Connect with us

OPINI

Menakar Gatot Nurmantyo Pada Pilpres 2019

photo credit: Panglima TNI Gatot Nurmantyo/istimewa

Oleh : Ali Sodikin *)

Reformasi 1998, sebuah perubahan politik Indonesia yang mengakhiri rezim otoriter. Produk dari era reformasi adalah perubahan posisi politik TNI, dengan pengesahan UU 34 Tahun 2004, militer aktif tidak diizinkan terlibat politik praktis. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di ulang tahun TNI ke 72, 5 Oktober 2017. Sesuai dengan amanat Jendral Soedirman tentang jati diri TNI, bahwa politik TNI adalah politik negara.

Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sesuai dengam konstitusi kita. Maka pidato Jokowi merupakan hal yang wajar dalam acara paling besar bagi institusi militer Indonesia tersebut. Namun dalam perspektif politik, pidato Jokowi tentu bisa ditafsir dan dimaknai dengan beragam. Sebab politik itu serba hadir. Tentu ada sebab akibat, momentum atau fenomena yang sedang terjadi di sekitar kita. Meski Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga dalam sambutannya mengatakan hal yang sama sesuai dengan pidato Presiden. Bahwa politik TNI dan loyalitasnya pada negara dan bangsa.

Pada kenyataanya kita akan sulit menarik benang merah yang tegas untuk menempatkan seorang tokoh sekaliber Panglima TNI, apakah aktivitas, pendapat, pemikiran, dan sepak terjangnya tidak berpolitik praktis, tentu akan sangat sulit mengurainya. Setidaknya dengan sikap dan pernyatan-pernyataannya dalam menyingkapi berbagai persoalan bangsa, seorang Gatot Nurmantyo justru makin populer. Dan kita semua tahu, bahwa popularitas seseorang merupakan modal awal yang cukup signifikan untuk terjun dalam dunia politik praktis.

Jenderal yang lahir dan besar dalam kesatuan Kostrad ini juga tidak menampik bahwa kemungkinan dirinya akan terjun dalam dunia politik pasca pensiun dari dinas militernya awal 2018 nanti. Apalagi beberapa partai politik juga sudah mulai menggadang-gadang seorang Gatot Nurmatyo untuk pilres 2019.

Fenomena orang nomor satu di TNI ini memang menjadi pembicaraan yang menarik dalam berbagai ruang dan kesempatan, sebagai salah satu figur yang layak dan pantas untuk bersaing dengan tokoh-tokoh politik yang sudah ada semisalnya Presiden Jokowi sendiri sebagai petahana, hingga Prabowo Subianto yang hingga kini masih diyakini para pendukungnya akan mampu menang dalam pilpres 2019.

Jika pada akhirnya Jenderal Gatot Nurmatyo memutuskan untuk terjun dalam dunia politik Indonesia, tentu kehadirannya akan semakin meramaikan dan perhelatan pilpres 2019 akan semakin semarak. Berbicara tentang peluang seorang Gatot, tentunya masih terlalu dini, bahkan peluang Jokowi atau Prabowo sekalipun masih bisa terus berubah, karena politik adalah ranah yang sangat dinamis.

Namun, dalam sistem politik Indonesia yang sangat liberal ini, perjalanan Jenderal Gatot Nurmantyo untuk maju pada pilpres 2019 juga bukan langkah yang mudah. Karena untuk maju menjadi seorang kandidat presiden, modal awal dukungan suara partai politik akan sangat menentukan. Dan kita tahu, untuk mendapatkan dukungan partai-partai politik selain membutuhkan langkah-langkah politik strategis, juga langkah politik yang logis. Karena politik adalah kepentingan.

*) Ketua Umum HMI Jakarta Periode 2004-2005, dan Dosen Komunikasi di Jakarta

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

BPJS Watch Apresiasi Prosesi 42 Tahun BP Jamsostek

Published

on

credit: BPJS Wacth/dok. kordinator

Oleh: Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar

Tanggal 5 Desember ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau yang sekarang dipanggil BP Jamsostek berusia 42 tahun.

Ada yang tidak setuju kalau BP Jamsostek sudah berusia 42, karena BP Jamsostek baru beroperasi 1 Januari 2014.

Saya kira kiprah jaminan sosial ketenagakerjaan selama 42 tahun mengabdi bagi bangsa kita merupakan sebuah prosesi yang harus diapresiasi, sebagai sebuah rangkaian sejarah dalam memberikan perlindungan.

Dengan usia 42 tahun menunjukkan kematangan dan profesionalitas dalam melaksanakan program jamsos ketenagakerjaan.

Tentunya masih banyak pekerjaan rumah bagi BP Jamsostek untuk melaksanakan amanat UUD 45 dalam mendukung kesejahteraan rakyat, baik dari sisi regulasi maupun implementasi dan penegakkan hukum.

Tapi itu semua berproses untuk BP Jamsostek yang lebih baik lagi. Beberapa regulasi yang perlu dievaluasi adalah UU SJSN khususnya Pasal 42 tentang jaminan pensiun yang belum memperbolehkan pekerja informal mandapatkan jaminan pensiun.

Lalu PP No. 60/2015 jo. Permenaker No. 19/2015 yang membuka lebar persyaratan mengambil JHT.

Seharusnya ada persyaratan minimal kepesertaan JHT seperti di era jamsostek lalu.Dari sisi implementasi, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm) masih dilaksanakan secara terpisah pisah. JKK dan JKm bagi ASN diserahkan ke PT. Taspen sementara untuk pekerja swasta dikelola BP Jamsostek.

Seharusnya JKK dan JKm bagi ASN dikelola oleh BP Jamsostek supaya ASN mendapatkan manfaat sebaik manfaat yang diberikan oleh BP Jamsostek, apalagi paska ditandatanganinya PP No.82/2019 yang merupakan hasil revisi PP no. 44/2015 tentang JKK dan JKm.

Seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa seluruh regulasi harus mencerminkan isi ideologi kita.

Nah dengan dikelolanya ASN oleh PT. Taspen maka para ASN tidak mendapatkan keadilan manfaat JKK JKm karena manfaat yang diterima ASN lebih rendah dibandingkan manfaat JKK JKm bagi pekerja swasta yang dikelola BP Jamsostek.

Bila ada PBI (Penerima Bantuan Iuran) di program JKN maka sudah seharusnya PBI untuk jamsos ketenagakerjaan (program JKK dan JKm) juga diberikan kepada pekerja informal miskin seperti pemulung, buruh tani, nelayan, dan sebagainya.

Perlindungan jamsos ketenagakerjaan bagi pekerja informal miskin merupakan implementasi riil nilai-nilai Pancasila.

Ke depan, jamsos ketenagakerjaan dan JKN harus dijadikan instrumen ampuh untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu BP Jamsostek ke-42.

Continue Reading

OPINI

Humor Ibukota Baru dan Horor Papua

Berkorbanlah demi pembangunan daripada menjadi korban dari perkembangan global.

Published

on

photo credit: Al Mukhollis Siagian
Belakangan ini bumi nusantara di hadapkan pada dua problematika besar nasional disamping problematika sosial-ekonomi kemasyarakatan lainnya yang masih pelik.

Yaitu pemindahan Ibukota yang sudah menjurus pada arah serius dan final, terlihat dari Presiden Joko Widodo yang mengumumkan lokasi Ibukota Baru di Kalimantan Timur dan persoalan Papua yang masih ingin memisahkan diri dengan Indonesia.

Kedua problematika diatas mengundang seluruh pihak lapisan Negara untuk membahasnya, begitu kontroversial dan silang pendapat, mulai dari pemangku kepentingan negara hingga masyarakat biasa.

Sebab problematika ini muncul ditengah seriusnya Negara Indonesia menuju Negara unggul, maju dan modern pada seluruh sendi-sendi kehidupan.

Pada periode pertama kabinet kerja Joko Widodo langkah pembangunan sudah menjurus pada modernisasi.

Jika kita mengingat sesaat, perubahan paradigma pembangunan secara nasional yang berkelanjutan (SDGs) yang sebelumnya adalah pembangunan millennium (MDGs) dan penerapan e-governance yang merupakan pengejawantahan revolusi industri 4.0 untuk membentuk tata kelo pemerintahan yang baik dan tepat kebijakan (good governance).

Namun di awal kabinet kerja jilid 2 (meskipun belum dilantik) “seolah-olah langkah yang diawal untuk memodernisasi negara menjadi jauh” dengan hadirnya kedua problematika nasional diatas.

Kondisi ini menjadi petunjuk arah baru kebijakan yang harus diubah dan digeser oleh pemangku kepentingan Negara. Untuk itu, mari kita uraikan pandangan singkat tentang kedua problematika diatas.

Humor Ibukota Baru

Dengan diumumkan dan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibukota Baru Indonesia, maka kebijakan itu sudah menjadi narasi besar yang mengubah pola sorotan publik terhadap kondisi Negara di tengah kontestasi pembangunan global.

Dimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang menohok segala sendi-sendi kehidupan menuju modernisasi.

Di sisi lain, sosial-ekonomi kemasyarakatan Indonesia berada pada tahap postmodern dan psikologi sosial yang post-truth sebagai indikator bahwa manusia secara global sudah sama dengan berbagai perkembangan didalamnya.

Adapun rasionalisasi pemerintah memindahkan Ibukota adalah sebagai pertanda kemajuan bumi nusantara selama 74 tahun.

Selain itu, kebijakan tersebut untuk memindahkan beban Jakarta yang telah dirasakan selama ini ke Kalimantan Timur, baik itu kepadatan penduduk, kebanjiran, pertahanan dan keamanan serta hukum geografis lainnya.

Dan alasan konkret tentang pemilihan Ibukota baru adalah letak geografis dan geopolitik yang sesuai dengan kondisi nusantara yang merupakan titik tengah antara Indonesia bagian Barat dan bagian Timur, terlebih alasan yang mungkin cukup bisa diterima publik adalah langkah pemerintah menjadikan Negara maju dengan mengurangi ketergantungan energi dari fosil serta kawasan Ibukota yang asri (greencity) bisa terwujud melalui Kalimantan Timur.

Kondisi ini tak lebih sebuah narasi humor yang mengundang gelak tawa. Apalagi ketika melihat sebaran gambar di media tentang penarikan garis Ibukota Republik Rakyat Tiongkok dengan calon Ibukota baru RI.

Tapi itu bukanlah isu penting, sebab segala kemungkinan bisa saja dicocoklogikan (mengada-ngada), baik itu hasil kewas-wasan dan kepedulian untuk bersama dari sudut pandang sebahagian orang, namun perlu digaris bawahi pemindahan Ibukota ini juga lebih menjunjung kepentingan bersama NKRI dan kemajuannya.

Kita melihat, humor itu terletak pada teknis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu pengadaan lahan dan penggunaan anggaran.

Kita ketahui bersama, lahan yang dibutuhkan untuk Ibukota Baru ini seluas 180 ribu hektar (Ha) dan anggaran diatas Rp 500 Triliun.

Menyoal pengadaan lahan, selama ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa konflik agraria kerapkali terjadi, baik itu pemerintah dengan masyarakat maupun swasta dengan masyarakat.

Dan tentunya banyak pula pelanggaran HAM yang terjadi didalamnya, walau mungkin sebuah narasi yang dibawakan demi kepentingan umum yang diperkuat melalui UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Dan harapannya lahan untuk calon Ibukota baru tidak terjadi konflik agrarian apalagi spekulan yang siap menerima keuntungan dari rencana ini.

Begitu juga dengan perolehan anggaran untuk pembangunan calon Ibukota baru. Sampai hari ini jumlah hutang Indonesia sudah lebih dari Rp5.000 Triliun.

Sedangkan untuk pengadaan Ibukota baru kita butuh biaya lebih dari Rp500 Triliun. Olehnya untuk melangsungkan rencana tersebut jangan lagi menambah beban kepala para generasi mendatang untuk melunasinya, apalagi menjual asset Negara seperti rumor yang beredar di media tentang penjualan beberapa asset di Thamrin yang diperuntukkan membangun Ibukota baru tersebut.

Horor Papua

Dalam momentum 74 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia di hantui dengan unjuk rasa saudara dari bagian Timur, tepatnya saudara-saudari kita dari Papua. Kita tahu betul Papua sudah lama ingin melepaskan diri dari Indonesia, spesifiknya Papua Barat.

Namun masalah yang muncul pada bulan ini di picu dari sikap dan tindakan rasial dari beberapa oknum dengan pernyataan “bangsa monyet”.

Terlepas dari titik khilaf (sadarkah atau terbawa emosi) yang melontarkannya, tapi yang jelas pernyataan tersebut menjadi kobaran amarah bagi mereka.

Wajar saja mereka marah, orang-orang yang rasis pada mereka selama ini telah mkenyang dari sumbangsih kekayaan perut bumi yang terletak di daerah Papua malah dibalas dengan penghinaan.

Tidak sampai disitu saja, pelbagai narasi yang terus melukai mereka masih kerap bertaburan, misalnya “Papua bodoh, Papua tidak tahu berterimakasih, dan sebagainya”.

Tidaklah pantas saudara sendiri dinyatakan demikian. Pun karenanya unjuk rasa yang mereka lakukan berujung pada tindakan kekerasan dan terpantik sikap vandalisme merusak ruang publik sebagai hukum kausalitas (sebab akibat) serta menuntut kemerdekaan (referendum).

Sebenarnya, kemerdekaan yang dibutuhkan oleh saudara kita orang asli Papua (OAP) adalah memperoleh otonomi, tertatanya keadilan, tidak mendapat perlakuan kekerasan aparat negara, bebas dari rasa takut, memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta mengelola kekayaan alam sendiri.

Dan sebenarnya itu sudah diwujudkan oleh pemerintah melalui UU Otonomi Khusus, hanya saja perlu dikonsistensikan.

Lalu makna kemerdekaan yang belakangan ini mereka tuntut merupakan ulah dalang yang harus kita sadari bersama, yaitu adanya pengakuan Negara untuk mereka dan lepas dari NKRI, sama seperti yang terjadi pada tahun 2012 dan 2018.

Bahkan pada hari Rabu kemarin kawan-kawan dari Papua melakukan aksi protes ke depan Istana Merdeka dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, bendera yang selama ini di stigmakan simbol separatism Papua.

Dan tentu melihat sesaat peristiwa itu menjadi pertanyaan publik, seolah-olah “sebuah pembiaran”.

Tapi pada dasarnya peristiwa tersebut bagian dari manajemen konflik untuk meredam apa yang telah dipersiapkan oleh dalang untuk memprovokasi saudara-saudara kita dari Papua, dengan catatan selama tidak membawa kekerasan berikan saja ruang untuk mereka menyampaikan keresahannya.

Kedepannya

Untuk itu, dalam menata humor Ibukota Baru dan horor Papua yang membungkus pembangunan NKRI menuju Negara maju, unggul dan modern dibutuhkan pengorbanan dan kebijaksanaan bersama agar supaya NKRI tidak menjadi korban dari perkembangan global yang suhu percaturannya kian meningkat.

 

penulis: Al Mukhollis Siagian

Kegiatan: Pegiat Literasi, Mahasiswa dan Presiden Wadah Pejuang Penegak Solusi Politik 2019/2020

Continue Reading

OPINI

Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir dan Isu Terorisme Ke Depan

Published

on

ILUSTRASI/photo credit: YIM dan ABB/via: facebook

Jokowi telah mengutus “Laksamana Cheng Ho”, Yusril Izha Mahendra (YIM) untuk membebaskan terpidana teroris Ustad Abubakar Baasyir (ABB), sehari setelah debat pilpres.

Ini adalah berita menarik terbesar tahun ini. ABB telah menjalani 2/3 hukumannya dari vonis 15 tahun atas tuduhan terorisme 2011. Ini adalah kali kedua beliau di penjara atas tuduhan yang sama. Sebelumnya, dia dikaitkan dengan peristiwa Bom Bali, 2002.

Dalam pernyataannya Jokowi menyebutkan alasan pembebasan ini adalah rasa kemanusian Jokowi terhadap ulama besar Baasyir, yang sudah usia tua renta, 81 tahun.

Mengapa Menarik?

Pertama, sehari sebelumnya Jokowi dalam debat pilpres mempunyai pandangan sinis terhadap terorism dan teroris. Menurutnya, yang diwakili Ma’ruf Amin, Cawapresnya, terorism itu adalah kejahatan kemanusian yang dilakukan kelompok-kelompok Islam yang salah ajaran.

Kelompok-kelompok Islam tersebut menyebar di tanah air, sebagai realitas lokal. Kehadiran mereka selain salah ajaran, secara minor dapat mempunyai alasan ekonomi dan kemiskinan. Namun, sejatinya berakar dari penyimpangan ajaran Islam.

Pandangan rezim Jokowi ini bertentangan dengan capres oposisi, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, yang meyakini bahwa secara garis besar, terorisme itu bukan bersifat lokal.

Atau kelompok-kelompok yang muncul dari bangsa sendiri hanya bersifat kecil, dan umumnya berbasis sebab pada perasaan ketidakadilan sosial.

Untuk itu Prabowo menekankan dua hal, pertama, mengutamakan keadilan ekonomi dan kedua memproteksi bangsa kita dari infiltrasi kelompok-kelompok asing yang ingin menggunakan Indonesia sebagai basis teroris, dengan memperkuat intelijen, polisi dan militer. Sebuah upaya penangkalan dini.

Pandangan rezim Jokowi dalam debat ini mempunyai sebab dan konsekuensi. Dimana, pandangan ini dapat kita teliti selama hampir 5 tahun wacana kebencian mereka terhadap Islam.

Yakni, a) hampir 5 tahun ini rezim Jokowi mengembangkan dikotomi “saya Pancasila” versus “kamu bukan Pancasila” terhadap Islam dan gerakan Islam. b) melakukan penangkapan-penangkapan terhadap ulama, c) “mengusir” Habib Rizieq Sihab dari Indonesia. d) mengembangkan wacana bahayanya “NKRI BERSYARIAH” via propagandis Denny JA, e) menuduh partai-partai oposisi akan mendirikan negara Islam, seperti yang disampaikan Viktor Laiskodat, dlsb.

Beberapa hal lain yang tak kalah pentingnya adalah membuat Perpu Ormas yang membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), membatasi azan Masjid, menginteli ceramah-ceramah agama di Masjid, membubarkan perda-perda Syariah, bahkan meminta ummat Islam untuk lebih toleran terhadap LGBT, menghormati orang-orang tidak puasa di bulan Ramadhan, dlsb.

Konsekwensinya, rezim Jokowi hanya mengakui satu persepsi tentang Islam yakni “Islam Nusantara” sebagai Islam yang dimaksud dalam Pancasila. Islam Nusantara ini adalah Islam yang khas Indonesia, bukan “kearab-arab-an”. Dianggap penuh toleransi dan damai.

Terkait dengan sikap Jokowi membebaskan Ustad ABB, setelah debat pilpres, tentu kita melihat sebuah kontradiksi besar dari Jokowi dan rezimnya.

Karena ABB adalah sosok yang menjadi puncak simbolisasi kontra “Islam Nusantara” itu. Karena ABB (berbeda bahkan dengan Imam Besar Habib Rizieq Sihab) menyatakan tidak mengakui Pancasila, hanya mengakui Islam. Baasyir menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Terkait Bom Bali dulu, Baasyir mengatakan itu adalah “God Will”.

Pembebasan ini, dengan alasan kemanusian, tentu tidak merubah sebab, melainkan soal konsekwensi yang kita bahas di atas. Dari sisi lain, alasan kemanusiaan tidak menghilangkan tuduhan bahwa ABB adalah teroris yang dihukum karena dituduhkan bertanggung jawab atas beberapa aksi terorisme di Indonesia.

Namun, dari sisi konsekuensi, kita menjadi curiga karena soal alasan pembebasan ini, yakni, usia tua ABB tidak masuk akal. Pada saat usia 80 tahun (tahun lalu), keluarga ABB meminta agar dia tidak ditahan isolasi (isolasi adalah istilah tahanan yang dikurung sendiri terpisah dari tahanan lain), karena selain usia tua, ABB juga penyakit jantung. Tapi, Jokowi tidak merespon.

Jika alasan kemanusiaan dapat dipercaya, maka konsekuensinya tentu positif, yakni “at the end” kemanusiaan membuat langkah kompromistis terhadap sosok anti Pancasila dan teroris.

Alasan kemanusian tentu harus berlaku umum, yakni Jokowi harus memikirkan alasan yang sama untuk tahanan politik lainnya, seperti ust. Alfian Tanjung dan “pelarian politik” Habib Rizieq Sihab.

Namun, konsekuensi akan berbeda jika kita curiga  soal alasan pembebasan ini, yakni, usia tua ABB. Ini alasan tidak masuk akal.

Pada saat usia 80 tahun (hanya tahun lalu), keluarga ABB meminta agar dia tidak ditahan isolasi (isolasi adalah istilah tahanan yang dikurung sendiri terpisah dari tahanan lain), karena selain usia tua, ABB juga penyakit jantung.

Tapi, Jokowi tidak merespon. Konsekuensi sikap Jokowi ini akan dianggap sebagai pragmatisme jangka pendek untuk kepentingan jangka pendek. Tentunya terkait pilpres saja.

Kedua, soal ini menariknya pembahasan pasca debat pilpres. Kita mengetahui rencana Jokowi membebaskan ustad ABB hanya sehari setelah debat.

Kita mengetahui dari berbagai polling pasca debat, mengutip RMOL, apresiasi masyarakat sampai pukul 23.58 wib sehabis debat, yang menyukai Prabowo 65%, sedangkan Jokowi hanya 35%, untuk twitter Tempo dan 80% vs 20% twitter Elshinta, padahal padahal media ini diminati kelompok sosial yang cenderung netral.

Dari 4 tema (hukum, korupsi, ham dan terorisme) debat pertama ini, isu terorisme adalah isu yang sangat kontras antara dua kandidat. Dan Jokowi menyerahkan pembahasannya pada Cawapres Maruf Amin (satu-satunya Cawapres bicara).

Dengan pandangan yang bisa dikontraskan, pendapat masyarakat dalam polling tentu sangat terpengaruh oleh hal itu, dibanding bagian tema lainnya.

Dengan telaknya kekalahan Jokowi dalam polling itu, maka persepsi masyarakat atas pandangan Jokowi terkait terorisme itu kurang mengena.

Ukuran polling mungkin bukanlah ukuran satu-satunya. Polling ini bisa jadi hanyalah penegasan atas cara pandang Jokowi dan rezimnya selama ini atas Islam dan ummat Islam terbentur pada realitas keterbelahan total bangsa ini.

Keterbelahan total, jika dalam pihak oposisi, dipahami dalam survei-survei internal mereka bahwa selisih suara Jokowi vs Prabowo, hanya setipis “margin error” dan Jokowi belum melebihi elektabilitas 50% (sebagai perbandingan, SBY menjelang periode ke dua dengan elektabilitas 68%).

Satu-satunya jalan bagi Jokowi untuk menang adalah mengambil suara dari kelompok Islam, yang selama ini dimusuhinya. Dan ini dimanfaatkan oleh Yusril, yang memang pialang canggih urusan “power game”.

Terorisme Ke Depan

Sikap Jokowi yang melunak atas isu terorisme, dengan usaha merebut hati ummat Islam, khsususnya yang di cap “kelompok garis keras”, memberikan peluang Jokowi mendulang suara sekitar 5 juta calon pemilih Partai Bulan Bintang.

Potensi lima juta ini termasuk kelompok Hizbut Tahrir yang meminta Yusril sebagai kuasa hukumnya dan FPI yang bergabung ke PBB dalam pileg 2019.

Selain pembebasan ABB, tentu Jokowi nantinya diminta membatalkan Perpu Ormas dan pemulangan Habib Rizieq Sihab ke tanah air.

Ini adalah strategi besar dalam sebuah pemilihan presiden.

Dan memang pemilihan presiden di manapun membutuhkan strategi besar dengan dampak besar.

Di pilpres Amerika misalnya, Trump melakukan strategi besar a.l. memusuhi imigran, keluar dari agenda propaganda ISIS (Islamic State) Timur Tengah, anti China, anti Homoseks, bersahabat dengan Rusia, dan mendukung Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Akibat strategi tersebut, Trump mendapat dukungan militant kelompok “white supremacist”, Gereja2 Evangelical, buruh kulit putih yang biasanya ke demokrat serta dukungan Rusia.

Sedangkan Jokowi, dengan potensi pindahnya dukungan sebagian kelompok Islam yang selama ini di kubu Prabowo, akan berpotensi menang ke depan. Tentu dengan asumsi, potensi pengurangan pula pada Jokowi dari kelompok pendukung latennya.

Hal ini memerlukan analisa lebih lanjut nantinya.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana pandangan Jokowi terhadap terorisme ke depan? Jika faktor kemenangan Jokowi, jika menang, ditentukan oleh kelompok-kelompok yang selama ini dicitrakan Islam radikal?

Apalagi terkait dengan perangkulan Ustad ABB (sosok yang disebut namanya dalam buku “Public Paper of Presiden of United States, 2007: 1142”), yang seringkali  dipersepsikan sebagai penanggung jawab seluruh aktifitas teroris di Indonesia selama ini.

Dr. Sidratahta, dalam promosi doktornya “Kebijakan Terorisme Di Era Demokrasi”, dengan penguji utama Prof. Dr. Tito Karnavian, 10/1/19, lalu menyimpulkan bahwa terorisme di Indonesia terkait dengan kelompok-kelompok Islam Wahabi dan Salafi yang menginginkan syariat Islam ditegakkan.

Dalam ringkasan disertasinya, Tahta memuat bagian ambisi perlawanan dan dendam kelompok teroris ini terhadap Amerika.

Khususnya akibat kebijakan Amerika yang memporak-porandakan Iraq dan Afghanistan awal 2000-an lalu.

Disertasi ini sejalan dengan pandangan Jokowi saat debat, soal terorisme yang berkembang dari dalam bangsa kita.

Tentu saja kontradiksi pandangan Jokowi/Maruf Amin versus pembebasan terpidana terorisme ABB, yang diklaimnya sebagai aksi kemanusian, menyulitkan pandangan rezim Jokowi ke depan.

Bisa jadi, akhirnya Jokowi mengubah pandangannya agar seperti pandangan Prabowo Subianto dalam debat, bahwa terorisme lokal hanya bersifat minor.

Ini sejalan dengan langkah Amerika terbaru yang keluar dari urusan ISIS di Suriah, sehinggah akan menjadikan urusan/isu terorisme mengecil.

Atau, jika Jokowi berkuasa lagi, kelompok-kelompok yang dirangkul Yusril ini akan dipenjarakan/disingkirkan kembali?

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle.

Continue Reading

Terpopuler