Connect with us

OPINI

Menguatnya Fenomena Politik Identitas

photo credit: Ali Sodikin/Penulis

Politik Identitas Tak Terhindarkan

Bryan Caplan dalam bukunya The Myth of Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies (2008) bahwa pemilu yang (semata) ditentukan oleh pemilih yang rasional adalah mitos.

Pemilu serentak plus Pilpres 2019 makin menguat politik identitas. Kedua kubu yang berkompetisi dalam Pilpres juga seirama memainkan pola dan metode politik identitas.

Baik pasangan Jokow-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi sepertinya sangat menyadari bahwa bahwa untuk menang Pilpres tidak cukup mengandalkan adu gagasan dan tawaran-tawaran rasional tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, memerangi terorisme, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan seterusnya.

Maka, secara sadar mereka menggunakan simbol agama, ulama, dan segala pernak-perniknya untuk menarik simpati dan dukungan.

Faktanya, politik identitas bahkan terjadi di negara-negara barat yang lebih maju dalam soal demokrasi. Meski mereka penuh sesak dengan sentimen-sentimen komunal, isu-isu identitas masih berperan penting dalam konstestasi pemilu mereka, salah satunya Amerika Serikat dan Eropa.

Pertarungan politik tidak hanya berkutat pada masalah-masalah rasional seperti layanan kesehatan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, akan tetapi juga mereka juga menggunakan slogan dan jargon politik identitas yang kental.
Semisal imgran, hijab, cadar, dan sebagainya.

Jika kita berpijak pada nilai ideaI, Pilpres dan pemilu dalam demokrasi adalah sarana yang damai bagi semua kelompok dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka atau merebut kekuasaan.

Pada akhirnya, penggunaan identitas dalam politik adalah sah dan belum tentu negatif bagi demokrasi. Ilmuwan politik terkenal Amy Gutmann dalam bukunya Identity in Democracy (2011) menulis tentang peran krusial identitas dalam demokrasi.

Bagi Gutmann, identitas dalam demokrasi adalah wujud dari agregasi kepentingan yang merefleksikan realitas masyarakat. Ia meyakini demokrasi tidak hanya soal kepentingan yang bersifat rasional, tetapi juga soal identitas (“democratic politics is both interest and identity driven“).

Bahkan, tema-tema politik kekinian makin menunjukkan maraknya politik identitas. Amy Chua, dalam bukunya Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations (2018) bahkan menyatakan tren global menunjukkan bahwa pemanfaatan sentimen identitas—atau yang ia sebut “political tribes”—saat ini tak terelakkan dalam percaturan politik.

Pembentukan aliansi politik berdasakan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan kehadirannya dalam demokrasi yang menjamin kebebasan.

Bahkan bisa dibilang, semua politik adalah politik identitas. Karena demokrasi akan kehilangan kontestasi tanpa identitas di dalamnya. Identitas dan kepentingan (interest) biasa saling memengaruhi dalam relasi yang kompleks.

Politik Identitas Yang Bermartabat

Demokrasi pada akhirnya menyadarkan kita bahwa  proses politik yang sepenuhnya rasional tanpa politik identitas adalah sesuatu yang mustahil, setidaknya sangat sulit terwujud.

Maka yang diperlukan adalah kesadaran kita sebagai bangsa bahwa penegakkan mekanisme yang memastikan bahwa praktik politik identitas dilakukan secara beradab.

Setidaknya para aktor-aktor politik, aktivis, jurnalis yang terlibat dalam dinamika politik bisa menarik batas tegas antara politik identitas yang sah dan bermartabat dengan politik identitas yang bernuansa kebencian dan adu domba.

Politik identitas yang menjadi realitas sosial politik ditengah pusaran kehidupan kita harus diarahkan kepada jalan politik identitas yang bermartabat dan beradab.

Yang mempunyai peran positif dalam demokrasi dengan tujuan dan motif menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan (civic) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain.

Tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan wacana permusuhan dan melegitimasi kekerasan antarkelompok identitas.

Karena demokrasi memang tidak bisa sepenuhnya bebas dari isu identitas. Dan Pilpres serta pemilu yang sepenuhnya bebas dari politik identitas mustahil terwujud, paling tidak praktik politik identitas dalam pemilu 2019 tidak melanggar batas-batas keadaban dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Dan siapaun yang nantinya menjadi pemenang baik di Pemilu maupun Pilpres sepenuhnya bekerja untuk kesejahteran rakyat.

 

Penulis: Ali Sodikin

Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EduOto