Connect with us

Edu Citizen

[SEDANG NAIK DAUN] Skuter Listrik Sewaan Dilarang Melaju Jalan Raya

Ilustrasi/credit: @bryanbma/via: twitter

JAKARTA – Skuter listrik sewaan tidak boleh melalui jalan raya di DKI Jakarta baik jalur untuk sepeda maupun jalur kendaraan pribadi.

“Operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. Selanjutnya untuk operasional di jalan raya itu tidak diperbolehkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat ditemui di Kawasan FX Sudirman, Jumat (22/11).

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat  Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah berkoordinasi terkait ketentuan tersebut.

Hal itu untuk menanggapi maraknya pengguna skuter listrik sewaan secara khusus milik GrabWheels yang menggunakan badan jalan.

Jika ditemukan pengguna skuter listrik milik GrabWheels di jalan raya dan di luar kawasan yang telah ditentukan maka polisi akan menindak pengguna skuter listrik itu.

“Pertama, adalah represif nonyudisial. Maksudnya, kita tegur mereka, kita suruh balik atau kembali masuk,” katanya.

Kedua, tindakan represif yudisial,  yakni ditindak tegas. “Misalnya ditilang atau sebagainya,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusuf.

Selain penilangan, pihaknya akan menyita unit skuter listrik sewaan yang ditemukan berkali-kali melewati kawasan yang telah ditetapkan untuk beroperasinya GrabWheels.

“Kita akan sita kendaraan (skuter) itu, kita berikan surat tilang dan proses selanjutnya kita lakukan aturan sesuai yang berlaku,” kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, kawasan yang diperbolehkan untuk skuter sewaan di antaranya seperti area Gelora Bung Karno (GBK) dan Bandara Soekarno-Hatta.

Pelarangan skuter melintas di jalan raya hanya diberlakukan untuk skuter sewaan GrabWheels yang digunakan oleh penggunanya sebagai sarana hiburan.

Sedangkan untuk pemilik skuter pribadi yang menggunakan kendaraannya untuk mobilisasi diperbolehkan menggunakan jalur sepeda. Hingga saat ini secara khusus belum ada aturan yang mengatur pengoperasian skuter listrik baik di Jakarta maupun di Indonesia.

Tren penggunaan skuter listrik yang disewakan oleh GrabWheels sedang naik daun terutama bagi warga Ibu Kota Jakarta. Namun banyak pengguna melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak GrabWheels.

Pelanggaran yang kerap ditemui seperti pengguna yang tidak menggunakan helm dan berboncengan serta mengoperasikan GrabWheels di jalan raya. [rzy/ant]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MataPublik

Lagi-Lagi Posraya Indonesia Bentuk Posko Gotong Royong Di Tangsel

Published

on

credit: posraya indonesia/dok

TANGSEL – Ketua DPC Posraya Indonesia mengatakan, lagi-lagi Posraya Indonesia membentuk Posko Gotong Royong di Tangerang Selatan.

Mereka datang, melihat dan langsung memberikan bantuan untuk pedagang kecil disana.

“Sore tadi saya dengan ditemani oleh Burhannudin selaku Koordinator Posko, saya menyaksikan pemberian bantuan langsung, berupa 20 Karung Beras per 5 kilogram, ditambah minyak goreng dan gula pasir,” ujar Ketua DPC Posraya Indonesia, Teguh Priyatna, Di Jalan Merica, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangsel, Sabtu (01/08/2020).

Dia mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut untuk membangkitkan lagi pedagang sembako yang hampir bangkrut.

“Semoga penerima bantuan bisa berdagang kembali dengan tambahan modal yang kami berikan dalam bentuk sembako,” kata Teguh.

Teguh menuturkan, Posko kembali dibuat supaya kita bisa bahu membahu bantu masyarakat yang terdampak covid 19.

“Kami yakin masyarakat bisa lalui pandemi ini kalau kita gotong royong melewatinya,” tuturnya.

DPC Posraya Indonesia Tangsel dengan Warga Penerima Bantuan/dok

Sementara itu, Sekjen DPP Posraya Indonesia Dian Sumarwan, meminta supaya aktivitas gerakan posko gotong royong terus masif dilakukan di Tangerang Selatan.

“Bergeraklah secara masif, bentuk posko-posko gotong royong di setiap wilayah-wilayah terdampak covid 19, kita harus buktikan kalau kita mampu melewati pandemi ini dengan karakter budaya yang kita miliki,” ujar Dian.

“Ini bukan cuma untuk Tangsel, tapi untuk semua anggota kami disetiap wilayah. Ketua Umum sudah intruksikan setiap wilayah untuk melakukan gerakan serupa,” Dian menandaskan. [an]

Continue Reading

MataPublik

Bentuk Posko Gotong Royong, Posraya Indonesia Inginkan UMKM Bangkit

Published

on

credit: posraya indonesia, tangsel/dok

TANGSEL – Para pelaku UMKM mengeluhkan menurun pendapatan usaha mereka, terkait dengan situasi tidak biasa dimasa pandemi covid-19 ini.

Itu sebabnya beberapa waktu kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi), memanggil, pedagang ke Istana Negara Jakarta dan Bogor, untuk diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 2,4 Juta, agar para pelaku usaha kecil dapat bertahan dan terus berjualan.

Seiring dengan langkah yang dilakukan Presiden Jokowi, DPP Posraya Indonesia memberikan intruksi kepada perwakilan disetiap daerah untuk membuat posko gotong royong supaya bisa membantu UMKM bertahan dan bangkit dimasa pandemi ini.

Minggu sore (26/7/2020), DPC Posraya Indonesia Tangerang Selatan membuat posko gotong royong di Kampung Pasar RT 003 RW 013 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, salah satu lokasi yang masuk dalam gerakan Kampung Jokowi saat Pilpres 2019 silam.

“Kami akan buat posko gotong royong di setiap kecamatan, kami juga mengajak berbagai elemen untuk bahu membahu membantu UMKM,” ucap Teguh Priyatna Ketua DPC Posraya Indonesia Tangerang Selatan di lokasi.

Posko gotong royong di Jombang, Ciputat, mengambil sasaran di lingkungan terdekat yang hampir bangkrut. Posraya Indonesia memberikan beberapa sembako berupa beras, gula, minyak goreng sebagai tambahan modal untuk mengisi warung.

“Kita lihat dan sambangi langsung warung terdekat posko yang hampir bangkrut, semoga bantuan yang kami berikan dapat menigkatkan penjualan kembali,” ujar Teguh.

Salah satu tokoh masyarakat setempat menyambut baik adanya gerakan yang dilakukan Posraya Indonesia dalam membantu UMKM

“Dengan adanya posko gotong royong dilingkungan kami, mudah-mudahan UMKM disini terbantu dan dapat meningkat roda perekonomian mereka sampai normal kembali,” ujar Tubagus Fachrurozi salah satu tokoh masyarakat dan Ketua RW 013, Jombang.

Info yang diterima Posko Gotong Royong akan dibuat secara masif di Tangerang Selatan.

“Ini sudah perintah Jepri selaku Ketua Umum, kami akan maksimalkan dan membuat posko gotong royong di Tangsel menjadi magnet berbagai elemen untuk dapat melakukan hal serupa,” ujar teguh kembali. [an]

Continue Reading

Edu Citizen

KCB Menilai Pansel KI DKI Cacat Prosedur

Published

on

ketua kcb/dok

EDUPUBLIK, JAKARTA – Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta dipersoalkan oleh Komunitas Cinta Bangsa (KCB). Mereka mempertanyakan panitia seleksi (Pansel) yang terkesan tak profesional dalam pelaksanaannya.

Mereka menilai pansel anggota Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta ini Cacat Prosedur alias tidak sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan azaz dan tujuan adanya KI

“Kami menilai bahwa pansel tidak profesional dalam mengedepankan kejujuran, independen dan transparansi karena kami tahu bahwa pansel diduga berada dalam tekanan terhadap ‘calon anggota titipan’ parpol, dan kami juga memantau bahwa banyak kader-kader partai yang terlibat dan masuk dalam seleksi calon komisioner ini,” ujar Ketua KCB Imam, dalam keterangannya, di Jakarta.

Proses seleksi ini juga patut dipertanyakan kredibilitas dari lembaga yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan informasi atau transparansi terlebih lagi lembaga ini setingkat provinsi yang berada langsung di bawah Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses seleksi anggota komisi informasi ini juga dinilai tidak profesional karna diduga adanya intervensi dari petinggi partai politik.

Imam Juga menambahkan, jika dalam proses seleksi anggota komisi informasi ini sudah cacat secara moral maka kredibilitas lembaganya patut dipertanyakan.

“Kalo proses awalnya saja begini sudah cacat, maka kita tahu kedepan adalah semuanya pesanan dari yang berkuasa”, ungkapnya.

Lebih lanjut, KCB mendesak Diskominfo agar membubarkan pansel dan membatalkan proses seleksi yang cacat prosedur atau kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan tentunya kami juga akan sampaikan persoalan ini ke Gubernur DKI.

“Diskominfo harus tegas, lembaga informasi sudah mencederai tujuan dan asasnya sendiri. Kami minta pansel dibubarkan atau kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membubarkan komisi informasi dan Gubernur juga harus mengetahui persoalan ini,” tandas Imam. [ath]

Continue Reading

Terpopuler