Connect with us

Politik

JK: Penerbitan Perpu KPK Menunjukkan Lemahnya Wibawa Presiden

Rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan menunjukkan lemahnya kewibawaan Presiden Joko Widodo karena menganulir keputusannya sendiri lewat surat presiden (surpres)

credit: Ilustrasi

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru akan menunjukkan lemahnya kewibawaan Presiden Joko Widodo karena menganulir keputusannya sendiri lewat surat presiden (surpres).

“Kan baru saja Presiden teken berlaku (revisi UU KPK), masa langsung Presiden sendiri menarik itu. Dimana kita mau tempatkan kewibawaan Pemerintah? Baru meneken berlaku lalu satu minggu kemudian ditarik lagi. Logikanya dimana?” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (1/10).

Penerbitan perppu juga tidak serta merta menjamin emosi masyarakat mereda sehingga unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah akan terhenti, tambah Wapres.”Belum tentu juga. Siapa yang menjamin?” tambahnya.

Wapres pun berpendapat agar polemik UU KPK yang sudah direvisi itu diselesaikan di Mahkamah Konsitusi melalui uji materi, meskipun UU baru tersebut belum dinomori.

“Saya tidak ingin memberikan komentar tentang perppu karena sudah berjalan di MK. Lebih baik kita tunggu apa yang di MK, kan sudah berjalan proses di MK,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK untuk mengganti UU tentang KPK yang telah disepakati DPR dan Pemerintah untuk direvisi.

Pada saat pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR.

Surpres itu berisi bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), yang saat itu dijabat Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan revisi. [bw]

Klik untuk komentar

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Posraya Indonesia Dukung Kapolri Baru Dalam Menjalankan Amanah Presiden

Published

on

photo credit: Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian RI / dok

EDUPUBLIK – Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah resmi dilantik, Rabu kemarin (27/1/2021), menggantikan Idham Azis yang telah memasuki masa pensiun.

Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Banyak tanggapan positif atas pengangkatan Kapolri kemarin, salah satunya dari Dian Sumarwan selaku Sekjen Posraya Indonesia yang merupakan Relawan Jokowi.

Selain mengucapkan selamat Posraya Indonesia mendukung poin penting terkait rasa keadilan masyarakat yang diangkat Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

“Posraya Indonesia mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, semoga amanah yang diberikan Presiden Jokowi dapat dijalankan dengan baik. Dan semoga Pak Sigit dapat menjalankan janji dan program makalahnya yang berjudul ‘Transformasi Menuju Polri yang Presisi’ yang disampaikan saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR”, ujar Dian Kamis (28/1/2021), di Jalan Juanda, Bogor.

“Fokus utama yang diangkat dalam hal keadilan masyarakat oleh Pak Sigit, dirinya tidak ingin hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas, dan tidak serta merta hanya menjalankan kepastian hukum. Salah satu contohnya dirinya tidak mau ada lagi proses yang dilakukan, terkait pelaporan anak terhadap ibunya,” lanjut Dian.

Posraya Indonesia sangat mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan Kapolri yang baru.

“Pak Sigit menginginkan, dalam penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan humanis, dengan menegakkan rasa keadilan masyarakat, bukan penegakkan dalam rangka untuk kepastian hukum. Dan itu membuat Posraya Indonesia mendukung penuh pola yang dilakukan, karena pastinya penegakan hukum yang dilakukan akan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila,” Tutup Dian. [ds]

Continue Reading

Politik

Anggota DPRD Ini Sumbangkan Gajinya Untuk Korban Banjir

Published

on

photo credit: Anggota DPRD Kota Manado Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jurani Rurubua (kanan)/dok. psi/via: FB

EDUPUBLIK – Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jurani Rurubua, menyumbangkan gajinya bulananya untuk membantu korban banjir.

Dari uang gaji tersebut, ia membeli ratusan kasur untuk keluarga korban banjir. Selain itu, ia juga menyampaikan bantuan sembako dan telur ayam.

“Saya berkeputusan memberikan kasur sejak turun lapangan karena mendapati banyak warga yang tidak lagi memiliki kasur karena rusak teredam banjir,” ujar Jurani Rurubua, seperti dikutip di laman FB PSI, (27/1).

Bantuan diserahkan kepada warga di Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Malalayang.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), delapan kecamatan di Manado diterjang banjir pada Jumat (22/1/2021). Tinggi genangan terpantau 50 sentimeter hingga 400 sentimeter.

Banjir ini mengakibatkan ribuan keluarga terdampak, tiga warga meninggal dunia dan satu orang hilang.

“Setelah penyaluran bantuan, saya masih tetap turun lapangan untuk mengawal aduan warga tentang pelayanan pasca-bencana,” kata Jurani.

“Kami, anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia, selalu diingatkan partai untuk membantu rakyat yang membutuhkan,” tandasnya. [fb]

Continue Reading

Politik

Anggota DPR RI Minta Pembahasan RUU Pemilu Dibatalkan

Published

on

photo credit: Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/ss via: facebook

EDUPUBLIK – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta lembaganya membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, yang di dalamnya meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

“Banyak hal yang fundamental dijadikan alasan agar RUU Pemilu ditunda atau dibatalkan untuk dibahas. Setelah dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyangkut kasus pandemi COVID-19 yang makin mengganas,” kata Guspardi di Jakarta, (23/1).

RUU Pemilu merupakan hak inisiatif Komisi II DPR yang saat ini sedang dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Guspardi menjelaskan, berdasarkan laporan Gugus Tugas COVID-19 terhadap perkembangan pandemi yang makin meningkat terutama di kawasan Pulau Jawa dan Bali sehingga pemerintah kembali memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut dia, kasus harian positif COVID-19 di Indonesia kembali mencetak rekor, tercatat sampai Kamis (21/1) pasien terkonfirmasi sudah mencapai 951.651 orang dan pasien meninggal berjumlah 27.203 orang, sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 3 negara dengan kasus positif tertinggi di Asia.

“Melihat dan mengamati kondisi pandemi COVID-19 yang makin rawan, tentu akan lebih baik energi kita ditumpahkan untuk bagaimana agar masyarakat terhindar dari wabah yang sudah hampir satu tahun melanda negara kita. Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan dijadikan dasar untuk melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan, serta aturan tersebut baru pertama digunakan.

“Berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non-parlemen ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya,” kata Guspardi.

Menurut dia, apabila UU Pemilu sering berganti dan direvisi, selain membuang energi, dapat juga menimbulkan kesan adanya kepentingan politik sesaat yang terselip terutama dari partai-partai besar yang berkuasa.

Politikus PAN itu menilai UU Pemilu yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai landasan untuk penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan dan masih sangat relevan untuk digunakan.

Apalagi, menurut dia, saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga sangat dibatasi pertemuan secara fisik dan lebih banyak dalam bentuk virtual sehingga tidak efektif melakukan pembahasan undang-undang.

“Lebih elok rasanya saat ini kita memikirkan bagaimana mengatasi pandemi dan dampak ekonominya, hingga meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan untuk mencegah COVID-19 daripada mengubah lagi UU Pemilu,” ujarnya. [rzy]

Continue Reading

Terpopuler