Connect with us

NEWS

Siti Zuhro: Orang Asing Ilegal Menjamur, Pemerintah Jangan Diam

Published

on

Edupublik.com, Jakarta – Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang sangat luas di masyarakat terkait persoalan-persoalan yang ada sekarang seperti masalah yang terkait dengan kegiatan warga negara asing utamanya warga negara Cina di Indonesia. Diamnya pemerintah menurutnya jangan sampai dianggap sebagai pembiaran atau bahkan malah bisa dianggap justru sebagai pihak yang membuat itu.

“Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Cina, soal wisatawan dari Cina, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Cina, masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Cina, soal e-ktp yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Cina ke indonesia. Jika masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja sudah berbahaya apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya,” ujar Siti kepada wartawan di Jakarta.

Siti prihatin karena semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat saat ini semuanya diam.

”Seharusnya menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis cina yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari Cina. Begitu juga menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan Cina dan Indonesia. Sejauh mana juga isu peperangan kepentingan kapitlisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti Cina yang ada di Indonesia, Jubir pun pemerintah pun diam saja,” tegasnya.

Profesor Riset ini prihatin karena pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri.Dia pun prihatin karena bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing.

”Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia yang adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter? Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” imbuhnya. [Sh]

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Ini Pengurus APDESI Pimpinan Arifin yang Kantongi SK Kemenkumham

Published

on

foto credit: Pengurus DPP Apdesi Pimpinan Arifin/dok. istimewa

JAKARTA – Pasca penyelenggaraan Musyawarah Nasional Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas APDESI) pada tanggal 18-20 Agustus di Jakarta, kini APDESI berbenah dengan menyusun kepengurusan di tingkat nasional.

Arifin Abdul Majid terpilih menjadi ketua umum APDESI periode 2021-2026 menggantikan Suhardi Buyung.

“Alhamdulillah setelah selesai Munas kami menyelesaikan segala administrasi perubahan organisasi dan baru beberapa minggu lalu mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sebagai Ketua Umum, Sdr. Muksalmina dari Aceh sebagai Sekretaris Jenderal dan H. Tasman dari Sulawesi Tenggara sebagai Bendahara Umum,” ujar Arifin usai acara syukuran kantor DPP APDESI, Jalan BDN Raya No.6 Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (3/11).

Menurut Arifin, sebuah organisasi yang berbadan hukum harus mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. APDESI yang ia gagas sejak tahun 2001 dan menemui banyak problem sehingga akhirnya pada dua periode ini secara hukum legalitasnya diakui oleh pemerintah.

“Jadi sewaktu ketua umumnya Suhardi Buyung, kami (APDESI) sudah mendapatkan legalitas SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.0072972-AH.01.07 Tahun 2016 dan di kepengurusan baru kini APDESI mendapatkan SK perubahan Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021,” Katanya.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan, bahwa kepengurusan DPP APDESI periode 2021-2026 akan memfokuskan pada pengembangan dan kemandirian desa, selain penataan dan peningkatan manajemen organisasi secara internal, penguatan kapasitas Anggota serta Advokasi Hukum kepada pemerintah desa yang menghadapi kendala dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

“kami mengajak semua komponen kelembagaan, Ormas, Media dan Pemerhati Desa untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendorong percepatan lahirnya desa-desa mandiri menjadi lebih banyak lagi dan menyebar seluruh indonesia, khususnya diluar pulau Jawa,” pungkasnya. 

Senada dengan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal APDESI Muksalmina, mengatakan bahwa, belakangan ini ada organisasi yang mengatasnamakan APDESI namun secara legalitas mereka tidak memiliki.

“kami tidak mempermasalahkan banyaknya organisasi desa, hal itu baik, namun jika penamaannya sama dengan oraganisasi kami, itu yang kami sayangkan,” jelasnya

Muksalmina menghimbau kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintahan lainnya dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyamaratakan sebuah organisasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

“Dalam Undang-undang tentang ormas sudah dijabarkan dengan jelas,” pungkasnya.***

Continue Reading

Ekonomi

Menkeu: Alokasi Belanja Negara RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 Triliun

Belanja negara bukan untuk kemewahan, tapi untuk pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Belanja negara bukan sekedar mengeluarkan uang, tapi upaya mencapai Indonesia Maju.

Published

on

photo credit: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/via: instagram @smindrawati

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi belanja negara pada RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 triliun, termasuk didalamnya ada belanja prioritas.

“Belanja bidang kesehatan untuk kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk kelanjutan program vaksinasi dan insentif nakes. Reformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sebesar Rp255,3 triliun,” Kata Menkeu Sri Mulyani, dalam laman Instagramnya, di posting pada, (23/8).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, belanja bidang pendidikan, sebesar Rp541,7 triliun, untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai modal utama pembangunan nasional.

Belanja bidang perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang, sebesar Rp427,5 triliun

Belanja infrastuktur untuk penyelesaian proyek infratruktur yang tertunda akibat pandemi dan output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi, sebesar Rp384,8 triliun.

Belanja pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerataan akses dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya untuk mendukung program pendidikan, sebesar Rp27,4 triliun.

Belanja ketahanan pangan akan dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Dengan begitu dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta nelayan, sebesar Rp76,9 triliun.

“Belanja negara bukan untuk kemewahan, tapi untuk pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Belanja negara bukan sekedar mengeluarkan uang, tapi upaya mencapai Indonesia Maju,” tandas Sri Mulyani. [as]

sumber: akun instagram sri mulyani @smindrawati

Continue Reading

NEWS

Pemerintah Perpanjang Lagi PPKM Hingga 30 Agustus

PPKM di beberapa daerah terdapat penurunan level dari 4 ke 3 dikarenakan adanya penurunan kasus Covid-19 yang cukup signifikan.

Published

on

photo credit: Presiden Joko Widodo/via: facebook

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 24 hingga 30 Agustus 2021.

“Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai 24 hingga 30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya, dari level 4 ke 3,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi persnya, Senin, (23/8).

Dalam periode ini, PPKM di beberapa daerah terdapat penurunan level dari 4 ke 3 dikarenakan adanya penurunan kasus Covid-19 yang cukup signifikan.

Jokowi menjelaskan, penurunan level 3 akan mulai diterapkan di Pulai Jawa dan Bali untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan wilayah lainnya.

“Untuk pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota/Kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan terjadi penurunan jumlah kota/kabupaten di Pulau Jawa-Bali yang berada di level 4, yakni dari 67 berkurang menjadi 51 kabupaten/kota.

“Level 3 dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota,” tandas Jokowi.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan semenjak bulan lalu telah dapat menurunkan angka kasus positif Covid-19.

Membaiknya situasi Covid-19 di tanah air tetap harus disikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.

Continue Reading

Terpopuler