Connect with us

EduJabar

Pemerintah Harus Bijak Sikapi Nasib Pengemudi Transportasi Online

Edupublik.com – Aksi yang dihadiri ribuan awak transportasi online di depan Gedung Sate, Bandung, Senin 16 Oktober 2017, para Driver Online menggelar Aksi damai dan Do’a Bersama. Mereka menuntut Pemerintah Harus Bijak Sikapi Nasib Para Awak Transportasi Online.

Beberapa waktu lalu ada himbauan dari Gubernur Jawa Barat bahwa untuk sementara transportasi Online dilarang Beroperasi di Daerah Jawa Barat. Oleh karena itu bukan tanpa alasan mereka melakukan aksi ini.

Dengan dilarangnya transportasi online ini berdampak kepada para awak transportasi online, terhitung satu bulan larangan untuk Beroprasi diberlakukan, mereka menilai lapangan pekerjaan di Kota Bandung cukup sulit didapatkan.

photo credit: Aksi unjuk rasa ribuan awak transportasi online / dok. Istimewa

salah seorang peserta Aksi, wisnu mengungkapkan mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain selain menjadi awak transportasi online.

”kalau nanti transportasi online dihapuskan, saya kerja apa lagi, mau cari makan kemana lagi, sudah mencari pekerjaan susah. Sekarang ada lahan pekerjaan tapi kok malah dilarang,” ungkap Wisnu.

Masih di lokasi yang sama kordinator aksi, Andrian, berharap pemerintah bisa segera mencari jalan terbaik dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang ini.

”Tanpa Harus menghentikan Driver Online untuk bekerja dan cari makan,” imbuhnya.

Dinamika transportasi online dan umum ini menjadi pelik karena adanya larangan dari pihak pemerintah Jawa Barat dan juga penolakan dari transportasi umum khususnya di Kota Bandung ini.

“Yang pasti harapannya ingin kembali seperti semula dan baik-baik saja tanpa harus ada kerugian dan dirugikan,” pungkasnya. (SA/AY)

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EduJabar

Korban Longsor Bogor Dapat Jaminan Hidup Senilai 3,7 Miliar oleh Kemensos

Published

on

credit: Humas Dit. PSKBA

BOGOR – Sebanyak 4.188 Kepala Keluarga (KK) atau 12.403 Jiwa korban tanah longsor di Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan jaminan hidup senilai Rp3.720.900.000,- dari Kementerian Sosial RI.

“Jaminan Hidup ini dibagikan sebesar Rp 10 ribu perjiwa perhari selama 1 bulan,” ujar Direktur Perlindungan Sosial Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos RI, Safii Nasution, dalam keterangannya, Sabtu (27/06).

Mereka yang mendapat bantuan, lanjut Safii, tersebar di 4 kecamatan yaitu kecamatan Nanggung sebanyak 933 KK atau 3.170 Jiwa. Kecamatan cigudeg sebanyak 536 KK atau 2.051 Jiwa.

“kecamatan Sukajaya sebanyak 2.704 KK atau 7.106 Jiwa dan kecamatan Jasingan sebanyak 15 KK atau 76 Jiwa,” paparnya

Selain itu, Safii mengatakan, Kemensos juga telah menyerahkan santunan kepada korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada awal tahun yaitu sebesar 240 juta rupiah kepada 16 orang ahli waris.

“Setelah dilakukan verifikasi kami temukan 16 orang yang ahli waris yang berhak menerima santunan dari pemerintah,” katanya.

Sebelumnya pada masa tanggap darurat pasca terjadinya bencana, Kemensos RI juga telah menyerahkan bantuan logistik tanggap senilai Rp1.230.000.000 dan bantuan sembako sebanyak 6.000 Paket senilai Rp1.200.000.000.

“Pada masa tanggap darurat kami telah menyerahkan total bantuan sebesar Rp. 2.670.000.000 yang terdiri dari bantuan bantuan logistik, santunan kematian, dan bantuan sembako. Jika ditotal semua dengan bantuan jaminan hidup maka total bantuan kepada Kabupaten Bogor senilai Rp.6.390.900.000,” imbuhnya.

Seperti diberitakan peristiwa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Januari 2020 yang lalu akibatkan hujan yang berintensitas tinggi pada 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Jasinga.

Pasca kejadian tersebut Kemensos RI telah melakukan beberapa langkah penanganan darurat dan penyaluran bantuan sosial dengab pengerahan Taruna Tanggap Bencana (Tagana) untuk melakukan aktivitas penanganan darurat bencana dan pelayanan dapur umum serta layanan dukungan psikososial. [zl]

penulis: zae

Continue Reading

EduJabar

Malam Tahun Baru ‘Car Free Night’ Di Jalur Puncak

Published

on

Ilustrasi

EDUPUBLIK, BOGOR – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta Kepolisian agar pemberlakuan “Car Free Night” (CFN) atau penutupan Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada malam Tahun Baru 2020 disosialisasikan dengan baik.

“Kita harus memastikan selain memang sosialisasi bagus, mulai hari ini memang tidak ada pergerakan (kendaraan) yang berarti,” ujarnya usai meninjau arus Jalur Puncak di Pos Polisi Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Senin (30/12).

Menurut dia, sosialisasi CFN perlu dibarengi dengan sosialisasi jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara selama Jalur Puncak ditutup untuk semua jenis kendaraan karena berlaku CFN.

“Kapolres menyediakan akses-akses di berbagai jalan alternatif tadi, itu juga harus menjadi perhatian sehingga tidak jadi satu kemacetan. Kami apresiasi kepada apa yang dilakukan Bupati, Kapolres, Pertamina, Tim Kesehatan, dan Kakorlantas juga ‘support’,” kata Budi.

Ia menyambut positif niat Kepolisian memberlakukan CFN di Jalur Puncak pada malam tahun baru. Jika tidak berlaku CFN Jalur Puncak akan semrawut dengan kendaraan di malam pergantian tahun.

“Di satu tempat seperti hiburan di Puncak kalau lalu lintas itu tetap ada akan ‘crowded’ karena ada pergerakan manusia dan mobil,” tuturnya.

Jalur Puncak Ditutup

Selama malam tahun baru 2020, jalur Puncak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan ditutup dari semua jenis kendaraan karena diberlakukan CFN.

Kasatlantas Polres Bogor, AKP Fadli Amri mengatakan bahwa CFN akan diberlakukan semalaman atau mulai pukul 18.00 WIB hari Selasa, 31 Desember 2019 hingga pukul 06.00 WIB hari Rabu, 1 Januari 2020.

“Jadi untuk ‘Car Free Night’ kita melakukan pembatasan. Pembatasannya sendiri betul kepada (kendaraan) roda empat dan roda dua, namun kita lebih fokuskan kepada roda empat,” kata Fadli. [ant]

Continue Reading

EduJabar

2020 Jawa Barat Gratiskan SPP SLTA

Published

on

ILUSTRASI

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memastikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP gratis untuk peserta didik tingkat SMA dan sederajat di provinsi itu akan dimulai tahun ajaran baru Juli 2020.

“Kabar baiknya, alhamdulillah RAPBD Tahun Anggaran 2020 sudah diketok palu tinggal dievaluasi Kemendagri. Berita besarnya ialah alhamdulillah bisa dimulai SPP gratis untuk SMA sederajat,” kata Gubernur Emil di Gedung Sate Bandung, Kamis (28/11).

Gubernur mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk SPP ialah mencapai Rp1,4 triliun dan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja namun juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.

“Bagi siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB atau siswa SMA swasta ada bantuan juga membuat mereka bisa terbaru sekolah swasta. Untuk MA bantuannya sama rapi disalurkan lewat Kanwil Kemenag Jabar,” kata dia.

Dia mengatakan anggaran ini berasal dari penghematan sejumlah pos anggaran seperti bansos atau hibah hingga perjalanan dinas.

“Jadi ini kan hasil menghemat hibah Bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang Rp1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP,” kata dia.

“Seluruh pos diefisiensikan, yang paling besar mengencangkan ikat pinggang dihibah bansos. SPJ perjalanan dinas sampai Rp150 miliar kita kurangi untuk PNS supaya keberpihakan layanan dasar di Jabar bisa hadir,” kata dia. [rzy/ant]

Continue Reading

Terpopuler