Connect with us

NEWS

Pasca Penyerangan KKB Pembangunan Jembatan Kali Yigi Dilanjutkan

TIMIKA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pembangunan Jembatan Kali Yigi, Distrik Yall, Kabupaten Nduga kembali dilanjutkan mulai pekan depan.

“Insya Allah tidak lama lagi satu minggu ke depan pembangunan jembatan dan jalan akan dilaksanakan kembali,” kata Marsekal Hadi saat konferensi pers di Hanggar Helikopter Bandara Mozes Kilangin Timika, Kamis (6/12/2018).

Lokasi Hanggar Helikopter Bandara Timika milik PT Freeport Indonesia yang dikelola PT AVCO itu menjadi Posko Utama evakuasi para korban meninggal maupun selamat dari Nduga.

Panglima mengatakan jajarannya akan membentuk Tim Keamanan Bersama TNI-Polri untuk memperlancar proses pembangunan kembali fasilitas jembatan maupun Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga.

Selain itu, Panglima TNI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk segera melanjutkan kembali pembangunan jembatan dan Jalan Trans Papua di Nduga.

Panglima TNI mengatakan sejauh ini telah ditemukan 16 jenazah korban meninggal dunia di Kali Yigi.

Para korban meninggal dunia itu sebagian sudah dievakuasi ke Timika dengan penerbangan Helikopter Penerbangan TNI AD dan diduga kuat merupakan karyawan PT Istaka Karya, kontraktor yang mengerjakan Jembatan Kali Yigi.

Delapan korban selamat lainnya, termasuk korban selamat yang terlebih dahulu dievakuasi ke Wamena telah tiba di Timika pada Kamis siang ini.

Senjata Campuran Berdasarkan kesaksian dari satu korban selamat atas nama Jimy Aritonang, pada 2 Desember 2018 sebanyak 25 karyawan PT Istaka Karya dibawa oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari lokasi kamp mereka ke Gunung Kabo.

Para karyawan PT Istaka Karya itu dilaporkan diikat tangannya dan disuruh berjalan kaki (bahkan berjalan jongkok) sembari diawasi ketat oleh sekitar 50-an KKB pimpinan Egunius Kogoya yang bersenjatakan campuran (senjata api dari berbagai jenis dan senjata tradisional).

Setiba di Gunung Kabo, KKB langsung menembaki para karyawan Istaka Karya.

“Dari 25 orang yang dilaporkan oleh Saudara Jimy Aritonang itu, 14 orang langsung meninggal di tempat dan 11 orang berpura-pura meninggal dan kemudian berusaha menyelamatkan diri,” kata Marsekal Hadi.

Naas menimpa lima karyawan Istaka Karya yang kabur itu.

KKB yang mengejar dari belakang, menemukan tiga orang dan langsung mengeksekusinya. Dua karyawan Istaka Karya lainnya juga ditemukan oleh KKB dan langsung dieksekusi di lokasi berbeda.

Adapun empat karyawan Istaka Karya berhasil merapat ke Pos TNI Yonif 755/Yaled di Distrik Mbua untuk meminta pertolongan.

KKB sempat terlibat kontak senjata sengit dengan pasukan TNI Pos Mbua pada 3 Desember malam. Dalam kejadian itu, satu prajurit TNI atas nama Sertu Anumerta Handoko gugur.

Adapun dua karyawan Istaka Karya lainnya diduga selamat dari pembantaian oleh KKB.

“Dari apa yang ditemukan Tim Gabungan TNI-Polri kemarin, delapan orang yang ditemukan, satu diantaranya pekerja di rumah seorang dokter dan satu lagi saudara Johny Arung merupakan bagian dari dua pekerja Istaka Karya yang diperkirakan masih hidup,” kata Panglima TNI. [aryo]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK dan BPK Lakukan Penyelidikan Bersama Terkait Kasus Asabri

Published

on

credit: asabri/dok. facebook

EDUPUBLIK, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan penyelidikan bersama perihal dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

“KPK ketika mendapatkan info terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Asabri, pimpinan langsung merespons dengan cepat informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak pimpinan BPK dan kemudian disepakati bahwa kita akan melakukan “joint investigation”, jadi penyelidikan bersama,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, (16/1).

Dalam penyelidikan bersama itu, lanjut Ali, BPK akan melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus PT Asabri. “Pihak BPK akan melakukan audit dan kemudian kita juga melakukan penyelidikan. Jadi, di sana nanti apakah ditemukan adanya peristiwa pidana atau tidak karena ini adalah proses penyelidikan,” ujar Ali.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.

Dikutip dari situs resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003.

Asabri merupakan perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan manfaat perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenhan/Polri.

BPK menafsir kerugian negara akibat dugaan penyelewengan dana Asabri berkisar Rp10 triliun hingga Rp16 triliun. [seno/ant]

Continue Reading

NEWS

Kejagung Geledah Rumah Tersangka Korupsi Jiwasraya

Published

on

credit: tersangka korupsi jiwasraya/dok. capture

EDUPUBLIK, JAKARTA – Tim jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman tersangka S terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Lokasi rumah tersebut beralamat di Jalan Kavling AL, Blok C.1, Nomor 9, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Sejak Kamis (16/1) sore, tim telah menuju ke daerah Duren Sawit, Jakarta Timur untuk melaksanakan penggeledahan sebuah rumah yang ditenggarai terdapat beberapa barang yang diduga terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, di Jakarta, Kamis (16/1) malam.

“Tim masih menggeledah di tempat-tempat yang diduga digunakan untuk menempatkan hasil tindak pidana korupsi yang nantinya dapat dijadikan barang bukti sekaligus yang bernilai ekonomis akan dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,” katanya.

Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam penyidikan kasus ini.

Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan. [ria/ant]

Continue Reading

NEWS

Helmy Yahya Dipecat Dari Dirut TVRI

Published

on

credit: Helmy Yahya/dok. instagram

EDUPUBLIK, JAKARTA – Helmy Yahya diberhentikan dari jabatan Direktur utama TVRI oleh Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik itu.

Kabar pemberhentian Helmy Yahya dari jabatannya itu dibenarkan oleh anggota komisi I DPR Farhan ketika dikonfirmasi di Jakarta, (16/1).

“Benar. Besok (17/1), pak Helmy bikin konferensi pers (terkait kabar pemberhentian itu),” kata Farhan lewat pesan singkat yang diterima awak media.

Mengenai pemberhentian tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi kebenarannya dari Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin dan pihak Helmy Yahya. Namun ketika ditelepon, nomor keduanya masih tidak tersambung.

Sebelumnya tersiar undangan yang diterima media oleh Helmy Yahya usai beredarnya surat pemberhentiannya yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin, Kamis.

Surat tersebut berisi lima poin yang menjadi dasar pemberhentian Helmy dari jabatannya.

Menyikapi kabar tersebut, Helmy mengundang media untuk hadir pada Jumat 17 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

Farhan mengatakan pemberhentian Helmy harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 pasal 22 sampai pasal 25.

“Dewan Pengawas TVRI harus bisa membuktikan bahwa pemberhentian sesuai pasal 22 sampai dengan 25 PP Nomor 13/2005 atau kalau tidak bisa membuktikan maka bisa menimbulkan sengketa hukum,” kata Farhan.

Ia menambahkan, Dewas TVRI juga harus bisa menjaga agar sengketa hukum tersebut tidak mengganggu kinerja TVRI yg akan diawasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan DPR RI.

Dewan Pengawas (Dewas) TVRI sudah pernah melayangkan surat penonaktifan sementara kepada Direktur Utama (Dirut) Televisi Republik Indonesia (TVRI) itu.

Pada hari Rabu (4/12), Dewan Pengawas TVRI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2019 yang berisi penetapan nonaktif sementara Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dan pengangkatan Direktur Teknik TVRI Supriyono sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI.

Menanggapi surat keputusan tersebut, Helmy Yahya juga mengirimkan surat kepada Dewan Pengawas TVRI dan menyatakan bahwa dirinya masih merupakan Direktur Utama TVRI yang sah periode 2017-2022 dan akan tetap menjalankan tugas. [rzy/ant]

Continue Reading

Terpopuler