Connect with us

Politik

Posraya Indonesia Dukung Kapolri Baru Dalam Menjalankan Amanah Presiden

photo credit: Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian RI / dok

EDUPUBLIK – Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah resmi dilantik, Rabu kemarin (27/1/2021), menggantikan Idham Azis yang telah memasuki masa pensiun.

Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Banyak tanggapan positif atas pengangkatan Kapolri kemarin, salah satunya dari Dian Sumarwan selaku Sekjen Posraya Indonesia yang merupakan Relawan Jokowi.

Selain mengucapkan selamat Posraya Indonesia mendukung poin penting terkait rasa keadilan masyarakat yang diangkat Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

“Posraya Indonesia mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, semoga amanah yang diberikan Presiden Jokowi dapat dijalankan dengan baik. Dan semoga Pak Sigit dapat menjalankan janji dan program makalahnya yang berjudul ‘Transformasi Menuju Polri yang Presisi’ yang disampaikan saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR”, ujar Dian Kamis (28/1/2021), di Jalan Juanda, Bogor.

“Fokus utama yang diangkat dalam hal keadilan masyarakat oleh Pak Sigit, dirinya tidak ingin hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas, dan tidak serta merta hanya menjalankan kepastian hukum. Salah satu contohnya dirinya tidak mau ada lagi proses yang dilakukan, terkait pelaporan anak terhadap ibunya,” lanjut Dian.

Posraya Indonesia sangat mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Kapolri yang baru.

“Pak Sigit menginginkan, dalam penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan humanis, dengan menegakkan rasa keadilan masyarakat, bukan penegakkan dalam rangka untuk kepastian hukum. Dan itu membuat Posraya Indonesia mendukung penuh pola yang dilakukan, karena pastinya penegakan hukum yang dilakukan akan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila,” Tutup Dian. [ds]

EDUPUBLIK- BERITA TERBARU INDONESIA, DUNIA DAN PENDIDIKAN

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Anggota DPRD Ini Sumbangkan Gajinya Untuk Korban Banjir

Published

on

photo credit: Anggota DPRD Kota Manado Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jurani Rurubua (kanan)/dok. psi/via: FB

EDUPUBLIK – Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jurani Rurubua, menyumbangkan gajinya bulananya untuk membantu korban banjir.

Dari uang gaji tersebut, ia membeli ratusan kasur untuk keluarga korban banjir. Selain itu, ia juga menyampaikan bantuan sembako dan telur ayam.

“Saya berkeputusan memberikan kasur sejak turun lapangan karena mendapati banyak warga yang tidak lagi memiliki kasur karena rusak teredam banjir,” ujar Jurani Rurubua, seperti dikutip di laman FB PSI, (27/1).

Bantuan diserahkan kepada warga di Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Malalayang.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), delapan kecamatan di Manado diterjang banjir pada Jumat (22/1/2021). Tinggi genangan terpantau 50 sentimeter hingga 400 sentimeter.

Banjir ini mengakibatkan ribuan keluarga terdampak, tiga warga meninggal dunia dan satu orang hilang.

“Setelah penyaluran bantuan, saya masih tetap turun lapangan untuk mengawal aduan warga tentang pelayanan pasca-bencana,” kata Jurani.

“Kami, anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia, selalu diingatkan partai untuk membantu rakyat yang membutuhkan,” tandasnya. [fb]

Continue Reading

Politik

Anggota DPR RI Minta Pembahasan RUU Pemilu Dibatalkan

Published

on

photo credit: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/ss via: facebook

EDUPUBLIK – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta lembaganya membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang di dalamnya meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Banyak hal yang fundamental dijadikan alasan agar RUU Pemilu ditunda atau dibatalkan untuk dibahas. Setelah dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyangkut kasus pandemi COVID-19 yang makin mengganas,” kata Guspardi di Jakarta, (23/1).

RUU Pemilu merupakan hak inisiatif Komisi II DPR yang saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Guspardi menjelaskan, berdasarkan laporan Gugus Tugas COVID-19 terhadap perkembangan pandemi yang makin meningkat terutama di kawasan Pulau Jawa dan Bali sehingga pemerintah kembali memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut dia, kasus harian positif COVID-19 di Indonesia kembali mencetak rekor, tercatat sampai Kamis (21/1) pasien terkonfirmasi sudah mencapai 951.651 orang dan pasien meninggal berjumlah 27.203 orang, sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 3 negara dengan kasus positif tertinggi di Asia.

“Melihat dan mengamati kondisi pandemi COVID-19 yang makin rawan, tentu akan lebih baik energi kita ditumpahkan untuk bagaimana agar masyarakat terhindar dari wabah yang sudah hampir satu tahun melanda negara kita. Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan dijadikan dasar untuk melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan, serta aturan tersebut baru pertama digunakan.

“Berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non-parlemen ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya,” kata Guspardi.

Menurut dia, apabila UU Pemilu sering berganti dan direvisi, selain membuang energi, dapat juga menimbulkan kesan adanya kepentingan politik sesaat yang terselip terutama dari partai-partai besar yang berkuasa.

Politikus PAN itu menilai UU Pemilu yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai landasan untuk penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan dan masih sangat relevan untuk digunakan.

Apalagi, menurut dia, saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga sangat dibatasi pertemuan secara fisik dan lebih banyak dalam bentuk virtual sehingga tidak efektif melakukan pembahasan undang-undang.

“Lebih elok rasanya saat ini kita memikirkan bagaimana mengatasi pandemi dan dampak ekonominya, hingga meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan untuk mencegah COVID-19 daripada mengubah lagi UU Pemilu,” ujarnya. [rzy]

Continue Reading

Politik

DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Ketersedian Pangan Terutama Daging Sapi

Published

on

ILUSTRASI/courtesy of: @fahrul01/via: facebook Ai

EDUPUBLIK – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP mengatakan, kondisi ketersediaan pangan saat ini perlu mendapat perhatian yang serius.

“Bukan hanya karena situasi Pandemi Covid 19 yang belum juga mereda akan tetapi juga ada kecenderungan negara-negara lain penghasil bahan pangan dunia juga berusaha menahan pangannya untuk keperluan dinegaranya termasuk daging sapi impor,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah, dalam keterangannya di Jakarta, (20/1).

Dia mengatakan, pedagang daging sapi di Jabodetabek melakukan aksi mogok jualan hingga tiga hari ke depan. Setelah sebelumnya aksi mogok dilakukan oleh pengrajin tempe beberapa hari lalu.

“Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Pedagang Jabodetabek dinilai sebagai salah satu bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kinerja pemerintah,” kata Dia.

Namun, lanjutnya, para pedagang juga memiliki tanggung jawab moral kepada konsumen, karena aksi mogok justru akan menimbulkan kelangkaan daging sapi.

Konsumen akan kesulitan memperoleh daging, padahal kemudahan akses pangan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara.

Dia mengatakan, berharap ada komunikasi antara pejabat berwenang bersama Asosiasi dagang mengenai tata kelola daging sapi.

“Selain itu kami melihat ketidakstabilan harga-harga pangan pokok, ditengarai oleh menurunnya jumlah supplai ke pasar atau adanya spekulasi oleh pelaku bisnis untuk memperoleh keuntungan pada situasi ini,” katanya.

“Ketidaksiapan pemerintah dalam menata laksana produksi di tingkat lapang dan tidak dimilikinya peta produksi dan data yang akurat merupakan salah satu penyebab terjadinya fluktuasi harga harga pangan pokok di masyarakat,” Ema menandaskan. [bs]

Continue Reading

Terpopuler