Connect with us

NEWS

Sejumlah Guru Pilih Keluar Dari Wamena

Grafis Gambar - Ilustrasi

WAMENA – Sejumlah guru yang trauma pasca kerusuhan yang melibatkan pelajar SMA dan SMP di Jayawijaya, Papua, memilih keluar daerah untuk sementara waktu.

Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Suryo Wibisono di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, (30/9) mengatakan guru trauma karena menyaksikan langsung kerusuhan yang terjadi juga lingkungan sekolah.

“Kondisi ini saya maklumi karena trauma, tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Sekitar 10 orang minta izin menenangkan diri di Jayapura dan Jawa,” katanya.

Guru-guru yang meminta izin itu berjanji akan kembali lagi apabila kegiatan belajar mengajar sudah mulai. Pasca kejadian Senin, (23/9), ada juga orang tua yang meminta surat pindah bagi anak mereka, tetapi pihak sekolah belum memproses karena situasi sekolah yang belum normal.

“Ada juga orang tua, siswa yang menanyakan kapan proses belajar mengajar (PBM) dimulai tetapi kami masih tunggu instruksi dari pimpinan,” katanya.

Walau belum ada instruksi tertulis dari dinas pendidikan provinsi yang membawahi SMA dan SMK, ia memastikan sekitar minggu ke dua atau tiga Oktober sudah dilakukan PBM.

“Informasi yang beredar bahwa sekolah dibuka Januari itu tidak benar. Kami mungkin minggu ke dua atau ke tiga Oktober, kalau memang sudah ada instruksi baru kami mulai laksanakan PBM,” katanya.

Kerusuhan yang melibatkan pelajar di Jayawijaya itu mengakibatkan seorang guru SMA 1 mengalami luka lemparan batu sehingga dirujuk ke Jayapura. Kaca-kaca jendela dan pagar SMA 1 Wamena juga dirusak. [ria]

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Menkeu: Alokasi Belanja Negara RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 Triliun

Belanja negara bukan untuk kemewahan, tapi untuk pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Belanja negara bukan sekedar mengeluarkan uang, tapi upaya mencapai Indonesia Maju.

Published

on

photo credit: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/via: instagram @smindrawati

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi belanja negara pada RAPBN 2022 mencapai Rp2.708,7 triliun, termasuk didalamnya ada belanja prioritas.

“Belanja bidang kesehatan untuk kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk kelanjutan program vaksinasi dan insentif nakes. Reformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sebesar Rp255,3 triliun,” Kata Menkeu Sri Mulyani, dalam laman Instagramnya, di posting pada, (23/8).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, belanja bidang pendidikan, sebesar Rp541,7 triliun, untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai modal utama pembangunan nasional.

Belanja bidang perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang, sebesar Rp427,5 triliun

Belanja infrastuktur untuk penyelesaian proyek infratruktur yang tertunda akibat pandemi dan output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi, sebesar Rp384,8 triliun.

Belanja pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerataan akses dan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya untuk mendukung program pendidikan, sebesar Rp27,4 triliun.

Belanja ketahanan pangan akan dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Dengan begitu dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta nelayan, sebesar Rp76,9 triliun.

“Belanja negara bukan untuk kemewahan, tapi untuk pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Belanja negara bukan sekedar mengeluarkan uang, tapi upaya mencapai Indonesia Maju,” tandas Sri Mulyani. [as]

sumber: akun instagram sri mulyani @smindrawati

Continue Reading

NEWS

Pemerintah Perpanjang Lagi PPKM Hingga 30 Agustus

PPKM di beberapa daerah terdapat penurunan level dari 4 ke 3 dikarenakan adanya penurunan kasus Covid-19 yang cukup signifikan.

Published

on

photo credit: Presiden Joko Widodo/via: facebook

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 24 hingga 30 Agustus 2021.

“Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai 24 hingga 30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya, dari level 4 ke 3,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi persnya, Senin, (23/8).

Dalam periode ini, PPKM di beberapa daerah terdapat penurunan level dari 4 ke 3 dikarenakan adanya penurunan kasus Covid-19 yang cukup signifikan.

Jokowi menjelaskan, penurunan level 3 akan mulai diterapkan di Pulai Jawa dan Bali untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan wilayah lainnya.

“Untuk pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota/Kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan terjadi penurunan jumlah kota/kabupaten di Pulau Jawa-Bali yang berada di level 4, yakni dari 67 berkurang menjadi 51 kabupaten/kota.

“Level 3 dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota,” tandas Jokowi.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan semenjak bulan lalu telah dapat menurunkan angka kasus positif Covid-19.

Membaiknya situasi Covid-19 di tanah air tetap harus disikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.

Continue Reading

Hukum

SDR Dukung KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Lampung Selatan

Kehadiran kami sebagai wujud kepedulian dan perhatian kami terhadap KPK terutama dalam hal penindakan kasus korupsi.

Published

on

ilustrasi: Gedung KPK

JAKARTA – Direktur Kajian Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Didik Triana Hadi menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih Kunigan Jakarta Selatan.

“Kehadiran kami sebagai wujud kepedulian dan perhatian kami terhadap KPK terutama dalam hal penindakan kasus korupsi,” ujar Didik, dalam keterangannya, (23/8).

Lebih lanjut Didik mengatakan, dirinya menyampaikan laporan untuk menanyakan kelanjutan dari kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Kasus ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kasus yang sudah ditangani oleh KPK dan telah memperoleh putusan hukum tetap atau inkrah.

Didik menyatakan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 27 Juli 2018, KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu sebagai pemberi suap adalah Gilang Ramadhan selaku bos CV 9 Naga. Sebagai penerima suap adalah Zainudin Hasan, Bupati Kabupaten Lampung Selatan periode 2016-2021; Agus Bhakti Nugroho, Anggota DPRD Provinsi Lampung; dan Anjar Asmara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Direktur Kajian Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Didik Triana Hadi

Para tersangka tersebut telah divonis oleh majelis hakim Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan vonis hukuman antara 2 tahun 3 bulan sampai dengan 12 tahun penjara.

Menurut Didik, terhadap perkara tersebut penyidik KPK telah melakukan pengembangan dengan memeriksa tiga orang yakni plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto (saat ini menjabat sebagai Bupati lampung Selatan definitif), Hermansyah Hamidi mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel, Syahroni mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel, Keduanya telah divonis oleh PN Tiikor tanjung Karang dengan putusan inkrah.

Menurut Didik saat proses terhadap Syaroni dan Herman inilah keterlibatan Bupati Lampung Selatan Ermanto mulai terendus saat KPK melakukan pemeriksaan terhadap Nanang sebagai saksi.

Lanjut Didik, dalam sidang lanjutan korupsi Dinas PUPR, dengan tersangka dua bekas kepala dinas, Hermansyah Hamidi dan Syahroni, Rabu 24 Maret 2021, saat diperiksa sebagai saksi Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengakui menerima setidaknya Rp 950 juta dari mantan bupati Zainudin Hasan, Agus BN, dan mantan Kadis PUPR Syahroni.

Didik menegaskan penuntasan kasus ini akan menegaskan posisi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi yang sesuai dengan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

“Bahwa fakta persidangan tersebut merupakan indikasi kuat keterlibatan yang bersangkutan. KPK mesti segera menindaklanjuti fakta persidangan dan pengakuan dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021 sebagai wujud penegakan hukum dan dalam rangka kepastian hukum mengingat posisi Nanang yang saat ini merupakan Bupati definitif,” tandas Didik. [bs]

Continue Reading

Terpopuler