JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima masukan dan aspirasi publik soal rencana penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) yang dapat disampaikan melalui layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta.

“Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” kata Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Rabu (8/2).

Layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta dibuka mulai Senin-Jumat pukul 08.00 hingga 09.30 WIB. Menurut dia, implementasi ERP masih butuh waktu yang panjang dan aturannya pun masih dalam proses kajian.

Saat ini regulasi ERP yang termuat dalam Rancangan Perda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih terus digodok bersama DPRD DKI.

Heru menyebutkan, ada sekitar tujuh tahapan pembahasan regulasi tersebut bersama wakil rakyat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta.

Selain itu, mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat. Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.

“Karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” kata Syafrin.

Pemprov DKI bersama instansi terkait dalam pengendalian kemacetan Jakarta melakukan sejumlah upaya di antaranya penerapan “three in one” (3 in1), ganjil-genap hingga rencana ERP.

Namun, 3 in 1 dan ganjil-genap dinilai belum efektif menekan kemacetan di Ibu Kota dan justru menambah penggunaan kendaraan pribadi, yakni sepeda motor.

Dinas Perhubungan DKI mencatat berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada 2019, dengan pemberlakuan ganjil-genap yang tidak berlaku untuk sepeda motor justru sebanyak 37 persen pengguna mobil beralih ke sepeda motor.

Kemudian sebanyak 17 persen beralih ke ojek dan transportasi daring lain serta 27 persen beralih ke transportasi umum.

Sementara itu, dalam satu tahun pada periode 2018-2019 BPS DKI Jakarta mencatat, jumlah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor di Jakarta bertambah sekitar 5,3 persen.

Pada 2021, jumlah sepeda motor di Jakarta sudah mencapai 16,5 juta atau naik dibandingkan 2020 mencapai 16,1 juta unit. Begitu juga mobil pada 2021 mencapai 4,1 juta atau naik dibandingkan 2020 mencapai 3,3 juta unit.

Jika tidak dilakukan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, tidak menutup kemungkinan semakin tinggi tingkat kemacetan yang mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara di Jakarta.

Di samping itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta berdampak pada jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak delapan ribu kecelakaan pada tahun 2020 melansir data Kantor Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan tahun 2021.

Dari data itu, sekitar 60 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Selain mengendalikan lalu lintas, penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Namun demikian, kami tetap memerlukan masukan dari para pihak dan penerapannya masih butuh waktu yang panjang,” kata Syafrin. [ant]

SOLO – Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah,  Gibran Rakabuming Raka menyebut ada stimulus kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Naiknya tinggi, stimulusnya tinggi juga. Kalau pengen ada ‘request’ (permintaan) pengurangan, diskon, bisa,” katanya di Solo, Minggu.

Ia mengatakan kenaikan besaran PBB wajar karena Solo merupakan kotamadya. Selain itu, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sudah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir.

“Solo ini sudah kota lho ya, sudah berkembang banget. Nilai tanahnya ya pasti naik,” katanya.

Apalagi, dikatakannya, rumah-rumah yang berada di dekat tempat-tempat wisata dan beberapa kawasan bisnis.

“Yang rumahnya sekitar museum, Pedaringan, sekitar Technopark, Waterpark, sekitar Solo Safari,” katanya.

Ia mengatakan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta. Pada 2023 ini target PAD Kota Surakarta naik sebesar Rp80 miliar dibandingkan tahun lalu menjadi Rp820 miliar.

Sementara itu, terkait dengan kenaikan PBB tersebut banyak warga yang menyampaikan keluhan ke Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), salah satunya Siti Rahayu. Warga Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, ini menyampaikan nilai pajak tanah terlalu tinggi sehingga tidak sesuai jika dibandingkan dengan penghasilannya per bulan.

“Mas Gibran saya tinggal di rumah penirang tua (peninggalan orang tua) serasa ngontrak. Nilai pajak yang terlalu besar dibanding penghasilan saya dan kebutuhan saya. Sebelumnya 1th sekitar Rp5.600.000  sekarang Rp14.200.000. Saya dengan penghasilan kotor Rp3 juta, opo ya mampu?,” tulisnya.

Warga lain Ginanjar juga menyayangkan kenaikan PBB dilakukan tanpa diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat.

“Mas Wali, ini saya cek PBB 2023 rumah saya naik drastis dari Rp600 rb jadi Rp1 juta. Saya cek lewat aplikasi Solo Destination, naiknya tinggi sekali, dan tanpa ada sosialisasi,” tulis warga Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan ini. [ant]

JAKARTA – Indonesia Civilian Police Watch (ICPW) bekerja sama dengan Polri memberikan bantuan paket sembako kepada para jurnalis. Bantuan sebanyak 1.000 paket ini disalurkan dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI, serta guna meringankan beban para wartawan selama pandemi Covid-19 dan penanganannya.

“Tepat pada saat momentum  HUT RI hari ini, kami mencoba ‘memerdekakan hati’ rekan-rekan wartawan, dari terpaan badai ekonomi pandemi Covid yang menimpa semua lapisan masyarakat,” ujar Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto, dalam keterangannya, Di Jakarta, Selasa (17/8).

“Sebab selain garda depan penanganan pandemi dalam hal publikasi informasi, kami sadar wartawan juga turut terdampak pandemi Covid,” imbuhnya.

Menurut Bambang, tak sedikit awak media yang turut terpapar virus corona. Bahkan hingga meninggal dunia. Kondisi ini disebut berdampak pula pada perekonomian mereka.

“Karenanya bantuan ini kami distribusikan. Bukan maksud merendahkan profesi wartawan, tapi ini bagian kepedulian kita bersama. Karena kita memahami di ‘belakang layar’ seorang wartawan seperti apa,” tuturnya.

“Jangan dilihat jumlahnya. Mohon dilihat  niat baik dan sense of crisis-nya,” sambung Bambang.

Untuk tahap awal, paket sembako disalurkan kepada wartawan yang sehari-hari melakukan peliputan di Mapolda Metro Jaya. Total sebanyak 160 paket dibagikan dalam kesempatan itu. Tahap selanjutnya, bantuan akan disebar di berbagai wilayah di Jabodetabek.

“Tetap jayalah para wartawan, pejuang informasi, walau suasana pagebluk melanda di hari jadi ke-76 tahun bangsa Indonesia,” jelas Bamsoer, sapaan Bambang Suranto.

Sementara, salah seorang jurnalis, Gomes menghaturkan terima kasih kepada ICPW dan Polri atas kepeduliannya.

“So pasti rasa terima kasih saya sampaikan kepada ICPW yang sudah membuktikan kepedulian kepada rekan-rekan jurnalis,” tandasnya. [bs]