Connect with us

NEWS

Pasca Penyerangan KKB Pembangunan Jembatan Kali Yigi Dilanjutkan

TIMIKA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pembangunan Jembatan Kali Yigi, Distrik Yall, Kabupaten Nduga kembali dilanjutkan mulai pekan depan.

“Insya Allah tidak lama lagi satu minggu ke depan pembangunan jembatan dan jalan akan dilaksanakan kembali,” kata Marsekal Hadi saat konferensi pers di Hanggar Helikopter Bandara Mozes Kilangin Timika, Kamis (6/12/2018).

Lokasi Hanggar Helikopter Bandara Timika milik PT Freeport Indonesia yang dikelola PT AVCO itu menjadi Posko Utama evakuasi para korban meninggal maupun selamat dari Nduga.

Panglima mengatakan jajarannya akan membentuk Tim Keamanan Bersama TNI-Polri untuk memperlancar proses pembangunan kembali fasilitas jembatan maupun Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga.

Selain itu, Panglima TNI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera melanjutkan kembali pembangunan jembatan dan Jalan Trans Papua di Nduga.

Panglima TNI mengatakan sejauh ini telah ditemukan 16 jenazah korban meninggal dunia di Kali Yigi.

Para korban meninggal dunia itu sebagian sudah dievakuasi ke Timika dengan penerbangan Helikopter Penerbangan TNI AD dan diduga kuat merupakan karyawan PT Istaka Karya, kontraktor yang mengerjakan Jembatan Kali Yigi.

Delapan korban selamat lainnya, termasuk korban selamat yang terlebih dahulu dievakuasi ke Wamena telah tiba di Timika pada Kamis siang ini.

Senjata Campuran Berdasarkan kesaksian dari satu korban selamat atas nama Jimy Aritonang, pada 2 Desember 2018 sebanyak 25 karyawan PT Istaka Karya dibawa oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari lokasi kamp mereka ke Gunung Kabo.

Para karyawan PT Istaka Karya itu dilaporkan diikat tangannya dan disuruh berjalan kaki (bahkan berjalan jongkok) sembari diawasi ketat oleh sekitar 50-an KKB pimpinan Egunius Kogoya yang bersenjatakan campuran (senjata api dari berbagai jenis dan senjata tradisional).

Setiba di Gunung Kabo, KKB langsung menembaki para karyawan Istaka Karya.

“Dari 25 orang yang dilaporkan oleh Saudara Jimy Aritonang itu, 14 orang langsung meninggal di tempat dan 11 orang berpura-pura meninggal dan kemudian berusaha menyelamatkan diri,” kata Marsekal Hadi.

Naas menimpa lima karyawan Istaka Karya yang kabur itu.

KKB yang mengejar dari belakang, menemukan tiga orang dan langsung mengeksekusinya. Dua karyawan Istaka Karya lainnya juga ditemukan oleh KKB dan langsung dieksekusi di lokasi berbeda.

Adapun empat karyawan Istaka Karya berhasil merapat ke Pos TNI Yonif 755/Yaled di Distrik Mbua untuk meminta pertolongan.

KKB sempat terlibat kontak senjata sengit dengan pasukan TNI Pos Mbua pada 3 Desember malam. Dalam kejadian itu, satu prajurit TNI atas nama Sertu Anumerta Handoko gugur.

Adapun dua karyawan Istaka Karya lainnya diduga selamat dari pembantaian oleh KKB.

“Dari apa yang ditemukan Tim Gabungan TNI-Polri kemarin, delapan orang yang ditemukan, satu diantaranya pekerja di rumah seorang dokter dan satu lagi saudara Johny Arung merupakan bagian dari dua pekerja Istaka Karya yang diperkirakan masih hidup,” kata Panglima TNI. [aryo]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Mantan Dirut Trans Jakarta, Buronan Kejaksaan Akhirnya Ditangkap

Published

on

photo credit: Mantan Dirut Trans Jakarta Memakai Kaos Hitam (kacamata) dan Topi/dok(istimewa)

JAKARTA – Mantan Direktur Trans Jakarta Donny Andy Sarmedi Saragih, Buronan Kejaksaan, akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Amc Kejagung, Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Setelah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Sebelumnya tim mendapat informasi bahwa DPO pada Hari Jum’at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, berencana akan melakukan pengobatan di RSPI Jakarta Selatan, kemudian tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, melakukan pemantauan namun terpidana tidak diketahui keberadaanya,” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Nur Winardi, SH.,MH, Sabtu dini hari (5/9).

Lebih lanjut Nur menjelaskan, sekira 21.00 wib tim gabungan bergerak menuju Apartemen Mediterania Jakarta Utara, yang diduga menjadi tempat tinggal terpidana.

“Sesampainya di lokasi (apartemen) tim langsung melakukan penangkapan terhadap terpidana yang berada dalam kamar terpidana dan selanjutnya sekitar pukul 23.00, terpidana dibawa oleh tim gabungan ke Kejaksaan Tinggi DKI untuk dilakukan serah terima kepada Tim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejari Jakpus, Riono Budisantoso, SH.,MA menjelaskan bahwa terpidana Donny Andy Sarmedi Saragih dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 100K/Pid/2019 tanggal 12 Februari 2019 Jo. Putusan PT DKI Jakarta Nomor 309/Pid/2018/PT.Dki tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 490/Pid.B/2018/PN.JKT.Pst tanggal 14 Agustus 2018.

“Terdakwa Donny Andy Sarmedi Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana 378 KUHPidana dengan pidana penjara selama dua tahun,” katanya.

Riono menjelaskan, setelah diterimanya putusan inkracht terpidana tidak kooperatif dan melarikan diri sehingga ditetapkan sebagai DPO dan sempat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun prinsipal tidak pernah hadir dalam sidang PK a quo.

“Saat ini sekitar pukul 23.42 WIB setelah serah terima Tim Kejari Jakpus langsung membawa Terpidana Donny Andy Sarmedi Saragih untuk di eksekusi ke Lapas Klas I Salemba Jakarta Pusat untuk menjalani hukuman,” pungkasnya. [ipg]

penulis: kontributor

Continue Reading

Politik

Dua Ormas Ini Dukung Muhamad Balon Walikota Tangsel

Published

on

EDUPUBLIK, TANGSEL – Menuju deklarasi pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan, Muhamad dan Rahayu Saraswati.

Dua ormas di Tangsel, antara lain Relawan Rakyat Indonesia (Posraya Indonesia) dan Keluarga Besar Ojek Online Tangerang Selatan (KBOT) melakukan aksi simpatik dukungan dengan pembagian bunga kertas merah putih dan tanda tangan dukungan Rakyat, di Kampung Anggrek, Buaran Viktor, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (18/8/2020).

Lebih lanjut, tidak jauh dari lokasi deklarasi, masyarakat dan pengguna jalan membubuhkan tanda tangan nya di spanduk bentang, sebagai bentuk dukungan nya kepada Muhamad dan Saraswati agar memenangkan Pilkada dan memimpin Tangerang Selatan.

Posraya Indonesia dan KBOT membagikan bunga kertas merah dan putih sebagai aksi simpatik dalam menyambut dukungan calon.

Masyarakat pun antusias dan turut membagikan bunga kertas, dengan keinginan yang sama agar Muhamad dan Saraswati memimpin Tangerang Selatan.

Sementara itu, Teguh selaku Koordinator Aksi terlihat bersemangat dan yakin kalau pasangan yang didukungnya akan menang, dan yel-yel pun terdengar semarak seiring datangnya bakal calon.

“Muhamad-Saras siapa yang punya, Muhamad-Saras siapa yang punya, yang punya kita semua,” dan masyarakat pun ikut menyanyikan yel-yel,” katanya.

Teguh Priyatna Ketua DPC Posraya Indonesia Tangerang Selatan di lokasi Deklarasi, menyampaikan kalau dirinya bersama tim yang telah terbentuk akan menghidupkan kampung-kampung dengan nuansa Muhamad-Saraswati.

“Sebentar lagi kita akan lihat dan dengar suara-suara masyarakat, saling sambut untuk memenangkan Muhamad-Saras, dan itu tidak akan bisa dihentikan, karena masyarakat tangsel sudah ingin memiliki Pemimpin yang punya nuansa bhineka tunggal ika, tanpa harus membeda bedakan satu sama lain nya,” tandasnya. [an]

Continue Reading

NEWS

KNPI: MUI 30 Tahun Tanpa Akuntabilitas

Published

on

ilustrasi/via: facebook

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menyebutkan bahwa sertifikasi halal oleh MUI selama 30 tahun lebih tanpa akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Hal tersebut dikatakannya karena tidak ada satu laporan apapun tentang biaya dan prosesnya serta hasilnya berapa jumlah yang sudah di sertifikasi sementara kantornya di biayai oleh negara lewat Kementerian Agama.

“Monopoli MUI tentang sertifikasi halal berdasarkan UU 33 tahun 2014 seharusnya berakhir karena proses sertifikasi halal dialihkan atau diambil alih negara karena sifatnya yang Mandatory (wajib) sedangkan dulu sifatnya Volunteer (sukarela),” ujar Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (8/8).

Dilanjutkannya, menurut UU 33 tahun 2014 kewajiban halal diberlakukan untuk semua produk makanan dan minuman sejak 17 Oktober 2019, 5 tahun sejak ditetapkan UU jaminan produk halal.

Sejak itu harusnya negara mendapatkan pendapatan dari proses sertifikasi halal namun masih banyak kendala yang belum bisa diwujudkan karena menteri keuangan belum mengeluarkan tarif biaya sertifikasi halal.

“Nah, dalam prosesnya, sekarang UU tersebut sedang di proses dalam klaster UU Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). Sertifikasi halal Diharapkan dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini bahwa proses pelayanan produk halal menjadi lebih mudah, sederhana dan murah dengan melibatkan semua ormas islam dan perguruan tinggi di Indonesia,” urainya.

Sementara diketahui MUI menolak proses ini karena akan mencabut hak
Monopoli sertifikasi halal yang selama ini berlangsung dan dinikmati.

“Posisi MUI kuat karena ketua MUI sekarang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia dan Wakil Ketua MUI adalah Wakil Menteri Agama yang membawahi BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sehingga kontrolnya ada ditangan beliau, di sinilah terjadi conflict of interest atau konflik Kepentingan antara sebagai pejabat negara dan pimpinan MUI,” terang Haris.

MUI sendiri adalah lembaga yang dibentuk oleh rezim orde baru tahun 1975 oleh presiden Soeharto, berarti sudah 30 tahun lebih dan menandakan proses sertifikasi ala MUI menghilangkan peran ormas islam lainnya, padahal status MUI adalah ormas juga.

Berdasarkan data yang ada, MUI mempunyai atau mendirikan organisasi LPPOM MUI sejak tahun 1989 sebagai pelaksana sertifikasi halal.

“Kami KNPI menduga adanya indikasi mengutip uang proses sertifikasi halal dari masyarakat pelaku usaha tanpa ada audit sampai sekarang. Akankah negara kalah oleh ormas sedangkan UU 33 tahun 2014 sudah harus laksanakan sejak 17 Oktober 2019 dari masa tenggang dari tahun 2014 selama 5 tahun,” ujar Haris.

Haris memperkirakan ada 70 jutaan pelaku usaha menengah ke bawah, makanan dan minuman, dan secara Nasional yang disampaikan oleh MUI dalam suratnya kepada DPR RI pertanggal 10 Juni 2020, kapasitas sertifikasi halal di MUI secara Nasional mencapai 102.744.000 pertahunnya.

“Sekarang, berapakah harga per sertifikasi halal ?, Belum lagi usaha menengah ke atas dan produk makanan minuman dari importasi? sampai sekarang pertanggungjawabannya tidak jelas. Benarkah saat ini MUI justru sibuk menyalahkan pemerintah tanpa jelas pertanggungjawaban keuangan sertifikasi halal dengan mengatasnamakan Agama?,” pungkasnya. [fb]

Continue Reading

Terpopuler