Connect with us

Politik

JK: Penerbitan Perpu KPK Menunjukkan Lemahnya Wibawa Presiden

Rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan menunjukkan lemahnya kewibawaan Presiden Joko Widodo karena menganulir keputusannya sendiri lewat surat presiden (surpres)

credit: Ilustrasi

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan menunjukkan lemahnya kewibawaan Presiden Joko Widodo karena menganulir keputusannya sendiri lewat surat presiden (surpres).

“Kan baru saja Presiden teken berlaku (revisi UU KPK), masa langsung Presiden sendiri menarik itu. Dimana kita mau tempatkan kewibawaan Pemerintah? Baru meneken berlaku lalu satu minggu kemudian ditarik lagi. Logikanya dimana?” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (1/10).

Penerbitan perppu juga tidak serta merta menjamin emosi masyarakat mereda sehingga unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah akan terhenti, tambah Wapres.”Belum tentu juga. Siapa yang menjamin?” tambahnya.

Wapres pun berpendapat agar polemik UU KPK yang sudah direvisi itu diselesaikan di Mahkamah Konsitusi melalui uji materi, meskipun UU baru tersebut belum dinomori.

“Saya tidak ingin memberikan komentar tentang perppu karena sudah berjalan di MK. Lebih baik kita tunggu apa yang di MK, kan sudah berjalan proses di MK,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK untuk mengganti UU tentang KPK yang telah disepakati DPR dan Pemerintah untuk direvisi.

Pada saat pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR.

Surpres itu berisi bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), yang saat itu dijabat Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan revisi. [bw]

Baca selanjutnya
Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PDIP Dorong Kepala Daerah Realokasi APBD untuk Pencegahan Covid-19

Published

on

JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) meminta seluruh kader Partai di Struktural, Eksekutif dan Legislatif untuk terus menggerakkan gotong royong nasional dengan melayani rakyat, khususnya terhadap kebutuhan hand sanitizer, masker, dan alat cek temperatur tubuh.

“Partai menjalankan komitmen kemanusiaan untuk rakyat. Sosialisasi dengan brosur Covid-19 sebanyak 3 juta yang dicetak langsung oleh Ketua Umum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri. Partai juga memfasilitasi dengan pemberian jamu tradisional, telur dan sosialisasi Covid-19. Dapur umum juga dipersiapkan untuk membantu rakyat kecil yang selama ini mendapatkan upah harian,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Di Jakarta, Sabtu (21/03).

Gotong Royong Tiga Pilar

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan juga meminta seluruh pimpinan dewan dan kepala daerah atau wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan agar mendorong realokasi APBD untuk pencegahan Covid-19, termasuk jejaring pengaman sosial bagi rakyat yang selama ini berpenghasilan harian.

“Partai bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Partai juga membantu menciptakan suasana agar rakyat tidak panik, dan pemerintah terus melakukan tindakan pencegahan termasuk bekerjasama dengan negara lain,” kata Hasto.

Risma Ditugasi Koordinasikan Pergerakan Kepala Daerah PDIP Hadapi Covid-19

Ibu Tri Rismaharini juga ditugaskan secara khusus untuk mengoordinasikan pergerakan kepala daerah PDIP. Ibu Mega juga terus memimpin gotong royong nasional tiga pilar Partai tersebut secara langsung, termasuk bagaimana menseskab, Pramono Anung juga mendapat tugas agar terus mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan penuh bagi para dokter, perawat dan seluruh tim medis yang benar-bener berdedikasi mengobati penderita Covid-19.

Dia mengatakan, apa yang terjadi saat ini juga mengajarkan betapa pentingnya membangun semangat berdikari, khususnya dalam kesehatan.

“Kesehatan masyarakat sangatlah penting. Seluruh kepala daerah Partai wajib melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan jamu sehat, vitamin dan jaringan pengaman sosial, serta memerkuat seluruh tim medis untuk membantu rakyat,” tandas Sekjen PDIP. [fb]

Continue Reading

Politik

[PILKADA 2020] Ipar Jokowi Ramaikan Bursa Calon Bupati Gunung Kidul

Published

on

credit: Wahyu Purwanto/dok. facebook

EDUPUBLIK, GUNUNG KIDUL – Ipar Presiden Joko Widodo, Wahyu Purwanto disebut-sebut akan meramaikan bursa calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Partai NasDem.

“Hingga Saat Ini, Kita masih menunggu keputusan dari DPP NasDem terkait surat rekomendasi siapa yang akan maju sebagai calon bupati dari NasDem,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DIY Suharno, di Gunung Kidul, Senin (13/1).

Wahyu Purwanto kemungkinan akan maju bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunung Kidul Bahron Rasyid sebagai bakal calon wakil bupati.

“Kami berharap Wahyu Purwanto bisa mendapatkan rekomendasi dari DPP NasDem,” katanya.

Selama ini, Wahyu Purwanto sudah berkomitmen untuk membangun Gunung Kidul sejak dirinya menjadi rektor Universitas Gunung Kidul. Selain itu, Wahyu sudah melakukan pendampingan terhadap petani, dan warga lainnya.

“Kalau bisa menang (pilkada) koordinasi dengan pusat kan lebih mudah, tetapi faktor keluarga presiden itu hanya satu faktor saja. Faktor lainnya komitmen Wahyu Purwanto membangun Gunung Kidul sudah sejak lama,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Wahyu Purwanto enggan mengomentari ketika ditanya mengenai potongan kutipan twitter dari Farid Gaban tentang foto dirinya yang disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka, Doli Sinomba Siregar, Wahyu Purwanto, dan Bobby Nasution. Wahyu tidak mau berkomentar.

Ketua DPD Nasdem Gunung Kidul Suparjo mengatakan nama Wahyu Purwanto dan Bahron Rasyid sudah disetorkan ke DPP NasDem. Saat ini sedang menunggu surat dari pusat.

“Informasinya, surat rekomendasi turun sekitar Februari atau Maret nanti. Keputusan tergantung pusat,” kata Suparjo. [rzy/ant]

Continue Reading

Politik

Besan Jokowi Melenggang Jadi Balon Bupati Tapanuli Selatan

Published

on

credit: Besan Jokowi (Kanan Batik)/dok. facebook

EDUPUBLIK, PADANGSIDEMPUAN – Besan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Doly Sinomba Siregar resmi mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) dari Partai Golongan Karya (Golkar).

“Benar, saya telah mendaftarkan diri ke Partai Golkar Tapanuli Selatan sebagai bakal calon bupati Tapsel,” kata Doly Sinomba Siregar, Kamis (9/1).

“Semoga masyarakat Tapanuli Selatan menerima kehadiran saya untuk meningkatkan pembangunan dan SDM di Tapsel, mengingat Tapanuli bagian selatan sekarang menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dia mengatakan, dengan mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Tapsel periode mendatang, maka ini merupakan perjuangan yang harus diamanahkan sebagai harapan bersama.

Saat disinggung mengenai rekomendasi dari DPP Partai Golkar, Doly Sinomba Siregar menjawab, “Tunggu saja kabar baiknya”.

“Keputusan keluarga besar sudah memberikan restu termaksud dari kahangi kami Joko Widodo untuk maju dalam meningkatkan pembangunan di Tapsel dan menyinkronkan program pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua DPD AMPI Tapsel Dr Zulfendri Sikumbang menyatakan dengan adanya niat membangun dan mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Tapsel, maka itu merupakan langkah yang harus disambut dengan baik.

Menurutnya, Tapsel merupakan masyarakat yang majemuk, ada dalihan na tolu dan kearifan lokal yang harus terus dilestarikan.

“Doly Sinomba Siregar adalah putra daerah terbaik yang memiliki integritas dalam menjunjung adat budaya di Tapsel dan Tapanuli bagian selatan,” tutupnya. [ria/ant]

Continue Reading

Terpopuler