terkait dokumen palsu, selama ini mereka tidak tahu karena yang mengurus asuransi swasta selama ini adalah PJTKI sementara BMI tidak disertakan.

Bila dalam Permenaker No. 7 tahun 2017 disebutkan PJTKI yang mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan pada saat awal maupun perpanjangan, maka mereka khawatir dokumen-dokumen akan dipalsukan juga sehingga mereka nanti sulit mengklaim. Memberikan peran utama kepada PJTKI dalam proses-proses tersebut akan berpotensi mempersulit BMI.

Keempat, BMI di Hong Kong menyesali isi Permenaker No. 7 tahun 2017 yang hanya memuat program jaminan sosial sebatas JKK, JKm dan JHT sementara

manfaat lainnya seperti penganiayaan, gagal berangkat, PHK, pemerkosaan dan sebagainya yang sebelumnya dicover oleh Permenakertrans No. 1 tahun 2012 ternyata tidak ada di Permenaker No. 7 tahun 2017.

Para BMI tetap meminta agar pemerintah tidak mengurangi hak-hak jaminan sosial mereka sesuai Permenakertrans No. 1 tahun 2012. Revisi UU No. 39 tahun 2004 diharapkan bisa memuat jaminan sosial yang ada di Permenakertrans No. 1 tahun 2012.

Kelima, Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang diatur dalam PP No. 44 tahun 2015 tidak disertakan di Permenaker No. 7 tahun 2017 sehingga BMI tidak mendapatkan PAK. Padahal banyak BMI mengalami sakit akibat kerja yang diketahui setelah pulang dari luar negeri.

Tentunya, harapan para BMI tersebut adalah hal yang baik, yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga jaminan sosial menjadi kebutuhan mereka dan tumpuan bagi BMI untuk meningkatkan kesejahteraan BMI. Jangan jadikan jaminan sosial sebagai basa basi semata, hanya sebagai sarana mengumpulkan dana BMI tanpa mampu meningkatkan kesejahteraan BMI.

Oleh: H. A. Azwar

Continue Reading

Featured

Akhirnya, Pemerintah Beri Perlindungan Jaminan Sosial Bagi TKI

Published

on

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri adalah warga negara Indonesia yang berhak atas jaminan sosial seperti yang diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 jo. UU No. 24 Tahun 2011.

Selama ini proteksi TKI hanya didasarkan pada Permenakertrans No. 1 tahun 2012 (perubahan dari Permenakertrans No. 7 tahun 2010) tentang Asuransi TKI, yaitu perlindungan TKI yang dilakukan oleh konsorsiun asuransi TKI.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehadiran konsorsium TKI ini tidak memberikan manfaat signifikan dan kemudahan bagi TKI untuk mendapatkan hak-haknya ketika mengalami masalah. Oleh karena itu memang sudah seharusnya jaminan sosial TKI diintergrasikan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diintegrasikan ke Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menyerahkan pengelolaan jaminan sosial bagi TKI ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah baik adanya.

Selama ini perlindungan jaminan sosial TKI yang dikelola konsorsium asuransi swasta yang mengacu pada Permenakertrans No. 1 tahun 2012 (perubahan dari Permenakertrans No.7 tahun 2010) sangat tidak mendukung TKI. Banyak TKI yang pada akhirnya tidak bisa melakukan klaim ke konsorsium asuransi tersebut walaupun TKI mengalami permasalahan dalam bekerja.

Oleh karena itu, sangatlah baik bila pemerintah bisa mengeluarkan Permenaker baru, yang merevisi Permenaker No. 1 tahun 2012, dengan menyerahkan pengelolaan jaminan sosial TKI kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan pengelolaan jaminan sosial tersebut. Pasalnya, perlindungan TKI selama ini dibagi menjadi tiga periode yaitu Pertama, pra penempatan yakni kalau TKI meninggal dunia, sakit, kecelakaan, tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual.

Kedua, masa penempatan yakni gagal ditempatkan, meninggal dunia, sakit, kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum berakhirnya perjanjian kerja, menghadapi masalah hukum, gaji tak dibayar, tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual.

Dan, Ketiga, purna penempatan yakni meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerugian atas pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal dan tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual.

Bila nanti ada Permenaker baru untuk mengatur jaminan sosial bagi TKI, apakah seluruh perlindungan dalam 3 (tiga) tahap periode tersebut bisa dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa menyelenggarakan seluruh perlindungan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan hanya mengelola 4 (empat) program yaitu Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sesuai UU No. 40 Tahun 2004.

Bila BPJS Ketenagakerjaan hanya mengelola JKK dan JKm dan JHT bagi TKI, maka lembaga mana yang akan mengelola jaminan diluar tiga jaminan tersebut seperti jaminan PHK sebelum perjanjian selesai, menghadapi masalah hukum atau gaji tidak dibayar.

Diharapkan, seluruh jaminan sosial yang sebelumnya sudah diberikan ke TKI tetap diberikan. Seluruh jaminan sosial bagi TKI di tiga periode itu bisa tetap diterima TKI dan seluruhnya dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mengakomodir harapan tersebut sebenarnya revisi UU No. 39 tahun 2004 yang saat ini lagi dibicarakan di DPR bisa mengatur dan menetapkan pengelolaan jaminan sosial bagi TKI di tiga periode tersebut BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya legitimasi hasil revisi UU No. 39 tersebut, maka TKI tetap bisa mendapatkan jaminan sosial di tiga periode tersebut dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hasil revisi UU No. 39 tersebut bisa menjadi lex spesialis dari UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011.

Oleh: H. A. Azwar

Continue Reading

EDUKASI

Wagub Kaltara Apresiasi Kegiatan PPKA Bulungan

Published

on

Edupublik.com, Tanjung Selor – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H Udin Hianggio, sangat mengapresiasi kegiatan Tahlil Akbar yang digagas oleh Persaudaraan Pemuda Kampung Arab (PPKA), Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Wagub, dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemuda PPKA tersebut, dapat menjadi cikal.bakal langkah positif dari pemuda untuk membangun daerah lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

“Sebagai mana kata bijak yang pernah disampaikan Bung Karno, “berikan aku seribu orang tua maka akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku sepuluh pemuda maka akan aku guncang dunia, “kata Wagub Kaltara Udin Hianggio yang disambut aplus oleh seluruh hadirin yang hadir.

Jadi, lanjut Wagub, kita perlu memberikan respon apa yang dilaksanakan oleh generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.

“Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemuda di Kampung Arab ini dapat memberikan spirit yang baik bagi pemuda, karena kalianlah calon pemimpin masa depan yang insha Allah dilandasi ahklak dan moral,” imbuh Udin.

Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangun lah jiwanya bangun lah badan nya. Artinya akhlak moralnya harus kita tekan kan baru kita membangun badan nya.

Mudah-mudahan tausiyah afau ceramah yang akan dibawakan oleh Al Habib Ismail Bin Yahya Balghaits, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah bisa membawa semangat dsn usaha perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan RI yang baru saja kita peringati di HUT yang ke 72. [one]

Continue Reading

EduJabar

Meriahnya Longser Bandoengmooi di De Majestic

Published

on

Edupublik – Kewajiban utama gedung De Majetic adalah sebagai layanan edukasi dan publikasi karya seni budaya. fungsi utamanya adalah pemanfaatan aset kesenian (seni budaya) scbagai fasilitas pendidikan dan kebudayaan. Dalam upaya itu di tahun 2017 ini dalam satu minggu dua kali tiap hari selasa dan kamis senantisa menampilkan keanekaragaman seni budaya Jawa Barat.

Acara Longser Bandoengmooi yang diselenggarakan, Kamis malam, (24/8/2017) , di Gedung De Majestic jalan Braga berlangsung cukup meriah, Seni Longser Bandoengmooi bertema kemerdekaan terselenggara berkat kerjasama Ikatan Alumni ISBI Bandung dan Sanggar Seni Bandoengmooi.

Longser Bandoengmooi disutradarai oleh Hermana HMT, sedangkan para aktor yang bermain diantaranya, Junjun, Koko Kudrat, Wawan Aldo, Dikdik, dan beberapa aktor berbakat lainnya.

photo credit: Pagelaran longser di De Majestic / dok. Akbar

Longser Bandoengmooi berjudul, “Agustusan Lain Septemberan” mencoba memaknai kemerdekaan dengan nuansa komikal khas kesundaan.

Kesederhanaan dan kelucuan para aktor longser Bandoengmooi mengajak penonton untuk lebih rileks, penuh canda dan sindir menyindir.

Acara ini diselenggarakan bertujuan agar bisa terus melestarikan budaya sunda dan memperkenalkan pariwisata dan kesenian sunda ke masyarakat umum dan wisatawan mancanegara.

Longser Bandoengmooi akan rutin diadakan di De Majestic setiap hari Selasa dan Kamis, Longser ini menawarkan format, Tatalu, Amitsun, Tarian, serta Cerita dan Lawakan. [SA]

 

 

 

 

 

Continue Reading

Featured

KPI dorong Televisi Tambah Konten Anak-anak

Published

on

Edupublik.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong manajemen media penyiaran televisi menambah konten untuk anak-anak agar karakter para penerus bangsa lebih terbentuk dan tidak tergerus oleh siaran yang belum tepat bagi mereka.

“Beberapa tahun terakhir siaran untuk anak-anak minim sekali dan kami sudah membicarakan itu dengan pihak terkait termasuk pertelevisian nasional,” kata Ketua KPI Yuliandre Darwis, seperti dilansir Antara, Sabtu.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam seminar parenting dengan tema keselarasan pola asuh antara keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dalam membentuk karakter anak di Padang.

Menurutnya, secara umum siaran-siaran untuk anak-anak belum memenuhi kata cukup sehingga anak-anak kekurangan tayangan yang cocok untuk umur mereka.

Jika anak-anak menonton siaran yang tidak pantas untuknya, jelas dia tentu akan berdampak pada perilakunya.

Misalnya, sebutnya seperti menonton gosip pada pagi hari, akan berdampak pada perilakunya ketika sudah besar.

“Saat ini televisi nasional sudah ada yang mulai memproduksi konten animasi dan ini harus kita dukung terus,” jelasnya.

Ia meminta ketika memproduksi tayangan untuk anak-anak, dapat dimasukkan unsur-unsur adat dan budaya yang ada di Indonesia agar mereka yang menonton dapat menyerap dan mengingat pesan yang terkandung dalam tontonannya.

“Anak-anak Indonesia butuh tontonan yang mendidik, berkarakter dan berbudaya,” lanjutnya.

Selain itu untuk konten anak-anak dari luar negeri seperti animasi Upin dan Ipin yang merupakan salah satu contoh tontonan yang tepat bagi anak usia dini juga telah menghiasi layar kaca sejak beberapa tahun terakhir.

“Menurut aturan penyiaran Indonesia, 40 persen tayangan boleh diisi oleh konten luar negeri namun harus sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

Kemudian ia juga mengingatkan orang tua agar mengontrol anak-anaknya ketika menonton televisi.

“Jangan sampai anak menonton tayangan yang akan berdampak pada perilakunya,” tambah dia.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar mengatakan orang tua merupakan benteng utama untuk menjadikan seorang anak memiliki karakter.

“Kontrol orang tua adalah benteng utama dari pengaruh lingkungan negatif,” katanya. [ant]

Continue Reading

Featured

Cegah Konten Negatif Kemkominfo Gandeng Miss Internet

Published

on

Edupublik.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan perlunya melakukan sosialisasi mengenai Internet Sehat dengan melalui figur, seperti Miss Internet agar bisa menjangkau banyak kalangan.

“Kita bakal menggaet miss internet indonesia 2017 Marsya Gusman sebagai mitra untuk mengkampanyekan Internet Sehat guna meningkatkan literasi digital di masyarakat,” ujar Direktur Telekomunikasi Kemkominfo Benyamin Sura, di Jakarta, (28/7/2017).

Benyamin mengungkapkan kekhawatiran Pemerintah soal meningkatnya kejahatan siber dan maraknya berita bohong (hoax) akibat rendahnya literasi digital di masyarakat.

“Dengan kerjasama tersebut bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan organisasi atau ke masyarakat langsung untuk melakukan program edukasi internet sehat,” ungkapnya.

Beberapa program milik Kemkominfo, lanjut Benyamin akan dikampanyekan oleh Miss Internet Indonesia yang memiliki daftar kegiatan penuh selama setahun. Salah satu kegiatannya adalah “Miss Internet Indonesia Road to Campuss” berupa seminar dan talkshow teknologi.

Dalam kesempatan yang sama, Marsya menyatakan siap menjadi “corong” untuk menyampaikan isu terkait komunikasi dan teknologi yang tengah hangat, seperti maraknya berita palsu (hoax), cyber bullying, dan literasi digital.

“Jika biasanya info dari birokrat, kali ini Miss Internet bisa menjangkau masyarakat dengan bahasa yang lebih membumi,” ujar Marsya yang juga lulusan sebuah kampus di Australia itu.

Dalam waktu dekat ini, katanya akan menjadi pembicara pada seminar dan talk show yang diselenggarakan oleh beberapa kalangan termasuk Telkom University dan juga President University. [azr]

Continue Reading

Featured

Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pendidikan Vokasi

Published

on

Dengan semakin banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, akan memperkuat daya saing nasional, dan diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pekerja.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduk Indonesia. Diantaranya dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi melalui program pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki tugas mulia untuk mewarnai proses peningkatan kualitas penduduk itu, melalui program pengembangan dan pelatihan kompetensi para tenaga kerja.

Persoalan kompetensi adalah salah satu persoalan penting dalam ketenagakerjaan nasional. Semakin rendah kompetensi yang dimiliki para pekerja, akan semakin sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Sebab, perusahaan akan cenderung memprioritaskan pencarian tenaga kerja yang memang kompeten di bidangnya. Hal ini sejalan dengan prinsip perusahaan untuk mencari pekerja yang berkualitas di bidangnya atau prinsip the right man in the right place.

Masalahnya adalah, kurikulum pendidikan di Indonesia kurang berorientasi pada kurikulum berbasis kompetensi. Sehingga, kebanyakan siswa lulusan SMA yang ingin langsung bekerja tidak siap dengan persyaratan ketrampilan atau keahlian dari para perusahaan.

Begitu pula dengan para lulusan perguruan tinggi. Tidak sedikit mereka yang hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang akademis, namun tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Mereka-mereka inilah, yang tidak siap dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, yang berpotensi menambah daftar panjang angka pengangguran di Indonesia.

Di sinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama dengan perusahaan dan masyarakat, untuk membantu meningkatkan kompetensi para lulusan di Indonesia, baik lulusan SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri selama ini sudah memiliki program kerja yang terarah dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan.

Pertama, yaitu program peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dan, kedua, memperbaiki kualitas ketenagakerjaan.

Khusus untuk program memperbaiki kualitas ketenagakerjaan Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menjalankan 4 (empat) program utama, yakni peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengembangan lembaga, perluasan dan pengembangan tenaga kerja; dan pembangunan daerah melalui program transmigrasi.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja inilah yang terkait erat dengan peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam membantu meningkatkan kompetensi para lulusan di Indonesia, baik lulusan SMP, SMA, maupun perguruan tinggi.

Dalam hal ini, langkah-langkah peningkatan kualitas dan produktivitas yang dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, yakni pendidikan, pelatihan kerja dan pengembangan karir di tempat kerja.

Sinergi dengan Perguruan Tinggi

Terkait dengan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan bisa menjalin sinergi dengan perguruan tinggi. Khususnya perguruan tinggi yang memiliki konsep pendidikan link and match, yakni konsep keterkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan konsep tersebut, perguruan tinggi memiliki kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Sehingga, konsep ini diyakini bisa menekan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi yang memiliki konsep pendidikan link and match ini populer dengan sebutan pendidikan program vokasi. Yakni, program pendidikan yang berorientasi pada kurikulum untuk peningkatan keahlian, keterampilan, kemampuan, dan tingkah laku yang diperlukan dalam dunia kerja.

Pendidikan vokasi berbeda dengan pendidikan akademik, khususnya dalam hal keahlian yang dicapai lulusannya. Keahlian lulusan pendidikan akademik ada pada penguasaan ilmu pengetahuan secara teori, sedangkan keahlian lulusan pendidikan vokasi pada penguasaan praktek dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Menilik karakteristik pendidikan vokasi yang berorientasi pada keahlian dan penguasaan praktek para lulusannya ini, maka kita bisa mengatakan bahwa pendidikan vokasi bisa menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran. Sebab lembaga ini bertujuan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Bantuan yang dapat diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap lembaga pendidikan vokasi, adalah memberikan akses untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Kementrian Ketenagakerjaan, sebagai lembaga yang membidangi persoalan tenaga kerja tentu memiliki akses yang cukup mudah dalam berhubungan dengan perusahaan pengguna tenaga kerja. Di sinilah peran Kementrian Ketenagakerjaan sebagai jembatan penghubung bagi perguruan tinggi untuk dapat berhubungan langsung dengan perusahaan.

Sebab, interaksi aktif antara perguruan tinggi dan perusahaan sebagai user akan menguntungkan perguruan tinggi dalam banyak hal. Pertama, perguruan tinggi memiliki pengetahuan tentang jenis kompetensi yang sedang dibutuhkan di pasar kerja, sehingga bisa mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kompetensi tersebut. Kedua, perguruan tinggi memiliki akses untuk menyalurkan lulusan mereka di perusahaan tersebut, sehingga menjadi nilai tambah bagi para mahasiswa mereka. Di sisi lain perusahaan juga terbantu dengan pasokan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai dari perguruan tinggi. Sinergi yang terjadi antara perguruan tinggi dengan perusahaan atau industri ini tentulah bersifat positif dan menguntungkan kedua pihak.

Saat ini sudah ada sejumlah perguruan tinggi yang menekankan pada kurikulum yang bersifat link and match. Dua lembaga diantaranya adalah Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) dan Bina Sarana Informatika (BSI).

Baik LP3I maupun BSI dapat digolongkan sebagai lembaga pendidikan vokasi, yang menekankan pada penguatan pelatihan keahlian dan kompetisi para lulusannya. Keduanya memiliki kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan industri, dan berkomitmen untuk terus menerus memperbaiki kurikulum agar dapat selalu selaras dengan perkembangan di pasar kerja.

Ke depan kita mengharapkan akan lahirnya banyak lembaga pendidikan vokasi yang memiliki kurikulum link and match ini. Sehingga masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, terbantu untuk mendapatkan ilmu dan pelatihan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga, dengan kompetensi yang dimiliki generasi muda Indonesia, akan semakin  meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Tanggung Jawab Semua Pihak

Tentu saja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa berjuang sendirian dalam memperkuat kompetensi dan kualitas pendidikan tenaga kerja. Semua pihak tanpa kecuali memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas anak bangsa, untuk memperkuat daya saing nasional.

Apalagi saat ini telah diberlakukan Komunitas Asean, dimana seluruh warga ASEAN tanpa kecuali mendapat kesempatan yang sama untuk berkompetisi di seluruh bidang, termasuk dalam pasar kerja. Hal ini tentunya menuntut kesiapan tenaga kerja Indonesia untuk bisa menguasai berbagai bidang yang dibutuhkan pasar kerja. Tanpa kualitas pendidikan dan kompetensi yang mumpuni, para pekerja Indonesia akan sulit bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara tetangga.

Pada akhirnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia ini diharapkan akan berdampak pada penguatan daya saing nasional, dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Semakin kompeten seorang pekerja, sejatinya akan semakin tinggi remunerasi yang ia dapatkan dari pekerjaannya.

Mari bersama-sama memperkuat tenaga kerja Indonesia menjadi lebih kompeten!

Oleh: H. A. Azwar (Wartawan Edupublik.com)

Continue Reading

Featured

Polemik Tanggal Hari Pers Nasional

Published

on

Edupublik – Organisasi pers nasional, yaitu AJI, IJTI, dan PWI setuju akan mengkaji ulang terkait perubahan Hari Pers Nasional (HPN). Sebelumnya, HPN dihelat setiap tanggal 9 Februari.

Nyatanya, tanggal itu merupakan tanggal berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dianggap oleh AJI tidak mewakili seluruh masyarakat pers.

“Banyak momentum yang bisa dijadikan hari pers nasional tidak hanya mengandalkan dari kelahiran PWI saja, misalnya kelahiran surat kabar pertama di Indonesia, Medan Prijai yang didirikan oleh Tirto Adi Soerjo. Saya rasa itu momentum paling layak dijadikan sebagai Hari Pers Nasional yang dapat mewakili seluruh masyarakat pers di Indonesia,” jelas Ketua AJI Indonesia Suwarjono di Hall Dewan Pers, Kamis (16/2/2017).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua IJTI Yadi Hendriana. Dia pun setuju dengan perubahan tanggal HPN.

“Kita perlu cari tanggal yang pas dan bersejarah untuk memperingati HPN yang memiliki nilai historis karena HPN tidak hanya dimiliki oleh komunitas pers saja. Pemerintah diuntungkan dengan adanya HPN ini, penambahan anggaran APBD untuk percepatan pertumbuhan misalnya,” kata Yadi.

Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo menyatakan bahwa Dewan Pers dalam hal ini hanya sebagai fasilitas saja bagi ketiga organisasi pers untuk menentukan Hari Pers Nasional.

“Nanti kita bicarakan dengan Istana Kepresidenan perubahan tanggal HPN setelah AJI, IJTI, dan PWI sepakat menentukan kapan tanggal HPN. Nanti dibacarakan dengan Mensesneg untuk merubah Kepres,” tandasnya.

Ketiga organisasi pers ini menyepakati perubahan HPN dalam acara seminar ‘Mengkaji Hari Pers Nasional’ yang diadakan di Hall Dewan Pers pada 16 Februari 2017.

Ada pun pembicara yang hadir adalah Asvi Adam sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Atmakusumah Wartawan Senior, dan peneliti sejarah pers Muhidin Dahlan. [rzy]

Continue Reading

Featured

Sepanjang Akhir Pekan, Jakarta Diguyur Hujan

Published

on

Edupublik – Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika memerkirakan hujan akan mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sepanjang akhir pekan.

BMKG dalam keterangan prakiraan cuaca dilansir Jumat, di Jakarta, meminta warga mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu dan Tangerang pada Jumat siang.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan sudah mengguyur seluruh wilayah Ibu Kota dan kota penyangga sejak Jumat pagi. Lalu, menurut BMKG, intensitas hujan akan semakin deras di beberapa wilayah pada Jumat siang, dan kembali menjadi ringan pada Jumat malam.

Di beberapa wilayah seperti Bogor, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, sepanjang Jumat malam, diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sedangkan Bekasi, Jakarta Pusat, dan Tangerang diperkirakan terjadi hujan ringan, dan beberapa wilayah lainnya terjadi hujan lokal. Suku DKI Jakata dan kota penyangga ibu kota berkisar di 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius.

Sementara tinggi muka air di beberapa pintu air di Jabodetabek terpantau masih aman. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta per Kamis malam pukul 23.00 WIB, tinggi muka air di pintu air Katulampa setinggi 70 sentimeter atau siaga IV, pintu air Depok setinggi 150 sentimeter (siaga IV), pintu air Manggarai setinggi 690 sentimeter (siaga IV), pintu air Karet setinggi 400 sentimeter (siaga IV).

Kemudian, di pintu air Krukut Hulu, air setinggi 80 sentimeter (siaga IV), pintu air Pesanggrahan setinggi 60 sentimeter (siaga IV), pintu air Angke Hulu setinggi 50 sentimeter (siaga IV), pintu air Waduk Pluit minus 190 sentimeter, pintu air Pasar Ikan setinggi 150 sentimeter (siaga IV), pintu air Cipinang Hulu setinggi 90 sentimeter (siaga IV), pintu air Sunter Hulu setinggi 50 sentimeter (siaga IV). [rizky]

Continue Reading

EduOto

Eduoto2 minggu lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto4 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto4 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto5 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Eduoto1 tahun lalu

Kapolri : Kenaikan Tarif STNK Usulan DPR

Edupublik.com, Jakarta – Kenaikan tarif STNK menuai berbagai kritik. Nilai kenaikan biaya yang terbilang besar membuat masyarakat resah. Di sisi...

Eduoto2 tahun lalu

Standar Khusus Armada Bus Transjakarta

Edupublik.com, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan...

Terpopuler