Connect with us
data-ad-client="ca-pub-5380071771854709" data-ad-slot="4198541131" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

NEWS

Sejumlah Guru Pilih Keluar Dari Wamena

Grafis Gambar - Ilustrasi

WAMENA – Sejumlah guru yang trauma pasca kerusuhan yang melibatkan pelajar SMA dan SMP di Jayawijaya, Papua, memilih keluar daerah untuk sementara waktu.

Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Suryo Wibisono di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, (30/9) mengatakan guru trauma karena menyaksikan langsung kerusuhan yang terjadi juga lingkungan sekolah.

“Kondisi ini saya maklumi karena trauma, tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Sekitar 10 orang minta izin menenangkan diri di Jayapura dan Jawa,” katanya.

Guru-guru yang meminta izin itu berjanji akan kembali lagi apabila kegiatan belajar mengajar sudah mulai. Pasca kejadian Senin, (23/9), ada juga orang tua yang meminta surat pindah bagi anak mereka, tetapi pihak sekolah belum memproses karena situasi sekolah yang belum normal.

“Ada juga orang tua, siswa yang menanyakan kapan proses belajar mengajar (PBM) dimulai tetapi kami masih tunggu instruksi dari pimpinan,” katanya.

Walau belum ada instruksi tertulis dari dinas pendidikan provinsi yang membawahi SMA dan SMK, ia memastikan sekitar minggu ke dua atau tiga Oktober sudah dilakukan PBM.

“Informasi yang beredar bahwa sekolah dibuka Januari itu tidak benar. Kami mungkin minggu ke dua atau ke tiga Oktober, kalau memang sudah ada instruksi baru kami mulai laksanakan PBM,” katanya.

Kerusuhan yang melibatkan pelajar di Jayawijaya itu mengakibatkan seorang guru SMA 1 mengalami luka lemparan batu sehingga dirujuk ke Jayapura. Kaca-kaca jendela dan pagar SMA 1 Wamena juga dirusak. [ria]

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

ADPPI Minta Jokowi Turun Tangan Selesaikan Kisruh EBT

Published

on

EDUPUBLIK – Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan langkah-langkah strategis terkait Rancangan Undang-undang Energi baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi VII DPR RI.

Jokowi selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) perlu mempertimbangkan langkah konkret eksekutorial dalam mengatasi persoalan energi baru terbarukan, khususnya dalam pengusahaannya.

“Untuk menghindari disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan, Uu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, hal-hal berkaitan penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah diatur,” ujar Ketua umum ADPPI Hasanuddin, dalam keterangannya, di Jakarta, (5/2).

Saat ini, kata Hasan, perlunya aturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah tentang Energi Baru Terbarukan (PP EBT) sebagaimana amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

“Dengan catatan aturan pelaksana ini tidak berlaku untuk pengaturan sumber energi Nuklir dan Panas bumi, karena telah diatur tersendiri (lex specialis) melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas bumi,” katanya.

Dia mengatakan, dunia usaha energi baru dan terbarukan memerlukan kepastian skema tarif dan perjanjian penjualan energi, perizinan pendukung yang cepat dan efisien, serta kepastian sosial.

Dia menjelaskan, Uu Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah semata-mata pengaturan mengenai Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) yang bertugas menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Penyusunan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN).

hal ini, lanjutnya, keluar dari tujuan dan spirit penyusunan UU tersebut yaitu sebagai pedoman pengaturan mengenai energi secara komprehensif.

“Demikian juga dengan wacana pembentukan badan khusus atau Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET),” jelasnya.

“Jika memang badan tersebut diperlukan, sebaiknya dibentuk dibawah Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai bagian dari DEN, bukan sebagai organisasi baru yang terpisah,” dia menandaskan. [as]

Continue Reading

Ekonomi

Budi Waseso Beberkan Strategi Bulog Tahun 2021

Published

on

photo credit: Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso/dok. ss

EDUPUBLIK – Perum BULOG mengadakan pertemuan virtual direksi dengan rekan-rekan media untuk memperkenalkan susunan direksi baru serta penyampaian strategi Perum BULOG pada tahun 2021 ini.

“Program yang digagas Perum BULOG pada tahun 2021 sesuai dengan tujuannya sebagai stabilitator harga pangan, menjaga ketersediaan pangan dan menjaga cadangan pangan,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, dalam acara meeting virtual dengan awak media, Rabu (3/2).

Budi menjelaskan, Bulog mempersiapkan stok pangan di hari-hari besar perayaan agama agar menjaga stabilitas harga pangan.

“Bulog juga menjual beras premium dengan harga medium dengan pembangunan fasilitas rice milling plant dan silo di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Serta membangun sistem untuk penjualan online, dan membangun gudang modern untuk menjaga pasokan beras dengan biaya yang lebih murah.

“Cadangan beras pemerintah di tahun ini sebesar 950 ribu ton sudah mencukupi alokasi yang dibutuhkan sebesar 800 ribu ton,” katanya.

“Selain itu Perum Bulog juga mengadakan ketersediaan daging, jagung, gula kristal putih dan bilamana masih ada kekurangan, Perum BULOG mendapat jatah kuota impor daging kerbau sebesar 80 ribu ton,” tambahnya.

Dia mengatakan, dalam menjaga kebutuhan pangan nasional, Bulog ikut berperan dalam menjaga swasembada pangan sesuai dengan arahan presiden.

“Peran BULOG sebagai penjaga kebutuhan pangan nasional, melalui program tahun ini ingin mencapai swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga memperkenalkan Jajaran Direksi Perum Bulog yang baru, antara lain, Wakil Direktur Gatot Trihargo, Direktur supply chain dan pelayanan publik Mokhamad Suyamto, Direktur human capital Purnomo Sinar Hadi, Direktur bisnis Febby Novita, Direktur keuangan Bagya Mulyanto dan Sekretaris perusahaan Awaludin Iqbal. [ray]

Continue Reading

Politik

Posraya Indonesia Dukung Kapolri Baru Dalam Menjalankan Amanah Presiden

Published

on

photo credit: Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian RI / dok

EDUPUBLIK – Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah resmi dilantik, Rabu kemarin (27/1/2021), menggantikan Idham Azis yang telah memasuki masa pensiun.

Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Banyak tanggapan positif atas pengangkatan Kapolri kemarin, salah satunya dari Dian Sumarwan selaku Sekjen Posraya Indonesia yang merupakan Relawan Jokowi.

Selain mengucapkan selamat Posraya Indonesia mendukung poin penting terkait rasa keadilan masyarakat yang diangkat Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

“Posraya Indonesia mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, semoga amanah yang diberikan Presiden Jokowi dapat dijalankan dengan baik. Dan semoga Pak Sigit dapat menjalankan janji dan program makalahnya yang berjudul ‘Transformasi Menuju Polri yang Presisi’ yang disampaikan saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR”, ujar Dian Kamis (28/1/2021), di Jalan Juanda, Bogor.

“Fokus utama yang diangkat dalam hal keadilan masyarakat oleh Pak Sigit, dirinya tidak ingin hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas, dan tidak serta merta hanya menjalankan kepastian hukum. Salah satu contohnya dirinya tidak mau ada lagi proses yang dilakukan, terkait pelaporan anak terhadap ibunya,” lanjut Dian.

Posraya Indonesia sangat mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Kapolri yang baru.

“Pak Sigit menginginkan, dalam penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan humanis, dengan menegakkan rasa keadilan masyarakat, bukan penegakkan dalam rangka untuk kepastian hukum. Dan itu membuat Posraya Indonesia mendukung penuh pola yang dilakukan, karena pastinya penegakan hukum yang dilakukan akan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila,” Tutup Dian. [ds]

Continue Reading

Terpopuler