Connect with us

Nasional

Peringatan Nuzulul Quran, Jokowi tegaskan Relevansi Alquran di Era Digital ‘Disruption’

photo credit: Jokowi dalam peringatan Nuzulul Quran tahun 1439H/2018M tingkat nasional, di Istana Negara, Senin (4/6)

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan meskipun kehidupan manusia saat ini sudah memasuki era digitalisasi, Alquran tetap sangat relevan menjadi ajaran dan sumber moral dan inspirasi.

“Alquran adalah hidayah dalam mengarungi gelombang digital disruption. Sehingga kita bisa terselamatkan, bisa tetap produktif, bisa tetap kompetitif, dan bisa tetap berprestasi,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1439H/2018M tingkat nasional, di Istana Negara, Senin (4/6/2018).

Sebagai bangsa, lanjutnya, bangsa Indonesia harus menjadi Khoiru Ummah, umat yang terbaik dan besar, kompetitif, berkemajuan, berkeadaban, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.

“Dengan hidayah dari Alquran dan penguasaan teknologi digital, Insyaallah bangsa Indonesia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karomah dari Allah SWT dan ditinggikan derajatnya,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, turunnya Al quran menandai sebuah babak baru dalam sejarah peradaban manusia dan umat Muslim.

Dengan turunnya Alquran, lanjutnya, orang-orang bertaqwa mendapat hidayah, mendapat petunjuk, untuk keluar dari fase penuh kegelapan menuju fase yang sangat terang.

“Dengan turunnya Alquran kita menjadi tahu bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong bukan yang lain,” kata Jokowi.

Dia menuturkan, sejak turunnya pertama kali, Alquran sudah menjadi sumber inpirasi dan pedoman mulia dalam membawa kemajuan kehidupan manusia di muka bumi.

Dia menuturkan, di kalangan ulama dan para akademisi, Alquran telah menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jokowi mengajak agar kita bisa membawa bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal tersebut, lanjutnya, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengemban perintah Allah SWT untuk memakmurkan kehidupan di dunia.

“Dengan bersumber pada Alquran, marilah kita membangun kemaslahatan, membangun kedamaian, membangun kemajuan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.

Acara sendiri dimulai pukul 20.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alquran, surat Al Baqarah ayat 185 dan surat An Nahl ayat 90 oleh juara II MTQ Internasional di Iran tahun 2017, Zulaihah.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peringatan Nuzulul Quran ini yaitu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Tampak pula sejumlah menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain itu juga, hadir Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Acara tersebut juga dihadiri oleh para duta besar negara sahabat, anak-anak yatim, dan perwakilan masyarakat. [dade]

Baca selanjutnya
Comodo SSL
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

3,4 Juta Pemudik Melalui Jalur Laut, Menhub Siapkan 1.293 Unit Kapal

Published

on

photo credit: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi/dok. Dade

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penyelenggaraan siaga angkutan laut lebaran tahun ini dimulai 31 Mei hingga 1 Juli 2018.

“Guna mengantisipasi lonjakan penumpang telah disiapkan 1293 unit kapal untuk 3,4 juta penumpang,” ujar Menhub Budi, saat memimpin langsung Apel Siaga Angkutan Laut Lebaran 2018, di terminal penumpang pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, (31/5/2018).

Selain itu Menhub Budi berpesan supaya kapal yang digunakan untuk angkutan lebaran nanti sudah dilakukan uji petik kelaikan laut, terutama kapal penumpang.

“Ini menjadi tugas berat bagi perhubungan laut, tapi saya minta bekerja dengan ikhlas, agar para petugas selalu membantu terhadap para pemudik bareng guyub rukun,” kata Menhub.

Dia menambahkan, Agar diperhatikan penumpang dan membantu pemudik. “Dan Jangan ada pungli,” kata Menhub.

Lebih lanjut, Dia mengatakan, bahwa tahun 2018 ini, Kemenhub (Ditjen Hubla) juga menyelenggarakan mudik gratis kapal laut untuk pengendara sepeda motor.

“Saya berharap supaya masyarakat dapat memanfaatkan mudik gratis ini tujuan Priok-Semarang (PP),” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus Purnomo mengatakan dengan persiapan kesiap siagaan ini diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudiknya dengan lancar, aman, selamat, tertib dan nyaman.

Dia mengatakan, perjalanan mudik ke kampung halaman sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia pada saat datangnya Hari Raya Idul Fitri.

Pada saat itu, lanjutnya, terjadi perpindahan masyarakat dengan jumlah besar dan dalam waktu yang bersamaan.

“Sebagaimana arahan Menhub pada apel siaga tersebut, dalam kondisi seperti ini tentu saja harus diantisipasi dengan penyediaan sarana angkutan publik yang andal termasuk pada moda transportasi laut,” tandasnya. [dade]

Continue Reading

Nasional

Jokowi Serahkan Zakat Melalui Baznas

Published

on

photo credit: Presiden Jokowi dan Wapres Jk serahkan Zakat kepada Baznas, di Istana Negara, Jakarta (28/5)/dok. Istimewa

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di Istana Negara.

“Melalui zakat kita berbagi dengan para mustahik, para penerima zakat. Berbagi rezeki, berbagi rasa persaudaraan, berbagi ibadah, berbagi kebahagiaan, terlebih di bulan suci Ramadan saat ini,” ujar Jokowi, di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Dia mengatakan, sebagai umat muslim, memberikan zakat adalah menjalankan sebuah keindahan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Jokowi juga mengajak para menteri untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Selain para menteri, hadir juga sekitar 300 pejabat tinggi termasuk pejabat eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga negara, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Semoga, lanjutnya, zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT.

“saya mengajak para muzaki, para pemberi zakat, untuk memberikan zakat melalui BAZNAS, supaya lebih aman, lebih teratur dan bisa benar-benar tepat penyalurannya kepada para mustahik,” kata Jokowi.

Dia menuturkan, Berbeda dengan acara pada tahun-tahun sebelumnya, hari ini diundang juga publik figur dan muzaki dengan berbagai profesi seperti dokter, pengusaha kecil hingga tukang ojek untuk menunaikan zakat bersama-sama.

BAZNAS sendiri menyiapkan 30 konter di lingkungan Istana Negara untuk melayani pembayaran zakat. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun nontunai untuk memudahkan muzaki menunaikan zakatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga masing-masing menyalurkan zakatnya melalui konter-konter tersebut untuk kemudian diikuti oleh para menteri dan pejabat eselon I kementerian maupun lembaga pemerintah, serta sejumlah direksi BUMN.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengatakan, zakat makin berperan dan bersinergi dengan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah.

“Penelitian Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada 2017 menunjukkan bahwa distribusi dan pendayagunaan zakat berhasil meningkatkan pendapatan mustahik fakir miskin sebanyak 27 persen per tahun,” kata Bambang. [dade]

Continue Reading

Nasional

Hadapi Terorisme dengan Cara-cara yang Luar Biasa, Ini Penjelasan Jokowi

Published

on

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh mayoritas negara-negara di dunia. Untuk memeranginya, kejahatan tersebut juga harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa.

“Kita semua tahu bahwa hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme ini. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama,” ujar Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, (22/5).

Selama ini, lanjutnya, perhatian kita disebut lebih banyak tertuju pada pendekatan hard power dalam menangani hal itu. Yakni dengan melakukan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi sekaligus memburu jaringan teroris hingga ke akarnya. Namun, hal tersebut dirasa belum cukup.

“Pendekatan hard power jelas sangat diperlukan, tetapi itu belum cukup. Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power,” katanya.

Jokowi mengatakan, selain memperkuat program deradikalisasi bagi para narapidana teroris sebagai pendekatan soft power yang telah dilakukan pemerintah, Jokowi juga menginstruksikan jajaran terkait agar langkah-langkah serupa juga diupayakan untuk membentengi masyarakat dari ideologi terorisme yang penuh dengan kekerasan.

“Saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga membersihkan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik dari ajaran-ajaran ideologi terorisme,” kata Jokowi.

Langkah preventif ini, sambungnya, menjadi penting ketika kita melihat pada serangan teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo minggu lalu mulai melibatkan keluarga, perempuan, dan anak-anak di bawah umur. Hal tersebut, menurut Presiden, cukup memberikan peringatan bagi kita bersama.

“Ini menjadi peringatan kepada kita, menjadi wakeup call, betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi ideologi terorisme,” tuturnya.

Dia mengingatkan, agar pendekatan hard power yang selama ini telah berjalan lebih dipadukan dan diperkuat dengan pendekatan soft power dengan turut menyasar pada langkah pencegahan berkembangnya ideologi terorisme di lapisan masyarakat yang lebih luas.

“Sekali lagi saya ingatkan ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga kita, sekolah-sekolah kita, untuk itu saya minta pendekatan hard power dengan soft power dipadukan, diseimbangkan, dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif,” pungkasnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengatakan, berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera dilaksanakan.

“Dengan Undang-Undang baru bisa komprehensif dengan melibatkan banyak pihak tapi tetap menghargai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Jadi penanganan pencegahan yang melibatkan banyak pihak,” kata Tito.

Aksi terorisme, menurutnya, adalah puncak gunung es. Sementara akar gunung es meliputi permasalahan komprehensif ekonomi, ideologi, keadilan, dan ketidakpuasan.

“Ini yang perlu ditangani, ada prosesnya untuk menuju aksi terorsime. Di Surabaya prosesnya cukup panjang. Dengan rapat tadi Presiden beri arahan baik hard power penegakan hukum, melibatkan stakeholder terkait BIN, TNI, BNPT, dan langkah-langkah komprehensif pencegahan dan pascaperistiwa terutama untuk ubah mindset ideologi terorisme,” kata Tito.

Tito mengatakan Polri juga mengajukan agar dibangun rutan dengan penjagaan maksimum.

“Ada masa penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan di mana tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat khusus yang tidak sama dengan rutan Salemba dan Cipinang,” tandasnya. [dade]

Continue Reading

Nasional

Jokowi ingin Soal Terorisme diatasi Dengan tindakan Preventif

Published

on

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah terorisme, tindakan preventif jauh lebih penting dibandingkan langkah-langkah represif.

“Langkah-langkah preventif yang paling baik adalah bagaimana kita semuanya bisa membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan juga ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum, dari ajaran-ajaran ideologi yang sesat yaitu terorisme,” ujar Jokowi, Di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Jokowi mengatakan hal tersebut terkait serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, semuanya melibatkan anak-anak di bawah umur.

“Seharusnya anak-anak ini, masih dalam kondisi, mungkin masih senang bermain-main di halaman rumah atau di gang-gang, dan juga seharusnya anak-anak ini juga masih dalam kondisi senang-senang sekolah. Dan mungkin juga masih senang-senangnya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-temannya,” ujarnya.

Dia menuturkan, betapa kejam dan kejinya ideologi terorisme yang sudah melibatkan anak-anak dalam melakukan aksinya.

Dia berharap tidak ada lagi keluarga yang hancur karena ideologi sesat seperti terorisme.

“Saya hanya ingin mengingatkan artinya ini apa? Artinya ideologi yang kejam ini, ideologi terorisme ini telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga kita, keluarga di Indonesia. Ini yang harus hati-hati di sini,” tuturnya.

Peran keluarga, lanjutnya, seharusnya membangun masa depan anak, memberikan rasa optimisme kepada anak, memberikan nilai-nilai yang baik, dan nilai-nilai budi pekerti kepada anak. “Tapi justru kebalikannya, hilang semuanya karena keluarga itu mengikuti ideologi terorisme,” ungkap Jokowi.

Pemerintah dan DPR, kata Dia, sedang berusaha agar Undang-Undang Antiterorisme bisa segera diselesaikan secepatnya.

Sementara itu, terkait proses pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme, Dia mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri.

“Pemerintah dalam proses membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan yang berasal dari Kopassus, dari Marinir, dari Paskhas, dalam rangka memberi rasa aman kepada masyarakat, tetapi dengan catatan itu dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri,” tandasnya. [dade]

Continue Reading

Nasional

2018, Dana Desa Wajib Memasukan Program Karya Tunai

Published

on

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, tahun ini program Padat Karya Tunai (PKT) sudah jadi kewajiban dalam rangkaian program dana desa.

“Jadi mulai tahun ini semua proyek dana desa wajib dilakukan secara swakelola, dan 30 persen dari nilai proyek itu wajib digunakan untuk membayar upah pekerja di desa baik secara harian atau maksimal mingguan,” ujar Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, (14/5/2018).

Lebih lanjut, Eko mengatakan, jika misalnya dana desa sebesar Rp.60 triliun, dan 30 persennya yaitu sebesar Rp.18 triliun, maka diharapkan bisa menggairahkan daya beli masyarakat desa sebanyak Rp 90 triliun.

Untuk penyerapan dana desa tahap pertama itu, di level daerah sudah terserap 97 persen, dan sisanya tinggal ada lima daerah lain yang masih belum selesai, dan di tingkat desa sudah separuhnya tersalurkan.

“Kalau pendamping desa, kita sekarang makin ketat kan, saya juga sudah menyampaikan ke provinsi kerena mereka yang lebih tahu potensi SDM yang handal di daerahnya sehingga tidak ada lagi drop-dropan dari pusat, dan kita lakukan secara online jadi sulit untuk di intervensi, dan tiap enam bulan kita evaluasi. Tahun lalu saja ada 1.200 orang yang performanya jelek langsung kita berhentikan,” ujarnya. [dade]

Continue Reading

Nasional

Tahanan Teroris di Mako Brimob Mengamuk, Jokowi: Negara Tidak Takut Sedikitpun dengan Terorisme

Published

on

photo credit:  Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan, di dampingi oleh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Syafruddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, (10/5)/dok

EDUPUBLIK.COM, BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan negara tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun bagi terorisme di Indonesia. Menyusul mengamuknya para tahanan teroris di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (8/5/2018) malam.

“Saya tegaskan bahwa negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun pada terorisme dan upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara,” ujar Jokowi, di Istana Bogor, Kamis (10/5/2018).

“Alhamdulillah, narapidana terorisme semuanya sudah menyerahkan diri kepada aparat keamanan,” tambahnya.

photo credit: penjagaan polisi di mako brimob kelapa dua depok/source: via twitter

Jokowi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama rakyat dan negara kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam menyelesaikan peristiwa ini,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian saat menjalankan tugas negara. Ia telah menginstruksikan kepada Polri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa atas gugurnya lima anggota itu.

“Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dari negara. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi duka ini,” ucapnya. [dade]

Continue Reading

Nasional

Susi Pudjiastuti Minta dukungan Nelayan

Published

on

photo credit: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatuti/dok. istimewa

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta nelayan untuk terus memberikan dukungan terhadap kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

“Sudah 363 kapal yang kita tenggelamkan. Kenapa itu, karena itu satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan persoalan?,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Dihadapan Para Munas Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, di Serpong, Selasa (8/5/2018).

Susi mengatakan, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan adalah kebijakan yang paling tepat yang terbukti mampu mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.

“Kalau tidak ditenggelamkan, sebaliknya dilelang harganya Rp100 juta, kembali lagi yang punya mafia lagi, Bulan depan tangkap lagi kapal pencuri yang sama. Bikin kerjaan tidak selesai-selesai,” kata Susi.

Susi mengatakan, Ingin para nelayan berada di barisan terdepan dan memaksimalkan dukungan terhadap nelayan yang lain dalam pemberantasan mafia pencuri ikan, oleh karenanya dia meminta dukungan daripada nelayan. Karena yang dilakukan tersebut mendapat tekanan dari berbagai pihak.

“Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres untuk melindungi nelayan, di mana kapal yang boleh menangkap ikan harus kapal Indonesia dan nelayannya juga nelayan Indonesia. Hal ini agar nelayan Indonesia dapat berdaulat,”  katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Dia ingin agar stakeholder kelautan dan perikanan Indonesia memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas upaya yang dilakukan.

Dia menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 itu jelas mengatur sektor perikanan tangkap tertutup untuk asing dan sepenuhnya dapat dimanfaatkan nelayan lokal.

“Kita tidak ingin jika kapal asing diizinkan lagi beroperasi di wilayah perairan Indonesia,” tandasnya. [yus]

Continue Reading

Nasional

KPU: 14 Parpol Lolos Peserta Pemilu 2019

Published

on

photo credit: penetapan parpol peserta pemilu 2019 oleh kpu, di jakarta (17/2)/source: facebook

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan dari 16 partai politik yang mendaftarkan diri 14 di antaranya dinyatakan lolos rekapitulasi nasional verifikasi faktual sebagai peserta Pemilihan Umum 2019

“KPU telah mencermati hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, dan domisili kantor tetap, serta keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, (17/2/2018).

Dia mengatakan, dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU terhadap partai di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten kota, didapatkan rekapitulasi nasional partai.

Kesimpulan dari rekapitulasi tersebut menyatakan, dari total 16 partai yang telah dilakukan penelitian serta verifikasi faktual, ada 14 partai yang dinyatakan memenuhi syarat serta lolos sebagai peserta Pemilu 2019, sementara dua partai lainnya tidak memenuhi syarat.

Berikut parpol yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 (berdasarkan abjad): 1. Partai Amanat Nasional (PAN); 2. Partai Berkarya; 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 4. Partai Demokrat; 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); 6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); 7. Partai Golongan Karya (Golkar); 8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); 9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 11. Partai Nasional Demokrat (Nasdem); 12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo); 13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); 14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sementara itu, dua parpol dinyatakan tidak lolos rekapitulasi nasional verifikasi faktual yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia secara nasional tidak memenuhi syarat,” kata Arief.

Menurut dia, dua partai tersebut tidak lolos, di antaranya karena tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan sebesar 75 persen di kabupaten dan kota. [ant]

Continue Reading

Nasional

Kapolri Minta Anggota Polri Jaga Kepercayaan Publik

Published

on

photo credit: Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Markas Brimob, depok (15/2)/dok. istimewa

EDUPUBLIK.COM, DEPOK – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin apel Rakernis Gabungan Jajaran Mabes Polri di Mako Brimob, Kelapa, Dua, Depok, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Tito mewanti-wanti anak buahnya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Menurut Tito, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri relatif meningkat dibanding pada 2016. Bahkan dalam berbagai survei, Polri menempati peringkat keempat setelah lembaga kepresidenan, TNI, dan KPK.

“Ini merupakan hasil yang cukup baik bagi kita, tapi arahan Presiden agar jajaran Polri terus meningkatkan kepercayaan publik, tidak cukup dan jangan puas dengan posisi nomor 4,” ujar Tito dalam amanatnya, Mako Brimob Polri, Depok, Kamis (15/2/2018).

Karena itu, Tito meminta anak buahnya memberikan pelayanan terbaik kepada publik secara profesional. Bukan hanya itu, seluruh anggota Polri termasuk Brimob diminta lebih dekat dengan masyarakat.

Jenderal bintang empat ini menaruh harapan lebih kepada Korps Brimob untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dia meminta agar anggota Brimob tidak membuat ulah yang berdampak pada buruknya citra Polri.

“Saya minta hindari pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang membuat publik antipati terhadap Polri, khususnya terhadap Brimob,” ucap Tito.

Brimob, lanjut dia, harus mampu menjadi pasukan yang dibanggakan oleh pemerintah dan masyarakat. Brimob juga harus menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh publik.

Brimob diminta mampu menjalin hubungan baik dengan satuan kerja lain di Polri. Tak hanya itu, Brimob juga diminta menjalin hubungan baik dengan jajaran TNI dan masyarakat umum lainnya.

“Saya harapkan ini jadi momentum yang baik bagi kita untuk makin dolid sebagai satu keluarga besar, namun tidak bersifat eksklusif,” Tito memungkasi. [rizky]

Continue Reading

Nasional

PPATK Aktif Pantau Rekening Paslon Kontestan Pilkada

Published

on

photo credit: kepala @ppatk dan ketua bawaslu/source: via - twitter

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan aktif memantau rekening pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Serentak 2018. Hal ini dilakukan guna menciptakan Pilkada yang bersih dari korupsi.

“PPATK akan memantau secara pro aktif Rekening Pasangan Calon (Paslon),” kata Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badarudin di Kantornya, Jl. Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, (13/2/2018).

Tidak hanya paslon, PPATK juga mengawasi rekening khusus dana kampaye, laporan rekening partai poltik pengusung, serta tim sukses. Selain itu, PPATK sangat terbuka apabila ada laporan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, untuk ikut mendeteksi adanya transaksi tidak wajar.

“PPATK memerlukan langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum, guna Pemilu  bersih, transparan dan berintegritas,” jelas Kiagus.

Perwujudan PPATK ini sepenuhya didukung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kiagus mengimbuhkan, instansinya terus bersinergi bersama Bawaslu, tertuama mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan Pilkada dan Pemilu. [seno]

Continue Reading

EduOto

Eduoto2 minggu lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto4 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto4 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto5 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto1 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Eduoto1 tahun lalu

Kapolri : Kenaikan Tarif STNK Usulan DPR

Edupublik.com, Jakarta – Kenaikan tarif STNK menuai berbagai kritik. Nilai kenaikan biaya yang terbilang besar membuat masyarakat resah. Di sisi...

Eduoto2 tahun lalu

Standar Khusus Armada Bus Transjakarta

Edupublik.com, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan...

Terpopuler