Connect with us

International

Trump Akui Joe Biden Presiden AS

photo credit: Presiden AS Terpilih Joe Biden/via: twitter

EDUPUBLIK – Dengan ancaman pemakzulan untuk kedua kalinya yang semakin meningkat, Presiden Donald Trump mengakui, pada Kamis (7/1) bahwa Joe Biden akan menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya, sehari setelah para pendukungnya menyerbu Gedung Capitol AS dalam serangan yang mengejutkan terhadap demokrasi AS saat Kongres sedang mengesahkan kemenangan Biden.

Trump, yang pada Kamis pagi masih terus membuat klaim palsu bahwa pemilihan presiden itu telah dicuri darinya, mengatakan bahwa fokusnya kini untuk memastikan transisi yang lancar ke administrasi Biden dalam sebuah video yang dirilis pada Kamis malam waktu setempat. Biden, presiden terpilih dari partai Demokrat, dijadwalkan untuk dilantik pada 20 Januari.

Presiden itu mengecam kericuhan yang pecah pada Rabu, mengatakan bahwa para perusuh telah mencemarkan kursi demokrasi Amerika.”Melayani sebagai Presiden anda telah menjadi kehormatan terbesar dalam hidup saya,” kata Trump yang merupakan presiden dari partai Republik. “Dan untuk seluruh pendukung saya yang hebat, saya tahu anda kecewa, namun saya juga ingin anda tahu bahwa perjalanan hebat kita baru saja dimulai.”

Pernyataan itu merupakan pembalikan tajam bagi Trump, yang menghadapi seruan-seruan untuk pengunduran atau pengusiran dirinya dari kursi kepresidenan usai penyerangan yang terjadi pada Rabu. Selama berbulan-bulan Trump bersikeras dirinya telah menang dalam pemilihan 3 November lalu akibat terjadinya kecurangan yang luas, meski tak ada bukti atas pernyataannya itu.

Desakannya pada hari Rabu kepada ribuan pendukungnya untuk berjalan ke Gedung Capitol untuk memprotes hasil pemilihan memicu kumpulan massa yang menerabas barisan petugas kepolisian dan menginvasi Capitol, memaksa para anggota Kongres untuk bersembunyi demi keselamatan masing-masing.

Para perwakilan dari partai Demokrat di Kongres, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi dan pimpinan partai Demokrat di Senat Chuck Schumer, menyerukan kepada kabinet Trump dan Wapres Mike Pence untuk menggunakan Konstitusi AS untuk mencopot Trump atas “hasutan pemberontakan”.

Amandemen ke-25 dalam Konstitusi AS memperbolehkan jumlah mayoritas dari Kabinet untuk mencopot seorang presiden dari kekuasaan apabila dia tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Namun seorang penasihat Pence mengatakan sang Wapres, yang harus menjadi pemimpin upaya semacam itu, menolak untuk menggunakan amendemen tersebut untuk mengusir Trump dari Gedung Putih.

Apabila Pence gagal untuk mengambil langkah, Pelosi memberikan sinyal bahwa dia akan mengumpulkan kembali anggota DPR untuk menginisiasikan proses pemakzulan terhadap Trump atas perannya dalam kericuhan pada Rabu, yang mengakibatkan kematian lima orang, termasuk seorang petugas kepolisian Capitol, yang kematiannya dikonfirmasi oleh anggota DPR Dean Phillips melalui Twitter.

Segelintir wakil rakyat dari partai Republik juga menyerukan pencopotan Trump. Laman editorial Wall Street Journal, yang dianggap sebagai suara terdepan dari pihak Republik, menyerukan pengunduran diri Trump pada Kamis malam.

Sejumlah anggota pemerintahan Trump, termasuk Menteri Transportasi Elaine Chao, yang juga merupakan istri Pimpinan Mayoritas Senat Mitch McConnell, mengundurkan diri sebagai sikap simbolis terhadap kekerasan itu. [rzy/ant]

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

International

Norwegia Menutup Perbatasan

Published

on

Photo credit: Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg/@jennhroach/via: twitter

EDUPUBLIK – Norwegia akan menutup perbatasannya bagi semua pengunjung, kecuali mereka yang memiliki keperluan mendasar, kata Perdana Menteri Erna Solberg pada Rabu (27/1).

Dengan demikian, Norwegia memperketat pembatasannya pada kegiatan perjalanan –salah satu yang paling ketat di Eropa.

“Pada praktiknya, perbatasan akan ditutup untuk siapa pun yang tidak tinggal di Norwegia,” kata Solberg dalam konferensi pers.

Meski pengecualian akan berlaku untuk beberapa kelompok, termasuk pekerja kesehatan dari beberapa negara, kebanyakan pekerja migran akan dicegah untuk datang, katanya.

“Apa yang kami lihat adalah bahwa virus yang bermutasi telah menyebar secara signifikan di banyak negara yang tidak memantau tingkat mutasi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Norwegia, Denmark, dan Inggris,” kata Solberg tentang alasan mengapa langkah-langkah terbaru diterapkan.

Negara yang bukan anggota Uni Eropa itu pada Sabtu (23/1) mengumumkan karantina wilayah pada ibu kotanya setelah kemunculan wabah varian virus corona yang lebih menular, yang pertama kali diidentifikasi di Inggris.

Di antara tindakan yang diterapkan pada 23 Januari, toko-toko nonesensial di dan sekitar Oslo untuk saat ini ditutup –pertama kalinya selama pandemi.

Norwegia mengalami penurunan tingkat infeksi virus corona, kata Solberg.

Tingkat reproduksi kabupaten, yang menunjukkan berapa banyak rata-rata orang yang terinfeksi menularkan virus, berada di angka 0,6, tambahnya.

Norwegia mencatat salah satu tingkat infeksi baru terendah di Eropa per 100.000 penduduk, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa.

Sementara para pelaut di kapal dagang masih diizinkan melakukan perjalanan, Asosiasi Pemilik Kapal Norwegia (NSA) mempertanyakan rencana perdana menteri tersebut.

“Ini akan sangat sulit,” kata Kepala Eksekutif NSA Harald Solberg. “Kami membutuhkan keputusan cepat, dan perbaikan, kompensasi bagi semua orang yang sekarang akan menghadapi konsekuensinya,” katanya. [rzy]

Continue Reading

International

PM Ardern: Pintu Masuk Selandia Baru Mungkin Terus Tertutup Di 2021

Published

on

photo credit: PM Selandia Baru Jacinda Ardern/courtesy of @ajplus/via: twitter

EDUPUBLIK – Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, bahwa pintu masuk ke negara itu akan terus ditutup pada 2021 atas pertimbangan pandemi COVID-19 yang masih terjadi di negara-negara dunia.

“Dengan adanya risiko di seluruh dunia serta ketidakpastian tersedianya vaksin secara global, kami dapat mengatakan bahwa pintu masuk ke negara kami akan terdampak pada sebagian besar tahun ini,” kata Ardern dalam sebuah konferensi pers, (26/1).

Untuk memulihkan kembali perjalanan, otoritas harus yakin bahwa orang-orang yang telah divaksin tidak akan menularkan COVID-19 kepada orang lain–yang sejauh ini belum diketahui apakah memang demikian.

Atau, otoritas harus memastikan bahwa telah ada cukup banyak orang yang divaksin sehingga mereka bisa memasuki Selandia Baru dengan aman.

Bagaimanapun, kedua kemungkinan itu juga akan membutuhkan waktu yang lama, menurut Ardern.

“Sementara itu, kami akan terus mengejar (kesepakatan) koridor perjalanan dengan Australia dan negara Pasifik, namun negara-negara lainnya memberikan risiko yang terlalu besar bagi kesehatan dan ekonomi kami untuk mengambil risiko itu dalam tahap ini,” kata Ardern.

Selandia mengonfirmasi satu kasus infeksi pada seorang perempuan yang kembali ke Selandia Baru pada 30 Desember 2020, yang teruji positif COVID-19 varian virus Afrika Selatan setelah meninggalkan karantina wajib 14 hari.

Atas kasus itu, Australia segera menangguhkan koridor perjalanan dengan Selandia Baru selama 72 jam.

Otoritas kesehatan diperkirakan akan menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 secepat-cepatnya pada pekan depan, seiring dengan munculnya tekanan agar Selandia Baru segera memulai vaksinasi terkait konfirmasi satu kasus baru penularan lokal tersebut usai berbulan-bulan nihil infeksi.

Ardern menyebut bahwa saat ini regulator obat-obatan, Medsafe, tengah bekerja untuk memberikan jaminan penggunaan darurat untuk vaksin Pfizer-BioNTech.

Kiriman vaksin pertama dijadwalkan tiba di Selandia Baru pada akhir kuartal pertama, namun pemerintah menginginkan segala sesuatunya telah siap sebagai antisipasi vaksin tersebut dapat datang lebih awal.

Selandia Baru mengonfirmasi dua kasus baru COVID-19 di fasilitas isolasi negara itu pada Selasa, tanpa kasus penularan lokal. Saat ini, ada 65 kasus aktif dengan jumlah kasus seluruhnya tercatat 1.934 kasus disertai 25 kematian. [reuters]

Continue Reading

International

India Blokir Tiktok dan 58 Aplikasi Video Dari China

Published

on

ilustrasi/courtesy of varietydotcom/via:.twitter

EDUPUBLIK – Kementerian elektronik dan teknologi informasi India telah mengeluarkan pemberitahuan baru untuk memberlakukan larangan permanen pada aplikasi video TikTok dan 58 aplikasi China lainnya pada bulan Juni.

Ketika pertama kali memberlakukan larangan, pemerintah India memberi 59 aplikasi tersebut kesempatan untuk menjelaskan posisi mereka tentang kepatuhan terhadap persyaratan privasi dan keamanan.

Perusahaan, termasuk platform distribusi video populer TikTok milik ByteDance, platform perpesanan WeChat milik Tencent dan peramban UC Browser milik Alibaba, juga diminta untuk menanggapi daftar pertanyaan soal privasi dan keamanan.

“Pemerintah tidak puas dengan tanggapan/penjelasan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini. Oleh karena itu, larangan 59 aplikasi ini sudah permanen sekarang,” surat kabar India melaporkan, menurut sumber yang mengetahui pemberitahuan tersebut, dikutip dari reuters, (26/1).

Kementerian ITE India, pada Juni, mengeluarkan perintah pemblokiran dengan menyatakan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut “merugikan kedaulatan dan integritas India, pertahanan India, keamanan negara dan ketertiban umum.”

Perintah, yang oleh India disebut sebagai “serangan digital,” merupakan buntut dari bentrokan pasukan China di perbatasan Himalaya yang menewaskan 20 tentara India.

Pada bulan September, India memblokir 118 aplikasi seluler lainnya, termasuk video game populer dari Tencent, PUBG, yang meningkatkan tekanan pada perusahaan teknologi China.

Perwakilan TikTok, menurut media India, mengatakan sedang mengevaluasi pemberitahuan tersebut dan akan menanggapinya sebagaimana mestinya. [reuters]

Continue Reading

Terpopuler