Connect with us

Kampus

Rektor UIN BDG Lepas Mahasiswa KKN DR Sisdamas Masa Covid-19 Secara Virtual

credit: KKN DR UIN BDG 2020/dok

BANDUNG – Meskipun dalam suasana pandemi, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, H. Mahmud, didampingi Wakil Rektor I, H. Rosihon Anwar, dan Ketua LP2M Husnul Qodim, disaksikan oleh para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, jajaran LP2M, Kepala Bagian, Ketua Jurusan (Prodi), dosen pembimbing, KKP, peserta KKN DR Sisdamas, melakukan Pelepasan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN DR) Masa Covid-19 melalui telekonferensi aplikasi zoom dan disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Humas UIN SGD Bandung.

Rektor mengajak seluruh civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk terus bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, kendati dalam suasana wabah corona, masih bisa melakukan kegiatan.

“Hari ini LP2M melakukan kegiatan pelepasan kuliah kerja nyata dari rumah tahun 2020 di masa Covid-19. Kegiatan ini merujuk pada SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran tahun akademik 2020/2021, soal komitmen bersama terkaitb dengan persoalan proses pembelajaran dalam situasi covid,” ujar Rektor UIN Bandung H. Mahmud, dalam keterangannya, di Bandung, (26/7).

Dia mengatakan, kesehatan dan keselamatan pendidik, tendik, siswa dan lain menjadi prioritas utama. Olah karena itu kuliah dilaksanakan dengan daring.

“Karena tidak ada yang menjamin wabah bisa hilang dari lingkungan kita, maka KKN yang juga karena sudah memasuki masanya berdasarkan kalender akademik,” katanya.

Dia menuturkan, tidak mungkin bisa dihilangkan atau kita mundurkan sebab resikonya ketika dimundurkan mahasiswa terlambat menyelesaikan studi.

“Padahal kalau terlambat studi tentu akan merepotkan mahasiswa, orang tua mahasiswa, termasuk lembaga terkait akreditasi. Jadi banyak pihak yang kita selamatkan dengan adanya kegiatan KKN DR Sisdamas,” tuturnya.

Menurutnya, melalui KKN DR Sisdamas ini diharapkan dapat melahirkan terobosan baru tentang KKN yang berbasis pada kampung halaman.

“Muncul inspirasi buat saya, supaya kontrolnya bukan hanya dosen pembimbing, tapi masyarakat sekitar, tetangganya dan antum sebagai mahasiswanya bisa dirasakan untuk masyarakat atau tetangganya,” katanya.

“Dugaan saya akan lebih kreatif, lebih inovatif, sebab ada cerita kalau kita kepepet kadang-kadang kretifitas itu muncul. Kalau tidak kepepet, enjoy, tidak kreatif. Mudah-mudahan hasil KKN ini memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Upaya menghadapi adaptasi kebiasaan baru, tentu harus menggunakan dua pendekatan: Pertama, secara lahir (medis) mengikuti aturan-aturan protokol Covid-19, yakni jaga jarak, bermasker, cuci tangan, di rumah aja. Kedua, pendekatan batin (agama) seperti berdoa setiap pagi dan sore, dawam wudhu dan juga jangan mendatangi tempat yang sudah terkena wabah, banyak beristighfar, berdoa.

“Dalam mendukung program Jabar Juara Lahir Batin, di tengah situasi seperti ini mari tingkatkan iman dan takwa kita kepada yang maha kuasa. Yakinlah jika dua pendekatan lahir batin ini kita lakukan kuasa Allah akan kita rasakan. Mahasiswa yang menjalankan KKN DR UIN harus ikut berkontribusi dan mengkampanyekan dua pendekatan lahir dan batin dalam menyikapi wabah Corona ini,” tegasnya. [hmj]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kampus

132.929 Peserta Ikuti UM-PTKIN Secara Daring

Published

on

credit: Peserta UM PTKIN Daring/dok

BANDUNG – Sebanyak 132.929 peserta mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dengan menggunakan Sistem Seleksi Elektronik (SSE) secara daring dari tanggal 3-6 Agustus 2020.

“kriteria penilaian pada tahun 2020 ini menggunakan dua kriteria yaitu nilai rapor yang telah dimasukkan oleh masing-masing peserta saat pendaftaran dan ujian secara online atau daring,” ujar Ketua Umum UM-PTKIN, Prof. Mahmud, dalam keterangannya, Di Bandung, Senin (03/08/2020).

Dia menjelaskan, Sistem Seleksi Elektronik UM-PTKIN secara daring terdiri dari peserta jurusan IPA sebanyak 9.769 orang dan peserta jurusan IPS sebanyak 123.160 orang.

Peserta ujian tersebar di 59 Panitia Lokal PTKIN termasuk Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Singaperbangsa Karawang. Pelaksanaan SSE online dilaksanakan 3 sesi setiap harinya.

“Setiap sesi terdiri dari sekitar 11.000 peserta dengan jumlah pengawas sebanyak 579 orang persesi atau 6.948 pengawas selama 4 hari ujian,” jelasnya.

SSE daring untuk setiap sesi selama 100 menit dengan jumlah soal yang diujikan sebanyak 90 soal terdiri dari: Pertama, Penalaran Verbal dan Penalaran Kuantitatif; Kedua, Bahasa Arab; Ketiga, Bahasa Inggris; Keempat, Pengetahuan Keislaman; Kelima, IPS terpadu untuk Jurusan IPS; dan Keenam, Matematika dan IPA Terpadu untuk Jurusan IPA.

Semantara itu, Wakil Rektor I UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Rosihon Anwar,  juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan SEE daring UM-PTKIN yang berlangsung di gedung Lecture Hall Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) diikuti sebanyak 6.557 peserta yang terdiri dari 581 untuk kategori IPA dan 5.976 untuk ketegori IPS. 

Dia mengtakan, pelaksanaan tes UM-PTKIN secara online pada hari pertama berjalan lancar, aman dan terkendali sesuai arahan dari Ketua Umum UMPTKIN.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya kriteria penilaian nilai rapor dan ujian secara online dapat mempersiapkan calon mahasiswa yang unggul, kompetitif dan berakhlak karimah,” tandasnya. [hms]

Continue Reading

Kampus

5.502 Mahasiswa UIN Bandung Ikuti KKN Sisdamas Dari Rumah

Published

on

BANDUNG – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Husnul Qodim mengatakan, 5.502 mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN DR) Sisdamas yang berlangsung sejak tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Agustus 2020.

Dengan rincian sebagai berikut, Fakultas Ushuluddin (FU) 571 orang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 1.130 orang, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) 762 orang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 851 orang, Fakultas Adab dan Humaniora ((FAH) 548 orang, Fakultas Psikologi (FPsi) 166 orang, Fakultas Sians dan Teknologi (FST) 542 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 446 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 486 orang.

Untuk KKN tahun ini memakai model KKN DR Sisdamas (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat). KKN yang diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka, diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui refleksi sosial, perencanaan, dan pelaksanaan program sesuai kompetensi peserta KKN serta dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

“Berhubung koordinasi KKN DR Sisdamas menggunakan media online, maka pihak kampus memberikan bantuan paket kuota kepada para peserta dengan menggandeng 5 provider. Pada dasarnya, KKN DR Sisdamas ini bersifat individu agar bisa berkarya dan mengabdi secara mandiri di rumah. Hal ini menjadi kesempatan yang baik untuk mengamalkan segala ilmu, pengetahuan yang sudah didapatkan. Jadikan motivasi, berbagai ilmu dan belajar bersama di tengah masyarakat karena sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi dirinya, lingkungan sekitar,” ujar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), UIN Bandung, Husnul Qodim, dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Untuk itu, menjadi duta almamater tercinta dengan terus berbuat baik, memberikan manfaat harus dilakukan. “Protokol kesehatan menjadi harga mati. Mari kita taati segala aturan. Mohon agar selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing. Tetap mewaspadai, jaga diri sendiri, lingkungan, masyarakat, jangan sampai berpotensi klaster baru,” paparnya.

Secara terpisah Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) LP2M UIN Bandung, H. Aep Kusnawan menjelaskan, selama acara KKN DR berlangsung para peserta KKN DR Sisdamas yang terdiri dari 5502 itu dibagi ke pada 378 kelompok, dibimbing oleh 126 dosen pembimbing, dan dikoordinir oleh 5 orang koordinator dosen pembimbing dan Tim Ahli, serta dimonitor oleh jajaran Rektorat, Dekanat, Jurusan/Prodi, serta koordinasi kelembagaan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarkat (LP2M), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data ( PTIPD),” pungkasnya. [hms]

Continue Reading

Kampus

ADPMH se-Indonesia Siap Lahirkan Pemikiran Islam Moderat

Published

on

dok. webinar uin bandung

BANDUNG – Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Webinar Nasional bertajuk “Moderasi Bermadzhab di Tengah dan Pasca Pandemi Covid-19” melalui aplikasi zoom, Rabu (22/07/2020).

Event kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Perbandingan Mazhab dan Hukum (ADPMH) se-Indonesia ini diikuti lebih dari 300 peserta, yang berasal dari akademisi Perguran Tinggi Keislaman Negeri dan Swasta seluruh Indonesia dan non-akademisi.

Prof Hj Aisyah, Ph.D (Guru Besar Perbandingan Mazhab UIN Alaudin Makassar); Assc. Prof H Wawan GA Wahid, Lc, M.Ag (Dosen Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta), tampil sebagai narasumber dengan keynote speaker Prof Dr M Arskal Salim, GP, M.Ag. (Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama), Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si (Rektor UIN Bandung), Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si (Dekan FSH UIN Bandung) yang dipandu oleh Siti Hanna, Lc, MA (Sekretaris ADPMH, Ketua Prodi PM UIN Jakarta).

Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum (ADPMH) se-Indonesia, Dr Ayi Yunus Rusyana, M.Ag, menjelaskan, Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Launching Pengurus Pusat ADPMH se-Indonesia masa bakti 2020-2024.

“Pengurus Pusat ADPMH baru terbentuk, setelah dosen Prodi PMH PTKIN se-Indonesia melaksanakan musyawarah secara daring pada bulan Juni 2020. Saya Kaprodi PMH FSH UIN Bandung, alhamdulillah mendapatkan amanah terpilih menjadi ketua Pengurus Pusat ADPMH. Pengurus ADPMH terdiri dari perwakilan Dosen Prodi PMH yang ada di PTKIN dan PTKIS se-Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya Asosiasi Dosen ini penting, karena di abad 21 ini, skill yang diperlukan bukan lagi sebatas berkompetisi, melainkan harus terampil berkolaborasi, bekerjasama untuk meningkatkan kualitas PTKIN/PTKIS, dan terutama meningkatkan kompetensi dosen baik di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

“Namun secara organisasi, Asosiasi Dosen PMH ini perlu disupport dan dibina, oleh masing-masing PTKIN dan PTKIS, dan terutama oleh Direktur DIKTIS Kemenag,” jelasnya.

Dosen Perguruan Tinggi Keislaman Negeri dan Swasta, terutama dosen Perbandingan Madzhab dan Hukum, dituntut peran dan kontribusi akademik, bagi pengembagan dan implementasi hukum Islam di Indonesia terutama di tengah dan pasca pandemic covid-19 ini.

“Banyak kontroversi maupun tantangan yang dihadapi oleh umat Islam terkait pelaksanaan ajaran agama Islam dalam suasan pandemic ini. Hingga timbul banyak pertanyaan, misalnya: Bagaimana Hukum Islam beradaptasi di tengah situasi pandemi covid-19? Bagaimana mengimplemetasikannya pasca pandemic? Karakteristik mazhab fikih seperti apa yang dapat merespon covid-19 dengan tepat dan adaptif?,” paparnya.

Hukum Islam yang Adaptif

Webinar Nasional ini merupakan bagian dari ikhtiar Asosiasi Dosen Perbandingan Madzhab dan Hukum (ADPMH) untuk berkontribusi dalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tantangan-tantangan tersebut

“Jangan sampai ada kesan, hukum Islam tidak mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, dan apalagi, dianggap penghambat modernitas, sains dan teknologi. Oleh karena itu, dengan tema moderasi bermazhab di tengah dan pasca covid-19 diharapkan webinar ini dapat menjadi media yang tepat dan efektif untuk merumuskan dan menggagas pemikiran hukum Islam yang fleksibel dan adaptif tanpa kehilangan ruh Syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Arskal sangat mengapresiasi kehadiran Asosiasi Dosen PMH se-Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan lembaga Perguruan Tinggi, sehingga melahirkan pemikiran Islam moderat, inklusif dan progresif.

“Eksistensi suatu lembaga tergantung pada sumber daya manusianya. Coba refleksikan, konsep bermadzhab, beragama pendapat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Inilah point penting dari adanya prodi, dosen PMH yang diharapkan dapat melahirkan pemikiran moderat, rasional, inklusif. Misalnya pengalaman pada saat berbuka puasa, pendapat berdasarkan terbenem matahari, Islam hadir, daerah terdekat, asal dari negaranya. Hal ini menjadi sebuah kekayaan khazanah Islam yang fleksibel, adaptif, cocok dengan kondisi dan semangat zaman” paparnya.

Untuk itu pengembangan pemikiran Islam moderat, unklusif dan progresif ini menjadi penting di Indonesia, sehingga dapat melahirkan pemikiran Islam seperti Munawir Sajali.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M. Si, menuturkan salah satu kontribusisi positif atas kehadiran Asosiasi Dosen PMH ini diharapkan ikut andil dalam menyelesaikan persoalan masyakarat yang real, misalnya kemacetan yang terjadi di Kota-kota besar.

“Kehadiran fiqh lalu lintas harus menjadi solusi dari para fuqoha terhadap segala persoalan umat, bangsa, karena fiqh itu sangat dinamis,” tegasnya.

“Saya kira tepat ketika kita mendapatkan arahan dari Direktur yang juga alumni Prodi PMH ini, mudah-mudahn keberadaan Prodi, lembaga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, bangsa dan agama,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., mempertegas pentingnya acara webinar ini. Dia menyatakan bahwa Fiqih itu bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi pandemi covid-19 ini.

“Yang paling penting, ijtihad Fikih selalu mengacu kepada maqashid al-syari’ah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal. Dengan adanya ADPMH ini, para dosen Fikih dan Ushul Fikih dapat bekerja sama dan berijtihad kolektif di dalam melakukan ijtihad kontemporer bagi kepentingan masyarakat,” demikian disampaikan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Menurut Prof. Aisyah, Hukum Islam yang adaptif dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sangat mungkin, mengingat adanya prinsip fleksibilitas di dalam filsafat Hukum Islam.

“Ibnu Qayyim al-Jauziyah, misalnya, menekankan qaidah bahwa hukum Islam dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat dan keadaan. Oleh karena itu, MUI dan beberapa ormas keagamaan mereformulasi hukum Islam di tengah pandemic covid-19 ini,” jelasnya.

Assc. Prof. Wawan Gunawan menegaskan bahwa kondisi darurat seperti masa pandemic sekarang, dapat dikategorikan sebagai situasi darurat yang dapat menggeser pelaksanaan ritual fikih. Melaksanakan shalat Jum’at di Mesjid secara berjamaah, meskipun dapat dikategorikan “menjaga agama”, akan tetapi dalam kondisi pandemic perlu mengutamakan “menjaga jiwa,” sehingga dapat digeser pelaksanaannya di rumah atau bahkan secara virtual.

“Di sinilah pentingnya moderasi bermadzhab di tengah dan pasca pandemic ini, sehingga tidak terlalu rigid dan kaku dalam memahami dan melaksanakan hukum Islam,” paparnya. [hms]

Continue Reading

Terpopuler