JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dengan bentuk dukungan konkret. Menurutnya, hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa melompat menjadi negara maju.

“Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” ujar Presiden Jokowi, Di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023, di Jakarta, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi juga sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hilirisasi harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga sumber daya alam laut. Presiden meyakini, hilirisasi memberikan nilai tambah yang berlipat ganda.

“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 billion USD melompat menjadi 30 billion USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” tegasnya.

Di sektor sumber daya alam laut, Dia mengingatkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Berbagai potensi kekayaan alamnya seperti rumput laut dan aneka ragam ikan, belum dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin.

Dia memberikan contoh, Indonesia merupakan eksportir nomor satu rumput laut tetapi dalam bentuk mentah. Di saat yang sama, Indonesia juga merupakan eksportir nomor tiga karagenan, bahan yang diekstrak dari rumput laut. Di lain sisi, Tiongkok merupakan importir nomor satu rumput laut, tetapi merupakan eksportir nomor satu karagenan.

“Ini yang harus kita tiru. Kita harusnya menjadi eksportir nomor satu bahan mentah (rumput laut), tetapi juga eksportir nomor satu karagenan, harusnya seperti itu, dan nilai tambah yang ada di sini akan melompat,” kata Jokowi.

Demikian halnya dengan ikan tuna, cakalang, dan tongkol, Indonesia merupakan eksportir nomor satu untuk ketiga komoditas tersebut. Namun, di saat yang sama Indonesia juga merupakan importir nomor satu tepung ikan.

“Ini sudah didorong ke luar kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa enggak bisa kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita menjadi tepung ikan? Sesulit apa? Kok, sulit banget, sih? Enggak. Kalau kita belum mampu ya gandeng partner. Saya selalu sampai gandeng partner, jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana. Kemudian RRT kita lihat importir nomor dua tuna, cakalang, tongkol segar, tapi bisa menjadi eksportir nomor empat tepung ikan. Gandeng partner,” paparnya.

Menurutnya, hal terpenting dalam hilirisasi adalah mengintegrasikan beragam komoditas tersebut, baik di sektor minerba, CPO, maupun sumber daya alam hasil laut. Presiden memperkirakan proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa mencapai ratusan miliar dolar AS dan membuka jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

“Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini, bagaimana memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilirisasi karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa sampai angka 715 billion USD dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar,” tandasnya. ***

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat makin terlindungi.

“Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail,” ujar Jokowi, Di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023, di Jakarta, Senin (6/2).

Dalam hal pengawasan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar jajarannya bekerja tidak hanya secara makro, tetapi juga detail. Presiden memberikan contoh sebuah perusahaan di India yang mengalami kerugian akibat harga sahamnya melorot tajam yang kemudian berdampak pada perekonomian India secara keseluruhan.

“Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion USD, hilang, langsung. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan,” jelasnya.

“Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar, yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Dia meminta agar pengawasan terhadap asuransi, pinjaman online, hingga investasi dilakukan secara mendetail dan lebih intensif. Presiden tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.

“Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun, ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hafal saya ini karena baca. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat,” ucapnya.

“Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan,” tegasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. ***

EDUPUBLIK, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan industri jasa keuangan antara lain asuransi dan dana pensiun perlu melakukan reformasi sehingga dapat meningkatkan pengawasan maupun sisi keamanan permodalan.

“Yang non-bank tadi saya sampaikan baik itu asuransi, baik dana pensiun, memang memerlukan sebuah reform, perbaikan-perbaikan baik itu dari sisi pengaturan, dari sisi pengawasan, maupun sisi permodalan,” kata Presiden Jokowi kepada media di Jakarta, Kamis (16/1).

Presiden Jokowi telah menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di tempat itu.

Menurut dia, perbaikan di industri asuransi dan dana pensiun dapat memberikan pengawasan permodalan semakin baik.

Pemerintah akan mendukung penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dalam memperbaiki industri asuransi dan dana pensiun.

Sementara itu terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyelesaikan pengelolaan bisnis dan sisi ekonomi perusahaan tersebut.

“Kemudian urusan hukum itu urusan di Kejaksaan Agung. Saya kira penting untuk diselesaikan,” ujar Jokowi.

Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka kasus Jiwasraya yakni mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. [ria/ant]