Connect with us

Reportase

Reni Marlinawati: Indonesia Bukan Negara Islam, Namun Nilai-Nilai KeIslaman Harus Terus Ditegakkan

Edupublik, Jakarta – Sosok wanita muslimah, muda, enerjik dan penuh perhatian itulah gambaran yang melekat dari Reni Marlinawati, wanita kelahiran Sukabumi, tahun 1973 ini. Merupakan anggota DPR RI dari salah satu partai islam di Indonesia.

Dalam rilisnya,(15/10). Ia mengatakan bahwa kunci sesungguhnya dari segala aspek ada di dalam agama. Rasulullah Saw mengatakan: “Perempuan itu adalah tiang agama, kalau perempuan baik maka negara baik, kalau perempuan rusak, maka negara pun rusak. Perempuan adalah pendidik utama dan pertama bagi anaknya.”

Perempuan adalah penentu keberhasilan keluarga, bahkan perempuan pun adalah penentu maju mundurnya suatu bangsa. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tergantung pada kedua orang tuanya. Berbicara tentang perempuan, ada di ranah keluarga, karena kunci sukses itu ada di dalam keluarga.

“Basis pertahanan negara adalah keluarga. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana posisi kita? Di dalam UUD Pasal 31 ayat (3) bahwa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Ungkap Reni Marlinawati.

Lebih lanjut, Ia mengatakan. Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan keTuhanan, maka dari itu hal-hal yang dilakukan harus berdasarkan nilai-nilai agama. Fakta-fakta inkonsistensi negara melindungi warga negaranya: Hari ini, seolah-olah kita menjadi permisif. Hari ini bagaimana kekuasaan asing mengkooptasi negara Indonesia dengan alih-alih pendekatan budaya.

“Saat ini, yang tidak boleh kita lakukan adalah melakukan propaganda untuk sesuatu hal-hal yang menyimpang. Saya ingin menegaskan, bahwa memang Indonesia bukan negara Islam, namun basis pertahanan utama adalah agama, jadi nilai-nilai keislaman harus terus ditegakkan.” Tutupnya.

Baca selanjutnya
Comodo SSL
1 Comment

1 Comment

  1. Yusuf Prawiranegara

    Selasa, 18 Oktober 2016 | 20:31 WIB at 20:31

    Luar biasa antusias pembaca….. inspiratif

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edu Citizen

Sengketa Pembangunan Pelabuhan Sukabumi di PTUN Bandung Berlanjut

Published

on

photo credit: PTUN Bandung/dok. Harri [edupublik bandung]

Edupublik.com – Bagaimana jalannya sidang di PTUN Bandung dalam perkara No 80/G/2017PTUN-BDG pada 6 September 2017? Adakah yang berbeda kali ini? Rupanya, sidang ke-7 ini, masih berkutat di pembahasan alat bukti.

Penggugat Romel TB yang dikuasakan pada Hanson R Sanger, S.H melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi selaku tergugat, dan Pemerintah Kab. Sukabumi selaku tergugat ll intervensi, masih berkutat adu agumen dan pasal-pasal hukum.

Ketua Majelis Hakim Rialam S.SH,MH dengan anggota Danan Priambada, S.H dalam sidang kali ini usai memeriksa tambahan alat bukti yang disodorkan para pihak, seakan member solusi.

”Saya tawarkan, bisa saja ada mediasi diluar sidang,” ujar Rialam dengan penjelasan umum – hasilnya, harus diketahui oleh majelis.

Menurut Rialam pula mediasi ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelak, dalam penentuan siapa yang menang atau kalah dalam perkara ini.

Lainnya, Hanson dalam persidangan ini untuk sidang berikutnya (13/9/2017) pukul 10.00 akan menghadirkan saksi. Disebut oleh Hanson saksi itu selain mantan Kadishub Kab. Sukabumi yang masih dipertanyakan Ketua Majelis – “Bukankah itu yang kini sudah masuk pada para pihak tergugat ll intervensi?”.

Namun, ajuan dua saksi lainnya, sepertinya diterima para pihak: ”Mereka itu mantan Camat Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dan mantan Lurah Kelurahan Palabuhanratu,” kata Hanson dalam sidang kali ini.

Usai jalannya sidang yang berlangsung sekitar 25 menit, Hanson sempat diklarifikasi perihal mediasi atas gugatannya atas tanah milik Romel seluas 600 M2 yang kini masuk pada “jual beli” tanah seluas 6.600 M2 oleh Pemkab Sukabumi cq Dinas Perhubungan dari Soerono Haryanto. “Tidak akan damai dan tetap pada gugata sesuai pokok perkara. Ini harus jadi pelajaran bagi semua, terutama pemerintah tak boleh semena-mena dengan kebijakanya”.

Yang jadi bahan sengketa itu, antara lain dalam dalam ‘transaksi” lahan di pantai Karang Pamulang Palabuhanratu, menurut versi Pemkab Sukabumi, sebagai tergugat dinyatakan sah. Menurutnya, ini telah sesuai Keputusan TUN Berita Acara Pelepasan Hak (23 September 2015) oleh Kep. Kantor Pertanahan Sukabumi No. 01/BAPH-32.02/IX/2015 dari Soerono Haryanto. Transaksinya untuk lahan seluas 6.600 M2 yang akan dijadikan area PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) senilai 7Miliar rupiah lebih.

“Seperti terdahulu, kami usahakan memenangkan perkara ini,” kata Ade Suryaman, SH, MM Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Sukabumi.

 Aparat Koramil Turun Tangan?

Ade seperti biasa tampak kalem dan murah senyum kala ditanya. Sepengetahuan umum, perkara ini sudah menjadi perhatian warga Kab. Sukabumi, serta instansi terkait di Provinsi Jabar dan pemerintah pusat. Setelah dinyatakan “mangkrak” sejak 2015, minggu-minggu ini di lapangan di proyek kontroversial PLPR, para pekerja bekerja sejak sore hingga malam hari. Seperti kata warga Palabuhan Ratu – “tidak ingin diketahui umum”. Malahan para pekerja dikawal aparat Koramil, bagaimana ini? Saat dikonfirmasi kepada Ade yang kesehariannya berpembawaan kalem dan murah senyum, singkat saja jawabannya sambil berjalan meninggalkan lorong gedung PTUN Bandung.

“Oh, itu hanya teknis …,”     

Menurut Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jabar yang hari itu hadir di PTUN, memantau jalannya persidangan ini, serta persidangan kasus lingkungan hidup lainnya: ”Majelis harus jeli dan bijak. Ada baiknya, segera lakukan PS (Peninjauan Setempat).

Salah timbang, warga rugi selamanya. Walhi tak netral seperti diinginkan yang pro proyek PLPR Ini. Walhi itu pro lingkungan”.

Masih kata Dadan yang juga mengkritisi aspek penentuan Geo Park Ciletuh di Kab. Sukabumi, menurutnya saat ini masih banyak menyisakan permasalahan lingkungan hidup, namun tak banyak diekpose kalangan media utama: “Biar jelas, ini bukan sekedar sengketa tanah senilai 600 Miliar. Bila warga dikalahkan, PLPR yang rancu mereklamasi pantai milik rakyat (public space), diduga keras ini sarat pat-gulipat oknum pejabat dengan pengusaha, ”sambil menambahkan dengan gesture geram -. “Kami tak anti pembangunan, kepentingan rakyat, harus jadi pertimbangan utama. Bukan sebaliknya! Di Palabuhan Ratu masih ada pantai lain yang cocok untuk PLPR. Curiga saya, kenapa ngotot di pantai Karang Pamulang?!”

Quiz PLPR Muncul

Pantauan redaksi atas jalannya sidang di PTUN, rupanya berimbas pada berubahnya gaya protes atas pembangunan PLPR. Sebelum dan selama reklamasi pantai berlangsung, berbagai elemen warga, selalu turun ke lapangan, maupun berunjuk rasa ke pusat-pusat kebijakan setempat. Kini malah muncul quiz melalui media sosial, ini melibatkan warga secara massif.

”Ramai sekarang, makin banyak orang Palabuhan Ratu yang peduli. Mereka jadi mengerti, dan tak setuju PLPR diteruskan. Sadar warga, pentingnya memelihara kelestarian pantai Karang Pamulang,” papar Bayu Risnandar, aktivis anti PLPR yang sejak awal mengkritisi perencanaan, hingga kini.

“Untuk 6.600 meter persegi, yang kini sebagian besar pantainya direklamasi, sudah keluar uang diduga Rp 7 Miliar lebih, lalu ditambah Rp 15 Miliar  untuk pembangunannya. Mereka sekarang bikin pemecah ombak malam-malam, anehnya dikawal seperti tentara, kenapa ya?” tambah Bayu sambil menjelaskan untuk proyek PLPR ini rencananya akan digelontorkan dana Rp 296 M dari APBN.

Bayu pun tak menutup rasa herannya, atas maneuver Pemkab Sukabumi:“Bukan, malah mengkaji mengapa semakin kuat penentangan warga, ini mah malah seperti ngahajakeun. Duh…?!”

Sementara itu para pegiat lingkungan di kota Bandung lainnya seperti Dendy, Mahasiswa Unpad semester 4 asal kota Sukabumi yang mengenal karakter bersahabatnya pantai Karang Pamulang Palabuhanratu, menyikapi jalannya sidang di PTUN Bandung: ”Semoga majelis hakim bisa menguak lebih jauh, di belakang kasus ini ada perusakan lingkungan yang dahsyat bila perusak lingkungan dimenangkan,” paparnya melalui telepon, sambil menambahkan: ”Saya dukung Pak Hansen siapa pun dia, saya tak kenal malahan. Upayanya yang gigih membongkar kebenaran di kasus ini, patut diapresiasi.”

Lainnya, Eka Santosa, Ketua Umum Gera an Hejo yang mengkritisi sejak awal kasus ini, mendorong Hansen mampu mengungkap kebenaran dari dugaan kebobrokan birokrat Kabupaten Sukabumi. “Yakin, mereka yang sudah akan dicokok dalam kasus lanjutan ini, mulai panas jenggot. Ya, saya maksud kebakaran jenggot. Saya dan Gera an Hejo termasuk Mang Ihin Solihin GP ikut memantaunya. Semoga rakyat dimenangkan”. [HS/SA]

Continue Reading

Reportase

Sungai Cikundul Jadi Keranjang Sampah Raksasa Warga Cianjur

Published

on

Edupublik.com, Bogor – Kondisi hulu Sungai Cikundul tepatnya Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur sangat memperihatinkan. Hampir sepanjang pinggir sungai tersebut dipenuhi sampah.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Eko Wiwid Arengga mengatakan, hulu Sungai Cikundul kini menderita penyempitan dan rawan longsor.

Tak hanya itu, kebiasaan warga membuang sampah di pinggir sungai juga menyebabkan kualitas air sungai tercemar dan merusak biota.

Menurutnya, kondisi ini sudah berlangsung lama. Warga maupun pemilik usaha yang tinggal di tepi Sungai Cikundul banyak yang tidak mengindahkan kebersihan lingkungan.

Bagi mereka, kata Eko, sungai yang bermuara ke Citarum itu selain sebagai tong sampah terbesar, juga kaskus terpanjang.

Di sisi lain, tidak sedikit pula warga yang memanfaatkan sungai tersebut untuk mandi dan mencuci pakaian.

“Ini disebabkan karena kesadaran warga sangat rendah ditambah tidak tersedianya TPS (tempat pembuangan sementara) untuk sampah,” kata Eko, Sabtu (19/11/2016).

Seharusnya, lanjut Eko, pemerintah daerah dan pihak obyek wisata Cibodas pro aktif menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di beberapa titik wilayah agar warga tidak membuang sampah di pinggir sungai.

“Kalau kondisi alam rusak wisatawan juga males datang kesini. Dan kalau dari hulunya sudah tercemar sampah, bagaimana nasib di hilirnya (Sungai Citarum),” ucapnya.

Namun yang paling mengerikan, lanjut Eko, selain terjadinya kerusakan ekosistem dan kualitas air, juga dikhawatirkan terjadinya banjir bandang maupun longsor.

“Karenanya, semua pihak khususnya pemerintah daerah segera melakukan tindakan. Jangan kejadian dulu baru sibuk,” kata Ketua Komunitas Pasukan Ngaprak Kabuyutan ini. (erik)

Continue Reading

NEWS

Ahok Blusukan ke Balimester

Published

on

Edupublik.com, Jakarta – Sementara kepolisian melakukan gelar perkara atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali blusukan di kawasan Pasar Balimester, Jatinegara, (15/11/2016)

Ahok tiba sekitar pukul 11.15, warga jalan mendadak riuh mengetahui kedatangan Ahok. Ahok pun seperti biasa langsung diserbu untuk bersalaman dan selfie.

“Sudah punya BPJS kan ibu?,” tanya Ahok pada salah satu warga.

“Sudah pak,” jawab ibu itu

Diujung gang, nampak barongsai tampil untuk menyambut Ahok. Barongsai itu adalah inisiatif salah satu warga untuk menyambut Ahok. Dalam blusukan ini terlihat beberapa artis seperti Cathy Sahron juga ikut menemani Ahok blusukan. Namun, Kathy membantah dirinya timses. “Bukan timses, saya pengen lihat Pak Ahok langsung saja,”ucapnya.

Sebelum melakukan blusukan, Ahok menyempatkan diri mendengar curahan hati masyarakat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta, yang dilakukan setiap Senin sampai Jumat pukul 08.00-10.00 WIB.

Ada dua gerobak bubur ayam yang menyediakan sarapan gratis untuk para warga yang ingin curhat pada Ahok. (rzy)

Continue Reading

Art and Science

SBT, Kawah Candradimuka Para Penjaga Budaya Leluhur Nusantara

Published

on

Edupublik, Malang – Sekolah Budaya Tunggulwulung (SBT) menggelar acara Sekolah Budaya ke-17 dengan tema RAHASIA MACAPAT dan BABARING JAPA MANTRA. Di Jl. Sasando no. 09,  Malang, (17/10).

Acara tersebut dihadiri oleh 200 partisipan dari berbagai kalangan masyarakat kota Malang dan beberapa pemerhati budaya dari berbagai kota di Jawa Timur.

Suasana semakin meriah ketika Rois SP. Seorang guru SD Internasional di Malang memberikan materi tentang macapat sebagai sebuah Afirmasi. Pengampu pelajaran Budaya Jawa ini terlihat sangat detail dalam setiap penjelasannya.

Tak kalah heboh, KRT Eko Wahyudi Rekso Mulyo, seorang praktisi spiritual dan pelaku budaya dari Krian Sidoarjo, menerangkan apa itu Japa Mantra. Jenis-jenis dan kegunaannya. Juga prakteknya dalam kehidupan masyarakat Jawa sehari-hari.

Fakta Japa Mantra menunjukkan bahwa sejak dulu leluhur Nusantara sudah mengakui dan berhubungan dengan Sang Maha Kuasa melalui Japa Mantra tersebut.

Kegiatan melestarikan budaya ini diselenggarakan oleh Komunitas Budaya Tunggulwulung didukung oleh 46 komunitas lintas Budaya. Baik di kota Malang maupun kota-kota di Jawa Timur lainnya.

Juga ada beberapa tema penting tentang kebudayaan seperti Tosan Aji, Candi, Wayang, Aksara Jawa, Udheng Malangan, Topeng Malangan, Nyi Puthut, Ubo Rampe, Pancasila dan lain-lain.

Salah satu penggagas SBT, KRAP Prasena Cakra Adiningrat menyampaikan, bahwa eksistensi Sekolah Budaya adalah sebagai Kawah Candradimuka para Penjaga Budaya Leluhur Nusantara.

Setiap tema yang diangkat selalu memberikan ilmu dan bekal pengetahuan kepada para peserta selaku putra putri Nusantara agar tetap menjaga dan nguri-nguri Budaya Nusantara tercinta.

Selanjutnya, Kanjeng Prasena juga menegaskan bahwa Sekolah Budaya Tunggulwulung mempunyai program pendidikan yang dikemas dalam TOT (Training Of Trainer) yang merupakan pendidikan dan pelatihan utk mencetak kader-kader Budaya yang mampu menyampaikan materi dan menjadi presenter yang baik untuk tema-tema Budaya Nusantara.

photo credit: sekolah budaya tulungwulung, malang

photo credit: sekolah budaya tulungwulung, malang

Continue Reading

OPINI

Eka Santosa: Bau Busuk Korupsi KONI Jabar, Apa Kabar?

Published

on

Edupublik, Bandung – Perhelatan PON XIX 2016 telah jauh selesei dari pandangan kita, namun bau tidak sedap penyelenggaraan PON XIX Jabar yang menurut para kontingen luar Jabar sering dibilang fantastis dengan nada menyindir, masih dirasakan oleh pemerhati keolahragaan. Kontingen Jabar menggaet 217 emas , 157 perak, dan 157 perunggu. Ini terbanyak dalam sejarah PON. Faktanya, Jawa Timur di peringkat kedua dengan perolehan 132 emas, 138 perak dan 134. Dan sang juara bertahan DKI Jakarta, pada PON kali ini yang menghabisan dana Rp. 2,3 triliun, harus bertekuk lutut duduk di peringat ketiga – perolehannya hanya 132 emas, 124 perak, dan 118 perunggu.

Aroma wasit yang “jomplang” pada tuan rumah, khususnya untuk mata olahraga yang tak terukur, selama penyelenggaraan (17-29/9/2016) banyak bermunculan. “Mau protes, harus mengeluaran uang sedikitnya Rp 25 juta. Makanya, Anda tahu sendirilah kontingen Jabar banyak dicibirlah kemenangannya”, ujar salah satu anggota kontingen dari pulau Sumatera dengan nada penuh kecewa. “Entah apa yang terjadi dengan kondisi masa depan olahraga nasional kita. Kasus polo air yang kontroversial di media online dan you tube, itu saksinya. Belum lagi di pacuan kuda, gulat, dan banyak lainnya”.

Aroma Rp 8,2 M

Usai PON XIX Jabar yang penutupannya cukup menggelegar (29/9/2016) di stadion GBLA Bandung yang pembangungunan gedungnya “beraroma korupsi”, Koordinator Central Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi (4/10/2016) di Bandung, merekomendasian – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Ketua Harian Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016, Iwa Karniwa. Ada apa gerangan?

Menurut Uchok, pemanggilan ini bersifat “segera”, tersebab – ada potensi kerugian negara di dana PON XIX Jabar sebesar Rp8,2 miliar dari yang Rp2,3 triliun itu.”Ini modal KPK untuk membuka penyidikan ini. Orang-orangnya harus diperiksa.” Ujarnya.

Tak sampai disini, tudingan Uchok itu mendedarkan: ”Di lapangan ada persekongkolan administrasi dalam hal pelelangan. Di GOR 2 dan 3 Sumedang, (venue – red) polo air, dan penataan fisik venue sepatu roda. Ada kerugian Rp1,5 miliar. Awalnya Rp 6,6 miliar, dan sekarang menjadi Rp8,2 miliar”.

Lanjutannya, Ia menjelaskan, pelelangan tribun dan penutup tribun venue polo air di Kabupaten Bandung senilai Rp15 miliar. “Pastilah banyak penyimpangan. Satunya lagi, lelang tribun dan penutup tribun polo air sebesar Rp15 M, kalau kita lihat, mereka tidak punya SP 007, tapi dikasih ke pemenang lelang,” ungkapnya dengan penuh percaya diri.

Alkisah lanjutannya yang bikin bingung banyak warga Jabar, Deni (45) pegawai swasta pegiat olahraga luar ruang, merasa bingung sekaligus geram ketika diperlihatkan lansiran media yang mengemukaan opini penyelengaraan PON XIX Jabar langsung dari Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan – Penggunaan anggaran PON XIX Jabar sebesar Rp2,3 triliun bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. ”Nah, soal ini makin bingin bingung. Idealnya, penegak hukum langsung saja adakan penyidikan. Kisruh soal ini sejak pra PON malah…”.

Bau Busuk

Tiba giliran Eka Santosa, Ketua KONI Jabar 2002 – 2006, selaku Ketua FPOR (Forum Penyelamat Olahraga) Jawa Barat ketika ditemui di Pasir Impun Kabupaten Bandung yang juga sebagai Sekertariat Gerakan Hejo (6/10/2016), tatkala dimintai pendapatnya terkait yang dikemukaan Uchok: “Semoga ini menjadi entry point dari gunung es korupsi PON Jabar. Sejatinya, saya sudah lebih dulu mengemukaan bau busuk ini. Bila diingatkan lagi, ada bagusnya”.

Singkatnya, ada hal beberapa hal yang kami catat dari paparan Eka Santosa. Sekali pun di antaranya berasal dari hal yang kerap Ia kemuaan di media. 1. Adanya manipulasi, dan money politik secara sistematis dalam Agenda Rapat Anggota KONI Jawa Barat Tahun 2014 menjadi MUSORPROVLUB. Menurutnya, ini melanggar AD/ART KONI yang dilaksanakan pada 13 – 14 September 2014 sehingga hasil MUSORPROVLUB cacat hukum. 2. Ketua Umum KONI Jawa Barat terpilih (Kolonel TNI Aktif/pejabat struktural) hasil MUSORPROVLUB, diduga keras melanggar Undang-undang SKN No 3 tahun 2005 dan Undang-undang RI no 34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 47. 3. Laporan Pertanggungjawaban kinerja dan khususnya keuangan KONI Provinsi Jawa Barat periode 2011 – 2014 sebesar Rp. 367 miliar yang tidak melalui proses audit internal dan diduga melanggar AD/ART KONI. 4. Perubahan RAPAT ANGGOTA KONI TAHUN 2014, menjadi MUSOPROVLUB diduga tidak adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp. 367 miliar, otomatis ini melanggar AD/ART KONI yang dapat berakibat terjadinya masalah pidana korupsi. 5. Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pengurus KONI Jawa Barat 2011 -2014, yang diduga bermasalah, maka tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lainnya, pendapat Eka Santosa mensitir kembali bukti tertulis laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan, sesuai surat perjanjian kerja sama pengadaan jasa Gathering PON XIX pada 2014. Dugaan kuatnya, penyelenggaraan Gathering PON XIX di Hotel Trans Bandung 23 Agustus 2014 lalu, bermasalah. Dalam surat perjanjian itu, penyelenggara kegiatan adalah KONI Jabar. Penyelenggara seharusnya PB PON.

Faktanya, surat perjanjian bernomor 165 A Tahun 2014 itu ditandatangani oleh Yeyen Rusyana Diyan yang tertera sebagai Ketua III pada 12 Agustus 2014. Anehnya, KONI Jabar malah melakukan penunjukan langsung kepada PT Diplus Indonesia sebagai penyedia jasa. Padahal dengan nilai kontraknya Rp 4,07 miliar.  Seharusnya ini dilakukan melalui lelang”, ujar Eka Santosa. Tak hanya itu, surat tagihan nomor 205/EXT/IV-3/IX/2014 yang dilayangkan PT Diplus ke KONI Jabar pada 17 Oktober 2014, ternyata hanya mencantumkan nilai proyek total Rp 3,7 miliar. “Belum lagi ada pencantuman harga-harga yang fantastis dalam rencana anggaran belanja proyek itu. Masa ada harga ballpoint per buah seratus ribu rupiah untuk 350 orang, ini patut diduga ada penggelembungan. Eh, itu lagi ada buat gubernur, KONI, Menpora dan Deputi untuk 4 kamar di hotel @ Rp 9 juta. Hitung saja sendiri, berapa itu,” tuturnya seakan mengajak kita menjadi akunting profesional.

Lagi menurut Eka Santosa, berkas bukti yang dimilikinya sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada pertengahan Februari 2016 lalu. “Kami tunggu nih progresnya. Apalagi PON Jabar sudah selesai kan?”, lanjutnya yang menyoroti banyaknya kasus jual-beli atlit. “Soal jual beli atlit, nantilah ada sesi tersendiri. Biar kita fokus dulu ke aroma korupsi ini”. Tutup Eka santosa.

(Harri Safiari dan Shahadat Akbar)

Continue Reading

EduOto

Eduoto1 bulan lalu

PMJ ingatkan Cara Aman Mudik Bagi Pengendara Sepeda Motor

EDUPUBLIK.COM, JAKARTA – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombespol Argo Yuwono mengingatkan cara aman mudik yang menggunakan sepeda...

Eduoto5 bulan lalu

Benarkah Calon Pembeli Tesla Berpaling Ke Chevrolet Bolt, Ini Penjelasannya

EDUPUBLIK.COM, SAN FRANCISCO – Mobil listrik dari General Motors, Chevrolet Bolt, mendapatkan angin segar menyusul terus tertundanya produksi Tesla Model...

Eduoto5 bulan lalu

SUV termewah Mazda Mengaspal di Bandung, Ini Targetnya

EDUPUBLIK.COM, BANDUNG – Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), mulai memasarkan SUV termewah dalam jajaran produk...

Eduoto6 bulan lalu

Sukses Memperkuat Penjualan, IGNIS Tampil Istimewa

EDUPUBLIK.COM, Bandung – Peluncurannya pada April 2017 lalu mencuri perhatian pencinta otomotif di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Suzuki...

Eduoto1 tahun lalu

MCI Siap Promosikan Pariwisata dan Budaya Indonesia melalui Touring

Edupublik.com, Jakarta – Ketua Moge Club Indonesia (MCI) Brader Indra menyatakan di Tahun 2017 ini MCI akan mengadakan Tour Pariwisata...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Kata Jokowi Terkait Tingginya Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Pekalongan – Presiden Jokowi menepis sejumlah anggapan yang beredar bahwa terjadi kesimpangsiuran informasi yang masuk kepadanya terkait dengan penyesuaian...

Eduoto2 tahun lalu

Ini Alasan Pemerintah Menaikan Biaya Administrasi STNK

Edupublik.com, Jakarta – Pemerintah menaikan biaya administrasi pengurus STNK, SIM, dan BPKB. Beberapa poin peningkatan layanan menjadi keuntungan yang didapat...

Eduoto2 tahun lalu

Kapolri : Kenaikan Tarif STNK Usulan DPR

Edupublik.com, Jakarta – Kenaikan tarif STNK menuai berbagai kritik. Nilai kenaikan biaya yang terbilang besar membuat masyarakat resah. Di sisi...

Eduoto2 tahun lalu

Standar Khusus Armada Bus Transjakarta

Edupublik.com, Jakarta – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana membuat standar atau klasifikasi khusus untuk seluruh armada bus yang akan dipesan...

Terpopuler