Connect with us

EduMiliter

TNI Waspadai Gerakan massa di Minggu Tenang Pilkada

Edupublik.com, Jakarta – Masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 dimulai dari tanggal 11 Febuari sampai waktu pencoblosan 15 Febuari. Beredar kabar, bahwa di tanggal tersebut akan terhelat gerakan massa.

Mengantisipasi hal itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan bersiaga dan mengawal jalannya proses masa tenang sebaik-baiknya.

“Saya dapat info kalau minggu tenang mau ada demo. Kalau demo nggak ada masalah asal bukan tentang Pilkada, karenanya bawaslu perlu mengawasi,” katanya usai menghadiri rapat kordinasi pilkada serentak di Hotel Bidakara, Selasa 31 Januari 2017.

Walau kabar beredar (gerakan massa) itu belum pasti, Gatot mengatakan TNI tetap akan berkordinasi dengan Polri dalam hal pengamanan. “Apabila (benar) ada demo berbau pilkada, politis maka Bawaslu harus melarang, dan TNI Polri siap di belakang Bawaslu,” tegas Gatot.

Sebagai informasi, beredar kabar bahwa akan ada gerakan massa yang menyebar lewat jejaring sosial. Disebutkan tanggal 11,12 dan 15 Februari 2017 akan ada Rencana Aksi dan Kegiatan Ormas. Perkembangan situasi menjelang aksi Super Super Damai seperti Aksi bela Agama, Aksi Bela Ulama akan dilaksanakan di tanggal tersebut. [rzy]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EduMiliter

Tidak Ada Tambahan Pasukan Di Papua

Published

on

credit: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi/dok. facebook

EDUPUBLIK, JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebutkan tidak ada penambahan pasukan di Papua pascakontak senjata terjadi antara TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Selasa (17/12) yang menyebabkan dua prajurit TNI atas nama Lettu Erizal Zuhry Sidabutar dan Serda Rizky Ramadhan gugur.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat, mengatakan, walaupun kembali terjadi kontak senjata, pihaknya tidak akan menambah jumlah pasukan yang bertugas di Papua.

“Papua tetap menggunakan satuan yang sudah tergelar disana,” kata Sisriadi.

Sementara itu, jenazah dua prajurit TNI AD yang meninggal di Kabupaten Intan Jaya akibat diserang KKB dibawa ke Jakarta dan Medan pada Kamis (19/12).

Jenazah almarhum Lettu Erizal diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menuju Bandara Kualanamu Medan.

Adapun jenazah almarhum Serda Rizky Ramadhan setiba di Jakarta terlebih dahulu dibawa ke rumah duka dan akan disemayamkan di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Jumat ini.

Lebih lanjut, Jenderal bintang dua ini menambahkan, prajurit TNI yang gugur dalam penugasan akan mendapatkan kenaikan pangkat anumerta.

“Kalau gugur karena penugasan itu pasti. Jadi ga pake keputusan, itu aturan terkait administrasi prajurit seperti itu. Jadi sendirinya kenaikan pangkat anumerta,” kata Kapuspen TNI. [ant]

Continue Reading

EduMiliter

Panglima TNI Dan Kapolri Tinjau Penerjun Prajurit Di Timika

Published

on

ILUSTRASI/via: twitter

TIMIKA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada Jumat pagi ini dijadwalkan akan meninjau dan menyaksikan secara langsung latihan kesiapsiagaan operasi berupa penerjunanan prajurit Batalyon Infanteri Para Raider 330/Tri Dharma bertempat di Bandara Mozes Kilangin Timika.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel CPL Eko Daryanto di Timika, Jumat, mengatakan kegiatan penerjunan di Bandara Timika akan melibatkan ratusan prajurit Batalyon Infanteri Para Raider 330/Tri Dharma yang berpusat di Cicalengka, Jawa Barat itu.

Selama proses latihan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIT, aktivitas penerbangan sipil di Bandara Timika ditutup sementara waktu.

“Bapak Panglima bersama Bapak Kapolri akan menyaksikan secara langsung latihan kesiapsiagaan operasi Mabes TNI di Timika. Selanjutnya akan meninjau pos-pos pasukan TNI dan Polri yang ada di Timika dan pada siang harinya akan kembali ke Wamena untuk mengikuti kegiatan KKR (Kemah Kebaktian Rohani) bersama masyarakat di sana untuk menyambut dan menyongsong hari raya Natal,” kata Kolonel Eko.

Pada Kamis (28/11) siang, Panglima TNI dan Kapolri bersama rombongan tiba di Timika dari Wamena.

Begitu sampai di Hotel Rimba Papua Timika, Panglima TNI dan Kapolri langsung menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran pimpinan TNI dan Polri yang juga dihadiri oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw.

Pertemuan itu pun dihadiri oleh Kepala Badan Intelijen Negara/BIN Budi Gunawan, Kepala BAIS dan petinggi TNI-Polri lainnya.

Kapendam mengatakan kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri di Papua selama beberapa hari terakhir tidak ada kaitan khusus dengan antisipasi pengamanan menghadapi 1 Desember 2019 yang diperingati sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka.

“Tidak ada kaitan khusus dengan itu. Kodam Cenderawasih dan Polda Papua menggelar berbagai kegiatan karya bakti dan bakti sosial dirangkaikan dengan KKR di Wamena dan Jayapura dalam rangka menciptakan situasi damai dan aman di Papua menyongsong dan menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka itulah TNI dan Polri meningkatkan kesiapsiagaan dan pengamanan agar masyarakat Papua menyambut Natal dan Tahun Baru dalam suasana yang aman dan damai,” jelas Kolonel Eko.

Guna memeriahkan kegiatan KKR di Wamena dan Jayapura (dilaksanakan tanggal 4 Desember), pihak TNI dan Polri mengundang Pendeta Gilbert Lumoindong dari Jakarta untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan peneguhan iman kepada umat Kristiani di Tanah Papua menyambut Natal tahun ini.

“Kami juga menyiapkan sekitar 40 ribu bingkisan Natal yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Wamena dan Jayapura,” kata Kolonel Eko. [ant]

Continue Reading

EduMiliter

Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Kata KSP Kepresidenan

Published

on

Ilustrasi/credit: Panglima TNI Hadi Tjahjanto Saat Mengunjungi Yonarmed 1 Kostrad/foto dok: @TjahjantoHadi , @cakra_kostrad/via: twitter

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai jabatan Wakil Panglima TNI tidak akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di institusi TNI.

“Nggak, di tentara nggak ada dualisme. Kalau ngak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalau tentara dikatakan insubordinasi, pidana!” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Kamis (7/11).

Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo memiliki hak untuk mengangkat pejabat militer sebagai wakil panglima. Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga bisa mengusulkan nama kepada Presiden.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

Lalu pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima. Kemudian, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI.

Wakil Panglima TNI juga berkewajiban melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

Dalam Tabel Struktur Kepangkatan dan Jabatan Perwira Tinggi di Lingkungan TNI dalam peraturan tersebut, Wakil Panglima TNI berpangkat perwira tinggi bintang 4.

Moeldoko yang juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI menjelaskan dia pernah menginisiasi perlunya jabatan wakil panglima TNI dengan pertimbangan padatnya beban tugas Panglima TNI.

Dia mengatakan jabatan wakil panglima TNI mempertimbangkan tanggung jawab teknis dan sesuai secara organisasi.

“Sehingga kalau panglima nggak ada, wakil panglima otomatis bisa melakukan action sebagai panglima. Nggak ribet, lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan organisasi,” tandas Moeldoko. [seno]

Continue Reading

Terpopuler