BERN – SWISS – Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian Kofi Annan telah meninggal dunia dalam usia 80 tahun.

Annan, berkewarganegaraan Ghana, wafat di rumah sakit di Bern, Swiss, pada Sabtu, (18/8) dini hari.

Yayasan Kofi Annan, di Jenewa, mengumumkan atas wafatnya Annan setelah ia menderita sakit singkat.

Yayasan mengatakan, Ia didampingi pada hari-hari terakhirnya oleh istri keduanya Nane, serta anak-anaknya Ama, Kojo dan Nina.

Mendiang menjadi Sekjen PBB di New York selama dua periode sejak 1997 hingga 2006 dan pensiun di Jenewa,  setelah kemudian Dia tinggal di sebuah desa di Swiss.

“Dalam banyak hal, Kofi Annan merupakan PBB. Ia menapaki karirnya hingga memimpin organisasi itu ke milenium baru dengan martabat dan tekad yang tak tertandingi,” ujar Sekjen PBB Antonio Guterres, seperti dikutip Reuters.

Dalam banyak hal, sebagai kepala perdamaian PBB, Annan pernah dikritik karena kegagalan badan dunia itu untuk menghentikan genosida di Rwanda tahun 1990an.

Sebagai pimpinan PBB dia dikaitkan dengan usaha-usaha perdamaian untuk menyatukan kembali pulau Siprus yang terpecah. Ia mengajukan sebuah cetak biru reunifikasi bagi Siprus yang ditolak dalam sebuah referendum orang-orang Siprus Yunani tahun 2004.

“PBB dapat diperbaiki, tidak sempurna tapi kalau tidak ada, Anda harus menciptakannya,” kata dia dalam wawancara Hard Talk BBC untuk hari ulang tahunnya yang ke-80 April lalu, direkam di Geneva Graduate Institute tempat dia telah belajar.

“Saya orang yang sangat optimistis, saya dilahirkan sebagai optimistis dan akan tetap optimistis,” katanya.

Sementara itu, Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra`ad al-Hussein, menghormati Annan sebagai “contoh terbaik kemanusiaan, lambang kesopanan dan kasih sayang manusia.”

Zeid, yang telah mengeritik kekuatan-kekuatan utama dan negara-negara lain selama periode empat tahun bertugas yang berakhir akhir bulan ini, mengatakan bahwa kapanpun dia merasakan “terisolasi dan secara politik sendirian”, dia akan pergi untuk berjalan jauh dengan Annan di Jenewa.

“Ketika saya memberitahu dia saat bagaimana tiap orang menggerutu tentang saya, dia lihat saya seperti seorang ayah melihat anaknya dan berkata tegas,” katanya.

“Kamu bekerja dengan benar, biarkan saja mereka menggerutu,” tutupnya, sambil kemudian Dia menyeringai. [ant]

JAKARTA – PDI Perjuangan menyayangkan kepentingan pihak tertentu yang menjadikan penetapan Cawapres Jokowi dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan Mahfud MD. Dinamika Mahfud MD Jauh Lebih Beradab Daripada Politik Mahar.

“Seluruh dinamika penetapan Cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan Cawapres Prabowo yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp 1 Trilyun,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Dia mengatakan, bagi Koalisi Indonesia Kerja, Capres dan cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktek politik uang.

“Awal kehancuran suatu bangsa apabila memilih pemimpin tertingginya dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres,” kata Dia.

Dia menilai, ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun.

Dia menuturkan, sangat bersyukur bahwa penetapan KH Ma’ruf Amin dilakukan melalui dialog para pemimpin.

“Bahwa didalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antar Partai yang berbeda itu hal yang wajar. Namun pada akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu, sosok pengayom, sosok yang selama 1 tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila sehingga Kyai Ma’ruf hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, Pak Mahfud MD sendiri sangat legowo. Beliau tadi telah bertemu dalam rapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama dengan Ibu Megawati, Pak Try Sutrisno, Buya Syafei Ma’arif dll, dan semua menampakkan keakraban diantara pemimpin.

PDIP percaya terhadap suara hati para pemimpin untuk menjaga martabat, etika dan keadaban bangsa.

“Jangan jadikan pilpres sebagai pertarungan kekuatan uang. Kami bangga dengan Pak Jokowi yang telah memilih KH Mar’uf atas dasar pilihan nurani. Kita mencari pemimpin, bukan pedagang politik,” tandasnya. [bmg]

JAKARTA – Gerakan Pramuka di Tanah Air telah turut berkarya dalam pembentukan generasi muda Indonesia yang cinta Tanah Air, yang berdarma bakti bagi kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, agar tetap relevan dengan kehidupan generasi muda Indonesia saat ini, Gerakan Pramuka harus direvitalisasi, selama 57 Tahun.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam amanatnya saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pramuka ke-57, di Lapangan Gajahmada, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (14/8/2018).

“Di masa sekarang Gerakan Pramuka harus merevitalisasi dirinya agar terus dapat membentuk manusia-manusia yang tangguh, yang tahan banting, yang berakhlak mulia, yang inovatif. Revitalisasi Gerakan Pramuka diperlukan karena tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi di masa lalu,” kata Jokowi.

Pramuka harus dididik bukan hanya bahasa morse, tetapi juga bahasa dan pengetahuan digital. Hal-hal seperti coding, artificial intelligence, advance robotic, dan internet of thing harus dipahami oleh para Anggota Pramuka. Bahasa dan pengetahuan revolusi industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia di dunia, kita juga harus tahu.

“Tidak hanya dari sisi digital, Presiden juga mengatakan telah terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Oleh sebab itu, Presiden melanjutkan, Anggota Pramuka harus terus meningkatkan kedisiplinan dan ketekunan. Bahwa di balik latihan baris berbaris, latihan mendirikan tenda, latihan membuat simpul tali adalah nilai-nilai unggul kedisiplinan, nilai-nilai unggul ketekunan, dan akhlak yang mulia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, nilai-nilai unggul itu yang dibutuhkan oleh generasi muda Indonesia untuk memenangkan persaingan global di masa kini dan di masa depan. Nilai-nilai unggul tersebut, lanjut Presiden, harus ditanamkan oleh Gerakan Pramuka dengan cara-cara yang kreatif, kekinian, dan disenangi serta memikat perhatian generasi Y dan generasi Z.

“Hal tersebut mengingat karakteristik mereka yang berbeda dengan karakteristik generasi-generasi sebelumnya. Mereka adalah generasi yang kritis, yang mau bekerja keras, yang perilaku hidupnya sudah semakin digital. Itulah yang harus diperhatikan oleh Gerakan Pramuka agar tetap relevan dengan kehidupan generasi muda Indonesia saat ini,” katanya.

Di penghujung amanatnya, Kepala Negara memberikan tiga pesan untuk seluruh anggota Gerakan Pramuka. Pertama, agar selalu ingat dan menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalian adalah tunas-tunas manusia Pancasila yang menjaga dasar negara kita dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Kedua, Presiden berpesan agar Anggota Pramuka bisa terus menjadi generasi yang haus akan prestasi dan karya di bidang apapun. Ketiga, jika tiba saatnya generasi kalian untuk memimpin bangsa ini, saya titip masa depan Indonesia. Bawalah bangsa kita ke masa kejayaan yang sudah lama kita nantikan,” kata Jokowi. [dade]

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Pakibraka) yang akan bertugas saat Peringatan Ke-73 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2018.

“Dengan memohon ridho Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, semoga Tuhan memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” kata Presiden Jokowi. Kepala Negara mengukuhkan Paskibraka 2018 dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Pengukuhan ditandai dengan penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota Paskibraka oleh Presiden Jokowi selaku pembina upacara.

Sebelum pengukuhan berlangsung, para anggota Paskibraka 2018 itu mengucapkan Ikrar Pemuda Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan rasa syukur bahwa pelatihan Paskibraka 2018 telah selesai dengan selamat.

“Pengukuhan ini bermakna bahwa Paskibraka berjiwa ksatria, satu kata dan perbuatan, bertanggung jawab, rela berkorban untuk Ibu Pertiwi, Tanah Air Indonesia,” katanya.

Ia menyebutkan pengukuhan juga ditandai dengan pengucapan Ikrar Pemuda Indonesia.

“Namun sebelum ikrar dibacakan renungkan bersama tentang jati diri Paskibraka dengan segala kemuliaan dan tanggung jawabnya,” katanya.

Ia meminta anggota Paskibraka meneguhkan niat kuat untuk terus berjuang mewujudkan kejayaan bangsa. [rzy]

JAKARTA – Aliansi Cinta Tanah Air (ACTA) secara resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

“ACTA yang semula mendukung Ustad Abdul Somad sebagai Cawapres sudah bisa menerima dengan logis pilihan partai koalisi terhadap Sandi untuk menjadi Cawapres. ACTA akan all out dan pasang badan di jalur  hukum  memenangkan Prabowo – Sandi pada Pemilu mendatang,” ujar Juru Bicara ACTA Soraya, di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Soraya mengatakan, ada tiga alasan isu utama yang dalam konteks advokasi hukum akan kami antisipasi.

Pertama, kata Dia, potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan ketidaknetralan penyelenggara negara.

“Kami mempertanyakan kehadiran sejumlah Menteri aktif pada saat pendaftaran Jokowi-Ma’ruf Amin ke KPU pada tanggal 10 Agustus lalu,” kata Dia.

Dia menilai, saat itu jelas jam kerja dan hari kerja sehingga seharusnya mereka bekerja sesuai Tupoksi masing-masing. Perlu diingat bahwa Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 jelas melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

“Kami heran mengapa Bawaslu sama sekali tidak bersuara mengenai hal ini,” katanya.

Kemudian kedua, Dia mengatakan, potensi intimidasi fisik dan hukum terkait perbedaan dukungan politik. Dia mengingatkan, agar penegak hukum benar-benar bisa menjaga netralitas dalam Pemilu ini. Kontestasi

“Pemilu dengan dua pasangan calon akan sangat ketat. Setiap bentuk ketidaknetralan yang merugikan salah satu pasangan calon akan sangat terlihat dan diketahui masyarakat. Kami ingin penegak hukum tegas dalam menindak kampanye hitam yang ilegal,” katanya.

Ketiga, lanjutnya, terkait politik uang. Dia meminta, kepada semua pihak untuk menjauhi dan menolak politik uang dalam bentuk apapun.

“Kami akan membuat unit khusus untuk berpatroli melawan politik uang. Pelajaran dari Pilkada serentak kemarin, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu Bawaslu menindak politik uang,” katanya.

Dia berharap, proses Pemilu nantinya bisa berlangsung dengan tenang dan damai. buktikan bahwa bangsa kita sudah maju dalam berdemokrasi.

“Perbedaan pilihan politik dan pergantian kepemimpinan nasional adalah hal yang biasa di negara demokrasi sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan,” tandasnya. [rt]