Connect with us

MONEY

Rupiah Melemah Hari Ini, Rp14.191 per USD

ILUSTRASI/photo: via-twitter

JAKARTA – Pada perdagangan jelang akhir pekan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah melemah mendekati level Rp14.200 per USD.

Dilansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 26 poin atau 0,19% ke level Rp14.191 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.188-Rp14.197 per USD.

YahooFinance juga mencatat Rupiah melemah 10 poin atau 0,07% bergerak ke level Rp14.185 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.158-Rp14.195 per USD pada hari ini.

Sekadar diketahui, Dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap mata uang lainnya pada perdagangan Kamis (26/9) waktu setempat. Peningkatan tersebut dibantu oleh ketatnya pasar keuangan AS dan meningkatnya ketegangan politik dan prospek ekonomi yang membebani euro dan poundsterling.

Dilansir Reuters, New York (27/9) Indeks dolar terhadap mata uang lainnya, naik 0,16% pada 99,2 tertinggi sejak 3 September. Kenaikan Kamis mengikuti lompatan 0,7% di sesi sebelumnya yang menjadi kenaikan satu hari terbesar untuk dalam tiga bulan. [*]

sumber: idxc

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MONEY

Jokowi: Industri Jasa Keuangan Harus Direformasi

Published

on

credit: Presiden Jokowi/instagram

EDUPUBLIK, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan industri jasa keuangan antara lain asuransi dan dana pensiun perlu melakukan reformasi sehingga dapat meningkatkan pengawasan maupun sisi keamanan permodalan.

“Yang non-bank tadi saya sampaikan baik itu asuransi, baik dana pensiun, memang memerlukan sebuah reform, perbaikan-perbaikan baik itu dari sisi pengaturan, dari sisi pengawasan, maupun sisi permodalan,” kata Presiden Jokowi kepada media di Jakarta, Kamis (16/1).

Presiden Jokowi telah menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di tempat itu.

Menurut dia, perbaikan di industri asuransi dan dana pensiun dapat memberikan pengawasan permodalan semakin baik.

Pemerintah akan mendukung penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dalam memperbaiki industri asuransi dan dana pensiun.

Sementara itu terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyelesaikan pengelolaan bisnis dan sisi ekonomi perusahaan tersebut.

“Kemudian urusan hukum itu urusan di Kejaksaan Agung. Saya kira penting untuk diselesaikan,” ujar Jokowi.

Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka kasus Jiwasraya yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. [ria/ant]

Continue Reading

MONEY

7 Perintah Jokowi Terkait Rencana Pembangunan Ibukota Baru, Butuh Dana 100T sampai Bis Otonom

Published

on

credit: Bus Otonom/via: facebook

EDUPUBLIK, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan anggaran pemerintah yang keluar untuk membangun ibu kota baru mencapai sekitar Rp100 triliun.

“Saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa, tapi saya melihat, kalau saya melihat pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun,” kata Jokowi di kantor presiden Jakarta, Rabu (15/1).

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik Lanjutan Persiapan Pemindahan Ibu Kota yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta para menteri kabinet Indonesia Maju.

“Pertama saya minta yang berkaitan dengan legitimasi dan regulasi-regulasi yang mendukung ini disiapkan. Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan ke DPR agar bisa diselesaikan,” tambah Jokowi.

Kedua, Jokowi meminta agar masalah terkait kelembagaan dapat juga segera diselesaikan.

“Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang kita bentuk yaitu Badan Otorita Ibu Kota,” ungkapnya.

Ketiga, terkait desain Jokowi mengatakan bahwa gagasan besar untuk desainnya sudah ada tapi masih dapat diubah dan diperbaiki.

“Saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini baik yang berkaitan dengan transportasi, karena di ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massanya akan menggunakan ‘autonomous vehicle’,” kata Jokowi.

Pada 23 Desember 2019 lalu, Dewan Juri menetapkan desain dengan judul “Nagara Rimba Nusa” sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.

“Juga kendaraan privatnya akan menggunakan ‘autonomous car’, sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya Pak Menhub dan Pak Menriset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan karena infrasrukturnya juga diarahkan ke arah penggunaan ‘electric vehicle’ dan ‘autonomous vehicle’,” jelasnya.

Kelima, terkait dengan lahan yang dipersiapkan yaitu mencapai 256 ribu hektare ditambah dengan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare.

“Yang akan kita gunakan 56 ribu hektare, itu di inti, yang akan dimulai nantinya pada angka 5.600 hektar. Ini masalah lahan Pak menteri BPN, Menteri LHK segera dirampungkan, difinalkan sehingga nanti arsitek designer, ‘urban plannernya’ bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya,” ucapnya.

Keenam, terkait dengan skema anggaran.

“Infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian untuk klaster pemerintahan yang berkaitan dengan Istana dan gedung-gedung kementerian ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah, di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP (Public Private, Partnership), KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau dikerjakan oleh investasi,” ungkap Jokowi.

Perintah ketujuh dari Jokowi terkait ibu kota negara adalah mengenai lingkungan hidup.

“Ibu kota ini konsepnya konsep gagasannya ‘Nagara rimba nusa’, artinya kita memiliki kewajiban untuk justur memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menajdi hutan yang kita rehabilitasi yang kita perbaiki, hutan konservasi yang juga rusak kita perbaiki,” tambahnya.

Ia juga sudah meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya Bakar untuk mempersiapkan sekitar 100 hektare untuk kebun “nursery”.

“Untuk persemaian, baik bibit-bibit berkaitan mangrove dan tanaman-tanaman lain dan kita harapkan dalam 100 hektare itu mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman,” katanya.

Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kontur lokasi memang berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman indusri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare. Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.

Jokowi menargetkan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang yang mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam “omnibus law”. Ada 14 UU yang terkait dengan UU Ibu Kota masuk ke dalam “omnibus law” dan ditargetkan selesai pada April 2020.

Kemudian pada Juni 2020, Detail Engineering Design (DED) sudah rampung karena pada akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail. [rzy/ant]

Continue Reading

MONEY

[MONEY] Defisit APBN Hingga November 2019 Rp368,9 Triliun

Published

on

credit: Menkeu Sri Mulyani/dok. FT via: twitter

JAKARTA, EDUPUBLIK, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga November 2019 telah mencapai Rp368,9 triliun atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sampai akhir November defisit kita 2,29 persen atau Rp368,9 triliun,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/12).

Menkeu mengatakan defisit tersebut lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yaitu Rp289,1 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB dan meningkat 31,9 persen (yoy) dari periode sama tahun lalu Rp279,7 triliun atau 1,89 persen terhadap PDB.

Lebih lanjut, defisit dalam pagu APBN untuk tahun ini memiliki target sebesar Rp296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB sehingga defisit pada November tersebut telah melebihi ketentuan.

Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan total defisit itu pada akhir tahun berpotensi mengalami penurunan sebab hingga pertengahan Desember 2019 sudah lebih rendah dari 2,29 persen yaitu 2,21 persen.

“Per 13 Desember 2019 defisit APBN turun menjadi 2,21 persen karena adanya kenaikkan pertumbuhan penerimaan pendapatan dan optimalisasi belanja,” ujarnya.

Sementara itu, total penerimaan negara hingga November 2019 sebesar Rp1.677,1 triliun atau 77,5 persen dari target APBN yakni Rp2.165,1 triliun.

Penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp1.508,9 triliun dan sekaligus meningkat 0,9 persen (yoy) daripada periode sama 2018 yaitu Rp1.662,9 triliun.

Menkeu merinci penerimaan itu berasal dari pendapatan dalam negeri mencapai Rp1.675,2 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.312,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp362,8 triliun.

“Penerimaan negara itu juga berasal dari hibah yaitu Rp1,9 triliun,” ujarnya.

Sedangkan belanja negara hingga November 2019 mencapai Rp2.046 triliun atau 83,1 persen terhadap target APBN yaitu Rp2.461,1 triliun. Angka tersebut meningkat 5,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu yaitu Rp1.942,6 triliun. [rzy/ant]

Continue Reading

Terpopuler