Connect with us

NEWS

[SURVEI] Generasi Z Ingin Ahok Masuk Pemerintahan Jokowi

credit: @basuki_btp/ahok/via: twitter

JAKARTA – Indonesian Populer Survey (IPS) merilis hasil jajak pendapat yang menyatakan bahwa muda-mudi yang lahir dalam rentang tahun 1997—2012 atau generasi Z menginginkan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mendapat jabatan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Temuan yang menarik adalah mayoritas generasi Z memang menginginkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi saat ini,” kata Direktur IPS Silvanus Alvin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, (27/11).

Alvin menjelaskan dalam jajak pendapat yang dilakukan terhadap 537 koresponden generasi Z, diketahui bahwa 54 persen menginginkan Ahok masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi.

Salah satu alasan Ahok mendapat dukungan dari generasi Z, kata dia, disebabkan karena aktifnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu di media sosial. Usai keluar dari penjara, BTP membuat vlog bersama anaknya sembari melihat Simpang Susun Semanggi.

Selain itu, rekam jejak Ahok yang dinilai bersih dari korupsi, tegas, dan banyak melakukan “gebrakan” juga menjadi faktor lain yang membuat elektabilitas dia meningkat di kalangan generasi Z.

Alvin mengatakan bahwa rekam jejak positif itu pada akhirnya mengantarkan Ahok menduduki posisi sebagai Komisaris Utama Pertamina.

“Jadi, generasi Z itu sedang bersenang hati karena terpilihnya BTP jadi Komisioner Utama Pertamina,” tutur Alvin.

Di belakang nama Ahok, terdapat nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan persentase 11 persen, lalu diikuti mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dengan 8,2 persen.

Alvin yang juga dosen komunikasi politik di Universitas Bunda Maria itu menambahkan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie juga didukung generasi Z sebesar 7,8 persen untuk mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi.

Menyusul kemudian ada nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani yang mendapat dukungan generasi Z dengan persentase 7,4 persen.

Sementara itu, peneliti IPS Teguh Hidayatul Rachmad juga melakukan jajak pendapat tentang karakter yang diinginkan generasi Z terhadap orang-orang yang menjabat di pemerintahan Jokowi.

Hasilnya, generasi Z menginginkan orang-orang yang masuk pemerintahan memiliki sifat jujur (36,9 persen), antikorupsi (33,1 persen), dan visioner (14,2 persen).

“Temuan ini penting bahwa generasi Z itu tidak mau pemimpin yang suka berbohong. Nah, kalau sudah suka berbohong, pasti ujungnya itu bisa melakukan praktik korupsi. Jadi, IPS berharap para elite politik yang mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi untuk jujur, tidak korupsi, dan membawa perubahan,” ujar Teguh.

Jajak pendapat ini dilakukan selama 2 minggu, mulai 11 November hingga 22 November 2019. Metode dari jajak pendapat menggunakan purposive random sampling, yakni metode pengambilan sampel dengan cara memilih sampel yang bisa mewakili populasi.

Setiap wilayah Jabodetabek mempunyai proporsi sampel yang seimbang. Jumlah responden dari jajak pendapat ini sebanyak 537 orang generasi Z yang berada di wilayah Jabodetabek. Semuanya adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. [ant]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK dan BPK Lakukan Penyelidikan Bersama Terkait Kasus Asabri

Published

on

credit: asabri/dok. facebook

EDUPUBLIK, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan penyelidikan bersama perihal dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

“KPK ketika mendapatkan info terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Asabri, pimpinan langsung merespons dengan cepat informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak pimpinan BPK dan kemudian disepakati bahwa kita akan melakukan “joint investigation”, jadi penyelidikan bersama,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, (16/1).

Dalam penyelidikan bersama itu, lanjut Ali, BPK akan melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus PT Asabri. “Pihak BPK akan melakukan audit dan kemudian kita juga melakukan penyelidikan. Jadi, di sana nanti apakah ditemukan adanya peristiwa pidana atau tidak karena ini adalah proses penyelidikan,” ujar Ali.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.

Dikutip dari situs resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003.

Asabri merupakan perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan manfaat perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenhan/Polri.

BPK menafsir kerugian negara akibat dugaan penyelewengan dana Asabri berkisar Rp10 triliun hingga Rp16 triliun. [seno/ant]

Continue Reading

NEWS

Kejagung Geledah Rumah Tersangka Korupsi Jiwasraya

Published

on

credit: tersangka korupsi jiwasraya/dok. capture

EDUPUBLIK, JAKARTA – Tim jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman tersangka S terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Lokasi rumah tersebut beralamat di Jalan Kavling AL, Blok C.1, Nomor 9, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Sejak Kamis (16/1) sore, tim telah menuju ke daerah Duren Sawit, Jakarta Timur untuk melaksanakan penggeledahan sebuah rumah yang ditenggarai terdapat beberapa barang yang diduga terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, di Jakarta, Kamis (16/1) malam.

“Tim masih menggeledah di tempat-tempat yang diduga digunakan untuk menempatkan hasil tindak pidana korupsi yang nantinya dapat dijadikan barang bukti sekaligus yang bernilai ekonomis akan dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,” katanya.

Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam penyidikan kasus ini.

Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan. [ria/ant]

Continue Reading

NEWS

Helmy Yahya Dipecat Dari Dirut TVRI

Published

on

credit: Helmy Yahya/dok. instagram

EDUPUBLIK, JAKARTA – Helmy Yahya diberhentikan dari jabatan Direktur utama TVRI oleh Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik itu.

Kabar pemberhentian Helmy Yahya dari jabatannya itu dibenarkan oleh anggota komisi I DPR Farhan ketika dikonfirmasi di Jakarta, (16/1).

“Benar. Besok (17/1), pak Helmy bikin konferensi pers (terkait kabar pemberhentian itu),” kata Farhan lewat pesan singkat yang diterima awak media.

Mengenai pemberhentian tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi kebenarannya dari Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin dan pihak Helmy Yahya. Namun ketika ditelepon, nomor keduanya masih tidak tersambung.

Sebelumnya tersiar undangan yang diterima media oleh Helmy Yahya usai beredarnya surat pemberhentiannya yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin, Kamis.

Surat tersebut berisi lima poin yang menjadi dasar pemberhentian Helmy dari jabatannya.

Menyikapi kabar tersebut, Helmy mengundang media untuk hadir pada Jumat 17 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

Farhan mengatakan pemberhentian Helmy harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 pasal 22 sampai pasal 25.

“Dewan Pengawas TVRI harus bisa membuktikan bahwa pemberhentian sesuai pasal 22 sampai dengan 25 PP Nomor 13/2005 atau kalau tidak bisa membuktikan maka bisa menimbulkan sengketa hukum,” kata Farhan.

Ia menambahkan, Dewas TVRI juga harus bisa menjaga agar sengketa hukum tersebut tidak mengganggu kinerja TVRI yg akan diawasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan DPR RI.

Dewan Pengawas (Dewas) TVRI sudah pernah melayangkan surat penonaktifan sementara kepada Direktur Utama (Dirut) Televisi Republik Indonesia (TVRI) itu.

Pada hari Rabu (4/12), Dewan Pengawas TVRI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2019 yang berisi penetapan nonaktif sementara Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dan pengangkatan Direktur Teknik TVRI Supriyono sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI.

Menanggapi surat keputusan tersebut, Helmy Yahya juga mengirimkan surat kepada Dewan Pengawas TVRI dan menyatakan bahwa dirinya masih merupakan Direktur Utama TVRI yang sah periode 2017-2022 dan akan tetap menjalankan tugas. [rzy/ant]

Continue Reading

Terpopuler